Jokowi Quo Vadis? What Ever Will Be!

Jokowi apa kabar? Kita, atau setepatnya saya, tidak tahu benar apa yang terjadi pada Jokowi, Joko Widodo, presiden Republik Indonesia 2014-2019 sekarang ini.

Bahwa banyak kejadian tentangnya, dan di sekitarnya, diliput dan diaplut media (apapun medianya) kita membacainya. Apakah kita mengetahui dan memahaminya? Itu soal lain lagi, dan sepertinya tak penting.

Ada begitu banyak spekulasi, gossip, dan bahkan teori konspirasi, yang merupakan ciri khas negara-negara yang dibangun dari sistem demokrasi yang korup. Atau setidaknya berada dalam situasi transisi, dari pemerintahan korup ke upaya konsistensi (dan resistensi) penegakan nilai-nilai substansi demokrasi, yakni partisipasi publik.

Pada kasus pengajuan calon tunggal Budi Gunawan sebagai Kapolri, kita lihat bagaimana publik menjadi bagian penting dari semua proses yang terjadi. Dan semua berkembang dengan teorinya sendiri-sendiri, yang sama-sama spekulatifnya. Hingga sampai pada presiden boneka, manut simboke (Megawati), politik balas budi, dan lain sebagainya.

Benarkah semua isu (atau celometan) yang berkembang itu? Tak ada yang bisa menjamin kebenarannya, bahkan the all president’s  men dan apalagi kita yang jauh dari pusat kekuasaan dan media.

Pertanyaan naïf kita tentu sederhana; Mungkinkah presiden tidak tahu informasi A1, karena dari KPK dan PPATK Presiden Jokowi sudah mendapat data (yang merupakan rahasia Negara) bahwa BG adalah calon menteri (ketika Jokowi mengajukan nama-nama anggota kabinetnya dulu, Oktober 2014) yang mendapat catatan merah (alias tidak lulus) versi KPK dan PPATK? Tak masuk akal jika Jokowi tidak tahu. Ia pemimpin tertinggi negeri ini yang memiliki semua akses kekuasaan.

Dari mana kita tahu BG terkena raport merah? Dari tuitan Yunus Husein, mantan kepala PPATK yang menangani kasus pelaporan keuangan BG. Karena laporan PPATK bersifat rahasia Negara, dan hanya diketahui oleh presiden, darimana kita tahu? Ya, karena Yunus Husein telah membocorkan rahasia Negara itu lewat twitternya. Dan Andi Widjajanto (menseskab) dengan dingin menembak Yunus Husein, “Itu rahasia Negara, hanya presiden yang tahu, kami tidak tahu,…”

Kita tahu, apa hukum bagi pembocor rahasia Negara? Hayo siapa bakal menuntut, mumpung Yunus Husein belum berkilah bahwa akun twitternya dihack orang atau dibilangnya media sudah memelintirnya menjadi info mintilihir.

Berbeda dengan tindakan Abraham Samad, ia memberitahukan sebuah proses kerja KPK dari 2013 hingga intensif Juli 2014, dan kemudian sampai pada informasi final, BG adalah tersangka dalam kasus penyelewengan jabatan negara, dengan lebih dari dua alat bukti.

Baru setelah KPK mengemukakan hasil gelar perkaranya, semua spekulasi langsung diam. Kalau pun masih ada spekulasi, hanya dua; dari pemuja dan pembenci Jokowi dengan pemahaman masing-masing dan sesuai kepentingan masing-masing.

Ada juga para pemain setelah itu, partai-partai yang merasa mendapat panggung politik, termasuk Partai Demokrat, setelah status tersangka BG. Padahal, semula, boleh dikata hanya ICW yang resisten. Teten Masduki (mantan ketua ICW) yang menjadi staf khusus mensesneg dan terlibat dalam pembahasan BG, memilih bungkam. Ada apa?

