Penyadapan Aktivis Pejuang atau Pecundang?

Tambahkan teks

Dengan tudingan penyadapan aktivis, para SJW dan media yang mencoba menjadi pahlawan demokrasi, menuding pemerintah otoriter dan antri kritik. Saya belum tahu apa komentar mereka, untuk Denny Siregar yang sedang berkasus dengan Telkomsel.

Kita pernah dengar cerita, anak kecil yang bisa membobol data Pentagon. Di Indonesia Raya ini, juga tak sulit menemu anak SD melek teknologi tinggi, bahkan bisa melakukan penyadapan. Pernah anak SD Surabaya, ketika diajak ortunya piknik ke Singapura, ditangkap Polisi setempat ketika sedang main-main komputer. Pasalnya, ia melakukan pengacakan data sebuah bank Singapura. Ia tak sedang melakukan kejahatan, cuma karena iseng dengan hobinya bermain komputer.

Faktanya, melakukan perusakan dan penyadapan data yang terkait dengan ponsel dan internet, bisa dilakukan siapa saja. Teknologi informatika bukan suatu temuan istimewa manusia. Anak-anak yang ikut kursus keterampilan service HP, bisa menelpon dengan menggunakan nomor ponsel orang lain tanpa diketahui si pemilik. Pulsa Anda pun, bisa dicolong penjual pulsa yang pintar bermain bahasa pemograman. Pak Omno W Poerbo, pernah mempraktikkan merakit PC Pentium 1, dalam waktu 15 menit diotak-atik, dan kemudian dipakainya menelpon ke nomor telpon dan ponsel.

Dalam beberapa kali penangkapan teroris, kepolisian kita mendapati data, para perakit bom punya pekerjaan tak jauh berbeda, jika bukan loper koran (dulu sebelum jaman HP), kebanyakan tukang servis handphone atau laptop. Bahkan pada kelompok ini, ada divisi khusus yang mempelajari dunia informatika.

Klaim para SJW disadap oleh BIN atau Pemerintah atau Polisi atau apalah, menjadi sumir karena mereka tak punya bukti. Sama dalam setiap kejahatan, hanya akan meyakinkan kalau tudingan kita berbukti, berfakta, bukan berasumsi atau beralasan. Para koruptor yang kena OTT, pada awalnya akan nyanyi cem-macem, tetapi nanti dipersidangkan, lebih banyak bungkem ketika semua bukti disodorkan. 

Mangsud saya, siapapun bisa menuding apa saja. Namun tanpa bisa menunjukkan bukti, akan menjadikanmu menyedihkan. Akhirnya tak beda dengan kelompok yang suka teriak anti PKI. Membakar bendera PKI, dan mengatakan PKI bangkit kembali. Kalau benar dirugikan, dan serius dengan claim itu, buktikan secara teknologi pada pihak-pihak berwenang. Jangan hanya ngomdo di media, dengan claiming atau playing victim. Nggak lucu sebagai korban penyadapan tapi enggan melapor. Nglapornya malah ke media. Alasannya pun khas, sia-sia lapor ke kepolisian.

Bagi para korban penyadapan, sebenarnya tak begitu sulit mencari bukti siapa melakukan penyadapan. Jejak digital bukan sesuatu yang mudah disembunyikan, apalagi dihapus. Semuanya bisa terlacak, dan bisa dibongkar sepanjang demi hukum dan alasan yang kuat. Karena gagap teknologi, tak sedikit orang pinter menunjukkan ketololan. Menjadi paranoid dan berlebihan menanggapi sesuatu yang tak dikuasai.

Dalam jaman internet dan abad digital ini, muncul apa yang disebut proxy-war. Perang berlangsung asimetris. Tak jelas mana lawan mana kawan. Karena lawan bisa diam-diam menjadi kawan. Belum pula yang memakai strategi victim playing. Konfigurasi kebencian juga membuat kelompok salawi (semua salah jokowi) berwarna pelangi. Ia bisa orang partai, akademisi, praktisi, penganut khilafah, sodrun, kadrun, penumpang gelap, kaum pragmatis, oportunis. Padal agenda mereka beda-beda, dan tak bakalan akur sekiranya kelompok ini pegang kekuasaan.

Dalam perang asimetris orang gampang njeplak Indonesia negara liberal, antek asing, dan sejenisnya. Tampak nasionalis banget. Padal, betulkah Indonesia liberal? Benarkah antek asing? Berapa nilai investasi asing Indonesia, dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara? Data bisa bicara beda, dan tragis. Karena tudingan itu bisa muncul dari para sisa konglomerat orba, yang tak berani bersaing dalam jaman perubahan ini. Melihat tenaga asing saja, diadu-domba dengan tenaga pribumi. Tanpa kita tahu konsep transfer of technologie atau pun transfer of knowledge yang lumrah di negara mana pun. Bagaimana kalau TKW dan TKI kita ditolak di luar negeri?

Dibilangnya pemerintah Indonesia, jaman Jokowi mulai otoriter dan anti kritik. Bahkan ada yang menyebut kebebasan pers terkendala. Ha, gambis! Pers yang mengeluh kebebasan persnya terganggu, adalah pers dogol. Bukan pejuang kebebasan pers sejati, melainkan lembaga publik yang manja (maka hormat saya pada lembaga pers yang dulu dibredel. Ingat, dulu). Di jaman media online, dengan medsos bertebaran, mengherankan mengatakan pemerintah otoriter. Teriak kebebasan pers tapi hanya karena menyuarakan kepentingan owner, yang punya kepentingan politik tertentu, adalah sampah anorganik. Tapi begitulah, ini jaman merah dikatakan kuning, kuning dibilang tai.

Indonesia adalah negara liberal dalam kaitan komunikasi dan informasi. Orang bisa bebas seenaknya membeli nomor perdana ponsel. Bahkan sempat ada nomor perdana berharga Rp 5 ribu. Cara registrasi pun online, bisa kita tipu dengan NIK ngawur, asal jumlah digitnya sama. Sementara di negara yang kita bilang maju dan modern, kayak Eropa dan AS, penggunaan nomor ponsel sangat ketat diawasi. Satu orang hanya boleh memiliki satu nomor. Pun dengan cara registrasi manual atau on paper.

Jika pun harus nambah nomor lagi, dengan syarat dan ketentuan yang lebih ketat. Itupun hanya untuk keperluan tertentu, seperti dagang misalnya. Di Indonesia, bisa beli nomor perdana sehari ganti seribu kali. Bagaimana bisa disebut pemerintahan otoriter? Dalam data Kemenminfo (2018), ada 237 juta ponsel dimiliki orang Indonesia (terbesar ke-6 dunia), dengan 161 juta internet aktif. Bagaimana mengontrol mereka, dengan sistem pemilikan nomor ponsel yang liberal seperti itu? Ini bukan pemerintahan otoriter, dalam komunikasi dan informasi, lebih merupakan liberal keblinger.

Maka saya cuma ingin mengutip Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu’ alaihi wasallam, yang pernah ngendika, “janganlah engkau benci berlebihan, karena akan menjadikanmu tidak adil.” Kecuali, kamu memang sedang memainkan peran tertentu, sebagai victim player. Kayak kalau Pak SBY ngetuit, cucunya pun bisa dibanggakan, karena bahasa Inggrisnya lebih lancar dari Jokowi. Ha, njuk ngapa? Ini jaman Sara Fajira pun bisa punya puluhan juta follower, Bung! Dia ngomong, “ajining dhiri ana ing lathi,…!”

