Prabowo Sebagai Contoh Korban

JIKA PEMILU SERENTAK DINYATAKAN sebagai terburuk dalam penyelenggaraan Pemilu selama ini, bisa dipastikan hal itu karena (1) hadirnya pasangan capres bernama Prabowo dan Sandiaga. (2) penumpang gelap yang nebeng pilpres, (3) manajemen teknis penyelenggaraan oleh KPU.

Pada faktor ke-3, lambannya tak bisa dilepaskan dari lambannya kerja parlemen, dalam proses revisi UU Pemilu, yang baru beres beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak. Hal itu membuat KPU tidak mempunyai kesiapan matang. Jatuhnya korban yang hampir 500 jiwa pada para petugas KPPS, adalah salah satu bukti akibat ketidaksiapan itu. Di samping tentu saja tekanan psikologis (dan politis), khususnya dalam proses penghitungan surat suara di masing-masing TPS.

Lambannya penyelesaian penghitungan rekapitulasi di tingkat propinsi seperti DKI Jakarta, menunjukkan alotnya proses penghitungan. Kita juga bisa melihat, ketika akhirnya para sakti kubu Prabowo tidak ikut menandatangani hasil penghitungan bersama, itu juga bukti alotnya perdebatan mengenai hasil. Dari beberapa pengakuan petugas KPPS, tekanan fisik jelas karena durasi kerja mereka benar-benar overtime dan overload. Bisa jadi mereka bukan hanya bekerja 24 jam sejak pagi, melainkan lebih dari itu. Dari proses persiapan malam sebelumnya, hingga proses pengesahan C1 plano di TPS.

Petugas KPPS bekerja dalam tekanan waktu dan kepentingan masing-masing partai politik yang menjadi peserta. Tapi senyampang itu, di tingkat desa juga kecamatan, akan terlihat kemampuan masing-masing partai, utamanya dalam menerjunkan kader-kadernya sebagai saksi. Tak semua TPS disaksikan lengkap kader peserta pemilu. Baru pada tingkat kabupaten/kota atau propinsi, relatif bisa didapatkan saksi yang lengkap.

Proses penghitungan dinyatakan final jika sudah disepakati bersama petugas KPPS dan saksi-saksi peserta pemilu (parpol). Di situ tekanan terberatnya. Karena kesalahan sedikit atau kecil saja (kadang juga karena tak cermatnya saksi), bisa membuat proses penghitungan secara manual itu diulang dari awal. Sementara human eror petugas KPSS sangat dimungkinkan karena faktor kelelahan fisik dan saraf mereka. Beban pekerjaan bukan hanya fisik, melainkan psikis. Bahkan boleh dikata untuk istirahat sejenak pun, petugas KPPS tidak ditoleransi saksi-saksi. Mereka ingin proses penghitungan segera selesai, dan segera ketahuan hasilnya.

Sialnya, tidak semua partai punya saksi di TPS. Kadang seorang saksi dari partai (biasanya partai gurem), berpindah-pindah TPS karena harus jadi saksi di beberapa TPS. Hal ini ‘sedikit meringankan’ proses penghitungan manual di TPS, tapi terbukti tidak di tingkat atasnya. Entah kecamatan, kabupaten/kota, dan apalagi propinsi. Karena masing-masing partai pada tingkat itu bisa menghadirkan saksinya. Sayangna saya tak mempunyai data, saksi dari partai apa yang paling ngotot. Kalau saya menyebut saksi dari PKS dan Gerindra yang paling ngotot, hanya asumsi saya karena mereka sudah sejak awal memposisikan sebagai pasangan oposan.

Dalam simulasi Pemilu Serentak, KPU hanya mengukur dari sisi penyelenggaraan saat pencoblosan surat suara. Proses setelahnya, tidak tercemati bagaimana faktor-faktor eksternal, utamanya resistensi dalam proses penghitungan, akan menjadi faktor terpenting dalam tekanan fisik dan psikis petugas KPPS. Dengan sistem penghitungan terbuka dan berjenjang, kita tahu betapa lambat dan penuh tekanan proses itu. Karena berkait dengan hasil, di mana semua kontestan cenderung menomorsatukan kepentingan sendiri.

Sinergitas Prabowo dan Pendukungnya. Mengenai penyebab 1 dan 2 (yakni kualitas capres dan penumpang gelap), dua hal itu saling berkelindan. Tak jelas siapa menumpang siapa, atau siapa menumpang apa. Tetapi tampak dalam hal itu sinergitas keduanya.

Dalam masa kampanye, jelas terlihat masjid dan berbagai aktivitas keagamaan (Islam utamanya), menjadi instrumen penting dalam kampanye Pemilu Serentak ini, utamanya tentang Pilpres. Salah satu pasangan capresnya, adalah hasil ijtima’ ulama yang lebih berafiliasi dan/atau diinisiasi oleh PA-212, yang notabene bagian dari garis FPI dengan poros utamanya Rizieq Shihab, yang kabur keluar negeri karena kasus hukum.

PKS di mana Mardani Ali Sera menjadi ketua tim pemenangan sekaligus arsitek gerakan tager ‘2019 Ganti Presiden’, adalah partai yang sangat diuntungkan dalam situasi itu. Setidaknya, dengan numpang biaya kampanye Pilpres 02, partai ini bisa lebih powerfull. PKS mampu tampil secara aktif dan terfasilitasi di berbagai panggung kampanye Pilpres yang bagaimana pun satu paket dengan Pileg. PKS yang diduga bakal tak lolos electoral threshold meraup suara lebih dari 7%, jauh dari prediksi yang angkanya tak akan melebihi 4%.

Isu yang mencuat dalam berbagai kampanye kubu Prabowo, lebih kuat aroma politik identitasnya. Kelompok ini terus menggoreng isu-isu yang menyerang lawan dari sisi ideologi dan agama. Isu komunisme dan anti-Islam dilekatkan mereka pada pribadi Jokowi. Secara terstruktur, sistemik dan massif, isu itu terus digalang dari kelas yang mereka sebut ulama hingga mak-emak. Senyampang itu, serangan pada Jokowi juga terus disampaikan seperti tukang bohong (salah satu wacananya, karena janji pertumbuhan ekonomi di atas 7% namun hanya tercapai 5%), tukang utang (salah satu wacananya, jumlah utang di era Jokowi, tanpa mengurai akumulasi utang dan perimbangan rasio utang dengan kemampuan ekonomi negara), dan sosok Jokowi yang dicitrakan anti Islam dengan mengkriminalisasi ulama (padahal banyak sosok Islam yang tersandung kasus kriminal, termasuk Rizieq Shihab). Ditambah dengan isu-isu lain seperti jika Jokowi menang adzan akan dihilangkan, LGBT dihalalkan, dsb, dsb.

Di mana Prabowo di atas semuanya itu? Sebagai pasangan capres-cawapres yang didukung ijtima ulama, Prabowo agaknya menikmati hal itu. Demikian juga Sandiaga, yang semula dinilai masih proporsional. Dalam berbagai pernyataan keduanya, turut serta membenturkan teori pecah-belah bambu. Yakni pembelaannya pada kelompok Islam yang katanya menjadi korban intimidasi pemerintah (Jokowi). Pasangan ini, dan tim pemenangannya, bahkan tampak memanfaatkan isu-isu itu.

