Paradoks Capres Indonesia

Pada tahun 1958, ketika Indonesia dipilih menjadi penyelenggara Asian Games ke-4 pada 1962, Presiden Sukarno pun ngebut membangun infrastruktur. Apa yang kini disebut Stadion GBK (Gelora Bung Karno), menjelaskan bagaimana gelora semangat Indonesia waktu itu. Menjadi bangsa dan negara yang berkelas, mampu bersaing, dan bermartabat.

Hingga kemudian 58 tahun sudah, stadion itu masih berdiri megah, dan tetap sebagai stadion termegah di kawasan Asia, yang mempesona sampai ketika penyelenggaraan Asian Games 18 ketika Indonesia kembali menjadi tuan rumah pesta olahraga bangsa-bangsa Asia itu. Karena jika tak memiliki infrastruktur, bagaimana bisa menyelenggarakan event international, sementara pada waktu itu kita sama sekali tak punya berbagai fasilitas modern, untuk olahraga sekali pun. Itu juga, Jokowi pun kemudian mengatakan; tanpa pembangunan infrastruktur, mustahil kita bisa berkompetisi dengan negara-negara lain.

Bukan hanya stadion GBK, tetapi juga jalan MH Thamrin, Gatot Soebroto, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, dan berbagai landmark patung-patung karya seniman Indonesia, di beberapa titik-titik kota Jakarta, sampai sekarang tetap gagah menjadikan Jakarta pantas menyambut para tamunya. Semua karena mimpi Sukarno, sebagai bangsa besar di antara bangsa-bangsa Asia. Bahkan jika rencana pembangunan Bung Karno tak dijegal Soeharto, dengan Peristiwa 1965, maka pada tahun 1975, sebagaimana proyeksi Sukarno, Indonesia akan melampaui Jepang.

Mimpi itu tak tewujud, karena setelahnya, pemerintahan Soeharto dengan nama Orde Baru, mencoba menghapus jejak Sukarno. Dan kemudian endingnya, setelah 32 tahun kekuasaannya, Soeharto jatuh meninggalkan berbagai masalah, termasuk utang luar negeri. Pada situasi itu, tiba-tiba muncul paradoks Indonesia, dalam bentuk pesimisme Prabowo Subianto, yang mengutip sebuah novel fiksi, bahwa Indonesia akan bubar pada 2030. Juga, pernyataan terbarunya, kita akan berada sebagai bangsa yang dikutuk kemiskinan abadi.

Tapi, jika demikian halnya, mengapa seseorang bisa sangat ambisius mencapreskan diri? Karena senyampang itu, ia ingin mengatakan, “dengan nasionalisme yang tinggi, maka saya terpanggil untuk berkuasa!” sebagai pidato pencapresannya pada Agustus 2018.

Caranya? Berada di barisan oposisi, Prabowo memilih peran antagonis. Pilihan yang blunder karena tergesan ia sendiri tak punya alternatif. Ia mendelegitimasi pemerintahan yang sedang berjalan dengan klaim-klaim kegagalan. Apakah nilai rupiah yang terpuruk, pertumbuhan ekonomi lamban, angka pengangguran, bahkan kemudian angka utang luar negeri yang juga naik. Dan ketika pernyataan-pernyataan itu dilakukan secara sepihak, bukan dari sebuah kajian kritis yang fair, semuanya menjadi buruk adanya. Itu semua adalah wajar dalam sebuah kontestasi politik yang buruk. Dan karakter politik kekuasaan, berbeda dengan politik hati-nurani, memang selalu buruk.

Mimpi dan Optimisme. Sejarah peradaban kita, selalu mencatat negeri ini berdiri karena optimisme. Sebagian besarnya dibangun dari mimpi, sebagaimana Bung Karno dulu mengobarkan semangat kemerdekaan. Imagination, imagination, imagination, teriak Bung Karno untuk bangsa semeter kurang sedepa ini. Dan seperti ujar John Lennon, mimpi seorang diri bukanlah impian, tetapi mimpi yang diimpikan bersama itulah kenyataan.