Perihal BG, semula DPR juga sama sekali tak ada penolakan. Dari aktor-aktor drama Senayan, seperti Bambang Soesatyo, juga beberapa anggota komisi III DPR seperti PKS, PAN, PPP, tak ada penolakan. Bahkan Komisi III pada tanggal 16 Januari mengagendakan audiensi ke rumah BG, dalam kaitan fit and propher test, ingin tahu keseharian dan rumah tangga, ingin kenal dengan isteri dan anak BG. Untuk apa?

Kita tahu, dalam pertemuan itu tak  mungkin BG (baik punya atau tak punya rekening gendut) hanya menyuguh tamu dengan secangkir wedang teh dan secuil kue. Apalagi kalau BG punya rekening gendut, mainkan Mang!

Semua orang punya teori dan spekulasi sendiri-sendiri. Sebagaimana halnya di Indonesia semua bidang ada pengamatnya. Sepakbola, pesawat jatuh, bahkan fesbuker pun ada pengamatnya, juga orang kiri atau kanan pun ada pengamatnya.

Pentingkah semua itu? Tidak. Partisipasi publik yang tidak artikulatif, tak ada artinya, kecuali hanya untuk katarsis pribadi-pribadi narsis. Pada sisi itu akan kelihatan, kecerewetan rakyat itu pada sisi apa? Sesuatu yang positif atau sia-sia belaka?

Yang kita tahu kemudian, harga-harga sembako juga alat dan suku cadang kendaraan, ternyata tidak turun meski harga BBM turun, dan tidak mengikuti pasar dunia. Kita lihat betapa canggihnya para bakul di pasar jika BBM naik, langsung menaikkan harga. Tapi ketika BBM turun, alasannya cem-macem, untuk bertahan dengan harga yang semula dinaikkan gegara BBM. Apalagi para pengusaha Organda, mulutnya lebih terlatih lagi dalam berkilah, yang lebih tidak logis. Kalau tarif angkutan naik gegara BBM naik, tetapi tidak menurun tarif angkutan meski BBM turun. Karena alasan mereka gegara kita tergantung dollar. Demikian juga ketika kita ngomong soal tarif rendah pesawat terbang dengan keselamatan. Para pengamat mengatakan, tak ada hubungan antara tarif rendah dengan keselamatan. Memang tak ada. Keselamatan itu berkait dengan kesialan. Kesialan berkait dengan Tuhan yang mahakuasa. Dan pengamat berkait dengan asal ngomong meski pun tampak ahli.

Dan kita tahu sebenarnya, apa komponen kenaikan harga-harga itu? Antara lain juga karena Negara tidak hadir dalam sistem pasar ekonomi kita, dan masyarakat kita berada dalam disiplin sosial yang rendah. Pada kenyataannya, pemerintah tidak mempunyai kemampuan mengontrol dan mengendalikan pasar. Pasar begitu liar dengan alasan yang aneh, demokrasi.

Semuanya itu menjadi pertarungan tesis antara pemikiran lama dan baru (dan media serta pengamat, sering lebih mewakili pandangan lama, yang bermula dari kata “seyogyanya,…” atau “biasanya,…”), para netizen amatir tentu saja menjadi follower yang patuh untuk itu.

Apa yang dilakukan Jokowi dan para menterinya, apakah itu Susi Pudjiastuti, Ignatius Jonan, juga dalam hal kecil revolusi birokrasi di sekneg oleh Pratikno, bukanlah sesuatu yang mudah. Negeri ini dikungkung oleh mafia ekonomi, mafia bisnis dengan segala jenis kartel-kartel yang bergelantungan pada hampir semua lini pemerintahan. Sesuatu yang sudah berlangsung sejak Orde Baru Soeharto, dilanjutkan hingga Orde Soesilo Bambang Yudhoyono.