Ujaran kebencian yang mencuat dari beberapa masjid, dan pemanfaatan ritual agama (misal, mendorong militansi dan fanatisme keagamaan dengan gerakan pejuang shalat subuh). Hingga pada akhirnya orasi-orasi politik yang selalu dibungkus jargon-jargon dan dogma-dogma agama. Bahkan menyerang pihak lain sebagai musuh yang harus dibasmi, dilawan, untuk bukan hanya dikalahkan tetapi dienyahkan.

Pada sisi lain, bukan hanya perilaku, tetapi sikap dalam menghadapi hasil Pemilu, utamanya Pilpres. Pasangan Prabowo-Sandiaga sama sekali bukan teladan yang baik dalam berdemokrasi. Tak mau menanggung malu atas kekalahan, pasangan ini sudah pasang kuda-kuda dengan berbagai tudingan. Entah itu soal pemilu curang, penyelenggara tidak netral, pertahana memakai fasilitas negara, dan berbagai tudingan lain, yang ketika ditanya berbagai buktinya, mereka tak mampu menjelaskan.

Deklarasi Kemenangan dan Menutup Aib. Demikian juga berbagai dugaan kecurangan, di samping tak bisa dibuktikan, mereka sendiri tak hendak menggugatnya ke MK. Tentu saja itu aneh bin ajaib. Termasuk mengklaim kemenangan namun senyampang itu menegasi Pemilu sebagai sesuatu yang bersih, adil, dan jujur. Prabowo meniadakan aturan dan undang-undang, yang semestinya mengikat dalam kesepahaman peserta. Semua peserta, tentu sudah mengetahui akan hal itu, dari sejak persiapan hingga proses penghitungan.

Mendeklarasikan kemenangan dengan data yang tidak kredibel, tetapi di sisi lain menolak lembaga survei yang membuat quickcount, adalah keanehan lainnya. Termasuk klaim-klaim kemenangan yang berubah-ubah angka, sementara KPU sendiri belum menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Sementara proses penghitungan KPU minta dihentikan, karena tak ada gunanya. Namun sikap yang tak mau menandatangani C1, bahkan dalam hasil rekapitulasi nasional yang menentukan pemenangan, menunjukkan kubu Prabowo sudah mengakui kekalahan tanpa perlawanan. Sikap perlawanan (terhadap hasil) hanyalah cara mereka untuk mempertanggungjawakan pada sponsor dan konstituen. Agar tidak malu-maluin banget. Meski dari sisi logika dan moral politik, Prabowo sudah habis sama sekali. Tak ada harganya.

Yang menarik, dalam berbagai deklarasi dan pernyataan kemenangan itu, Prabowo lebih banyak didampingi orang-orang dari kelompok ijtima ulama daripada partai koalisi. Bahkan PKS yang menjadi mitra utama, tak banyak menampakkan diri. Mardani Ali Sera bahkan sama sekali tidak menongolkan diri di situ, disamping menyatakan programnya Ganti Presiden sudah digulungnya.

Dalam detik-detik akhirnya, berkait hasil penghitungan suara, kita melihat Prabowo makin ditinggalkan partai koalisinya, bahkan PKS sendiri yang tak bisa menyembunyikan sikapnya. Mereka lebih bisa menerima hasil Pemilu karena diuntungkan. PAN dan Demokrat, sebagai partai politik dengan nilai oportunisme yang tinggi, sudah dulu menyatakan sikap dengan membatasi ‘koalisi’ sebatas 22 Mei 2019. Sedangkan Partai Berkarya, yang tak lolos ET, setelah wait and see dan mengetahui hasil final, diam-diam hanya bisa berdiam diri.

Tinggal Prabowo sendirian, dan cocomeonya, yang kebetulan mereka lebih berafiliasi ke kelompok PA-212, dengan poros Rizieq Shihab, yang sedang dalam pelarian ke luar negeri. Beberapa kali dalam janji kampanyenya, Prabowo jelas mengatakan, akan menjemput Rizieq Shihab pulang ke Indonesia, sehari setelah dilantik jadi Presiden. Tapi kapan?

Prabowo Tak Memiliki Ideologi yang Jelas. Melihat gelagat kekalahannya, yang dilakukan adalah menutupi aibnya begitu saja. Maka salah satu jalan bagi Prabowo adalah melawan. Hal itu untuk merawat dukungan padanya. Karena bagaimana pun juga, perolehan suara di atas 40%, adalah sesuatu banget. Pada Pilpres 2014 pun, Prabowo punya modal sebesar itu, lebih gede banhkan. Sayangnya, ia tidak mampu mengkristalisasikannya menjadi sesuatu yang produktif. Bahkan Prabowo justru tampak di bawah bayang-bayang. Ia memanfaatkannya secara keliru. Pandangan politiknya yang parsial menjadikan kontra-produktif. Kelompok menengah atas dan yang terdidik, yang mungkin anti Jokowi, tidak terakomodasi. Apalagi ketika Prabowo kemudian lebih dikelilingi kelompok ijtima’ ulama.

Ulama dari golongan mana? Kita semua sudah tahu, mereka dari kelompok-kelompok yang melihat Jokowi sebagai bagian dari Islam Nusantara. Musub dari kelompok Islam Khilafah yang bercita-cita mendirikan negara Islam. Namun karena kelompok ini tidak terorganisasi dengan baik, karena kualitas SDM dan kemampuan logistiknya, mereka menjadi pragmatis dan oportunistik dengan strategi ‘lawannya musuh kita adalah kawan kita’. Prabowo, yang sedang berkontestasi dengan Jokowi, menjadi kuda tunggang yang menarik. Apalagi dia butuh suara sebanyak-banyaknya.

Namun dengan militansi yang tinggi, Prabowo tidak menyadari kelompok ini hanya lebih keras gaung suaranya. Kelompok yang bersuara keras karena TOA. Tidak paralel dengan jumlah real di masyarakat, yang lebih didominasi kelompok Islam yang ‘biasa saja’. Islam tidak neka-neka. Islam yang kafah. Meski dalam kelompok NU dan Muhammadiyah pun, prgamatisme politik juga terjadi, dengan mengatakan mereka netral dan kritis. Cuma sayangnya, kritis seperti apa, ketika mereka juga tak bisa menjelaskan sikapnya dengan fenomena politisasi agama model Prabowo dan Rizieq Shihab.

Kelompok lain yang tidak jelas orientasinya, seperti Amien Rais, Kivlan Zein, Rizal Ramli, Eggy Sudjana, Permadi, apalagi Lius Sungkharisma, mereka hanyalah bagian dari pasukan hore, tim tempik sorak, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan. Berkali-kali teriak ‘people power’, mereka sendiri energi dan militansinya terbatas. Tak ada pengaruhnya sama sekali, kecuali gemanya saja yang berdenging bikin pusing. Nyatanya sekali gertak dari kepolisian, mereka tercerai-berai. Apalagi m ereka tidak berangkat dari pemikiran ideologi yang kuat. Dengan tanpa malu-malu, Amien Rais ganti jualan, dengan mendeklarasikan ‘Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat’.