Ketika Jokowi menargetkan 16 emas, dan masuk 10 Besar dalam Asian Games 18 pada Agustus 2018, seorang yang pesimis meski pernah jadi Menpora sekalipun, akan mengatakan target itu tidak realistis. Kenyataannya menjadi makin tidak ‘realistis’ ketika ternyata mendapat 31 emas, dan masuk ke 4 besar. Karena kehilangan kata-kata, kelompok oposan diwakili Fadli Zon, dengan enteng mengatakan; “Pemerintahan harus segera memenuhi janji untuk mencairkan hadiah para atlit.” Omongan jajaran Ketua DPR ternyata cuman kayak gitu.

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails, ujar William Arthur Ward (1921-1994) penulis dari AS. Kaum pesimis mengeluhkan embusan angin; kaum optimis mengharapkan angin itu berubah; kaum realis menyesuaikannya dengan layar. Dan yang lebih edan lagi, bagi Rene Descartes, “Seorang optimis melihat sebuah cahaya ketika kegelapan, tapi mengapa orang pesimis harus selalu menghilangkan cahaya itu?”

Dengan mengatakan Indonesia akan bubar, apakah variable utang luar negeri itu sebagai penyabab utamanya? Utang Indonesia dari luar negeri, selama ini menjadi fokus kritik dan bulan-bulanan bagi upaya-upaya pendelegitimasian pemerintahan. Di atas meja dan dalam ruangan yang tenang, hal ini bisa dijelaskan secara baik pada proporsinya. Karena fluktuasi utang itu dihitung sebagai utang negara, bukan utang pemerintah-per-pemerintah, dan apalagi utang masing-masing presiden. Dari sana akan jelas perjalanan utang luar negeri kita, dari sejak jaman Sukarno, Soeharto, hingga sampai Jokowi. Kita akan melihat angka-angka dengan jelas, siapa sesungguhnya yang memanipulasi data dan angka, hanya demi menjatuhkan kredibilitas presiden satu dan lainnya.

Bahkan, di jaman banyak pengamat ini, pemerintahan era Presiden Jokowi dinilai hampir sama dengan era ‎Soeharto. Mereka dianggap sama-sama mencetak utang yang besar. Jika Soeharto dihitung meninggalkan utang USD 53,8 miliar, untuk satu tahun (2018) ini , pemerintah Jokowi menurut data Bank Dunia baik dari penjualan obligasi, sekuritas, maupun pinjaman langsung, sudah mencapai Rp 569 ‎triliun, atau jika dipukul-rata menggunakan kurs berlaku saat ini, nilai utang 30 tahun Soeharto hanya lebih sedikit dengan 1 tahun utang Jokowi. Jika kursnya dihitung berbeda sesuai zamannya, utang Jokowi dua kali lipat dari utang Sukarno. Perbandingan yang adil?

Presiden dari Utang ke Utang. Membandingkan utang satu presiden ke presiden lainnya, tentu saja tak adil. Terlalu simplistis jika hanya berkutat pada angka-angka. Bukan pada nilainya, baik nilai rupiah maupun nilai penggunaan, serta persoalan-persoalan peripheralnya.

Pemerintahan Jokowi masih menerima utang warisan pemerintahan sebelumnya, dan dengan perimbangan anggaran pendapatan dan belanja yang belum tercapai, pemerintahan Jokowi  masih memerlukan utang pula. Tapi benarkah pemerintahan Jokowi raja utang? Untuk itu, kita bisa meninjau besaran utang tiap pemerintahan selama Republik Indonesia berdiri.

Tradisi utang agaknya diwarisi dari pemerintahan sebelum Indonesia merdeka. Yakni pada pemerintahan Hindia Belanda yang meninggalkan warisan utang senilai US$4 milliar. Pemerintahan Sukarno sendiri mempunyai utang Indonesia senilai US$2,3 miliar.

Utang pemerintah Republik Indonesia, bertambah menjadi US$ 67.328 milyar dalam rezim kekuasaan Soeharto. Dengan kurs US$ 1 sama dengan 10.000 rupiah, berarti utang era Soeharto sebesar Rp673,28 trilyun. Berapa coba, jika nilai kurs kita pakai angka Rp 14,700 seperti sekarang ini.