Todong-menodong, Komedi Badut-badut | Tahun 2013, sekumpulan hacker Indonesia melakukan perang ke Australia. Semuanya bermula dari hal yang sederhana. Lewat ajakan terbuka di fesbuk.

Awalnya, beberapa hacker Indonesia mendengar informasi penyadapan yang dibocorkan Edward Snowden, mantan anggota National Security Agency Amerika Serikat kepada majalah Jerman ‘Der Spiegel’, Okober 2013. Menurut Snowden pula, kantor Kedutaan Australia di Jakarta, dipakai sebagai lokasi penyadapan sinyal elektronik.

Pada tahap awal, para hacker Indonesia yang tergabung dalam komunitas Indonesian Security Down Team (ISDT) meretas 265 situs Australia, dengan mengubah tampilan halaman depannya. Para peretas menyampaikan pesan yang sama, “Stop Spying on Indonesia!”

Para hacker ini utusan negara? Bukan. Anggota komunitas ISDT adalah kelompok amatir. Didirikan oleh tiga anak muda yang semua belajar ilmu peretasan secara otodidak. Komunitas ini didirikan awal 2013, dalam waktu kurang setahun memiliki belasan ribu anggota. Domisili mereka menyebar, bahkan di beberapa kota kecil Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, selain Jawa dan Sumatera tentunya.

Mereka bukan hulubalang negara, bukan yang dalam istilah sekarang buzzer apalagi buzzer-rupiah. Ini komunitas orang-orang biasa. Terdiri beragam profesi. Sebagian besar bukan murni hacker. Banyak di antaranya kaum hobiis semata. Apa yang mereka lakukan, katanya, karena kecintaan pada negaranya. Kalau orang nggak ngerti harga cinta, tak bisa membayangkan mengapa ada orang mau bertindak atau bekerja gratisan.

Karena amatiran itulah, serangan pertama mereka menuai kritik, dari sesama hacker (mungkin dari Australia). Langkah ISDT dengan menyerang ratusan situs di Australia, dalam beberapa hal disebut ‘serangan yang merugikan pihak tak bersalah’. Kelompok hacker dunia justeru ‘menyarankan’ agar target sasaran diubah. Hanya ke situs pemerintah Australia dengan alamat akhir <gov.au.>

Benarlah. Pada 8 November 2013, komunitas ISDT mengubah strategi. Kali ini ISDT didukung komunitas hacker lain seperti Indonesian Cyber Army, Java Cyber Army, devilcOde, dan beberapa nama lagi. Serangan serempak dimulai ke asis.gov.au. Situs milik Australian Secret Intelligence Service (ASIS), dinas rahasia Australia, mengalami shutdown dalam 4 jam penyerangan. Padal, pengakuan seorang anggota devilcOde, dia mengoperasikan peretasan dari warung internet di Medan.

Kerjaan anak-anak muda itu, membuat pusing para hacker yang lebih senior (biasanya yang sekolah formal, atau bekerja di lembaga formal atau konsultan lembaga negara). Mereka harus bersiaga satu, menjaga serangan balik. Kepolisian RI dari Cyber Army juga pusing mengatasi hal ini. Karena kewenangan penegak hukum bergantung pada lokasi dan pihak yang diretas. Masalahnya, tak ada aduan dari pihak yang diretas (Australia). Nah! Agaknya, diam-diam itu tanda takluk negara itu atas ulah hacker Indonesia.

Ketika saya menyiapkan novel politik ‘Anonim My Hero’ (2014), tokoh utamanya seorang hacker yang diburu Soeharto. Tokoh bernama Anonim itu terpaksa harus sembunyi ke pulau Selayar, Sulawesi, mem-bang Ragnarock hingga semua situs games di Indonesia shutdown. Pada waktu persiapan menulis, saya berkenalan dengan beberapa hacker kelas internasional yang tinggal di beberapa kota Indonesia.

Di Yogyakarta, ada sebuah kampung yang dulu nyaman dijadikan alamat sementara para hacker beroperasi. Kelas mereka, meski tinggal di kamar kost 2 x 3 meter, bisa mendatangkan kapal tanker berisi persenjataan di pelabuhan besar Indonesia!

Para hacker ini orang terlatih? Terlatih dalam arti berlatih dengan disiplin secara mandiri, otodidak. Tentu juga tak ada lembaga yang mau terbuka mengajari peretasan. Tapi dengan teori terbalik, karyawan bank pun bisa melakukan pembobolan bank. Sama dengan seorang outsourcing Telkomsel yang bisa membocorkan data Denny Siregar. Ini mah tak ada hubungan dengan kemampuan hacker, tapi kelas maling ayam biasa. Tak ada hubungan dengan ISO berapapun yang dibanggakan direkturnya.

Membobol situs, meretas data via internet, bukan sesuatu yang sulit. Apalagi cuma memecahkan rumus kode data nomor ponsel. Bahkan jika mau jujur, semua mereka yang berhubungan internet atau gadget, data pribadi mereka bukan lagi milik pribadi. Jikapun tetap menjadi rahasia, karena ada UU perlindungan hukum untuk hal itu. Hingga tak sembarang orang bisa menyalahgunakan. Karena itu, jika dulu ada adagium “tak ada kejahatan yang sempurna”, maka dalam abad digital ini, “tak ada kejahatan digital yang tak bisa dilacak”.

Kalau kepolisian Indonesia terasa lembek, bisa ditebak biasanya kasusnya berkait politik. Lihat misalnya, mengapa Harun Masiku kini lenyap, dan jejak digitalnya juga tak terlacak lagi. Juga kenapa Djoko Tjandra bisa kayak siluman.

Jadi kalau ada orang mengaku pejuang tapi mengeluh-ngeluh soal penyadapan atau peretasan, tapi lapornya ke media, dan bukan ke polisi, mungkin ayam bego pun akan ketawa. Strategi claiming dan victim playing, jika bukan dilakukan kelompok tolol, pasti pecundang.

Dua hal ingin saya nyatakan dalam tulisan ini: (1) Penyadapan bisa dilakukan siapa saja, meski ada UU Perlindungan dan kecanggihan sistem serta teknologi, (2) Jika benar menjadi korban penyadapan, laporkan ke pihak berwenang, atau minta tolong relawan yang ahli informatika untuk bisa melacak sendiri dan menemukan bukti digitalnya. Baru kemudian lapor ke Polisi agar mereka tak berkilah cem-macem.

Karena di balik ketakutan, biasanya ada udang disembunyikan. Kalau berjuang murni demi kebenaran dan keadilan, membela jelata dan apalagi yang teraniaya, tak ada yang perlu ditakutkan. Meski rahasia diri kita dipegang kawan dan lawan. Kalau dalam tembang Leo Kristi, todong menodong dalam lipatan, komedi badut-badut! | @sunardianwirodono

Sukarno Dulu Jokowi Kini

Sukarno, Bung Karno (1901 – 1970), adalah tulisan yang seolah tak pernah usai dibaca. Ditulis berulang, dari sudut mana pun, ia memiliki pesona. Bahkan untuk hal-hal yang tentunya tak disukai musuh-musuhnya.

Namun sejarah selalu bertutur, orang besar memiliki musuh yang besar pula. Atau dalam kalimat terbalik, musuh-musuhnya menjadi pula besar karena yang mereka musuhi selalu jauh lebih besar. Kalau lebih kecil, ngapain dimusuhi? Sebetapapun upaya untuk mengecilkannya, Sukarno kagak ada matinye. Bahkan hingga kini, 21 Juni, ketika Bung Besar itu wafat 50 tahun lampau. 

Oleh Sunardian Wirodono

Ben Mboi, anggota DPRGR/MPRS yang ikut memberhentikan Sukarno sebagai presiden (dan melantik Soeharto sebagai presiden 27 Maret 1968), mempunyai kisah menarik ketika mengambil gelar Master in Public Health di Belgia (1971). Di sana, sebagaimana ditulis dalam memoarnya, waktu bertemu dokter-dokter dari Afrika dan Timur Tengah.

Ketika mengetahui Ben dari Indonesia, para dokter itu ngerti-nya Indonesia adalah Sukarno. Ketika Ben menjelaskan Presiden Indonesia adalah Soeharto, dan Sukarno disingkirkan karena bersimpati pada komunisme, para dokter dari Afrika dan Timur Tengah itu kelihatan marah, “Apa? Karena bersimpati pada komunis kamu singkirkan dia? Dia yang membawa kamu jadi merdeka, kamu singkirkan hanya karena dia bersimpati pada komunis? Astaga, kamu lebih pentingkan komunisme daripada kemerdekaan? Kamu tidak tahu terimakasih!”

“Supaya Anda tahu, kami orang Afrika merdeka oleh getaran yang digerakkan oleh Sukarno, yang membangkitkan harga diri Afrika dan orang Afrika. Aneh, dia yang bawa kamu ke pintu gerbang kemerdekaan malah kamu singkirkan!” (Ben Mboi, “Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja”).

Dalam “Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang”, ketika M. Jasin membawa surat kepercayaan pengangkatannya sebagai Dubes di Tanzania, yang ditandatangani Soeharto selaku Presiden RI, protokol kepresidenan Tanzania menolak. Ketika dijelaskan, mereka tetap bersikeras bahwa Presiden Indonesia adalah Sukarno. Bukan Soeharto.

Hal itu menjelaskan, bagaimana nama besar Sukarno lebih berdengung di luar negeri, terutama Afrika dan Timur Tengah. Bahkan banyak peninggalan Sukarno di beberapa negara itu bukan hanya ‘pohon Sukarno’, melainkan spirit kemerdekaan. Dan yang jarang diketahui, ijtihad politik Sukarno dalam tafsir-tafsir keagamaan berkait konsep negara demokrasi di Timur Tengah. Mereka memposisikan Sukarno sebagai pemikir Islam yang dihormati.

Prosesi pemakaman Sukarno dan lautan manusia (Repro: Cindy Adams 'Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat')

Sukarno dan Tragika Indonesia. Meski menyandang nama besar, Bung Karno sejatinya bukan seorang narsistik. Setidaknya dari 1.650 patung koleksi Istana Negara di berbagai wilayah (Jakarta, Bogor, Denpasar, Yogyakarta), tak satu pun patung figur Sukarno, baik utuh maupun patung dada. Padal, dari jumlah patung-patung itu, 60 persen menurut catatan Sekretariat Negara, adalah gagasan tematik Sukarno. Sekalinya mau menjadi model patung, tahun 1950, di tangan pematung AS berdarah Jepang, Isamu Noguchi, yang karya-karyanya banyak terpajang di ruang publik New York. Entah patung figur Sukarno itu diletakkan di mana. Jika sekarang ada beberapa patung Sukarno di berbagai kota, itu masa-masa setelah Soeharto tumbang. Termasuk di Mexico (2018) dan belum lama lalu Aljazair, selain di Madame Tussaud tentu.

Kematian Sukarno adalah sejarah tragis Indonesia. Aswi Warman Adam, sejarawan, bahkan menggambarkan kematian Sukarno lebih tragis dibanding Multatuli, sebagai sesama pembongkar kejahatan kolonialisme. Bahkan ketika Soeharto mengasingkannya dalam sunyi dan sendiri di Wisma Yaso. Itulah cara pembunuhan paling keji. Apalagi dengan perlakuan tak manusiawi, sebagaimana kini hal itu mudah kita baca dari beberapa buku memoar, dan pengakuan dokter yang ditugaskan ‘mengawasi’ Sukarno.

Bahkan Hatta pun, untuk menjenguknya tak mudah. Pertemuan terakhir dwi tunggal yang tanggal itu, menunjukkan sebagai sahabat perjuangan sejati. Dari sejak Indonesia belum merdeka, hingga Hatta sebagai pengritik Sukarno paling terkemuka namun disampaikan dengan elegan. Bahwa bangsa ini pernah punya contoh, bagaimana kualitas manusia tak hanya dipertunjukan lewat status akademik atau intelektualitasnya, melainkan juga adab sebagai demokrat sejati. Apa yang ditunjukkan elite dan politikus kita sekarang, bukan berarti bangsa ini tak pernah mendapati contoh adab dari sejarahnya.

Perdebatan kita mengenai Peristiwa 1965 sampai hari ini, yang hanya berkutat pada korban (dan tanpa pembahasan mendalam mengenai asbab-musabab, asal mula mengapa semua itu terjadi), adalah bentuk ketidakseriusan kita menyelesaikan masa lalu, sebagai bahan pembelajaran masa kini dan ke depan. Apalagi dari mereka yang hanya mengandalkan pembacaan atas teks-teks, namun sama sekali mengabaikan konteks masalah dan konteks waktu.

Kelahiran Jokowi Kemudian. Sembilan tahun sebelum tanggal wafat Sukarno, lahirlah Jokowi (21 Juni 1961). Apa makna atau kaitannya dengan kematian Sukarno? Saya tak ingin berspekulasi, yang mungkin beberapa penggemar judi online bisa mengotak-atik angka itu. Namun Jokowi bisa jadi contoh bagus, sebagaimana kita memandang ‘persoalan’ Sukarno. Jokowi kini juga orang yang terkena tulah Sukarno. Bahwa “perjuanganmu akan lebih berat daripadaku, karena melawan bangsamu sendiri”. Meski kisah jatuhnya Sukarno, menjelaskan hal yang tak jauh beda, berhadapan dengan Soeharto dan para pendukung serta sponsornya.

Jokowi lahir pada tanggal kematian Sukarno

Ketika Sukarno wafat, Jokowi baru berusia 9 tahun, masih SD. Yang bisa dikenangkan oleh Jokowi tentang Sukarno, mungkin hanya kisah kematian dan pemakaman Sukarno yang fenomenal. Meskipun cerita teman-teman waktu kecilnya, Jokowi acap membawa buku lusuh Cindy Adams, ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat’. Ketika bermain dengan teman-temannya, atau menyendiri di pinggir sungai, di mana rumah orangtuanya digusur dua kali oleh penguasa Orba, Jokowi membaca biografi Bung Karno.

Adakah karena buku itu, hingga kemudian Guntur Sukarno Putra, putra sulung Bung Karno pernah menyatakan sosok Jokowi merupakan anak ideologis Sukarno? Sebagaimana juga dikatakan Dr. Ikrar Nusa Bhakti, karena ideologi dan obsesi mereka sama dan sebangun? Perlu riset mendalam untuk itu, meski dalam polling yang diadakan Indobarometer, Januari 2020, Jokowi lebih disukai (23,4%) daripada Sukarno (23,3%). Sementara tingkat kesukaan responden polling (saya tidak pakai istilah Indobarometer yang mengatakan ‘rakyat’ sebagai kata ganti responden) pada SBY (14,4%), meski mengungguli Habibie (8,3%), Gus Dur (5,5%) dan Megawati (1,2%). Juaranya? Soeharto, 23,8%!

Pada titik itu, sekilas kita mendapat gambaran, Jokowi bukan presiden lemah, dan gagap, apalagi gagal. Terlebih jika melihat reputasi internasionalnya. Bukan saja diapresiasi atau diakui, melainkan juga menjadi role model, sebagaimana Soekarno diidolakan beberapa pemimpin Afrika dan Timur Tengah. Indonesia kini menjadi negara yang diperhitungkan dunia. Apalagi ketika berada dalam ekonomi global yang nyungsep, dan dalam masa-masa pandemi coronavirus. Mahathir Mohamad, politisi senior di kawasan Asia Tenggara yang disebut 'Sukarno Kecil' itu, mengagumi Jokowi. Demikian pula anak Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong yang juga menjadi PM Singapura, hingga The Strait Times Singapura menobatkan Jokowi sebagai Tokoh Asia 2019.Majalah TIME pernah menyebut Jokowi sebagai 'a new hope'.

Presiden Perancis Emmanuelle Macron, PM Kanada Justin Trudeau, bahkan mantan Presiden AS Barrack Obama, adalah pribadi yang secara terbuka mengapresiasi pemikiran dan gaya kepemimpinan Jokowi. Mereka dikenal dunia sebagai generasi baru kepolitikan international. 

Posisi Sukarno dan Jokowi. Tapi, kenapa Jokowi dibenci di dalam negeri? Itu kesan yang muncul di medsos, yang giat didengungkan para pembenci Jokowi. Meski jangan dilupakan, kontra narasi untuk mereka juga tak kalah banyak, hingga YLBHI sampai meminta Jokowi untuk menertibkan buzzernya. Emangnya lawan-lawan politik Jokowi juga tidak memakai buzzer? Sejak kapan buzzer diterjemahkan ‘hanya’ sebagai pendukung Jokowi? Tomi Soeharto juga punya buzzer.

Sebagai fenomena politik, Jokowi yang berada di luar genealogis politik Indonesia (yang elitis itu), seolah berada dalam posisi sama dengan Sukarno. Jokowi kini menjadi sasaran tembak dari segala penjuru. Dari para ningrat politik utamanya, yang tersingkir namun merasa lebih baik dan cakap dalam memikirkan dan mengelola negara. 

Coba saja bandingkan suara responden Indobarometer di atas, dengan pernyataan Fadli Zon, bahwa demokrasi di jaman SBY lebih baik dibanding jaman Jokowi. Tergantung sudut pandang dan kepentingannya ‘kan? Polling model Indobarometer bukan untuk melihat kebenaran, tetapi diperlukan dalam kalkulasi politik bagi mereka yang berorientasi kekuasaan. Sebagai ajang kontestasi. Karena tak adil juga membandingkan presiden satu dan lainnya dalam situasi yang berlainan, sebagaimana tak mungkin menggabungkan 7 presiden dalam satu waktu dan satu negara.

Itu pula yang kini  muncul dengan adanya medsos. Sibuk berpusing-pusing diputaran wacana, juga hoax dan fitnah. Namun, walau medsos memusingkan karena keliarannya, kontra narasi yang membela pun memiliki peluang sama. Hingga perang wacana di medsos, sedikit banyak justeru mereduksi tegangan itu. Mentah dan mental dalam perdebatan semata. Tidak pernah menjadi embrio pemikiran mendalam, karena memang tidak ada kedalaman.

Patung Sukarno di Aljazair karya Dolorosa Sinaga, Juni 2020 (Repro: Historia)

Sikap Membangsa dan Menegara. Kematian Sukarno, jika hendak kita renungkan dalam konteks politik sekarang, hanya menyadarkan betapa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, masih menjadi persoalan. Karena perpindahan kekuasaan dan lain-lain, yang maunya diselenggarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya, belum sampai pada kesamaan sikap dalam membangsa dan menegara.  Setelah 74 tahun merdeka pun, UUD kita masih menjadi persoalan, demikian pula dasar negara kita.

Apalagi ketika cara dan sudut pandang, masih sukar didialogkan secara proporsional. Semua orang masih bersikukuh paling benar dan pintar. Namun jarang yang mampu bersahabat sebagaimana pertentangan Bung Karno dan Bung Hatta. Sekalipun dwi tunggal itu menjadi dwi tanggal, namun keduanya (sebagaimana detik-detik terakhir hidup Sukarno), adalah sebuah gambaran mengenai kebersatuan dalam cita-cita mereka. Yang tak terpermanai di jaman Jokowi nan digital ini.  | @sunardianwirodono

Menuding Buzzer tapi Buzzer Pula

Oleh : Sunardian Wirodono

Demokrasi tak bisa dibangun dengan tuding-menuding. Meski kontestasi demokrasi selalu bernuansa kompetisi. Namun  yang acap dilupa adalah spirit dialog. Kemauan mendengarkan, dan kedisiplinan pada kesepakatan yang dijadikan konsensus atau bahkan hukum.

Pada mereka yang mendaku pelaku dan pelakon demokrasi, tiga syarat utama itu juga acap sengaja dilanggar, dengan berbagai argumen yang dicari-cari. Kecenderungan melakukan klaim (atas keunggulan diri) dan hujatan (atas liyan), menunjukkan watak buruk demokrasi, yang sering hanya beralas pada yang diagung-agungkan sebagai pemenuhan ‘hak azasi mansuia’ dan ‘kebebasan berpendapat’ (kebebasan mimbar, kebebasan akademik).

Tanpa sama sekali disadari, dan sering dilakukan dengan menunjukkan diri tak mengerti apa yang bermanfaat, apa yang mudharat, dan apa yang prioritas. Di situ, wajah demokrasi seolah tanpa tujuan. Tanpa agenda. Demokrasi hanya untuk demokrasi. Sama sekali tidak beralamat pada keadilan, kemanusiaan, apalagi berlabuh pada kesejahteraan rakyat.

Competition whose motive is merely to compete, to drive some other fellow out, never carries very far, tulis Henry Ford boss mobil Ford yang di Indonesia kita mengenalinya juga ‘sebagai’ funding The Ford Foundation. Persaingan yang tujuannya hanya untuk bersaing, untuk mengalahkan orang lain, tak pernah mendatangkan banyak manfaat.

Makanya, menyedihkan ketika YLBHI meminta Presiden Jokowi menertibkan buzer-buzernya. Lebih menyedihkan, karena lembaga bantuan hukum yang bermisi membantu rakyat miskin (lihat logonya) itu, justeru memposisikan dirinya secara diametral dengan ‘sesama’ rakyat.

Saya kutipkan pernyataan dari Ketua Yayasan LBH Indonesia;

“Ada buzzer yang biasa saja, tapi ada yang sangat keterlaluan, ada pernyataan yang meluluh lantakan demokrasi kita. Yang gitu harus dikasih tahu dong, kan tidak mungkin kalau buzzer atau influencer bergerak apabila dihambat." Pihak YLBHI lantas menggambarkan hubungan antara pendukungnya dengan Jokowi ibarat sebuah grup musik. Kata dia, dalam hubungan grup musik dengan fans, ketika fans berulah maka grup musik tersebut bisa menegur fansnya agar berhenti. Hal itu seharusnya juga dilakukan Jokowi. Namun, kata dia hal itu sepertinya tidak ada pada Jokowi, sehingga sinyal yang diterima masyarakat adalah pemerintah memberikan restu kepada buzzer. Padahal Jokowi memimpin langsung Kapolri, dan jajaran menteri. Contohnya, Jokowi bisa meminta Kapolri untuk mengusut dan menangkap para pelaku teror terhadap diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu. Kemudin, Jokowi juga bisa meminta Kominfo untuk mengevaluasi kasus-kasus peretasan terhadap akun sosial media orang-orang yang mengkritik pemerintah yang kerap terjadi belakangan. Menurutnya, hal itu tidak dilakukan Jokowi bukannya karena tidak mampu, tapi tidak mau menggunakan kewenangannya tersebut. "Ada yang namanya unwiling, dan unable. Kalau itu namanya bukan unable, bukan tidak mampu, itu tidak mau," ucap Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati (sebagaimana dikutip tempo.co dari diskusi daring yang digelar ILUNI UI, 09/6/20).

Saya mencoba mengutipnya lebih lengkap, agar mengetahui gradasi dan perspektif berpikirnya. Namun semakin lengkap informasi, semakin menjadi aneh ketika Ketua YLBHI tidak melakukan himbauan yang sama pada Presiden; Untuk juga menertibkan para penyebar hoax, ujaran kebencian dan fitnah, yang dilakukan mereka yang memfitnah Jokowi, atau sebutlah pada para ‘pendukung’-nya.

FENOMENA BUZZER & KADRUN. Menyedihkan ketika YLBHI sama sekali tak bisa menyebut siapa saja buzzer yang dimaksud? Apalagi menyebut buzzer rupiah secara serampangan. Dengan tanpa menyebutkan bukti-bukti tertulis, sementara jejak digital sekarang bisa menjadi alat bukti hukum. Dalam persoalan hukum, tentu saja yang menuding harus membuktikan. Bukan yang dituding. Apalagi dengan menyamakan buzzer alias pendengung itu berelasi dengan Jokowi sebagaimana fans fanatik sebuah grup musik.

Bagaimana sampai pada penyamaan seperti itu? Apakah karena yang dipelajari hanya hukum pidana semata? Ataukah mungkin sebagai pecinta grup musik yang lain, tak sempat belajar hukum tata-negara? Padal, dengan munculnya Reffly Harun sebagai ahli hukum tata-negara, asyik lho sekarang. Pasal-pasal kebijakan Presiden ditinjau dari hukum tata-negara model Reffly Harun.

Lagi pula menggambarkan hubungan pendukung fanatik Presiden sebagaimana grup musik, sangat menyederhanakan masalah. Many more people in the world are concerned with sports than with human rights, tulis Samuel Huntington dengan sinikal dalam The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Banyak orang di dunia lebih peduli dengan olahraga daripada dengan hak asasi manusia.

Yang kadang sering dilupakan, dengan cara serampangan mengambil kesimpulan; Seolah mereka yang membela Jokowi adalah buzzer. Itu lebih karena cara berfikir buzzer sebagai entitas, bukan sebuah fenomena yang lahir di ruang pengap. Meski baru dugaan, saya kira tak sedikit yang membela Jokowi karena merasa bagian yang dikadali pula. Yang disebut buzzer, tidak muncul dengan sendirinya. Karena ada kelompok lain di luar mereka, yang posisinya bagai pertanyaan klasik 'duluan mana antara telor dengan ayam'. Kalau secara saintifik, sudah dinyatakan lebih dahulu ayam. Beranikah kita secara saintifik juga menyatakan lebih duluan kampret daripada kecebong, atau sebaliknya? Lebih duluan mana pula antara HTI dan kadrun misalnya?

TIDAK DI RUANG HAMPA. Apapun sebutannya, entah itu buzzer, pendengung, atau bahkan kadrun, tidak lahir di ruang hampa. Mereka muncul dari problema membangsa dan menegara. Menyederhanakan masalah dengan mengatakan hanya menjadi tugas Jokowi (karena ia punya TNI, Kepolisian, Kehakiman, Menkominfo, dan lain sebagainya, tentu saja karena presiden). Karena hal itu juga hanya sekedar menunjukkan, betapa banyak lembaga masyarakat, ormas, entah itu yang bergerak di bidang kemanusiaan, hukum, politik, telah gagal dalam menjalankan perannya masing-masing.

Apalagi dengan tidak bertanggtungjawab menggebyah-uyah buzzer rupiah, dengan menutup mata dan telinga. Bahwa ada adab, martabat, harga diri, bahkan integritas moral serta etik yang dipertaruhkan mereka yang tanpa pamrih membela Jokowi. Ialah mereka, yang sejak 2014 menolak masuknya kelompok Prabowo ke ruang kekuasaan. Meski kelompok ini juga kecewa ketika Jokowi memasukkan Wiranto ke pemerintahan, juga apalagi kemudian mencemplungkan Prabowo ke kabinetnya.

Apa yang sebetulnya terjadi, di balik itu atau sebelumnya? Serta lebih jauh lagi sebelum dari sebelumnya itu? Tak ada asap tak ada api. Munculnya para pembela Jokowi, tak lepas dari situasi-situasi yang melingkupi. Sejak dari Jokowi Walikota, Gubernur, hingga kenapa kemudian bisa dua periode Presiden. Mari jernih dalam melihat hal ini.

Kita tak bisa menuding, apalagi menyalahkan (sebutlah yang dinamai) buzzer, dengan mengabaikan munculnya satuan kelompok yang mencoba menegasi Jokowi. Kita tak bijak pula menafikan munculnya kelompok tertentu, yang memakai agama (bahkan kini dengan alasan kebebasan akademik, setelah sebelumnya ada isu bangkitnya PKI, antek aseng, dan anti asing). Pada tingkatan tertentu, ditujukan secara lebih keji. Apa bukti dan ukurannya? Lihat saja teks-teks dalam jejak digital kita. Hoax ditebar dan fitnah pada pribadi Jokowi, dan juga pada mereka yang mendukungnya, bukan sesuatu yang sulit dilacak.

Dalam ilmu psikologi massa, hal itu wajar terjadi. Jika justeru memunculkan fanatisme, demikianlah faktanya. Bahkan pembelaan itu bisa diekspresikan secara militan, dengan sama sekali mengabaikan tudingan klasik sebagai kelompok bayaran. Hal ini tidak hanya berlaku pada Jokower (kalau mau disebut begitu) dengan sebagaimana kelompok Prabowoer, dan yang lain seperti Soehartoer meski karena transaksi pragmatis saja. Harus dilihat juga kelompok orang yang mendukung Jokowi, karena memang sama sekali tak menginginkan masuknya Prabowo dalam kekuasaan, sebagai bagian jalan panjang Reformasi 1998.

MENUDING SEBAGAI BAGIAN APA & SIAPA. Kelompok pembela sukarela Jokowi, meski kecewa dengan masuknya Wiranto, juga bahkan Prabowo, adalah kelompok indenpenden. Lebih banyak muncul karena hati-nurani serta keyakinan atas kesadaran bahwa demokrasi itu menuntut kesabaran, karena jalan berliku dan penuh onak-duri. Kelompok independen ini bukan perengek dan pengeluh. Mereka melakukan peranan masing-masing, bukan karena rupiah, bahkan mungkin tidak tertarik atau tergoda masuk ke kursi kekuasaan. Dengan sadar mengambil jarak.  Dan lebih karena meyakini, bahwa hati-nurani juga berhak dinyatakan dalam negara demokrasi.

Tudingan adanya buzzer rupiah, bisa jadi juga lebih karena memakai ukuran dirinya sendiri. Yang selalu mengukur segala sesuatu dengan rupiah (walau kadang berwujud dollar atau pun real). Seolah semua pihak sebagaimana diri dan kelompoknya.