Sebagai doktor politik, Amien Rais tampak begitu bodohnya. Bahkan justeru ketika ia pura-pura tidak tahu, akan makin kelihatan bodohnya. Karena ‘kedaulatan rakyat’ sudah dilakukan oleh setidaknya 80% dari 180-an juta rakyat yang memiliki hak suara dalam Pemilu Serentak kemarin. Kalau hasilnya satu persen di atas 50 persen dimenangkan Jokowi, tak ada kekuatan konstitusional bisa membendungnya. Jika ada tudingan kecurangan, maka persoalannya adalah pembuktian mengenai hal itu. Meskipun kecurangan Pemilu di Indonesia, sekarang ini, sesuatu yang muskil dilakukan  karena ketatnya kontestasi dan sistem pengawasan melekat, serta proses penghitungannya yang terbuka, manual dan berjenjang.

Amien Rais cum suis, sayangnya menjadi kompor dengan gas bocor. Karena mereka yang teriak-teriak di depan hanya akan minta dimaklumi di belakangnya. Termasuk inkonsistensinya dalam mengubah-ubah konsep ideologi hanya sebatas persoalan semantika belaka.

Saatnya Rakyat Bergerak ke Depan. Pemilu Serentak 2019 baru pertama kali. Pasti banyak cacat atas hal itu. Namun tergesa-gesa mengubahnya lagi, juga tidak bijaksana. Karena hanya akan membuat kita berada dalam trial and eror terus, Di samping menunjukkan tidak adanya jaminan dukungan para akademisi dalam hal ini. Para aktivis demokrasui, yang menjadi pengusul Pemilu Serentak, juga hanya berhenti pada ide. Tidak mampu mengelaborasi dari sisi teknis dan manjemen. Termasuk tidak adanya asuransi kerja, plus honorarium yang kecil, hingga minimnya SDM.

Rakyat yang selalu berada dalam  under-estimate, tidak memiliki problem yang serius mengenai Pemilu Serentak. Dalam banyak hal, mungkin mereka juga lebih dimudahkan. Karena hanya sekali dalam lima tahun mereka berhadapan masalah yang ribet dan penuh janji dan kamuflase. Persoalannya lebih pada penyelengara dan peserta Pemilu. Merekalah yang lebih tidak siap, termasuk parlemen yang punya kepentingan besar atas hal itu. Yang terakhir itu, bukan haya tidak siap, melainkan juga tidak tulus dalam pengabdiannya melalui jalur yang kita sebut demokrasi.

Coba saja lihat, dua ketua dewan dari parlemen, menyebut Proses Pemilu dalam pandangan yang negatif. Tak peduli pujian beberapa negara tetangga, mereka memberikan pernyatan mengenai kesuksesan Indonesia terbesar dalam dunia internasional. Ttetapi tanpa melihat persoalannya secara menyeluruh dan adil. Mereka juga hanya memberikan pernyataan, tetapi tanpa solusi. Itu menunjukkan karena mereka memiliki pretensi politik tertentu.

Dalam praktik poilitik yang buruk dari elite kita, entah dari dunia politik, kampus, maupun  agama (ulama), kita melihat Prabowo adalah contoh korban. Yakni, seorang yang tidak mampu melihat,  bahwa jaman sudah berubah. Generasi baru telah lahir, dan superioritas masa lalu (Orba) sudah selesai.

Indonesia ke depan, setidaknya lima tahun lagi, masih lebih banyak berharap balik pada Jokowi. Daripada balik kanan, ke masa lalu.

Yogyakarta, 19 Mei 2019

Sunardian Wirodono, dari Yogyakarta

Kucumbu Tubuh Indahku, Kutolak Wajah Buramku

Juno dalam 'Kucumbu Tubuh Indahku'

Kritik seni sudah mati sejak jaman medsos. Apalagi kritik bukan sesuatu yang menyenangkan bagi kreator dan follower-nya. Adakah itu sebab banyak orang lebih suka mencumbu sendiri tubuh indahnya? Dan senyampang itu, menolak serta memboikot upaya-upaya atas pembacaan tubuh, sekalipun lewat film?

Film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’ (Memories of My Body) karya Garin Nugroho Riyanto (2018), bukan film dokumenter. Meski berangkat dari sebuah kenyataan ‘pengalaman tubuh’ penari bernama Rianto Manali (38), penari lengger lanang Banyumas.

Kisah hidup Rianto sendiri, sungguh mempesona, dan tak “seburuk” Juno dalam KTI. Juno adalah dunia tafsir Garin (berangkat dari sosok Rianto), yang  ‘mengeksploitasi’ konflik tubuh dalam konstruks sosial masyarakat, di mana male chauvinisme dan gejala psikopat dalam dogma sosial begitu powerfull.

Ketika lahir, ibu Rianto cemas akan bercak kecil di antara kedua alis anak lelakinya. Ia kemudian di-suwuk-kan pada seorang dukun lengger. Dari sana konflik tubuh Rianto seolah dimulai. Di Banyumas, lengger lanang yang muncul abad 16, adalah ‘penari jejadian’. Jejadian kata lain medium dari mistifikasi semesta. Tubuh Riyanto yang ‘no gender’ menjadi media yang paling mewakili. Banyak penari lengger lanang bisa menari ‘dengan sendirinya’, tanpa guru. Ia dipilih kekuatan ghaib yang merasukinya.

Perjalanan hidup Rianto, meski merasai perisakan sejak kanak, dipanggil juga sebagai Anto Banci, tidak sangat buruk. Apalagi ketika kemudian kuliah di ISI Surakarta, dan kemudian menikah (2003) dengan gadis Jepang, Miray Kawashima, yang juga seorang penari, dan kemudian menetap di Jepang.

Rianto Manali/Foto Koleksi Okti Budiati

Meski lebih banyak tinggal di Jepang, dan berkeliling ke Amerika-Eropa memperkenalkan lengger lanang, hati Rianto tetap di Banyumas. Selain mendirikan Dewandaru Dance Company (DDC, 2006) untuk pengembangan seni tari Jawa di Tokyo, Rianto membentuk Lengger Lanang Langgeng Sari Banyumas. Menggelar pertunjukan lengger di berbagai pedesaan tlatah Banyumas. "Regenerasi lengger lanang jangan terputus. Karena ini kekayaan budaya Banyumas yang lahir dari rahim rakyat," ujar Rianto yang bisa menari sama luwesnya untuk gaya laki-laki maupun perempuan.

Selain penari, Rianto seorang koreografer kontemporer. Karyanya banyak ditampilkan di berbagai negara. Yang fenomenal seperti Medium, telah dipentaskan 11 kali di luar negeri sepanjang 2016, antara lain festival Darwin, Australia, dan di Jerman. Sementara Softmachine sudah ditampilkan 41 kali. Rianto salah satu penari Indonesia yang tampil pada malam inagurasi pengukuhan Presiden Barack Obama di Capitol Hill, 20 Januari 2009.

Memiliki sosok feminim dalam panggung, bisa sedikit banyak mempengaruhi dunia keseharian, apalagi dengan masa kecil sebagaimana Rianto. Perubahan karakter ketika menjadi sosok perempuan dalam panggung, harus bisa melewati pengalaman khusus. Dalam istilah Rianto, “Harus lebih menjadi perempuan daripada perempuan.”