Pada masa pemerintahan BJ Habibie, utang Indonesia menjadi US$75.862 milyar,  setara dengan Rp758,62 trilyun. Pada jaman Presiden Abdurrahman Wahid, utang Indonesia turun menjadi US$72.197 milyar, atau Rp721,97 trilyun. Sementara pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Volume I Februari 2010, menunjukkan pemerintahan Megawati meninggalkan utang sebesar US$83,296 milyar, atau setara Rp832,96 trilyun. Harap diingat, tinggalan utang (yang tertunggak) itu bukan berarti besaran nilai utangan yang diajukan pemerintahan berjalan, melainkan akumulasi dari warisan utang yang belum terbayar pada pemerintahan sebelumnya, dan besaran utang yang dilakukan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.

Maka kita bisa melihat, bagaimana pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memerintah selama dua periode. Peningkatan utang pemerintah tercatat cukup besar. Pada periode pertama (berakhir 2009), utang pemerintah tercatat US$98.859 milyar atau Rp 968,59 trilyun. Kemudian pada bulan Juli 2014, ketika pemerintahan SBY hendak mengakhiri periode kedua, utang luar negeri melejit menjadi US$ 134.150 miliar atau Rp1.341,5 trilyun.

Selama 10 tahun pemerintahan SBY, telah membuat utang pemerintah bertambah Rp508,23 trilyun dari Rp832,92 trilyun menjadi Rp1.341,15 trilyun. Itu baru utang pemerintah. Apabila utang swasta juga diperhitungkan, sesuai data DJPU Kementerian Keuangan selama 10 tahun menjabat (sejak 2014), pemerintahan SBY telah menambah utang luar negeri menjadi Rp1.232,31 triliun, naik 94,82 persen hingga Agustus 2014. Angka tersebut terlihat dari posisi utang Desember 2004 sebesar Rp1.299,5 triliun hingga Agustus 2014 sebesar Rp2.531,81 triliun.

Ketika pemerintahan SBY mengakhiri masa jabatannya Oktober 2014, data BI menunjukkan utang luar negeri Indonesia tembus USD 294,5 miliar, setara dengan Rp 3.727 triliun. Penambahan utang paling dahsyat memang terjadi di era SBY. Kini (2018), BI mengungkapkan utang luar negeri Indonesia mencapai Rp4.234 triliun.

Memang, berutang merupakan pilihan terburuk sebuah bangsa dalam melakukan pembangunan. Banyak negara akhirnya berjuang menghapus utangnya tatkala tak mampu membayarnya, seperti halnya Argentina. Dan tatkala pemerintahan Jokowi masih berutang, hal itu memang patut disesalkan. Tapi utang negara, yang akumulatif dan fluktuatif, tentu harus dilihat teliti, karena bukan utang orang-per-orang atau presiden-per-presiden.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Ferry Warjiyo, mengomentari jumlah utang luar negeri (ULN) Indonesia, pada akhir April 2018 berada pada angka US$356,9 miliar atau setara dengan Rp 4.996,6 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS). ULN tersebut masih dalam kategori aman dilihat dari rasio produk domestik bruto (PDB). Jangan dilihat nominalnya, sebab ukuran ini relatif. Satu dollar AS sekarang berbeda dengan satu dollar AS 10 tahun lalu.

Utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN) yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan. Memakan lebih dari separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun. Jumlah utang negara Indonesia kepada sejumlah negara asing (negara donor) di luar negeri, pada posisi finansial 2006 mengalami penurunan sejak 2004 lalu. Utang luar negeri Indonesia kini 'tinggal' USD 125.258 juta atau sekitar Rp1250 triliun lebih.

Lima kali pergantian presiden, nampaknya belum mampu mengantar Indonesia keluar dari lilitan utang. Bukannya membawa Indonesia keluar dari utang, masing-masing presiden justru melanjutkan tongkat estafet warisan utang untuk presiden selanjutnya. Indonesia semakin terperangkap dalam kebiasaan utang. Jangan heran jika Indonesia seakan sulit melepaskan dari jerat utang. Kebiasaan berutang sudah dimulai sejak republik ini masih seumur jagung.

Presiden Jokowi pernah menjelaskan di awal pemerintahannya, posisi utang mencapai Rp 2.700 triliun sebagai warisan pemerintahan SBY. Tiap tahun jumlah yang harus dibayar Rp 250 triliun. Dengan kondisi itu, Jokowi meminta penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah, yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Upaya penghematan dan efisiensi anggaran, harus tetap diperketat.