Itu kenapa kita boleh terheran-heran. Ada mafia perijinan, ada mafia sepakbola, ada mafia migas, mafia bisnis penerbangan, mafia ini dan itu. Bagaimana Jenderal Moeldoko sebagai panglima TNI, turun langsung memimpin pengambilan black-box pesawat Air Asia. Ada apa? Kenapa tak mengembangkan teori-teori spekulatif soal ini? Kenapa kita hanya asyik dengan skandal gossip bahwa BG bukan hanya mantan ajudan presiden melainkan juga pacar Megawati? Kenapa kita hanya menggosipkan bahwa BG adalah pilihan dari Megawati, atau Surya Paloh, dan Jokowi presiden boneka?

Informasi dari mana coba? Tak ada yang berani bertanggung jawab sebagai pelempar isyu. Persis pelempar bom dan teror di beberapa tempat di Indonesia. Tak ada yang angkat tangan mendaku. Khas teroris kelas kampret.

Dan seterusnya.

Biarkan saja semua itu keributan dalam media dan gosip politik kita. Karena kita memang bangsa yang suka gegap-gempita dengan aneka pendapat. Semua hal seolah harus kita tahu. Sementara kita sering abai, bahwa rakyat hanya butuh mereka terjamin hajad hidupnya, hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang pangkat, kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan keluarganya tercukupi, kesempatan untuk mengembangkan diri terwadahi dan dilindungi oleh Negara secara adil.

Selama Jokowi tetap berkhidmad pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, semuanya akan berjalan normal. Kita hanya butuh penjaminan-penjaminan itu, yang mesti harus segera dilakukan oleh Jokowi dalam lomba adu cepat antara gerakan mafia perubahan dan gerakan mafia anti-perubahan. 

Mafia memang harus dilawan dengan mafia pula. Sayangnya, mafia perubahan tidak terorganisasi dan solid. Dalam gerakan perubahan, hanya yang akan tersingkir yang solid bersatu mempertahankan diri. Itu hukum alam. Dan kita mesti melalui situasi kritis ini dengan kehati-hatian dan kesabaran.

Sementara jalannya perubahan, adalah karena keikhlasan bergerak dalam perubahan secara diam-diam. Begitu banyak orang ngomong, tanda tak ada yang mendengarkan. Dan betapa bahayanya asal ngomong tanpa data, fakta, dan apalagi jalan keluar.

Dari sanalah kita akan tahu, tidak mudah memposisikan diri menjadi Tenzing Norgay (yang mempersilakan Sir Edmund Hillary untuk menjadi orang pertama yang menginjak puncak Mount Everest), di segala lapangan kehidupan, apalagi politik. Semua orang ingin naik ke puncak lancar jaya.