Dengan pengalaman masa kecil, hingga SMA dalam perundungan, membuat Rianto lebih memilih menjadi bagian di antara kedua karakter. Ia sampai pada kesadaran tidak begitu tertarik dengan adanya “gender” yang membedakan segala sesuatu pada kemampuan tubuh. Kompleksitas masalah transgender, bukan bukan hal yang dipermalukan oleh diri-sendiri atau orang lain. Proses menjadi di dunia dalam tubuh Rianto ini, meski tak perlu ke beberapa tokoh ampiran seperti Juno dalam film KTI, jauh lebih dahsyat. Tapi dunia dalam (tubuh), tentu tantangan berat untuk film se-puitis apapun.

Penari lengger lanang dalam tradisi Banyumas, adalah penari dengan sendirinya, tanpa guru. Namun jika dalam KTI ada Sujiwo Tejo, bisa jadi hanya pada lengger perempuan. Bagian dari komodifikasi (perempuan) yang lebih berbau eksploitasi tubuh daripada eksplorasi sebagaimana pada Rianto. Lengger perempuan adalah dunia hiburan, yang dimulai tahun 1918. Di situ male chauvinisme diekspresikan dalam tangan lelaki menyusup ke belahan dada perempuan, dengan beberapa lembar rupiah.

Karena itu pula ketika Juno (Muhammad Khan, dan Raditya Evandra sebagai Juno Kecil) mengalami fase-fase kehidupan,dengan beberapa sosok individu (seperti Sujiwo Tejo guru tari lenggernya, Endah Laras bibi penjual ayam, pakdhe penjahit Fajar Suharno, atau Randy Pangalina petinju yang tampan, hingga warok pendekar Whani Dharmawan, hingga dijebak Cabup Teuku Rifnu Wikana dalam Pilkada), karena Garin sedang membangun tesis tentang konstruksi konflik tubuh. Ia memerlukan sosok-sosok yang dianggapnya artikulatif, seperti guru lengger, petinju tampan, warok, dan cabup pilkada, untuk membangun ‘konflik tubuh’ itu.

Namun sebagaimana film eksperimen one-shot ‘Nyai’, saya lebih acap melihat Garin memang senang membangun narasi visual semata. Yang indah-mempesona. Garin pakar di mana keindahan visual bertabrakan secara asimetris dengan impresinya. Meski juga harus dikatakan, Garin adalah film-maker handal di cinema dunia (bukan hanya dunia cinema). Sangat sahih sebagai juru bicara subkultur termarjinalkan, khususnya Jawa, setelah era ‘Bulan Tertusuk Ilalang’ (1994).

Problemnya memang tak ringan, ketika dunia dalam itu divisualisasikan dalam simbol-simbol. Yang terberat justeru ketika dalam suatu era, kini Indonesia atau negara, sedang diserbu dogma-dogma, mengerasnya formalisme agama. Padahal nun dahulu kala, di tanah ini pernah mengguratkan Serat Centhini. Ada karakter Cebolang, lelaki yang juga no gender. Ia wasis menari laki dan perempuan. Bisa making love bukan hanya dengan perempuan, tetapi juga sesama lelaki. Bukan hanya sepasang, tetapi juga berpasang-pasang, sebagaimana ditulis antara 1815 – 1823 dalam Serat Centhini (karya Sri Susuhunan Pakubuwana V, bukan Mangkunegara VII, seperti banyak ditulis mereka yang mempromosikan KTI. Untuk itu baca; Serat Centhini Dwi Lingua, Serat Centhini teks lengkap yang diterjemahkan oleh Sunardian Wirodono ke bahasa Indonesia, 2012).

Itu semua tentu juga soal daya literasi. Sebagaimana mereka yang mengajak pemboikotan film KTI, tapi ditujukan pada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sementara LSF (Lembaga Sensor Film), yang telah menyensor film ini menjadi lebih pendek dari aslinya, sama sekali tak ada suara. Apalagi pembelaan atas karya seni yang telah diijinkannya untuk ditonton masyarakat.

Padahal, sama halnya dengan Rianto yang membawa nama harum Indonesia ke manca negara, Film KTI Garin juga mendapat berbagai penghargaan di dunia, antara lain Film Terbaik di Festival des 3 Continen, Nantes, Perancis (2018). Oleh majalah Tempo, KTI dinilai sebagai Film Terbaik dan Garin Nugroho sebagai Sutradara Pilihan Tempo 2018 (sesuatu yang sering gagal didapat Garin).

Meski jika disuruh menonton ulang KTI, saya akan lebih memilih Ave Maryam (2019) garapan Ertanto Robby Soediskam, yang juga kontroversial tapi mungkin tidak dilarang. Karena “hanya” menyinggung kelompok minoritas di Indonesia, yakni kalangan umat Katholik. Dan terus saja kita bergelut dalam kepalsuan-kepalsuan, mencumbui tubuh indahku, namun menolak-nolak wajah yang buram, apalagi wajah sendiri!

Sunardian Wirodono

Yogyakarta, 30 April 2019

@sunardianwirodono, pada tahun 1991 menulis resensi film ‘Cinta dalam Sepotong Roti’ dan mendapat penghargaan dalam FFI 1991. Dan kini (mulai 2012) sedang menyelesaikan tahapan akhir penerjemahan teks aseli Serat Centhini dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia.

Jokowi: Out of the Box!

Penggunaan nama Jokowi, untuk Joko Widodo, adalah out of the box pertama Presiden Republik Indonesia, yang memiliki banyak prestasi dan reputasi internasional itu.

Jokowi sebagai ‘brand’ muncul pada 1990, dari partner usahanya, seorang Perancis yang susah jika menyebut nama komplit Joko Widodo. Kesadaran nama sebagai brand, mungkin bawaan ‘takdir’ dari anak yang semula bernama ‘Mulyono’ (semoga mulia) ini. Sakit-sakitan di masa kecil, mungkin karena kemiskinan, ortunya mengganti nama menjadi Joko Widodo (anak yang selamat).

Meski jauh sebelumnya, dalam menamai anak-anaknya, Jokowi menunjukkan kesadaran ‘nyeleneh’ (out of the box) itu. Misal menamai anaknya Gibran Rakabuming (Gibran kependekan dari kata ‘gigih’ dan ‘brani’, bukannya dari filsuf Khalil Gibran). Kemudian Kahiyang Ayu, dan terutama Kaesang Pengarep (dia sang pelopor). Itu rangkaian nama-nama yang tak lazim di Jawa, menunjukkan sisi nyentrik (eksentrisitas, di luar sentrum atau mainstream). Termasuk kemudian kita tahu bagaimana dia memberi nama Jan Ethes Sri Narendra pada cucu pertama.

Ia bukan manusia se-baene, dalam konteks seorang yang memiliki kemampuan eksploratif, kreatif, dengan daya imajinasinya. Termasuk bagaimana dulu dia mengupload rapat APBD Pemda DKI ke Youtube. Juga pasang poster APBD DKI (2013) di pos-pos ronda. Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta melantik salah satu walikotanya di TPA Sampah Jatinegara.

Gaya kepemimpinan sebagai walikota dan gubernur, seperti sepedaan atau blusukan ke penduduk, menunjukkan citra berbeda. Ia tidak wigah-wigih nyemplung ke gorong-gorong, spontan membantu mengangkat galar gong yang posisinya menyusahkan Presiden SBY (waktu itu, 2013). Makan di warteg, dan bahkan sempat mendapat julukan Wali Kaki Lima dengan pendekatan kemanusiaannya.