Warisan utang itu tentunya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah. Wajar saja, sebab pemerintah harus membayar utang senilai Rp250 triliun setiap tahunnya. Lantas, bagaimana dengan daya kemampuan dari pendapatan negara? Jika pemerintah Jokowi terpaksa berhutang, karena beban-beban pembelanjaannya. Pembangunan infrastruktur, terpaksa harus dilakukan karena pemerintah sebelumnya (dengan nilai utang per-pemerintah yang besar), tidak melakukan hal itu. Sementara pembangunan infrastruktur menjadi penting, sebagai bagian dari cara untuk memperbesar target pendapatan negara.

Politisasi Utang Luar Negeri. Tetapi dalam dunia politik, ruang-ruang penjelasan semacam itu, akan dihindari pihak-pihak yang mencoba mengkritisi pemerintah, dan lebih-lebih kelompok oposan. Jika 2019GantiPresiden agresif membuat berbagai deklasrasi di ruang-ruang terbuka, bukan dengan argumentasi tetapi memakai cara agitasi sebagai gerakan politik.

Dengan demikian, isu utang membesar sebagai bentuk kegagalan pemerintah, akan terlihat dominan.  Dengan manipulasi data, dan kebohongan yang terus-menerus dibangun, sebagaimana anjuran Hitler, hal itu akan dipercaya publik yang lapar dan marah. Dalam praktik politik, segala cara bisa halal.

Padahal seperti mengelola keuangan rumah-tangga, biaya pengeluaran dan pemasukan dengan gampang bisa dilihat. Ketika kita terpaksa utang (sebagaimana pemerintahan sebelumnya), semua tentu terletak pada rasionalisasinya. Untuk apa dan bagaimana? Ini persoalan yang sebenarnya mudah dijelaskan, dengan bahasa sederhana. Namun kita cenderung tidak proporsional, atau tidak adil sejak dalam pikiran, seperti kata Pram (yang sekarang diubah menjadi: Tidak adil sejak dalam capres pilihan).

Klaim tentang negara kaya tetapi penduduknya miskin, selalu didengungkan untuk mendiskreditkan pemerintah. Pandangan menyesatkan ini, sebagian besar diterima dalam logika masyarakat kita, karena pemahaman tentang sistem politik dan sistem ekonomi yang lemah atau tidak ada sama sekali. Seolah negara hanya karena kebijaksanaan Presiden, yang pada kenyataannya dalam sistem politik kita diikat begitu banyak aturan, dimana quasi parlementer begitu sangat digdaya.

Sementara Presiden untuk keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, perlu menggenjot kinerja ‘perusahaan rumahnya’. Untuk bisa menggerakkan bukan hanya sektor makro, melainkan juga sektor ekonomi real masyarakat, Presiden dan kabinetnya tak bisa bekerja sendiri. Semua komponen negara, termasuk di dalamnya rakyat, harus berada dalam aturan, sistem, infrastruktur, suprastruktur, utnuk bekerja sama.

Ukuran Kemajuan Adalah Manusianya. Kemajuan sebuah negara, ukurannya bukan lagi sda (sumber daya alam), melainkan lebih terletak pada sdm (sumber daya manusia) di mana terletak pula kualitas manusianya, baik berada dalam struktur pemerintahan yang dipercaya, maupun pada masyarakatnya sendiri.

Dalam ukuran dan data negara-negara maju, persoalan kualitas sdm menjadi sangat penting dan dominan. Yakni terutama pada karakter, sikap, dan perilaku masyarakatnya. Baik itu berkait daya saing, kualitas sdm, tingkat edukasi dasar dan daya literasi, kreativitas, inovasi, serta produktivitasnya.

Kita melihat kenyataan-kenyataan yang mengerikan. Misal, begitu banyak wakil rakyat yang tertangkap karena korupsi. Bahkan di beberapa daerah, di atas 80 persen wakil rakyat ditangkap KPK karena korupsi. Belum lama lalu, baru sekitar 7 bulan diangkat sebagai menteri, Idrus Marham menjadi tersangka kasus korupsi.

Kwik Kian Gie, yang kini menjadi timses Prabowo, dulu ketika masih di PDIP yang beroposisi dengan pemerintahan SBY, pernah mengatakan jika saja 30% uang korupsi bisa dikembalikan ke negara, ekomomi kita akan sangat tertolong. Kita tidak tahu, berapa nilai dari 30% itu, sehingga kita bisa bayangkan, berapa sesungguhnya duit yang dikorupsi.

