Selama hampir setahunan terakhir terus-menerus di Jakarta, namun sama sekali tidak menyentuh media massa, dan terutama tidak menonton televisi, saya tidak merasakan kerugian apapun. Hajat hidup masyarakat ditopang oleh hukum kausalitasnya sendiri-sendiri, tali-temali to be or not to be dengan hukum survivalitasnya. Dan itu yang menyebabkan masyarakat seolah merasakan ada atau tiada negara, ada atau tiada pemerintahan, ada atau tiada anggota DPR, tidak memiliki pengaruh penting dalam kehidupannya.
Bahkan jika pun nanti harga BBM naik, korupsi makin meningkat, dan kita punya presiden yang tak kalah bodoh dan lebaynya, rakyat Indonesia juga tetap saja akan eksist dengan berbagai cara untuk antisipasi dan adaptasinya. Rakyat selalu memiliki daya akselerasi yang terukur, presisi, terpaksa atau pun tidak, karena memang daya elastisitasnya. Dan itu karakter dasar manusia. Tak ada yang bisa mengalahkan watak dasar manusia ini, karena para akademisi juga tidak bisa secara murni dan konsekuen mengamalkan kecerdasannya yang murni dan konsekuen. Silent majority ini, oleh yang tak paham psikologi, sering dianggap masyarakat diam tanpa perlawanan. Itu tentu lebih karena pemahaman mereka, bahwa yang bernama perlawanan mestilah seperti dalam film-film tentang seorang hero. Mereka tidak akan pernah faham, bahwa tanpa mengeluh itu pastilah merupakan bentuk perlawanan luar biasa, bagaimana mengintegrasikan seluruh nilai (anti-tesis) dalam diam.
Jika pada masanya pemerintahan sekarang ini ambruk, atau bertahan sampai ke 2014, juga tak pernah ada jaminan pemerintahan penggantinya akan lebih baik. Selama kepemimpinan Indonesia terus bersandar pada tokoh, pada nama, dan kita gagal merumuskan mengenai sistem serta mekanisme berbangsa dan bernegara. Selama itu pula kita akan merasa berada dalam kutukan. Terpesona pada super-hero, satrio-kinentutan, dan seterusnya. Padahal, Jokowi si kurus-kering yang ndhesit itu, mampu memberikan terobosan gila, dengan mau melelang jabatan lurah dan camat.
Selama ini kita belum pernah membaca proposal mengenai "perbaikan" Indonesia itu. Karena yang ada hanya ocehan di sejumlah talk-show media, di ruang diskusi dan seminar kampus, di warung kopi atau di Senayan. Sementara presiden SBY harus ke Liberia untuk menekan KPK menyelesaikan kasus orang-orang Demokrat, karena dirinya tak mampu mengatasi partai yang dibinanya. Menjelaskan soal NPWP dan nilai harta yang mesti dipajakinya. Ini presiden apa? Se-PNIPNI-nya Bung Karno, se-Golkargolkar-nya Soeharto, begitu mereka menjadi presiden, mereka lebih banyak bicara kepada serta tentang bangsa dan negara, bukan sibuk 'ngomongin' masalah diri dan partainya semata.
Dari pemimpin yang demikian, kita tak pernah mendengar yang bernama grand design, blue-print, master plan, gagasan yang memimpin, yang muncul dari lahirnya rasa persatuan dan kesatuan berbagai elemen bangsa ini. Karena bangsa ini sudah tercabik-cabik dan tega saling sikut, saling tusuk, saling menyingkirkan, saling sandera (dan, aneh bin ajaibnya, saling membayar lawyer), hanya karena merasa paling benar, paling mayoritas, paling penting, paling tahu soal tuhan.
Kita lebih sibuk dengan efek mediasi, terkaget-kaget dan terkagum-kagum dengan kemunculan artis-artis baru yang 'micara' dalam berbagai gimmick politik media kita yang eksploitatif itu. Tapi tak ada pertumbuhan di sana, karena kita selalu ngomong dalam posisi patron-klien, subyek-obyek. Kita terus-menerus didungukan, dan hanya terpuaskan dalam ejakulasi dini.
"Don't follow the leader,
Don't follow the leader,
Don't follow the leader,..."
(demikian Anonim menyanyikan syair John Guitrie, sembari ngeloyor menyusuri lembah Freeport yang jatuh miskin).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar