Jokowi sebagai Pedagang dan Influencer

Presiden Jokowi berencana mengguyurkan Rp 72 milyar untuk influencer. Dengan hal itu diharap mampu menangkal dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia. Itu dana pribadi? Enggaklah. Itu duit Negara, duit rakyat.

Keputusan yang aneh. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran Rp 72 milyar akan diambilkan dari APBN 2020. Masih ada sekitar Rp 298 milyar untuk promosi kegiatan wisata, maskapai dan agen perjalanan, berkait industri wisata kita yang terpuruk akibat (isu) virus Corona.

Apa itu influencer? Sejenis SJW (social justice warriors) bentuk lain? Inilah Indonesia. Siap-siap dengan perubahan nilai, juga moral. Influencer adalah orang yang bisa memberi pengaruh di masyarakat (via medsos). Saat ini, influencer banyak berseliweran di media sosial; Youtuber, selebgram, selebtwit, beautyblogger, travelblogger dan key opinion leader. Mereka para creator pembuat content di medsos.

Sebagaimana namanya, mereka menggunakan berbagai platform medsos, untuk memposting kata-kata, gambar, suara, atau video. Disebut influencer karena memiliki banyak pengikut setia. Pada sisi itulah, influencer digandeng sebagai rekan pemilik bisnis (maksudnya, pemesan atau pembayar). Tujuannya untuk mempromosikan produk dan meningkatkan brand awareness. Diharapkan, ujung-ujungnya, influencer  membantu si pemesan meningkatkan penjualan.

Mulai skala kecil, menengah, hingga pun untuk politik kekuasaan. Makanya dalam Pilpres, Pilkada, Pilgub, sampai Pildes pun, banyak di antara teman kita kaya mendadak, kemudian bikin café kopi atau bikin komunitas mobil kuna, dan seterusnya.

Cara pandang Jokowi, berkait penanganan wisata dan influencer ini, khas pedagang. Tidak salah mungkin, tapi itu menunjukkan caranya dalam melihat permasalahan secara keseluruhan. Atau paling tidak, kegagalannya dalam apa yang disebutnya sebagai membangun supra-struktur dan SDM bangsa Indonesia. Karena tak sabar, terdesak waktu? Sehingga sebagaimana Sukarno, sehabis sukses dengan Pemilu 1955, justeru membubarkan Parlemen, dan membentuk Kabinet 100 Menteri?

Hal itu pernah diucapkan pada para menterinya. Jokowi tak mau tahu bagaimana proses. yang penting hasil. Hasil tanpa proses, adalah omong kosong, kecuali dalam jual-beli. Kita yang tak punya pohon duren bisa punya duren karena kita punya duit. Tidak pentingkah bagaimana cara kita, atau proses punya duit itu?

Itu pertanyaan filosofis. Tertarikkah Jokowi pada persoalan strategis ini, karena dia ngomong akan fokus pada pembangunan SDM? Tapi kenapa ujung-ujung, antara lain, mbayarin influencer?

Langkah Jokowi ini, menghina para professional, atau para calon professional, yang memproses diri begitu hebat, tekun, kerja keras, kemudian dipecahbelahlah potensi itu dengan orang-orang bayaran, yang pasti akan bertumpu pada soal like and dislike.

Sementara kita tahu, di abad digital ini, dengan metoda algoritma dan manajemen troll, tidak sulit menjadi influencer. Itu soal kepandaian bermedia dengan segala aspeknya. Tergantung tega atau tidak mempraktikkannya. Karena bahkan dengan konten yang tak berkonten pun, seseorang bisa menjadi influencer, setidaknya punya jutaan followers.

Bukti Jokowi tak menghargai proses, ia sama sekali tak peduli Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) dan TVRI (serta RRI). Dua lembaga itu, sama sekali tak tersentuh. Malah mak-bedunduk muncul BPIP, yang di lapangan toh tak berdaya menghadapi berbagai kasus anti Pancasila, seperti intoleransi yang marak di berbagai daerah. Lha wong Menteri Agama, yang jenderal bekas pun, hanya omong belaka, jika tak boleh bilang punya agenda sendiri.