Ia  bukan seorang pemimpin yang penakut. Ia berani ambil keputusan, merombak, mengubah sistem dan mekanisme yang konvensional. Jika ada yang menyebut memimpin secara ugal-ugalan, Jokowi memang harus melakukan itu. Ia mesti mendobrak, karena situasi stagnan membutuhkan pemecah lapisan batu es pertama.

Jika ada yang menyebut ia bodoh dan plonga-plongo, ndesit, pastilah karena masih terbuai mimpi tentang citra kepemimpinan jadul. Hanya karena ingin mendelegitimasi kepemimpinan sipil, karena yang layak cuma militer. Padahal jenderal kayak SBY, yang gagah dan tampan itu, senyatanya ayam sayur yang banyak menunda keputusan karena terlalu kompromi.

Keberanian mengambil keputusan, mengeksekusi, memang tugas eksekutif. Dan Jokowi dari sisi ini mendapat banyak penghargaan internasional. Penghargaan yang datang dari penilaian lembaga yang kredibel, yang tentu berbeda dengan penilaian satu orang (apalagi hanya karena kebencian).

Jokowi pribadi yang unik. Ia memiliki selera humor yang baik. Seorang yang suka iseng dan bahkan usil. Meski aksennya Jawa kental, mengutip puisi Yudhistira ANM Massardi, selera musiknya metal. Sebagai eksportir meubel, ia telah bergaul dengan internet sebelum jaman medsos merebak. Ia berkomunikasi dengan dunia internasional, yang tentu juga dengan bahasa Inggris, meski tak sefaseh pecatan TNI yang mengaku lebih TNI.

Cara memilih menteri, juga bagian out of the box itu. Misal ketika memilih Susi Pudjiastuti, yang hanya dikenalnya lewat google. Susi merasa jiper, karena menganggap dirinya hanya orang gila. Tapi Jokowi bilang, “Justeru Indonesia butuh orang gila,...”

Bahkan sebagai Presiden, ia tinggal bersama isteri, kadang dengan anak ragil yang masih jomblo, di paviliun Istana Presiden Bogor. Hanya ruangan kecil, yang jika dua anak dan menantu beserta cucunya datang, mereka menggelar karpet di ruang tamu paviliun. Jokowi tak punya rumah di Jakarta, tak sekaya Amien Rais, atau Said Iqbal yang pejuang buruh.

Otentisitas Jokowi muncul dari sebuah intensi perjalanan hidup. Jokowi memiliki sensitivitas dan sensibilitas. Ia type pemimpin androginies, mampu mendengar dan mencatatnya sendiri. Sebagai tukang kayu, ia juga insinyur dari fakultas kehutanan UGM, mengenal serat dan karakter kayu, sehingga produk meubelairnya memiliki nilai lebih.

Dalam sebuah pameran Indonesia di Perancis, ketika semua stand-stand pemerintah Indonesia sepi, ada stand orang Indonesia (bukan bagian peserta dari pemerintah) yang selalu penuh. Dan ketika Luhut B. Panjaitan, sebagai liaison officer Indonesia waktu itu, ternganga ketika stafnya melapor, “Itu stand orang Indonesia, Joko Widodo namanya,...”

Ada banyak tanda dan bukti, bagaimana Jokowi seorang manusia yang out of the box. Mampu memandang dari sisi lain. Memiliki cara unik, bahkan otentik, dalam menyelesaikan masalah. Itu pertanda dia bukan manusia se-baene. Bukan yang normal-normal saja, tapi juga bukan yang abnormal, yang misalnya berjanji “jika menang akan shalat jumat tiap hari!” Saking nggak pernahnya shalat tapi pingin dibilang alim, mirip ngaku lebih TNI dari TNI. Kalau itu mah gemblung, bukan out of the box.

Yang terbiasa dalam frozen kejumudan Orde Baru Soeharto, bisa jadi otaknya stuck melihat ini semua. Terus kemudian menebar hoax dan fitnah, karena tak melihat celah untuk mengalahkannya. 

Yogyakarta, 8 April 2019

Sunardian Wirodono

Mana Lebih Berbahaya, Penista atau Pendusta Agama?

Agama adalah candu masyarakat, ujar sang filsuf Karl Marx (1818 – 1883). Menurutnya, agama hanya matahari ilusi yang berputar di sekitar manusia selama dia tidak berputar di sekitar dirinya. Boleh percaya boleh tidak. 

Bertrand Russell lebih parah lagi mendefinisikan; Fear is the parent of cruelty, and therefore it is no wonder if cruelty and religion have gone hand in hand, tulis ahli matematika dan peraih Nobel Sastra (1950) itu. Ketakutan adalah dasar agama: takut hal-hal misterius, takut kalah, takut mati. Takut merupakan induk dari kekejian, oleh karena itu tidak mengherankan jika kekejian dan agama senantiasa berjalan seiring.

Bukan hanya tinjauan dari filsuf Barat, seorang sofis Persia, Abu Hamid Al Ghazali (1058 – 1111) pun mengatakan, “Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik.” Ia bahkan dalam kitabnya yang sohor, Ihya’ Ulumuddin, menulis: Ada ulama yang sejati dan ulama palsu. Jadi, bukan berkait Indonesia kemarin sore saja, agama sudah menjadi persoalan manusia sejak awalnya.

Raden Ajeng Kartini, Ibu kita itu, dalam salah satu surat pada sohibnya di Eropa, sudah mempertanyakan pula, “Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama?” Ia sampai pada kesimpulan, “Sepanjang hemat kami, agama yang paling indah dan paling suci ialah Kasih Sayang. Dan untuk dapat hidup menurut perintah luhur ini, haruskah seorang mutlak menjadi Kristen? Orang Buddha, Brahma, Yahudi, Islam, bahkan orang kafir pun dapat hidup dengan kasih sayang yang murni.”

Jadi, di mana letak kesalahan? Pada keberadaan agama, dengan segala konsepsi dan sejarahnya? Atau metodologi dan sistem pengajarannya oleh mereka yang dogmatis, untuk menunjukkan otoritasnya, bahwa jika sudah beragama artinya sudah paling benar dan suci?

Jika kita mengutip pandangan Gus Dur, “Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri,” tak bisa tidak persoalannya pada manusia. Hingga kemudian bisa terjadi fenomena, sebagaimana yang juga ditulis Gus Dur, “Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya.” Karena katanya, agama tak boleh jauh dari kemanusiaan.

My religion is very simple. My religion is kindness, ujar Dalai Lama XIV, pemimpin spiritual dari Tibet (Agama saya sangat sederhana. Agama saya adalah kebaikan). Semua tradisi agama utama pada dasarnya membawa pesan yang sama, yaitu cinta, kasih sayang, dan pengampunan, kutbah Dalai Lama XIV berikutnya. Hal yang penting adalah hal-hal tersebut harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sebagaimana diyakini Albert Einstein, fisikawan jabrik yang unik itu, “Agama sejati adalah hidup yang sesungguhnya - hidup dengan seluruh jiwa seseorang, dengan seluruh kebaikan dan kebajikan seseorang.” Dalam pandangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kekhalifahan pertama sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu’ allaihi wassallam, “Agama buat di akhirat, harta buat kehidupan di dunia. Di dunia orang yang tidak berharta berasa susah hati, tetapi orang yang tidak beragama merasa lebih sengsara.” Kenapa? Karena tidak ada penghiburan dan penguatan.