Meski pun juga perlu diselipkan pertanyaan sederhana; Kenapa Jokowi tak disuruh menertibkan pula ujaran dan hujatan kebencian, yang jelas-jelas melanggar UU-ITE, bahkan melampaui keadaban manusia? Apakah itu persoalan Jokowi tidak tahu (walau sebagai korban), tidak mau, atau tidak mampu? Atau tidak satu pun dari hal itu? Atau karena mereka takut mengusulkan itu? Nah, bukankah mendiamkan (padal tahu), apakah bisa dituding YLBHI bagian dari yang didiamkan itu, karena demikianlah logikanya?

Tak semudah itu bukan? Hanya karena tak setuju UU-ITE , tak berarti UU itu tidak ada bukan? Padal sebagai orang yang bergerak di ranah hukum, sesungguhnya mudah saja. Terhadap yang melanggar hukum, tuntut dan ajukan ke sistem hukum yang berlaku. Bukannya diseret ke ranah interpretatif yang sama sekali tak dikuasai. Apalagi  hanya karena memposisikan diri sebagai pihak yang suka dan tak suka.

YLBHI hanya semacam contoh, dari fenomena perubahan akibat demokratisasi yang muncul di tengah situasi transisi dan proses transformasi yang liar. Baik karena kegagalan partai politik dalam menginisiasi dialog nasional, maupun secara bersamaan pula arus deras teknologi informasi dan komunikasi yang tak terelakkan. Mendadak medsos, yang tak sejalan dengan akselerasi pemahaman masyarakat, dengan modal literasi yang minim (termasuk literasi hukum).

TABRAKAN DEMOKRASI. Di situ muncul tabrakan-tabrakan demokrasi, justeru ketika mandala-mandala demokrasi seperti dunia hukum, dunia akademik, dunia agama, tak lagi mempunyai otoritas. Mereka tidak lagi menjadi faktor dominan, atau bahkan kehilangan otoritas dan wacana. Dengan medsos, kini netijen bisa mendegradasi (atau down-grade) kepercayaan publik pada macam platform Bukalapak. Atau bagaimana netijen mampu menggoyang bursa saham yang membuat grup media Tempo, serta yang terbaru Detik, langsung terobok-obok perutnya.

Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang, ujar sang peramal John Naisbit, namun informasi di tangan orang banyak. Tapi jika engkau kelimpungan dalam situasi transisi ini (seperti misalnya mereka yang bekerja di area pembelaan publik berkeluh-kesah), persoalannya bukan pada rakyat, atau buzzer pihak mana pun. Bisa jadi pada krisis moral mereka-mereka yang mengaku sebagai pendamping masyarakat.  

Walaupun selalu ada kesempatan, bagi kelompok yang lain lagi. Siapa tahu setelah muncul LBH Pers,  bakal ada LBH Agama, LBH Akademisi, LBH Kadrun, LBH Buzzer, LBH Fesbuker, dan lain sebagainya. Dalam situasi pagebluk ini, di luar lahirnya paceklik juga, muncul kreativitas serta oportunity bukan? Bisa dimaklumi. Apalagi banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi itu bisa dianggap pernyataan menghina. Dan kemudian kita dituding sebagai buzzer? Buzzer rupiah pula! 

Persis orang-orang putus asa, yang jika terdesak terus nuding; “Kamu PKI! Kamu kafir! Kamu buzzer!” Dengan cara yang sama PKI-nya, sama kafirnya, sama buzzernya! Sama dan sebangun! | @sunardianwirodono

New Normal dan Daya Adaptasi Kita

Oleh Sunardian Wirodono

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk adaptif. Setidaknya, itulah yang membuatnya masih ada hingga kini, dalam perjalanan waktu yang mungkin sudah mencapai 5 – 8 ribu tahun.

Dalam bacaan mengenai sejarah peradaban planet bumi, kita mengenali beberapa jenis makhluk hidup lain, yang kini sudah tak ada. Mungkin dalam dugaan kita karena ketakmampuannya beradaptasi. Misal, kenapa dinosaurus lenyap, atau juga berbagai jenis binatang yang kini langka. Jika kita ingat cerita orangtua atau kakek-nenek kita mengenai jaman Jepang (awal decade 1940-an), kita kini mungkin tak lagi melihat binatang yang disebut kepinding (bangsat, atau dalam istilah Jawa disebut ‘tinggi’). Demikian halnya juga mungkin berbagai jenis tanaman atau tumbuhan, yang tak lagi bisa kita temu.
 

Bakal Terbit: Novel Politik Terbaru, April 2020

.

Daya adaptasi manusia menunjukan ‘kelebihan’ makhluk ini dibanding lainnya. Yakni survivalitas yang karena kemampuannya menggunakan akal-pikiran. Itulah yang menyebabkan manusia memiliki catatan perubahan, disebut proses peradaban. Dari entah yang disebut jaman batu, hingga jaman yang diramalkan Einstein mungkin akan sampai dengan perang batu dan kayu, setelah perang nuklir dan penggunaan senjata kimia.

Kedigdayaan Musuh Terbaru. Di luar yang meyakini adanya teori konspirasi, munculnya pandemi Covid-19, membuktikan peperangan terbaru manusia, menghadapi situasi krisis lingkungannya. Apapun sejarahnya, Covid-19 telah mengharu-biru manusia. Sampai pada titik paling krusial, yakni kematian manusia dalam waktu relative cepat. Bahkan menantang pada titik kulminasinya, yakni menyerang manusia-manusia yang justeru kita sebut sebagai para ahli kesehatan.

Hal tersebut benar-benar menunjukkan kedigdayaan musuh terbaru manusia ini. Dan kita lihat, ketidaksiapan kita semua menghadapi hal itu. Secara sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan politik, di mana pada unsur terakhir telah bercampur dengan karakter dari manusia itu sendiri, yakni homo homini lupus.

Di manakah letak manusia Indonesia dalam situasi itu? Justeru ketika manusia Indonesia kini juga sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan progres kebudayaan sejak 1908, 1928, 1945, justeru mulai 1966 bangsa Indonesia berada dalam situasi stagnan. Setidaknya pada periode yang secara politik disebut Orde Baru, atau new-orde, kekuasaan politik justeru membuat kurva peradaban manusia menurun.

Soeharto dengan otoritariannya, dengan pragmatisme politik dan system formalisme dalam nilai kebudayaan (pendidikan dan agama), menjadikan kita mandeg. Dan kita merasakan akibat lanjutannya, dalam kualitas demokrasi, kualitas dan daya saing sdm, serta munculnya formalisme yang menjadi bagian dari pelambatan perubahan itu sendiri. Kita bisa memahami nubuat Sukarno, “Perjuanganku takkan lebih berat darimu, yang mesti menghadapi bangsamu sendiri!” 

Agama Kehilangan Legitimasi. Pemerintah tidak lagi memiliki otoritas mutlak. Para ahli di berbagai bidang, juga sama sekali tak punya otoritas keahliannya. Matinya kepakaran, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Juga keterbelahan kelompok kelas masyarakat ini, menjadi pemicu akibat dari terjadinya polarisasi atas nama kepentingan-kepentingan.

Dalam hal ini, menghadapi pandemic Covid-19, kelompok agama juga kehilangan legitimasi dan bahkan legalitasnya. Bukan hanya karena mereka tak mengerti cara mengatasi situasi, melainkan keyakinan keberagamaannya, juga menjadi kontra-produktif. Sebagaimana kritik Einstein, agama mesti berjalan seiring dengan ilmu dan pengetahuan, agar tidak lumpuh. Dalam praktiknya, sebagai contoh kasus, penyebabran virus corona secara massif dan serentak, justeru berkait aktivitas agama, seperti di Korea, Malaysia, juga di beberapa kota Indonesia yang dipakai untuk pertemuan berjamaah atau pun ibadah bersama di masa himbauan physical distancing.