Jika kita (katakanlah saya) mengritik Jokowi, bukan karena benci atau kecewa atas pilihan, apalagi terus gabung kadrun (kadal gurun) dan kamdrun (kampret gurun). Karena Jokowi bilang dia akan tanpa beban, nothing to lose, maka kita ingatkan soal legacy-nya. Tentu saja, membangun Indonesia tidak mudah. Dan periode transisi ini lebih sulit lagi.

Pilihan atas Jokowi adalah tepat, daripada Prabowo. Prabowo jelek? Tidak banget sih. Cuma ia sosok paling lemah dan mudah ditempeli berbagai kepentingan, yang sebenarnya hanya memakai Prabowo sebagai tumbal.

Jokowi adalah inserting. Ia penting untuk pembangunan infrastruktur, yang selama ini hanya dibacotkan presiden-presiden sebelumnya, sejak Soeharto. Kita bener-bener negara brengsek di segala sisi, hingga trust masyarakat sulit terbangun.

Periode pasca Jokowi, barangkali baru akan menuju proses itu. Bagaimana demokrasi mestinya tak lagi direcoki kepentingan kelompok politik identitas, sebagai pelarian kegagalan dalam kontestasi demokrasi Pancasila. Itu pun seandainya berjalan mulus.

Karena tak ada seorang elite pun yang bebas skandal, kecuali Jokowi. Tapi justeru karena itu, ia harus pontang-panting. Poyang-payingan tak karuan. Karena di antara para pembantunya pun, belum tentu bersih dari kepentingan berbeda, apalagi sebagai musuh dalam selimut.

Kritik adalah cara lain ‘ngeman’, menyayangi. Karena kalau Prabowo bisa nyapres lagi, entah dengan Wapres bernama Anies Baswedan, berarti para rasionalis dan nasionalis terus harus turun ke jalan. Pertarungan masih panjang.

Di bagian tengah, saya sebut soal Lemhanas dan. TVRI (serta RRI), nantilah disinggung dalam tulisan lebih serius, sebagai bahan kritik pada Jokowi untuk hal-hal strategis. Meski saya juga tahu, resiko mengritik influencer pasti ada. Tapi ada kepentingan lebih besar daripada itu. 

Menjadi blogger, youtuber, fesbuker, instagramer, wa-er dari kelompok amatir dan independen, juga tetap bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Karena mengabdi negara adalah kewajiban dan kesadaran setiap anak bangsa. Bukan karena dibayar, apalagi masuk APBN Rp 72 milyar.

Ya, kecuali Jokowi hanya mampu membangun kesetiaan dan kewajiban warga negara dengan cara membayar. | @sunardianwirodono

Mempertanyakan Jokowi: Antara Harapan dan Kekecewaan

Dalam survey kebijakan publik yang dilakukan sebuah lembaga survey di Jakarta, masyarakat Jakarta sebenarnya lebih bisa menerima dan mendukung kebijakan Ahok daripada Anies Baswedan. Apalagi soal penanganan banjir dan penanganan sungai.

Namun jawaban seperti itu terjadi ketika pertanyaan mengenai bentuk dan jenis kebijakan yang sama sekali tak menyebutkan nama.  Responden ditanya mengenai substansi kebijakan, tanpa menyebut kebijakan siapa. Sedang pada pertanyaan yang menyebut nama pemilik kebijakan, responden lebih mendukung Anies daripada Ahok. Sekali pun, kebijakan itu tidak tepat, atau pun tidak dipahami.

Kesimpulannya bukan saja masih adanya polarisasi warga, namun persoalannya adalah dukungan pada Anies bukan karena kapasitas dan kapabelitas. Lebih karena pertimbangan subjektif, dan bukan objektif, sebagaimana jauh sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 ditetapkan, telah diproyeksikan dengan tepat oleh Eep Saefulloh sebagai konsultan politik cawagub Sandiaga Uno (dalam Pilkada 2017).