Upaya penegakan hukum, yang menjadi syarat mutlak pemerintahan yang bersih, juga masih terkendala dengan kinerja lembaga judikatif. Bukan hanya jaksa dan hakim, bahkan dalam lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tak luput dari perilaku koruptif. Beberapa petinggi lembaga tinggi itu, kini beberapa berstatus sebagai napi korupsi.

Dalam posisi itu, membangun Indonesia adalah nonsens jika hanya memposisikan Presiden sebagai segalanya. Presiden memerlukan rekanan kerja, baik dari Parlemen (legislatif) juga lembaga lain seperti MA dan MK (judikatif), dan lembaga-lembaga negara lain seperti misalnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan KY (Komisi Yudisial), untuk munculnya pemerintahan  yang bersih, efektif dan efisien, sebagai tuntutan global.

Hal tersebut menjadi syarat mutlak, untuk mewujudkan bukan hanya clean governement, melainkan juga menumbuhkan iklim ekonomi atau iklim investasi di tingkat lokal, nasional dan global. Di situ Presiden bukanlah segala-galanya. Tetapi bagaimana dalam sebuah orkestrasi pembangunan, semuanya terlibat, bahu-membahu, tetapi juga dengan niatan yang sama, yakni membangun Indonesia. Bukannya mencegat di tengah jalan, atau mencuri dalam lipatan. Dan itu sungguh persoalan kita, karena persatuan hanyalah kata-kata lamis.

Dalam sebuah tulisannya yang syahdu, Onghokham (Sukarno: Mitos dan Realitas, dalam Manusia dalam Kemelut Sejarah. 1979), menuturkan:  Sukarno sendiri insaf, bahwa dia hanya seorang diri. Setelah bulan September 1965, Presiden Sukarno dalam salah satu pidatonya mengatakan; “... Apa yang bisa saya buat? Dari permulaan saya dikelilingi suatu pemerintahan,...”

Apa maksudnya? Soal bagaimana akselerasi bangsa dan negara dalam perubahan-perubahan. Yang dimaksudkan di sini adalah “dengan suatu establishment”. Elite baru Indonesia oleh Sukarno secara bersendagurau sering disebutnya sebagai  orang-orang yang berlaku seperti pemegang saham, dalam sebuah perseroan terbatas, yang namanya Republik Indonesia.

Akselerasi Demokrasi dan Partisipasi. Yang demikian mencolok mengenai Sukarno, adalah dia berdiri sendirian. Tidak dikelilingi oleh kawan-kawan seperjuangan yang sebanding. Sukarno tidak memiliki tangan kanan dan tangan kiri yang terpercaya, kecuali (mungkin) pada akhir-akhir kekuasaannya. Untuk itu Sukarno hanya memiliki sekutu-sekutu, fraksi-fraksi, teman atau pengikut, serta para pengagum dan bukannya partner.

Persis seperti Jokowi ketika mencanangkan Revolusi Mental. Akhirnya Jokowi pun mental (e dibaca seperti dalam kata ‘beban’) sendiri. Karena gagasannya tidak begitu nyaman bagi sebagian besar masyarakat kita, yang akselerasinya rendah. Di mana tingkat kompetensi dan kompetisinya juga parah. Belum lagi sikap malas, atau pun juga korup, yang melanda hampir semua kelas. Kita melihat kasus tragis yang dialami Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017). Ia bahkan mungkin diposisikan sebagai common enemy, lebih karena gagasan-gagasan perubahannya yang begitu cepat dan drastis.

Jokowi dalam sebuah pidato di kampus Universitas Indonesia (2018), menantang perguruan tinggi untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Bukan hanya sekedar metoda pengajaran, melainkan juga program studi, kurikulum, bahkan lembaga riset dan laboratoriumnya. Intinya adalah dunia berubah menghadapi apa yang dinakan revolusi industri 4.0. Jika kaum akademisi tak berubah, omong kosong tentang peningkatan kualitas sdm yang kompeten dan kompetitif itu.

Bung Karno begitu bangga dengan kosakata ‘gotong royong’, yang merupakan intisari sila-sila Pancasila. Namun ia boleh kecewa melihat kenyataan hari ini. Ketika politik demokrasi kita, dalam hal pilpres misalnya, walaupun rakyat memilihnya langsung, tetapi masih dalam demokrasi paling awal. Bukan hanya sekedar normatif, prosedural, formal, melainkan masuk dalam jebakan eksploitasi, dan bukannya eksplorasi.