Apa yang terjadi di gereja dan masjid Indonesia, tak bisa tidak dikaitkan dengan bagaimana agama menjadi persoalan, dan paling tak mudah berdamai dengan situasi. Mereka yang tetap heroik melakukan peribadatan massal, biasanya meyakini bahwa mati dan hidup adalah otoritas Tuhan, jadi kenapa mesti lebih takut pada aturan manusia daripada ketentuan Tuhan? Jika pun sekiranya kejadian, mereka bisa dengan enteng mengatakan demikianlah takdirnya.

Kualitas SDM negara Indonesia, dalam catatan perangkingan literasi dunia, beberapa tahun lampau, berada di posisi ke-2 dari bawah. Hanya satu tingkat lebih unggul dari sebuah negara kecil di Afrika.

Formalisme Berfikir dan Berkeagamaan. Sementara itu, formalisme berfikir dan berkeagamaan, menjadi faktor lain dari persoalan-persoalan kita menghadapi situasi sekarang ini. Kita tahu banyak cerita mengenai itu. Tentang pendeta yang ngeyel, juga beberapa habib dan ustadz yang muncul di medsos, dalam video-video pendek, menghujat pemerintah dan negara sebagai laknatullah karena dituding dzalim, dan lain sejenisnya.

Bahkan situasi sekarang ini, bisa jauh lebih buruk karena hal-hal tersebut muncul dalam berbagai pertemuan irisan kepentingan. Perubahan situasi politik, orientasi pemerintahan yang berjalan, memungkinkan tabrakan-tabrakan pihak-pihak yang dirugikan secara politik dan ekonomi. Konflik atau perang yang muncul, berbentuk a-simetris, dan karenanya menjadi tidak gampang.

Ketika pandemic Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pun, tak bisa mempersatukan. Tak sebagaimana Sukarno dulu memakai slogan-slogan provokatif seperti ganyang Malaysia, Inggris kita linggis dan Amerika kita sterika. Demikian pula jaman Soeharto, diciptakan common enemy bernama PKI, menjadi alat strategis untuk membuat satu barisan yang mendukungnya. Padal di sisi lainnya, hal itu abai dengan kepentingan negara secara substansi dalam membangun persatuan dan kesaktuan. Kekuatan itu malahan dikamuflase bagi kepentingan politik kekuasaan Soeharto. Polarisasi itu bukan meredup, meski Soeharto telah 18 tahun longsor. Bahkan polarisasi itu kembali sengaja dibangun, baik oleh pengikutnya, hingga oposan bagi pemerintahan kini.

Bagaimana kita membayangkan new normal, atau kenormalan baru, yang istilah itu kini disebut-sebut, dalam keputusasaan menghadapi pandemic? Bagaimana dengan sesanti Sukarno, bahwa ‘rakyat kuat negara kuat’. Berazas gotong royong yang menjadi soko-guru Indonesia?

Tidak Semudah Kritik. Sesuatu yang tak mudah, Tidak semudah kritik-kritik yang dilontarkan entah itu dari yang disebut SJW, aktivis politik, kaum oposan. Di mana terlihat perspektifnya lebih berangkat dari kepentingan masing-masing. Apalagi jika dilakukan dengan cara pandang mikroskopik. Sesuatu yang kecil terlihat membesar. Padal, demikianlah kerja mikroskop, karena focus penglihatan, tetapi mengabaikan peripheral atau lingkungannya.

Sementara siapapun, yang berada dalam posisi Presiden (eksekutif), sekarang tak bisa tidak harus melihat dari berbagai aspek. Tidaklah mudah menjadi penyeimbang dari berbagai obyek dan subjek yang saling berkelindan. Apa yang dilakukan seorang Presiden, berimplikasi langsung bukan hanya pada rakyat, tetapi juga pada dirinya. Dalam kungkungan legislative dan judikatif, plus rakyat dan media di jaman medsos kiwari yang tak terkendali lagi. Ditambah pula kualitas demokrasi yang belum membahagiakan.

Siapapun presidennya, tak bisa tidak harus memperhatikan berbagai aspek itu. Sehingga apapun keputusannya, bisa terlihat kontroversial. Atau tak mudah diterima. Apalagi jika yang masing-masing konstituen kukuh ingin mendapat 100%, bahkan lebih dari semua keinginannya. Kita cenderung tak mau kepentingannya dibagi, atau terbagi, apalagi berbagi untuk kepentingan lain. Jika perlu, bagaimana bisa kita dominasi kepentingan itu dengan mengabaikan kepentingan liyan.

Apakah tak ada jalan keluar? Kembali ke daya adaptif manusia. Sekali pun dalam situasi sekarang, kehadiran Presiden yang baik saja menjadi tak cukup. Catatan bagi Jokowi, ialah bagaimana mampu keluar dari zona merah itu. Lebih berani memutuskan dengan radikal. Situasi kenormalan baru akan lebih mendapat jalan dari sini.

Apalagi ketika kita tidak mendapatkan pencerahan terbarukan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan (baca; dunia kesenian) kita. Bahkan, sekali lagi, apalagi dari agama. Kelemahan yang paling mendasar dari bangsa ini, rendahnya disiplin dan tingginya konformisme, kadang mendapatkan dan mencari legitimasi dari agama. Demokrasi hanya dilihat dari aspek hak (azasi manusia) dan kebebasan berpikir serta berpendapat. Sama sekali tak melihat bahwa semua itu dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Kualitas Demokrasi dan Rendahnya Literasi. Meski pun tentu kita juga mengetahui, Negara Indonesia baru berada dalam situasi transisi, Dari situasi-situasi kritis peninggalan 32 tahun, dari rezim otoriter ke era yang didorong untuk lebih demokratis. Di situ pada akhirnya daripada ngomongin new normal, akibat pandemi corona, terasa lebih penting ke pokok dasarnya. Yakni sikap mental dan perilaku bangsa ini menghadapi perubahan (apapun). Pandemi corona, mungkin justeru bisa diletakkan sebagai pemicu. Sebagaimana beberapa kasus kematian yang terjadi secara massal, di antaranya adalah tidak selalu oleh corona virus. Melainkan karena penyakit-penyakit bawaan atau yang sudah diidap sebelumnya.

Penyakit bangsa ini, soal kualitas demokrasi dan rendahnya daya literasi. Dangkalnya daya penalaran, yang menjadi kontraprodukif, justeru karena lebih bersandar pada klaim-klaim nilai yang dianggap substansial, padal pada sisi lain, tidak relevan. Misal, munculnya puritanisme (di luar radikalisme), yang mengagungkan agama sebagai satu-satunya nilai, dengan menisbikan nilai-nilai lainnya. Padal agama-agama itu sendiri tak sedikit membawa pesan; agar manusia berpikir, menggunakan akal, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jangankan hal itu, ajaran welas asih dan kesalehan sosial, bisa diabaikan.

 Sebagai penutup tulisan ini, apa yang terjadi pada orang yang disebut habib di Bangil (Jawa Timur), ketika berurusan dengan Kepolisian. Bagaimana kemudian kasus itu diselesaikan. Kedua belah pihak, sama-sama tak proporsional dilihat dari status atau posisinya secara sosial. Hal itu nyata, serta dalam beberapa hal, umum terjadi. Bagaimana seorang ahli agama memalsukan BPKB kendaraannya? Bagaimana petugas negara yang menjalankan aturan pemerintah justeru meminta maaf pada pelanggarnya? Itu sungguh sesuatu banget, dan nyata banget. | @sunardianwirodono

Yogyakarta, Malam Lebaran, 24 Mei 2020

Didi Kempot, dalam Persimpangan Budaya Ambyar

 

 

Oleh : Sunardian Wirodono

 

Didi Kempot adalah persimpangan budaya, dalam dunia industri musik pop Indonesia.