Begitulah persoalan kita (seandainya dianggap persoalan, dan oleh kita). Sebagaimana masyarakat dan Pemda Natuna menolak 238 WNI yang hendak dievakuasi ke Pulau Natuna, karena kekhawatiran terkena dampak penyebaran virus Corona. Walhal, WNI yang sebelumnya tinggal di Wuhan, Tiongkok itu, hendak diorbservasi, Apakah sudah terdampak virus Corona.

Senyampang itu, berapa orang atas nama HAM (juga diam-diam atas nama agama), meminta Pemerintah Indonesia memulangkan para kombatan dan korban ISIS dari Indonesia. Padal, semua tentu mesti dilihat persoalan aturan hukum dan undang-undang, serta menimbang prioritasnya. Berdasar UU Kewarganegaraan Indonesia, baik kombatan atau pun korban, bukan lagi WNI (Warga Negara Indonesia). Meski pun tentu pendapat ini bisa ditentang pakar hukum tata-negara lainnya mengenai azas Due Process of Law and a Fair Trial Principles. Lantas, di mana proporsi pemerintah Indonesia dalam hal ini?

Pada sisi ini, meski mengaku menganut paham negara demokrasi dan hukum, banyak elite kita, termasuk para SJW, sering tidak persisten dan disiplin mengedepankan hukum sebagai prasyarat seorang demokrat di negara berdemokrasi. Selalu saja yang muncul adalah kepentingan subjektifnya. Persis orang masjid mengutuk China tapi menggunakan TOA made in China.

Pemerintah atau kita harus melihat sejarah, atau asbabul wurudnya? Lha, bagaimana sejarah para kombatan dan korban ISIS dari Indonesia ini? Mereka tidak mengakui pemerintahan dan negara Indonesia. Mereka membakar ‘identitas’ keindonesiaannya. Bahkan, yang pernah jadi teroris lintas batas negara dan direhabilitasi di Indonesia, tetap saja melakukan aksi terorisme. Aktivitas dan aksi mereka ini juga harus secara adil dinilai dari sisi HAM. Ada korban yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka dan dari kelompok mereka. Posisinya adalah mereka dan kita. Bagaimana menjadi ‘kami’?

Mengapa kita mengistimewakan ISIS, hingga perlu Menag pertama kali berniat memulangkan, tapi kemudian esuk dele sore tempe? Sehari kemudian ngomong beda lagi, karena katanya ISIS sadis dan jahat.

Kalau saya (nyebut kita, nanti disalahin), gampang saja. Siapa elite kita yang ngomong perlunya pemulangan ISIS ini? Entah itu politikus, anggota parlemen, atau Menteri agama sekalipun (sudah meralat). Kalau Amien Rais nggak ikut ngomong, berarti dia tidak ikut proyek ini, atau nggak diajak. Entah kalau Ridwan Saidi. Kalau PKS? Ya, itu maqam-nyalah.

Sementara dalam soal lain, kita pura-pura tak mendengar. Bagaimana dengan orang-orang Pro Sukarno dulu, sebelum 1965, yang dikirim untuk belajar ke luar negeri, namun ditolak balik ke Indonesia (kecuali mau tandatangan bersetia pada Soeharto)? Belum lagi soal HAM dengan isu PKI. Atau soal Timor Timur, Papua, Aceh, Tragedi Semanggi, Munir, Wiji Thukul, Komunitas Kamisan, atau Novel Baswedan yang mbulet?

Apa prioritas kita? Negara ini tak punya roadmap. Tak punya langkah-langkap prioritas. Omong kosong dengan para elitenya, yang tak bisa bersatu-padu, gotong royong secara serius memikirkan negara. Masih kayak tinggal di jaman kerajaan, dengan seorang raja titisan Tuhan yang jadi tumpuan harapan dan persoalan semua orang. Padal di sisi lain, semua orang pengin jadi raja. Bukan hanya Toto Santosa, Rangga Sasana, atau Dony Pedro. Tak heran, jika setiap rezim mudah diombang-ambingkan kepentingan sekelompok pressure group, dan para penumpang gelap.  

