Jokowi Hater versus Bukan Jokowi Lover

Setelah pilpres Juli 2014, perdebatan kita masih saja sama. Seolah kita tak mau tahu, bahwa sejak Oktober 2014, Republik Indonesia telah mempunyai presiden baru dengan masa jabatan hingga 2019.

Alih-alih hingga lima tahun ke depan, belum juga enam bulan, kini bahkan santer terdengar upaya untuk menggulingkannya. Mei bulan depan, ada yang mengancam mahasiswa akan turun ke jalan lebih hebat dari Mei 1998. Sri Bintang Pamungkas, bak pahlawan 1998 yang bangun tidur kesiangan, meneriakkan revolusi. Revolusi dari Hong Kong?

Ada apa gerangan? Rasanya itu hanya keriuhan media, dan kegenitan medsos. Di media, seperti media televisi bernama TV-One, atau berbagai media online yang tak sudi menampilkan siapa redaktur dan di mana alamatnya, hiruk-pikuk politik bahkan bercampur dengan persoalan agama dan tuhan. Bahkan, muncul isyu lama yang digoreng ulang soal Jokowi yang keturunan Cina dan komunis (tapi senyampang itu juga masih pula dituding agen Yahudi, Kristen, liberal, sosialis, dan sebagainya,… jika perlu agen pulsa dan air gallon).

Tampak bahwa persoalan kita kini tetap saja, meski kini konfigurasinya sedikit berubah. Yakni kini isyu-isyu media lebih dikuasai Jokowi-Hater versus Bukan-Jokowi-Lover. Apa bedanya? Jokowi-Hater mungkin pembenci Jokowi sejak mula-kala, tetapi Bukan-Jokowi-Lover adalah pecahan baru dari Prabowo Lover, PKS, para mantan pencinta Jokowi yang kecewa, atau pun pendatang baru dari kubu JK, PDIP, Nasdem, dan para petualang politik yang mengajuk-ajuk pada mahasiswa agar turun ke jalan.

Apa pasal? Tudingan pada pemerintahan Jokowi pun cem-macem, meski tak ada kebaruan di sana. Yang semuanya itu tentu adalah tafsir. Namun hanya orang bodohlah yang menyembah tafsir tunggal dalam politik, sementara pada kitab-kitab suci dan kitab-kitab hukum, orang bisa berdebat hebat dengan tafsir.

Para pengamat, politikus, anggota parlemen, fesbuker, di negeri liberal ini bebas dengan segala tafsirnya. Dan tafsir boleh dilakukan dengan alasan dan logika paling ngawur sekalipun, tak jauh beda dengan meluncaskan kemarahan. Dan kata Aristoteles, marah itu hal paling gampang. Tapi marah kepada siapa, dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit kata sang filsuf.

Kita menutup mata pada prestasi Jokowi yang mampu meningkatkan anggaran infrastruktur Indonesia Rp. 290 triliun (meningkat 41 persen dari tahun lalu) dengan pengurangan subsidi BBM yang signifikan turun drastis. Baru pada Jokowi APBN-P terbebaskan dari sandera subsidi BBM, yang sementara ini dinikmati oleh siapa? Jawablah dengan jujur, rakyat miskin atau orang kaya dengan para elite dan para pemain ekspor migas? Penghematan itu kemudian dialihkan pada dana anggaran infrastruktur yang jauh lebih terasa adil, dibandingkan subsidi BBM yang gampang dimanipulasi angka-angkanya.

Demikian juga pemerintahan Jokowi diam-diam mampu membebaskan diri dari jebakan betmen yang dimainkan para pialang the-six-million-dollar-man, hingga Negara tak perlu menggelontorkan uang untuk para spekulan, yang melakukan buy-back atas dollar mereka sendiri. Bayangkan jika pemerintah menggelontorkan rupiah pada bank-bank yang lebih banyak dikuasai asing. Siapa yang untung dengan alasan untuk penguatan rupiah itu? Bukan rakyat jelata, tapi hanya segelintir para petualang dollar.

Bangsa yang nasionalismenya hancur, adalah sasaran empuk untuk dirusak bangsa lain, demikian kata Muammar Khadafi. Dan kita adalah bangsa yang tak pernah mengetahui apa agenda masa depan untuk kejayaan bangsa dan Negara kita. Selalu ribut sebagaimana anjing-anjing geladak berebut tulang, sementara kerja belum apa-apa.

Jangkauan kita hanya pendek, demi personalitas. Demi Prabowo, demi PKS, demi JK, demi Megawati, demi Jokowi, demi Amien Rais, demi Sri Bintang, demi Yusril Ihsa Mahendra, demi KAHMI, demi KAMMI, demi Wahabi, demi HTI, demi Arifin Ilham, demi FPI, demi kantong dan perut sendiri,…

Mengapa kita tak bisa berdemokrasi secara proporsional? Karena alasan kecewa? Apa itu kekecewaan? Apa ukurannya jika itu hanya tafsir, atau bahkan hanya hasrat dan syahwat politik semata? Apakah dikira situasinya tidak akan menjadi lebih buruk? Apakah para akademisi bayaran dan partisan mengetahui akibatnya?
Pertanyaan usang terpaksa kita ajukan, mengapa dalam pilpres 2014 kita membiarkan semuanya terjadi, hingga hanya ada Jokowi versus Prabowo? Mengapa Partai Demokrat dan Partai Golkar yang berpeluang memunculkan capres ke-tiga tidak berani mengajukan nama lain? Jika hanya Jokowi dan Prabowo yang menjadi capres, siapa yang salah ketika (apakah) Jokowi atau Prabowo yang kemudian akan menjadi presiden?
Di mana nama-nama yang kini (tiba-tiba) muncul atas nama kekecewaan, menyodorkan nama atau pilihan yang lain? Musuh yang menghalalkan cara untuk memenangkan pertandingan (di luar ring pertandingan), adalah musuh peradaban. Dan mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka mereka ditakdirkan untuk mengulanginya, kata George Santayana.

Songsonglah 2019 dengan gagah-berani, bukan sekedar menjadi penggunting dalam lipatan, karena tak berani bertarung secara baik dan benar.

Bukan hanya karena UU Politik dan sistem ketatanegaraan kita, namun di mana pun pemerintahan yang gagal menyediakan pangan buat rakyatnya akan jatuh dengan mudah, kata antropolog Nusya Kuswantin.

Tapi pemerintahan yang digoyang dengan rumors media online gratisan (dan abal-abal), hanya memberi kepuasan libido recehan pada para petualangan, yang sibuk menawarkan proposal revolusi rakyat, dan akan hangus dalam diskusi-diskusi yang kalap.