Ketika teman-teman XMal Sindikasi memproduksi acara musik di televisi, dengan bintang utama Didi Kempot (Es Campur Es, TV7, 2002 – 2005), kala itu sebenarnya popularitas DK sudah empot-empotan. Masa booming DK sudah lewat? Entah. Sebenarnya, boleh dikata selalu ada hit-nya tiap tahun. Tapi pasar anyep saja. Mulai dari Plong (2000), Ketaman Asmara (2001), Pokoke Melu, Cucakrawa (2003), tak sanggup ngadepin ndangdhut koplo.

Di panggung musik khalayak (dalam pengertian kultur pop), setelah mencoba berkiat dengan congdhut (keroncong ndangdhut) sebagai differensiasi, mungkin DK sudah putus asa. Atau mungkin karena karakternya, menerima segala tiba sekira masanya sudah lewat. Tak ngotot. Toh ia ‘Superstar Jawa’ yang tak terkalahkan di Suriname, selama 20 tahun terus-menerus. Presiden Suriname pun pandhemen DK.

Lagu ‘Kalung Emas’ yang nge-hit 2013, atau ‘Suket Teki’ di 2016, belum juga bisa mengentaskan dari tidur panjang. Hampir 20 tahun, nyaris persis sama panjang dengan masa kejayaannya di Suriname. Baru kemudian 2019; Didi Kempot Reborn!  Saya tidak tahu persis, siapa yang berperan, Jarkiyo, Agus Magelangan, Gofar Hilman, atau Gus Miftah yang konon dikeluhi DK ‘gimana cara agar viral!

Tapi mungkin juga tak terpikirkan siapapun, juga oleh beberapa nama yang disebut tadi. Kecuali post-factum, sila bikin sejarah. Bahkan pun warga milenial (warga-net sih sebenarnya), sebagai pengusung, tak bisa merumuskannya. Ini sejarah yang berbeda dengan kegelisahan DK waktu itu. Ini fenomena munculnya perang simbolik yang juga masuk ke pola perang asimetris. Apalagi di era teknologi komunikasi dan informasi yang mengubah segala. Termasuk konon matinya kepakaran.

DK menjadi ikon generasi muda, meski dalam perjumpaan yang ‘too late’. Ketika generasi baru Indonesia, dari industri musik pop (sebagai bagian dari kebudayaan pop, dan anak kandung kapitalisme), tidak menemukan pahlawannya. Apalagi ketika menghadapi K-Pop, serta produk ikutannya, dalam komodifikasi jaman kiwari.

Kenapa bukan Iwan Fals, atau Slank? Tentu masing-masing memiliki pemujanya. Meski mengikuti beberapa pertunjukan Iwan Fals, Slank, dan Didi Kempot, di berbagai tempat, mereka memiliki irisan sama. Generasi yang gundah, dengan keambyaran yang sama.

Tapi DK punya nilai simbolik berlebih, karena (bisa jadi) dianggap lebih otentik, untuk berhadapan, aple to aple, sebagai counter-culture. Perjalanan musik DK lebih bisa diterima. Bahkan dibandingkan terobosan Koes Plus, juga A. Riyanto dengan Favourite’s Group, serta Manthous yang telah mewarnai jagat industri musik pop kita dengan ‘Pop Jawa’, dan yang kemudian dikembangkan Manthous dengan istilah campursari (1993).

Koes Plus dan Favourites Group, mungkin berada dalam kutukan industri pop. Disitu saya kira Manthous salah membaca pasar, jika kita ngomong strategi dalam komodifikasi. Ia menjadi eksklusive dengan kesadaran puitika Jawa yang adiluhung. Meski mengangkat nilai tradisi, Manthous dinilai kurang otentik, dan kurang nonjok.

Sebagai pengamen jalanan, DK mewakili sebuah kelas secara lebih pepal. Apalagi ia sendiri pernah jadi korban pertarungan komodifikasi budaya itu (hingga membuat dia nyungsep setelah puncak popularitasnya di awal dekade 2000). Periode campursari dan keroncong pop DK, sedikit mendapatkan jalan, ketika dimunculkan istilah congdhut. Namun, hampir persis dengan Gambang Kromong yang dipopulerkan Benyamins S, yang lebih nge-hit dibanding Pop Betawi-nya. Secara kuantitatif, dalam industri pop, gambang kromong tak masuk kriteria industri besar karena sempitnya pasar. Congdhut juga tak mendapatkan juru-bicara. Ia sendiri (congdhut itu), punya problem dengan komunitas buaya keroncong.

Generasi muda, untuk menyebut generasi baru, secara psikologis dan politis, akan cenderung anti-mainstream, out of the box, anti-kemapanan. Orang gelisah dan ambyar, akan lebih berempati pada kaum pinggiran, kaum underdog. Apalagi dalam dunia perlawanan simbolik (yang sebenarnya berangkat dari realitas kekalahannya, namun terus melawan, meski dengan simbol-simbol). DK memenuhi syarat sebagai bendera perlawanan simbolik bagi ‘sobat ambyar’ di segala lapis keambyaran. Coba sekiranya ia anak orang kaya, atau kaya banget, karena kerja-keras dan kerja-cerdasnya. Jangan baper jika saya sebut contoh Belva, apalagi menjadi stafsus presiden.

Dalam pada itu, DK Reborn saya kira karena kisah syahdu DK. Bagaimana pun didewasakan dari debu jalanan, menjadikan lebih diterima sebagai simbol keterasingan atau keterbelahan. Apalagi syair-syair DK dirasa lebih otentik, jujur, denotative. Bukan hanya bisa dimengerti, tetapi bisa diterima. Tak membutuhkan tafsir sangat canggih dan arkaik, karena idiom-idiomnya cablaka, berterus-terang, prasaja. Sebagaimana cara pandang DK dengan pahit-getir kehidupan. Di situ, kenapa Inul Daratista tidak sebagaimana DK? Inul selesai dipanggung, dengan vibrasi sesaat ketika kita menontonnya. Tidak terbawa dalam kegelisahan kita, karena mungkin juga kita membutuhkannya hanya ‘sesaat’, untuk membunuh kegelisahan belaka.

Dalam industri musik pop kita, yang nge-hit ialah yang berurusan dengan impersonalitas. Sesuatu yang empatik, terasakan, dan dekat karena ada reasoning yang dibangun. Hal ini juga saya kira berlaku untuk Chrisye, Slank, Iwan Fals. Lagu-lagu evergreen mereka, adalah yang berkait dengan pengalaman hidup yang empirik, otentik, sedikit reflektif, namun tidak menyimpulkan, apalagi menggurui. Daya resonansinya akan lebih pekat.

Penabalan Didi Kempot, sebagai The Godfather of Broken Heart, Lord Didi, Bapak Patah Hati Nasional, dan sebagainya, bisa jadi buah keisengan biasa. Atau luar biasa tapi tak mengerti bagaimana memformulasikannya. Hingga terlihat tidak sangat konseptual. Namun itu merupakan komplotan otentik. Dan DK perekat ajaibnya.

Terimakasih Didi Kempot, telah menyediakan ruang dan pilihan. Sebuah oase dalam keringnya simbol-simbol, yang sering dipaksakan untuk menjadi verbal. Termasuk soal sorga dan neraka. | @sunardianwirodono