Jadi? Agama adalah pedoman, yang celakanya di dunia ini ada begitu banyak pedoman, sebagaimana dalam agama itu sendiri ada banyak ragam dan jumlahnya. Konon ada lebih dari 600.000 agama di dunia ini, bukan hanya 6 sebagaimana yang “boleh beredar” di Indonesia.

Karena itu, dengan keyakinan agama masing-masing, yang dengan dogmanya bisa membuat fanatisme penganutnya, hingga terjadi perang (atas nama) agama. Karena agama kemudian juga menjadi pegangan operasional ke luar, bukan lagi ke dalam (diri-sendiri) dalam proses internalisasi. Kemudian muncul menjadi bendera-bendera, lembaga-lembaga, komunitas-komunitas, ormas-ormas, dan jangan lupa donatur-donatur, anggaran dasar, proposal, beserta aksi demo ini-itu.

KTP Indonesia jaman dulu, tidak pakai kolom agama.

Sementara di sisi lain, dalam sebuah negara dengan penduduknya yang beragam, sebagaimana Indonesia (bedakan dengan yang homogen seperti di negara-negara Timur Tengah, yang pun hingga kini perang saudara atau perang atas nama agama terus gumyak meruyak), ada persoalan dengan yang disebut kepentingan nasional, atau kepentingan bersama, dan mau tak mau hal itu menuntut hukum-hukumnya sendiri.

Ada agama di luar agama yang perlu ditegakkan bersama. Agama sosial yang universal, atau social religion, untuk menciptakan ikatan kebangsaan, untuk mengkonkretkan hidup beragama itu sendiri, dan bukannya sebaliknya. Karena agama sebagai pedoman hidup (yang bukan satu-satunya), dalam pandangan Albert Einstein, sebagaimana kesenian dan ilmu-ilmu, berasal dari ranting pohon yang sama.

Oleh karenanya, fanatisme dalam agama, yang mestinya aturan internal, akan menjadi persoalan ketika ditawar-tawarkan, disodor-sodorkan, bahkan dipaksa-paksakan dalam intimidasi ke luar sebagai dogma. Di situ agama bisa penuh dengan ujaran kebencian dan hujatan pada liyan. Tanpa penghayatan dan logika yang lurus, agama menjadi alasan yang miskin untuk membunuh yang kaya, sebagaimana dikatakan Napoleon Bonaparte.

Dan dengan otoritasnya dalam menafsir Tuhan dan kesucian, di situ agama sering dipakai sebagai bunker, benteng perlindungan, bagi para koruptor, penganiaya gender, kaum rasis, dan mereka yang dengan bangga mengeksploitasi simbol-simbol keagamaan ke luar, bukannya ke dalam. Agama  bukan untuk eksplorasi diri, menuju proses pembelajaran akan nilai-nilai keluhuran manusia, tetapi dieksploitasi untuk kepentingan dan keuntungan yang manipulatif.

Dumeh sudah berhijab, orang nggak bakal curiga meski niatannya mencuri barang di minimarket. Dumeh sudah berhaji dan mimpin pondok, orang nggak bakal curiga kalau dia pelaku pedofilia atau manusia sadis, yang bahkan salah pun masih bisa ngancam-ngancam seorang Presiden. Apakah jika ngaku turun nabi boleh bertindak melanggar hukum bersama?

Kalau soal berkilah hukum langit, atau hukum Tuhan, kenapa hanya dia yang boleh menafsir? Memangnya Amien Rais mengetahui ada juga malaikat lainnya yang mendoakan Jokowi menang, dan Amien Rais kemudian bakal stroke? Siapa penista agama yang sebenarnya? Ialah mereka yang mendustakan agama untuk kepentingan remeh mereka, yang bertolak-belakang dengan bahasa kasih agama yang hendak ditebarkan.

Karena dalam tahap yang lebih pragmatis, dan kompromis, seperti ujar Voltaire, “Jika ditanya soal uang, setiap orang tidak akan berbeda agama!”

Erick Thohir di Mana Sentuhannya pada Jokowi?

Ketika saya membaca biografi tulisan Alberthiene Endah, “Jokowi Menuju Cahaya” (2018), saya tidak merasakan roh atau spirit Jokowi. Dengan segala maaf, tulisan dalam buku itu tidak berdarah. Tidak Jokowi banget.

Bukannya buruk. Buku karya Endah itu indah, tapi tidak berdarah. Memang tulisan itu sangat murni bukan hanya ditulis oleh tangan Alberthiene Endah, melainkan juga dari sudut pandang atau frame penulisnya. Bukan dari objek yang ditulis. Ini soal observasi dan style penulisan.

Untuk biografi dengan tokoh semacam Krisdayanti, Chrisye, Raam Pundjabi, Ani Yudhoyono, Probosutedjo (karya-karya biografi Alberthiene Endah), mungkin keindahan itu diperlukan. Tapi jika buku Jokowi itu diibaratkan lukisan, saya melihat Basuki Abdullah, dan bukannya Sudjojono, sehingga impresi karakter Jokowi tidak mencuat. Kata Kaka Slank, terlalu manis!

Meski pun dengan segala hormat, saya tidak ingin membandingkan dengan “Boeng Karno Penjambung Lidah Rakjat” tulisan Cindy Adams (1971), yang sangat terasa otobiografis dan Sukarno banget. Sebenarnya, bukan hanya tak adil membandingkan sebuah karya, tapi karena memang tak sebanding, disamping sebagai orang yang juga berprofesi penulis, tak etis melakukannya (bisa dikira cem-macem).

Dan kritik adalah sesuatu yang sensitif. Apalagi mengritik Jokowi per-person. Pendukungnya bisa ngamuk. Makanya saya lebih memilih mengritik cara kerja Erick Thohir saja. Dengan pura-pura tidak tahu, bahwa Jokowilah yang menunjuk langsung, sebagai ketua tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Di lapis tengah ke atas, di media massa, apalagi di medsos, dalam hal pencitraan, Capres Jokowi tampaknya lebih unggul. Apalagi setelah pendeklarasian para Alumni UI di Senayan (Januari 2019), yang terus bergelombang dengan berbagai deklarasi di berbagai kota dan berbagai lapisan kelompok masyarakat.

Tapi jangan lupa, bahwa itu diinisiasi oleh Jay Subiakto, orang di belakang layar yang bisa mengkotakkan Jakarta ketika Jokowi maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012), dan memerahkan Ibukota Negara ketika Jokowi maju dalam Pilpres (2014). Meskipun kadang saya menduga, jangan-jangan ini metamorfosa Jokowi, dari ulat menjadi kupu-kupu?

Dalam debat kedua kemarin, Jokowi lebih artikulatif, bahkan menskakster sang kolektor kuda dengan unicorn. Meskipun tentu bisa dipastikan, Mien Uno tak menjadi mentor Jokowi. Karena dari sisi karakter Sandiaga, pun kayaknya juga tak dipoles oleh ibunya.

Tapi, sentuhan kerakyatan, grassroots, pada kubu Jokowi tidak terasa mantul. Gerakan yang masif dan sistematis, muncul dari PKS, oknum-oknum HTI dan partisannya. Tak sedikit ibu-ibu percaya, bahwa pembangunan infrastruktur dibiayai dari Dana Haji dan BPJS.