Sementara kita juga mengetahui, betapa sangat menyebalkan jika semua hal diurus negara. Selain tentunya, hal itu menunjukkan betapa lemahnya rakyat. Padal, Negara bukanlah agen moral. Rakyatlah agen moral, kata Noam Chomsky, dan dapat memaksa standar moral kepada institusi yang berkuasa. Memang akan sangat tergantung rakyat memaknai dan memposisikan para elite-nya. Dan pula, kita tak bisa memastikan perubahan di pundak satu orang, sekali pun ia bernama presiden yang kita percaya. Rakyat kuat negara kuat, kata Bung Karno. 

Di awal pidato pelantikan periode keduanya, Jokowi bilang nothing to lose. Saya juga nothing to lose untuk menanyakan langkah strategis Jokowi. Tak usah dijawab di sini, Pak. Dalam hati nuranimu saja, untuk persoalan legacy di luar soal infrastruktur! | @sunardianwirodono

Raja-Ratu Bodong: Identitas Bagi Politik Identitas

Bagi manusia tak beridentitas, identitas adalah penting. Mari sepakat dulu, apa itu identitas.

Dalam KBBI, identitas mengandung pengertian mengenai kepribadian (personality, individuality, selfhood), atau ciri khas (specialty, particularity). Jika demikian halnya, adakah manusia hidup, sebagai makhluk sosial, tidak mempunyai identitas? Apalagi ditambah d KTP sekarang ada NIK, dan ada kolom agama pula!

Meski tanpa NIK dan kolom agama pun, semua manusia punya identitas. Identitas adalah inheren, dengan sendirinya. Ia integrated dengan diri atau individu itu sendiri. Maka manusia genah diri, ialah mereka yang memiliki integritas berdasar ukuran-ukuran atau konvensi masyarakat (kumpulan individu) itu.

Barulah kemudian menjadi persoalan, ketika masing-masing melakukan self-claiming, berkait dengan strata, status, kelas, level, aseli, sejati, tingkatan, dan berbagai-bagai nilai. Sampai perlu ada yang ngaku turun nabi tapi minggat karena ketahuan chat-sex. Individu manusia, selalu ingin lebih unggul dibanding lainnya. Sebagaimana dikatakan Aristoteles, “Manusia pada dasarnya adalah binatang politik.”

Apa itu politik? Politik adalah seni atau cara menggapai tujuan, dengan jubah kesempurnaan yang dinamakan idealisme (ideologi) untuk memenangi pertarungan, menaklukkan lawan, mendapat pengakuan, atau pun berkuasa. Namun dalam pada itu, menurut Napoleon Bonaparte, “Dalam politik, kedunguan bukanlah halangan.”

Celakanya, dalam kedunguan itu, ada juga tingkatan-tingkatan. Yakni dungu seperti Rocky Gerung, tapi ada yang lebih dungu lagi, yakni yang mempercayainya. Maka dalam pasar bebas nilai, identitas menjadi penting bagi mereka yang “merasa tak mempunyai” identitas.

Sepanjang satu generasi, 32 tahun kekuasan Orde Soeharto Bau, rakyat Indonesia dipaksa dengan ideologi pragmatisme. Mementingkan apa yang bermanfaat secara praktis, dan tinggalkan proses. Yang muncul management by product, bukan management by process. Dalam kompetisi yang tinggi, juga sistem korup, tidak fair, mencuri dalam lipatan dan potong kompas tidak tabu dilakukan.

Tak mudah mengubah kebiasaan yang telah tertanam dalam sistem sosial kita. Karena yang korup bukan hanya pejabat. Juga tukang parkir, kuli bangunan, netizen pun, bisa korupsi. Celakanya, yang jujur tak selalu beruntung. Penjahat bisa dikira malaikat. Hanya karena semat dan pangkat, yang disalahmengerti sebagai derajat, harkat, martabat.

Pada sisi itu, kita boleh saja menertawakan Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, dan entah apalagi (sementara temen saya mendirikan Kraton Asu, karena piara asu dalam jumlah hadeh). Tapi dalam semua level masyarakat (miskin banget, agak kaya, kaya banget, juga super bodoh, agak bodoh dan lumayan pinter), jual beli identitas model itu sudah berlangsung lama.