DI DALAM ROLLER COASTER POLITICS | Malam yang dingin ini (rabu, 14 Januari 2015 jam 22:53 ketika tulisan susulan ini dibuat), bisa jadi merupakan malam yang panas. Setidaknya bagi mereka yang pro dan kontra BG sebagai Kapolri. Mereka yang meyakini Jokowi memainkan politik tingkat tinggi, dengan teori 'nabok nyilih tangan', bisa jadi terbawa adem-panas hawa politik.
Meleset dari berbagai dugaan, DPR (meski baru komisi III yang berwenang melakukan fit and proper test) secara aklamasi menyetujui penunjukkan BG sebagai Kapolri. Walaupun sinyal-sinyal mencurigakan sudah dilemparkan oleh anggota DPR Bambang Soesatyo, beberapa politisi PKS, Azis Syamsuddin dan Desmond J Mahesa. Bahwa proses pencalonan BG sepertinya akan mulus. Setidaknya barisan KMP tak bentrok dengan KIH.
Dugaan 'kalau bisa dipersuit kenapa dipermudah', tidak terjadi. Justeru sebaliknya, yang tampaknya problematik menjadi begitu mudah. Sehari kelar, dan besok paripurna DPR akan menindaklanjuti keputusan Komisi III, padahal kita tahu Kapolri Jendral (Pol) Sutarman baru akan pensiun Oktober 2015. Semuanya begitu cepat dan lancar jaya. Dari Jumat (9/1) hingga Kamis (15/1) angin seolah sulit ditebak. Ada apa?
Padahal kita tahu, sehari sebelumnya (13/1), KPK menyatakan BG sebagai tersangka. Dan sehari setelah fit and proper itu, paripurna akan menyidangkannya (15/1, jika rencana semula tak ada perubahan), apakah BG disetujui atau tidak sebagai Kapolri.
Jokowi dengan enteng mengatakan menghormati proses hukum (KPK) dan proses politik (DPR). Padahal, ternyata, dua proses itu berada dalam contradictio in terminis. Meski pihak Istana bisa berkata selama proses hukum belum menjatuhkan vonis pada BG, proses pelantikan bisa tetap berjalan (dan kalau kelak di tengah jalan, setelah dilantik jadi Kapolri kemudian sidang Tipikor memutus BG jadi terpidana, dengan sendirinya jabatan sebagai Kapolri akan gugur, dan Jokowi bisa mengulang proses pergantian Kapolri dari awal).
Tapi ini sebuah blunder Jokowi yang menyesakkan. Dan jebakan batman berlangsung sukses, dengan sekali tepuk dua lalat kena. Jokowi akan terkunci dengan kredibilitasnya (akibat tetap mengajukan BG) serta KPK terdelegitimasi oleh DPR (senyatanya keputusan KPK memtersangkakan BG 'diabaikan' DPR) seolah tidak penting, padahal kita tahu reputasi KPK ketika mengambil keputusan mentersangkakan orang (apalagi sebagai calon Kapolri). Dan penumpang gelap bermunculan. Beredar pula foto-foto Abraham Samad yang konon bermesraan dengan perempuan ayu Putri Indonesia 2014.
So? Hare gene masih berpolitik? Memang tensinya masih tinggi. Pengajuan APBNP juga membutuhkan kondisioning antara pemerintah dan parlemen. Ini memasuki bulan ke-4 pemerintahan Jokowi-JK yang masih menggemaskan.
Kita masih berada dalam roller-coaster politik itu, Dan itu mengecewakan.

TENZING NORGAY DAN TELOR MATA SAPI | Setelah Sir Edmund Hillary bersama Tenzing Norgay, pemandu/sherpa, kembali dari puncak Mount Everest (1953), hampir semua reporter dunia berebut mewawancarai Sir Edmund Hillary. Dan kita tahu legenda Sir Edmund Hillary ini kemudian, sebagai penakluk Mount Everest yang pertama kalinya di dunia.
Pada waktu itu, hanya ada satu reporter yang mewawancarai Tenzing Norgay. Reporter itu bertanya, "Bagaimana perasaan Anda dengan keberhasilan menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia?"
Tenzing Norgay yang pada awalnya bernama Namgyal Wangdi, menjawab polos, "Sangat senang."
"Anda seorang sherpa bagi Edmund Hillary, tentunya posisi Anda berada di depan, bukankah seharusnya Anda yang menjadi orang pertama menjejakkan kaki di puncak Mount Everest?"
"Ya, benar sekali. Pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya persilahkan Edmund Hillary untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama di dunia, yang berhasil menaklukkan Puncak Gunung Tertinggi di dunia,…"
"Mengapa Anda lakukan itu?"
"Karena itulah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya hanyalah berhasil membantu dan mengantarkan dia meraih impiannya.”
Pepatah mengatakan, "Bila Anda hendak jadi pahlawan, harus ada yang bertepuk tangan di pinggir jalan." Dan di dunia ini, tidak semua manusia berkeinginan atau memiliki impian seperti Sir Edmund Hillary, menjadi pahlawan.
Orang-orang seperti Tenzing cukup berbahagia dengan memberikan pelayanan, membantu orang lain mencapai impian. Kadang, orang-orang seperti ini diperlakukan ibarat telor mata sapi. Yang punya telur ayam, yang tersohor sapi.