Pilpres kita masih kayak jaman Ken Arok merebut kekuasaan raja Kediri. Penuh intrik dan bunuh-bunuhan, hanya karena kepercayaan bahwa sang calon raja (presiden) adalah keturunan ini dan itu. Kita tak pernah melihat soal track-record, kinerja, juga reputasi dan prestasi, apalagi gagasan, betapapun palsunya.

Bahkan dalam perbandingan Jokowi dan Prabowo pun, masyarakat bisa terbelah dalam hitam dan putih sebegitu tajam. Siapa yang bermain dalam hal ini? Hingga bahkan, para elite nasional kita, para politikus, dan kaum oligarkis, seolah tidak takut lagi memerankan karakter-karakter antagonis. Bahkan hal itu tampak disengaja, dan nyatanya mendapat dukungan masyarakat juga. Masyarakat yang mana?

Air Kotoran Atap ke Pelimbahan. Apa pun yang kita cari, di mana pun, dan juga dalam situasi seperti apapun serta bagaimana pun cara, segala sesuatunya akan sangat tergantung kejernihan kita. Air yang kotor, tak pernah bisa memperlihatkan apapun, selain hanya memberikan ruang persembunyian. Bisa jadi ia menenteramkan, namun hanya sejenak, sekiranya tak jadi megap-megap kehabisan oksigen.

Semua membutuhkan waktu, untuk melihat semuanya mengendap. Segala debu dan kotoran, perlahan akan membukakan pintu, untuk menjadikan air dan udara jernih. Mereka yang mengikuti ego dan emosinya, kata pepatah Melayu, akan kehilangan adabnya. Karena berenang di air kotor, bukan hanya membuat kita tak bisa melihat, melainkan juga makin membuat dada kita sesak. Reformasi 1998, ketika Soeharto longsor, sebetulnya belumlah lama berlalu. Masih hangat dalam ingatan, namun betapa kita cepat melupakannya.

Jika pemilihan presiden sebagaimana yang dikatakan Herbert Feith, hanya berhenti pada pesona personalitas belaka, mungkin seperti halnya sebuah kontestasi untuk mencari seorang pria metro-sexual, sebagai pembacaan mereka atas apa yang dinamakan generasi milenial dan partai emak-emak. Politik hanya sekedar remeh-temeh seperti itu. Sama sekali tak menyangkut pada substansi kepemimpinan. Berupa kebijaksanaan, kejujuran, dan nilai-nalai kemanusiaan.

“Lihatlah politisi kita. Mereka adalah sekumpulan yoyo,” ujar Saul Bellow, sastrawan AS pemenang hadiah Novel Sastra. “Merebut posisi presiden sekarang adalah satu persilangan antara kontes popularitas dan debat anak SMA, dengan ensiklopedi yang terutama berisi kata-kata klise.”

Dan kita akan mengulang-ulang kisah lama, “Apa yang diajarkan pengalaman dan sejarah, adalah ini: rakyat dan pemerintah tidak pernah belajar sesuatu dari sejarah, atau bertindak tidak berdasarkan prinsip,” seperti ditulis George Wilhelm Hegel, filsuf Jerman.

Itu semua lebih karena system politik kita yang elitis, yang memiliki ketergantungan pada kaum elite. Dan ketika system politik elitis masih dalam tataran prosedural formal, masih berada dalam ranah eksploitasi (hanya memanfaatkan, dan karena itu manipulative), ia tak pernah mampu mengeksplorasi masyarakat, untuk tumbuh dan berkembang, apalagi kritis. Dan lagi-lagi, kita akan minum air cucuran atap di pelimbahan sebagai air comberan.

Bahkan lebih gila lagi, ketika engkau tidak peduli, “Sembilan puluh delapan persen orang dewasa di negeri ini adalah terhormat, pekerja keras, dan jujur. Hanya sekitar dua persen yang jelek, yang mendapatkan publikasi. Tetapi, kemudian kita memilih mereka,” celoteh Lily Tomlin, sang pelawak.

Sunardian Wirodono, dari berbagai sumber

Yogyakarta, 3 September 2018