Bisa lewat yang bernama partai politik, agama, dunia akademi, club moge, arisan berlian, umroh berkah, pemukiman syariah mawadah wa rohmah. Bahkan sampai hal paling sederhana; Ibu-ibu di beberapa kampung memakai kerudung. Bukan karena transformasi nilai keimanan, melainkan lebih karena ‘daripada jadi rasanan’ di arisan atau layatan tetangga. Yang ditakuti bukan tuhan, tetapi sesama manusia yang lebih galakan daripada tuhan. 

Di situ ada praktik jual-beli yang bersifat pragmatis, demi mendapatkan legitimasi, bukan identitas. Identitas adalah sesuatu yang melekat pada pribadi seseorang. Tetapi kejamnya pertarungan dan kompetisi, identitas hilang karena yang dibutuhkan adalah legitimasi.

Ciri-ciri menonjolnya, adalah tumbuhnya manusia gerombolan, keroyokan dalam waham komunalisme. Karena yang berbeda adalah liyan, musuh, mereka. Bukan kita atau kami. Maka ada begitu banyak simbol-simbol yang mestinya proses pribadi seorang individu, di-extract begitu rupa. Menjadi izim, jimat, mantra, sim-salabim. 

Tak ada proses belajar-mengajar. Tak ada proses transformasi yang berjalan simultan, berkelanjutan. Kita terjebak dalam proyek-proyek jangka pendek, atas nama pragmatisme tadi. Bahkan untuk urusan menjadi presiden dan masuk sorga. Apakah kita bisa membedakan antara yang ikut Keraton Agung Sejagat dan sejenisnya, dengan yang dulu ikut patungan dengan A’a Gym, Yusuf Mansyur, dan lain-lainnya seperti ‘kita bisa dotkom’?

Kenapa banyak orang beragama ketipu umroh atau rumah Syariah tapi bodong? Karena jaminan sorga atau saking murahnya? Yang percaya sorga bisa dibeli dengan murah (tanpa proses spiritualitas), ialah mereka yang bisa ditipu. Demikian juga dalam kasus PAW Harun Masiku. Siapa sebetulnya yang dungu? Hasto Kristiyanto, Harun Masiku, atau Wahyu Setiawan? Apa yang mereka cari? Legitimasi formal dalam kelas dan kasus masing-masing. Untuk bisa PAW Harun Masiku, Hasto mesti ke MA segala. Minta fatwa untuk legitimasi.

Tak ada soal dalam jual-beli dalam kehidupan ini. Karena memang begitu fitrahnya. Yang terbaik tentu, sepanjang adil dan tak ada proses tipu-tipu di dalamnya. Bahkan termasuk mendirikan agama baru, sekte, komunitas, atau keraton agung. Wong Kanjeng Senopati dulu, ketika mendirikan Kraton Kotagede, juga pake proses jual-beli. Lu jual gua beli. Siapa kuat, dapat legitimasi. Hingga perlu mengorbankan Pembayun, putrinya sendiri, untuk menggelembuk Ki Ageng mangir Wanabaya. Semuanya dengan ketentuan dan syarat berlaku.

Tentu ada yang demen dan percaya teori konspirasi. Tapi mereka yang suka teori gothak-gathuk dengan sumber data yang tak kalah klenik, bisa jadi juga korban rumors. Baik sebagai pelaku sekaligus korban, seperti model Sinuwun Toto Santosa maupun Jenderal Besar Ki Ageng Rangga Sasana. Tapi siapa yang memulai politik identitas ini?

Jaman sekarang mau jadi raja kraton? Daku-dakuannya terlalu jauh, sebagai keturunan Majapahit, atau bahkan lebih lagi sebagai turun Nabi Adam. Gimana ngebukti'in sanad dan ijazahnya? Lha wong anak Presiden yang sekarang lagi berkuasa, mau nyalon walikota saja, bisa dibully mereka yang konon aktivis demokrasi tapi tak percaya sistem yang dibangunnya. Maka, semoga ujar Jawaharlal Nehru benar, “Politik dan Agama telah kedaluwarsa. Waktunya telah tiba untuk Ilmu Pengetahuan dan Spiritualitas.”