Di desa-desa juga, banyak anggota masyarakat percaya Jokowi adalah pribadi yang tak layak presiden. Tidak gagah dibanding lawannya. Bagaimana kalau Indonesia diserang negara luar? Lagi pula, siapa Jokowi ini sebenarnya?

Ada saja yang meragukan agamanya, sukunya, di samping kemampuannya. Belum lagi Jokowi dicap pembohong, tidak menepati janji, dan akan membebani rakyat kecil dengan utang luar negeri. Disamping tentu, dituding demen melakukan kriminalisasi pada agama dan ulama.

Seorang teman, demonstran yang sukses jadi pengusaha, suka menghina-hina mereka yang hanya berani main-main di medsos, tanpa turun ke lapangan. Dan kubu Jokowi, tampaknya datang dari sisi ini. Para elite medsos yang bisa jumawa dengan kemenangannya di dunia maya. Jokowi Hits. Tetapi tidak tahu sama sekali, bagaimana di masjid-masjid, majelis-majelis taklim.

Rakyat bawah, sebagaimana ujar Gus Dur, tak butuh fakta dan data. Mereka bisa bahagia didengarkan apa yang mereka butuhkan, dan dia ingin mendengar janji akan mendapatkannya. Sementara spirit perubahan, menjadi sesosok monster yang mengancam kenyamanan banyak pihak. Revolusi mental sesuatu yang belum genuine, masih butuh waktu lama. Karena setidaknya telah setengah abad kita berada dalam frozen Orba plus Oref.

Kini faktornya bukan hanya soal orba atau soehartoisme, dengan model money-politic. Melainkan juga khilafah dan agamaisme, dengan model heaven-politic. Tidak mudah mengajak semua orang untuk belajar dan berubah. Sebagaimana rakyat Sumatera Utara memenangkan Edy Rahmayadi, tak peduli ia tak tahu istilah 'stunting' seperti yang dijelaskan oleh Djarot Saiful Hidayat.

Miscasting? Mis-recruiting? Atau Mr. Jokowi sudah berubah, dan perlu diingatkan? Dengan segala hormat, atas kekhawatiran bahwa si dia yang akan jadi presiden. Sementara kita tahu, bagaimana skenario besar di belakangnya. Apakah itu berkaitan dengan proxy asing, kembalinya orde baru dengan soehartoismenya, atau bakal dilindasnya si kuda troya oleh mereka yang terus bermimpi mendirikan negara khilafah.

Kita sudah selangkah menuju benar, setelah 50 tahun stagnan dan berada dalam involusi keadaban. Negeri ini menjadi negara tertinggal. Bahkan oleh negara-negara yang dulu berguru ketika Bung Karno memimpin.

Erick Thohir sukses di sisi bisnis. Karir di liga sepakbola internasional, juga di Asian Games kemarin. Tapi sejak ia sering-sering muncul di media, dalam kaitan kampanye pilpres, sepertinya bukan hasil kerjanya yang terlihat. Melainkan hanya sosoknya, menjadi bagian dari ‘all the president’s men'.

Sunardian Wirodono, penulis adalah penulis. Tinggal di Jakarta.

Karena Jokowi Merugikan Mereka, Dibunuhlah Jokowi

JOKOWI, dalam kaitan pencapresan 2019, sering diposisikan anti Islam dan anti ulama. Bagaimana muncul tudingan itu, secara ujug-ujug, mengingat hal itu tidak muncul dalam 10 tahun periode memimpin Solo sebagai Walikota, dan dua tahun sebagai Gubernur Jakarta, dengan reputasi bahkan diakui secara internasional?

Tudingan itu lebih bersifat politis. Kita tahu, politik sering tak berkaitan dengan logika. Cara-cara menghancurkan lawan tentu alurnya memakai logika, namun yang dipakai sebagai alat, tak lagi berkorelasi atau bahkan anti logika. Tujuan menghalalkan cara. Cara apapun.

Berkumpulnya kelompok-kelompok yang berpandangan negara kilafah, yakni gabungan mereka yang berfaham wahabisme dan radikalisme pada kubu lawan, tidak dengan sendirinya meyakinkan atau memposisikan capres sebagai representasi Islam. Namun pemilihan capres itu, hanya menjelaskan bahwa tak ada pilihan lain, ketika Pilpres 2019 lagi-lagi memunculkan Jokowi sebagai kandidat yang kuat, dan memiliki peluang untuk memenangkannya lagi.

Sementara sosok Jokowi lebih mewakili kepentingan arus tengah, yakni nasionalisme religius. Jokowi lebih condong pada Islam Washatiyah, yang lebih moderat sebagaimana arus besar yang diwakili NU dan Muhammadiyah. Dengan dukungan partai-partai nasionalis sekuler seperti PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem, dan nasionalis Islam seperti direpresentasikan oleh PPP dan PKB, Jokowi dipandang kurang ramah pada mereka yang bermimpi tentang Piagam Jakarta (1945), dan kaum fundamentalisme dan proxy Islamisme yang dikembangkan di beberapa negara Timur Tengah.

Pada sisi lain, kelompok Islam politik, Islam kilafah yang selalu bermimpi tentang penegakan syariah Islam dalam praktik kenegaraan di Indonesia, adalah minoritas yang memiliki masalah besar dalam konsolidasi kekuatannya. Tidak berada dalam kepemimpinan yang jelas, dan tidak memiliki strategi kuat untuk membangun konstruksi sosial sebagaimana mereka inginkan.

Maka pada sisi itu, siapapun yang menjadi lawan Jokowi, dalam pencapresan, akan menjadi alat tunggang politik yang dirasa tepat, atau setidaknya lebih akomodatif. Apalagi, pada kenyataannya, Prabowo sudah beberapa kali maju sebagai kandidat capres, dan selalu terkalahkan. Sejak dari Konvensi Golkar 2004 hingga Pilpres 2014 lalu.

Senyampang itu, pemerintahan Jokowi yang dipandang bersih dari tautan masa lalu, tampak tanpa kompromi membenahi negeri ini. Termasuk dalam membenahi permasalahan-permasalahan dasar yang selama ini belum tersentuh pemerintahan sebelumnya. Sebagaimana pengakuan Habibie, Jokowi dengan sangat tenang dan cerdas, mengurai satu-per-satu permasalahan di negeri ini.

Berbagai keputusan dan kebijaksanaan Jokowi, melahirkan banyak musuh. Terutama tentu pada mereka yang dirugikan. Kemudian mereka bersatu padu di dalamnya, termasuk Keluarga Cendana, yang agaknya akan terus bermasalah dengan Jokowi. Apalagi ketika pemerintahan Jokowi terus mencoba mendudah luka lama dan harta-harta yang ditilap dan disembunyikan para kroni Orde Baru.

***

JIKA kemudian Jokowi dengan berbagai cara dituding anti Islam dan ulama, dengan mengatakan keturunan komunis, bukan hanya antek melainkan Cina sekalian, Kristen dan lain sebagainya, hanyalah justeru karena tak ada alasan lain. Tak ada cacat yang ditemukan. Jika pun dikatakan cacat, karena Jokowi tidak merepresentasikan pandangan politik kelompok Islam kilafiyah atau yang fundamentalis itu.