Kedaluwarsa bukan berarti tidak berguna lho. Lagian ilmu pengetahuan dan spiritualitas sesungguhnya bukan ancaman bagi politik dan agama. Kecuali kedua hal tersebut, politik dan agama, memang nggak mutu blas. Ya, mutu, tapi rendah. Inget ‘kan nasihat Sukarno, “beragama (mestinya juga berpolitik) tanpa ilmu pengetahuan, bagai orang buta kehilangan tongkat.”

Jika Rocky Gerung menyamakan para raja kraton dagelan itu sama dengan Presiden Jokowi, artinya Rocky sedang menghina 54% yang waktu Pilpres 2019 memilih Jokowi daripada Prabowo. Nyatanya pemilih Jokowi cerdas. Daripada milih Prabowo dapetnya Rizieq Shihab dan Amien Rais, mending milih Jokowi. Dapat bonus Prabowo juga. | @sunardianwirodono

Politik Sebagai Kejahatan Terselubung

Politics is more difficult than physics, ujar Mbah Kyai Albert Einstein. Politik lebih sulit daripada fisika. Benarkah? Tapi mengapa Napoleon Bonaparte malah berkata dalam politik kebodohan itu bukan suatu penghambat? Meski memang ada yang absurd, seperti kata Will Rogers, yang pelawak politik: Politik itu mahal, bahkan untuk kalahpun kita harus mengeluarkan banyak uang.

Tulisan ini, dibangun dengan banyak kutipan pemikir, filsuf, jurnalis, pelaku, untuk sekedar membuktikan, bagaimana politik sudah membuat persoalan sejak lahirnya. Dan juga untuk berusaha jujur, bahwa tidak ada pemikiran baru di dunia ini. Sebagaimana ujar Pramoedya Ananta Toer, hanya tafsirnya yang tampak hebat.

Lihat skandal PDIP sekarang ini, berkait kasus PAW-nya yang heboh. Sebagai partai politik pemenang Pemilu, bahkan menguasai parlemen. Undang-undang Pemilu mereka (parlemen) yang membuatnya. Tapi ketika pilihan sistem proporsional terbuka merugikan, mereka melakukan uji materi atas produk mereka sendiri. Kebodohan mana lagi kau dustakan? Benar kata Napoleon di atas, bodoh nggak soal!

Politik adalah seni mencari masalah, menemukan di mana-mana, mendiagnosis itu salah, dan menerapkan solusi yang salah, ujar Groucho Marx. Memang, sebagaimana dirumuskan Paul Krugman, ekonom AS; Politik menentukan siapa yang akan memiliki kekuasaan, bukan memiliki kebenaran. Sementara Clement Attlee, yang pernah menjadi PM Inggris, mengatakan; Demokrasi adalah pemerintahan yang diisi dengan banyak diskusi, namun demokrasi hanya efektif bila engkau mampu membuat orang lain tutup mulut.

Bagaimana cara menutup mulut orang lain? Ya, itu tadi, menang-menangan dengan sebutan dan besutan demokrasi atau hukum. Dan praktik kekuasaan (bukan praktik kebenaran) itu, akan makin subur dalam warga negara yang cuek. Yang hanya akan teriak-teriak ketika kerugian menimpa dirinya dan kelompoknya semata. Jika kepentingan liyan yang jadi korban, cuek bebek dengan berkata; Bukan urusan saya. Saya, mah, gini aja udah bahagia.

Maka benarlah Hitler, alangkah beruntungnya penguasa, bila rakyatnya tidak bisa berpikir. Apalagi, lanjut Hitler, aku tidak perlu berpikir karena aku adalah pegawai pemerintah. Mungkin sebagaimana pendapat Henry Ford, pendiri Ford Motor: Berpikir adalah pekerjaan terberat, karena itulah sedikit sekali orang yang mau menggunakan otaknya.

Bagaimana politik menjadi sulit dan menyebalkan? Ketika politikus berkhianat, seperti dikatakan Joseph Schumpeter. Tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat. Namun, tambah Joseph, yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri.

Sementara kita tahu, sebagaimana dirumuskan sastrawan Inggris, Aldous Huxley; Paling kurang dua-per-tiga kemalangan kita berasal dari kebodohan manusia, kebencian manusia, dan para motivator dan hakim penentu kebencian dan kebodohan, idealisme, dogmatisme, dan penyepuhan label atas nama berhala agama atau politik. Setidaknya, dusta atau kebohongan itu, bersimaharajalela di tengah masyarakat abai. Abai terhadap apa? Abai pada permasalahan bersama, dan hanya asyik karena ia sendiri merasakan kenyamanan.

Sementara itu, ada sisi lain, sebuah monster kekuasaan bergerak, justeru mengatasnamakan kepentingan bersama. Partai politik, sebagaimana agama, menjadi kekuatan, atau kekuasaan, yang korup. Pada akhirnya menjadi predator bagi peradaban kemanusiaan. Tak semua politikus busuk, iya. Ada banyak manusia yang punya prinsip di partai-partai politik sebuah negara, namun menurut Alexis de Tocqueville, sejarawan dan pemikir politik Perancis, tak ada partai yang punya prinsip.

The whole art of politics consists in directing rationally the irrationalities of men, tulis Reinhold Niebuhr. Seluruh seni politik terdiri dari mengarahkan secara rasional irasionalitas manusia. Hasto Kristianto, dan beberapa elite PDIP hari-hari ini misalnya, mempraktikkan seni permainan itu. Victim playing. Mereka mengatakan korban dari sebuah framing media. Sembari terus mengatakan keberpihakan pada wong cilik, moralitas, demokrasi. Sebagaimana ditulis aktivis sosialis Jerman, Oscar Ameringer; Politik adalah seni halus mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya, dengan menjanjikan melindungi satu dari yang lain. Itu kenapa seolah tiba-tiba ada orang baik budi, seperti Harun Masiku. Mengeluarkan uang ratusan juta, mungkin sampai milyar rupiah, untuk disebut Hasto sebagai ‘orangnya bersih’ dan ‘track-record’-nya jelas. Tapi tega nyuap!

Tidak ada sikap dan aksi yang jahat, atau khianat yang partai politik tak mampu lakukan, ujar Benjamin Disraeli. Karena apa? Kata orang yang pernah jadi PM Inggris itu, dalam politik tidak ada kehormatan! “Saya dahulu bilang bahwa politik adalah profesi tertua ke-dua di dunia,” berkata Ronald Reagan, Presiden AS beberapa tahun lampau. “Yang pertama adalah prostitusi. Namun saya baru menyadari bahwa politik sama kotornya dengan prostitusi.”

Maka, di negara di mana setiap orang dianggap bersalah, satu-satunya yang bisa dibilang kriminal hanyalah mereka yang tertangkap, dan satu-satunya yang bisa dianggap dosa adalah kebodohan. Itu tulis Hunter Thompson, jurnalis Amerika Serikat. Kalau partai politik, PDIP, bisa menunda penyelidikan KPK atas ruangannya, tetapi senyampang itu menyatakan mereka komit mendukung penegakan hukum, kita hanya bisa ketawa kecut. Dan politikus seperti Hasto, tentu tak akan sebodoh Harun Masiku. Makanya jadi sekjen.

“Kalau partai politik tak punya fondasi dalam memajukan keadaan menjadi lebih benar dan bermoral,” berucap mantan Presiden AS, Dwight Eisenhower, “maka itu bukanlah partai politik, melainkan hanya konspirasi untuk merebut kekuasaan!” Namun itu yang terjadi bukan? Dan konyolnya, seperti sindiran Charles de Gaulle, politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Mereka justru terkejut bila rakyat mempercayainya.