Krisis yang terjadi di dunia Islam, ialah ketidakmampuannya memberikan kontribusi yang bertabrakan dengan tradisi. Konflik antara tradisi (masyarakat) lokal dengan nilai-nilai Alquran, yang sebenarnya tereduksi dengan kompromi nilai-nilai Pancasila dari sejak 1945, kembali muncul pada dekade 90-an, berkait dengan konstelasi politik global. Berbagai konflik di Timur Tengah, hingga saat ini, juga menjadi rujukan dalam memunculkan isu-isu konflik ke Indonesia.

Sementara itu, ajakan kembali pada Alquran, sebagaimana dipaksakan para ‘reformis’ itu, mempunyai masalah dasar yang rumit. Ialah bagaimana kenyataan penafsiran yang tidak bisa sepenuhnya berdasarkan teks. Ada sisi historisitas di sana, yang bertentangan dengan aturan Alquran itu seniri, yakni tentang asbabun nujum. Yakni dari sisi historis teks saat teks itu dilahirkan.

Lahirnya kelompok fundamentalis, yang  meyakini iman harus dipegang teguh secara penuh dan harfiah, dan menganggap doktrin sebagai inti agama, ketimbang ritual (yang tak bisa diubah-ubah), tak urung hal itu sering menimbulkan konflik dengan budaya sekitar. Apalagi ketika berusaha menerapkan teks budaya generasi Islam awal, untuk diterapkan pada masyarakat saat ini. Agama yang konon dinyatakan sebagai berkah dan arhmat bagi semesta, justeru akan menjadi bencana.

Agama yang tak memandang realitas yang ada di masyarakat, akan lebih banyak menuai pertentangan di masyarakat. Apalagi masyarakat yang sudah mengalami transformasi sosial puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Dan lebih-lebih dengan latar belakang budaya yang beragam seperti Indonesia, yang berbeda secara diametral dengan dunia Arab.

Dalam pandangan Islam kontemporer Hassan Hanafi, gejala salafiyah, seruan atas autentisitas yang mengajak kembali kepada yang lama (dengan slogan “kembali kepada sumber”), meski dianggap baik, tetapi dakwah ini berbahaya. Berbahaya bagi masa kini, dan sarat kesulitan dalam mempertautkan dengan masa lalu.

Bahaya yang ditimbulkan pada masa kini, menurut Hassan Hanafi, tercermin dalam isolasi totalnya dari masa kini. Ajakan eskapistik itu tidak mendapatkan cara lain atau alternatifnya, selain dengan mereproduksi nilai-nilai imanensi dalam ketidakberdayaan manusia. Maka sering kita mendengar, bagaimana mengatasi masalah banjir dengan berdoa, karena itu merupakan cobaan Allah. Bukannya bagaimana banjir (meski katakanlah cobaan Allah) itu diatasi dengan cara bagaimana sungai diperlakukan dan gaya hidup kita sendiri juga harus dikritik.

Pandangan eskapistik itu ialah dengan romantisme ke masa lalu yang gemilang. Sesuatu yang kini sudah berubah dengan situasi global, yang dituding-tuding hedonistik namun senyampang itu mereka sebenarnya menikmati pula. 

***

TETAPI kenapa pandangan semacam ini kuat menggejala? Bahkan di Indonesia yang memiliki tradisi berbeda dengan homogenisme di Timur Tengah? Tentu tak bisa dilepaskan dari situasi politik global. Indonesia juga merupakan ‘tanah yang menjanjikan’, yang bisa berubah posisi ketika mendapatkan pemimpin yang tepat.

Munculnya tudingan Jokowi tidak akrab dengan Islam atau anti ulama, sebagaimana banyak didengungkan kelompok wahabisme, dengan sebutan kriminalisasi ulama atau menggencet kalangan Islam; mereka itu dinilai oleh Tuan Guru Bajang sebagai mengaku belum makan padahal sisa-sisa makanan masih menempel di mulut.

Pragmatisme politik para elite negeri ini, di masa lalu, cenderung membuat lemah dalam negosiasi politik-ekonominya dengan negara luar. Ketika pola kepemimpinan berubah, menjadi lebih percaya diri dan persisten untuk bangsa dan negara itu sendiri, hal itu tentu tidak menyenangkan bagi mereka yang selama ini diuntungkan Indonesia. Berbagai isu yang muncul, bersamaan dengan isu proxy war, sedikit menjelaskan mengenai hal itu, jika kita kaitkan bagaimana duo AS, Amerika Serikat dan Arab Saudi (dan kekuatan luar yang berpengaruh terhadap dua negara itu), mempunyai kepentingan besar terhadap Indonesia Raya.

Kita mendengar bagaimana isu mengenai Jokowi yang hendak didongkel kekuasaan dan kekuatannya oleh AS. Ingat, pola semacam diterapkan pada Presiden Sukarno. Demikian juga senyampang itu isu yang mengatakan Jokowi anti Islam dan ulama. Kedua hal itu berada dalam satu paket, hingga munculnya proxy war negara-negara itu dan lainnya. Perang ekonomi global, tidak pernah menunjukkan dasar-dasar kemanusiaannya, sebagaimana para Avengers meyakini; bahwa Thanos memang musuh abadi kemanusiaan.

Menempatkan Jokowi sebagai musuh atau sasaran proxy war, adalah sebuah kewajaran. Karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara memenangkan pertarungan. Apapun dan siapapun yang dipakai, sebagai tunggangan untuk hal itu. Pada satu sisi, musuh-musuh Jokowi, atau yang dirugikan, akan menjadi teman baik mereka. Karena, musuh dari musuh kita, adalah kawan kita. Walau ketika musuh bersama lenyap, bisa berubah pula posisi mereka.

Kesimpulan yang mengatakan bahwa dalam Pilpres 2019 menguat konflik agama, sesungguhnya bisa difokuskan pada pertarungan antara Islam yang lebih moderat (washatiyah) dengan munculnya para penunggang politik salafiyah atau mereka yang ingin menegakkan syariah Islam sebagai tujuan politiknya. Sayangnya tidak islami dalam praktik penegakkannya dan memperjuangkannya. Mereka menafsirkan seenak kepentingan mereka sendiri, sekalipun sangat bertentangan dengan substansi ajaran Muhammad. 

Bahkan atas dasar kesamaan-kesamaan itu, mereka bersepakat untuk membunuh Jokowi, dalam pengertian disingkirkan, agar kepentingan-kepentingan mereka tidak terhambat. Cara halus dan cara kasar bisa dipakai, apalagi jika kekuasaan adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri mereka dari berbagai kesulitan yang bakal menghadang.

Bagi rakyat yang lebih percaya bagaimana perubahan yang dibawa Jokowi lebih memberi manfaat dan menjanjikan kebaikan serta kejayaan Indonesia, tentu tak ingin hal itu terjadi. Bagaimana cara memenangkan pertarungan ini, untuk menyelamatkan Indonesia? 

Cara yang tersedia untuk hal itu, mudah bagi rakyat Indonesdia. Ialah memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019, pada saat coblosan 17 April. Sangat sederhana sesungguhnya, jika kita sudi melihat hukum sebab-akibat, kenapa begini kenapa begitu. 

Kita tidak sedang memilih jagoan merebut kekuasaan, demi kepentingan mereka. Kita memilih Jokowi karena dia adalah kita, yang selama Orde Baru dikesampingkan. 

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Sunardian Wirodono.