Dan mereka bisa membodohi majoritas masyarakat diam. Meski di situ berkumpul orang pintar dan dengan keyakinan moral lebih bagus. Itu membuktikan kebenaran omongan Jesse Jackson, aktivis HAM AS; Dalam politik, satu minoritas yang terorganisasi adalah satu mayoritas politik. Itu bukan hanya berlaku untuk parpol macam PDIP, Gerindra, atau Golkar. Tapi juga berbagai lembaga seperti PKS yang juga parpol, FPI, PA-212, dan bahkan HTI yang sudah dibubarkan pemerintah. Dan sebagainya.

“Berpikir tentang perubahan sosial yang mendalam, kaum konservatif selalu mengharapkan bencana,” kata Carolyn Heilburn, feminis. “Sementara kaum revolusioner dengan percaya diri mengharapkan utopia. Keduanya salah!” Kritik tajam Gustave le Bon, sosiolog dan psikolog dari Perancis; “Fase pertama evolusi demokrasi yang menang adalah menghancurkan aristokrasi lama, yang kedua untuk menciptakan yang baru.” Sama saja!

Maka sebagaimana pemikiran lama yang kini berkembang kembali, sebagaimana ditulis dalam buku Tremendous Trifles (1955) oleh Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936); You can never have a revolution in order to establish a democracy. You must have a democracy in order to have a revolution. Anda tidak akan pernah bisa menegakkan demokrasi dengan revolusi. Anda harus menggunakan demokrasi untuk melakukan revolusi.

Tapi seperti lingkaran setan. Diserahkan ke partai politik? Politikus? De Gaulle bahkan sampai pada kesimpulan, “Politik urusan yang terlalu serius untuk ditangani para politikus semata.” Jika sebuah system nilai, baik dalam politik maupun agama (dan apalagi jika keduanya dikawinkan), dipercaya begitu saja, atau didiamkan berkeliaran, ia akan sungguh berbahaya. Sebagaimana dikatakan Anais Nin, wartawan dan penulis Perancis, “Bila kita secara buta menerima sebuah agama, sebuah sistem politik, kita menjadi robot. Kita berhenti bertumbuh.”

Indonesia pada tahun-tahun ini, pasca 1998 dan menjelang 2045, ialah sebuah negara yang berada dalam persimpangan peradaban. Apakah akan setback ke masa-masa Orde Baru dan sebelumnya? Atau melangkah dengan generasi milenialnya dalam transformasi sosial masyarakatnya? George Santayana, filsuf dari Spanyol mengingatkan, “Mereka yang tidak belajar dari masa lalu, akan dihukum dengan mengulangi kesalahan yang sama.”

Apakah kita akan membiarkan semuanya ini? “Guna mengatur dunia,” berkata Konfusius, filsuf agung dari Cina, “pertama-tama kita harus mengatur bangsa; mengatur bangsa, pertama-tama kita harus mengatur keluarga; mengatur keluarga, pertama-tama kita harus mengembangkan kehidupan pribadi kita; pertama-tama kita harus menempatkan hati kita secara benar.”

Itulah sebabnya, John Adams, yang pernah jadi Presiden AS, menulis memoarnya; “Saya mesti belajar politik dan perang, agar anak-anak saya mendapatkan kebebasan untuk belajar matematika dan filsafat. Anak-anak saya harus studi matematika dan filsafat, geografi, sejarah alam, arsitektur laut, navigasi, perdagangan dan pertanian agar mewariskan hak kepada anak-anaknya untuk belajar melukis, puisi, musik, arsitektur, pembuatan patung, pembuatan kue, dan porselin.”

Art, freedom and creativity will change society faster than politics, tulis Victor Pinchuk. Seni, kebebasan, dan kreativitas akan mengubah masyarakat lebih cepat daripada politik. Tapi kalau seniman jadi anteng dan tertib dengan dana keistimewaan? Itu juga tidak istimewa lagi. Tak bisa diharap banyak.

You may fool all the people some of the time, you can even fool some of the people all of the time, but you cannot fool all of the people all the time, ujar Abraham Lincoln. Kamu mungkin dapat menipu semua orang selama beberapa waktu, kamu bahkan dapat menipu beberapa orang sepanjang waktu, tetapi kamu tidak dapat menipu semua orang sepanjang waktu.  | @sunardianwirodono