Masih Mau Menjatuhkan Jokowi Lewat Rupiah?

Masih bermimpi menjatuhkan presiden Jokowi? Setelah penggalangan opini politik, isyu nasionalisme melalui jalur moneter dengan menumpang melemahnya rupiah, tampaknya juga akan kandas.

Saya bukan ahli ekonomi, namun membaca tulisan Erizeli Bandaro, yang memahami masalah perbankan dan moneter, membuat kita (setidaknya saya) bisa memahami masalah sedikit lebih baik. Setidaknya pula, tidak asal ngawur mempertontonkan ketidaktahuan kita dengan bangga di media sosmed, yang agaknya untuk beberapa pribadi menjadi pembomed (pembodohan via media).

Saya coba susun ulang berdasar tiga tulisan Erizeli Bandaro tanpa mengubah substansinya:

Menurut data riset, dari total kredit sektor perbankan sebesar Rp 3.045,51 triliun (Juli 2013), 30%-nya atau Rp. 1000 Triliun, disalurkan pada perusahaan publik (emiten) yang jumlahnya 479. Ingat, hanya 479 perusahaan menguasai 30% sumber dana permodalan nasional lewat system perbankan.

Bagaimana kualitas pemberian kredit ke sektor tradable, yakni sektor yang dapat menghasilkan devisa (baik dari jasa maupun barang) dan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat yang bedampak langsung kepada penyerapan angkatan kerja)? Hanya sekitar 25%.

Artinya sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor non-tradable atau yang tidak berdampak kepada penyerapan angkatan kerja secara tetap (hanya musiman, seperti property dan konsumsi produk impor). Karenanya, selama 10 tahun belakangan (pada jaman SBY), kita menciptakan ekonomi balon. Membesar tapi tak ada isi. Kemakmuran semu.

Bagaimana peran perbankan nasional terhadap masayarakat bawah? Walau Bank Indonesia membuat ketentuan minimum 20% dana perbankan harus disalurkan untuk kredit usaha kecil, tapi belum sepenuhnya tercapai, dan sebagian besar kredit konsumsi, bukan produksi.

Padahal Jumlah UMKN saat ini, mencapai 56,5 juta unit, dengan 98,9 persen adalah usaha mikro, dan jumlah koperasi di Indonesia mencapai 200.808 unit.

Apakah perbankan kita melaksanakan fungsi sebagai agent of development? 

Pastinya; tidak.

Perbankan kita bukan problem solving terhadap melemahnya sektor riel, tapi justru sebagai trouble maker. Mengapa? Karena lebih dari 50% saham perbankan kita dikuasai oleh Asing. Artinya lebih Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan Rp 3.065 triliun, dikuasai asing. Bagaimana kita bisa berharap mereka membela kepentingan nasional, dan peduli kepada program wong cilik? 

Melemahnya rupiah terhadap dollar, akan berdampak terhadap bank yang portfollio kreditnya sebagian besar kepada debitur sektor non-trabable. Sama dengan jatuhnya perbankan di Amerika yang terjebak dengan kredit non-trabable.

Kadang bila system keuangan nasional tidak bekerja untuk keadilan sosial, maka diperlukan cara cerdas untuk memperbaikinya. Cara ini, sangat keras dan pahit dirasa bagi orang yang sudah menikmati kenyaman dari cara-cara yang tidak adil.

Bagaimana pun, Bank BUMN tetap kuat, karena ada Rp. 300 Triliun dana fiscal parkir di bank BUMN untuk disalurkan. Ini likuiditas yang murah dan mampu membuat mereka bertahan di tengah badai.

Dan asing, atau afiliasi asing di sektor perbankan, siap-siap tambah modal untuk selamat dari hit kurs melemah, atau mereka keluar (ada banyak pengusaha swasta nasional yang mau ambil alih bank mereka).

Anda mungkin tidak percaya, bahwa 52 % pangsa pasar asuransi dan reinsurance dikuasai oleh hanya 6 (enam) perusahaan asuransi Asing; yaitu Prudential, Manulife, AXA Mandiri, Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, serta PT AIA Financial. Ini melibatkan turn over sales sebesar USD 6 miliar atau Rp. 56 triliun.

Dari Rp. 189 Triliun dana yang ditempatkan di dalam Reksadana, melalui manajer investasi , Rp. 112 Trilun atau 60% dikuasai hanya oleh tiga perusahaan sekuritas Asing; yaitu PT Schroder Investment Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, dan PT BNP Paribas Investment Partners.

Bila tahun 2008 perbankan nasional hanya 48% dikuasai asing, maka pada tahun 2013, asing telah menguasai diatas 50%. Artinya lebih Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan (Rp 3.065 triliun) dikuasai asing. Akan bertambah lebih besar lagi bila proses pengambilalihan Danamon oleh DBS Holding (Singapura) dan Bank Mestika oleh RHB Capital asal Malaysia selesai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, pelemahan nilai tukar rupiah hingga level Rp 15.000 per dollar AS akan menghantam permodalan lima bank nasional. Penyataan tersebut didasarkan pada hasil stress test yang dilakukan OJK terhadap perbankan di Indonesia, Karena itu  OJK sudah memanggil manajemen bank yang kinerjanya berpotensi terganggu oleh pelemahan rupiah. Namun secara keseluruhan, keadaan perbankan nasional masih sehat.

Membaca berita tersebut, sangat menggelikan. Mengapa? Karena sudah bisa ditebak, bahwa kondisi perbankan nasional kita sangat rentan dengan gejolak mata uang akibat dari faktor eksternal.

Perbankan kita masih tertinggal dari Negara ASEAN apalagi dengan Negara maju. Berturut tiga bank besar ASEAN adalah milik Singapura, yaitu DBS (bermodal US$ 26,5 miliar), UOB (US$ 19,2 miliar), dan OCBC (US$ 18 miliar). Pada sisi kapitalisasi pasar, bank terbesar di ASEAN adalah DBS (dengan nilai US$ 33,1 miliar) dan diikuti oleh OCBC (US$ 27,7 miliar). Termasuk dari sisi aset, 3 bank Singapura ini pula menempati 3 besar di ASEAN, yaitu DBS (dengan aset US$ 318,4 miliar), OCBC (US$ 268,1 miliar), dan UOB (US$ 225,2 miliar). Perbankan Indonesia, hanya 3 bank yang masuk listing 15 Bank di ASEAN; yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Central Asia (BCA). Dari sisi permodalan, Bank Mandiri peringkat (8) modal US$ 7,3 miliar, diikuti BRI (10) modal US$ 6,5 miliar, dan BCA (13) modal US$ 5,3 miliar. Bahkan gabungan ketiga bank ini, masih di bawah modal DBS.

Berkaitan dengan kapitalisasi pasar, BCA peringkat (6) senilai US$ 19,4 miliar, diikuti Bank Mandiri (8) senilai US$ 15,1 miliar, kemudian BRI (10) dengan nilai US$ 14,7 miliar.  Jadi memang perbankan Indonesia belum terlalu kuat sebagai penyangga perekeonomian nasional, dengan APBN Rp.2000 triliun dan GNP mendekati USD 500 miliar.

Dengan kenyataan itu, Indonesia terlalu kuat untuk bisa jatuh (too big to fail), hanya karena melemahnya rupiah sebagai akibat faktor eksternal. Mengapa? Ada tujuh sendi kekuatan (points of strength) yang membuat perekonomian Indonesia terlalu kuat.

Pertama, jumlah penduduk yang besar (sekitar 240 juta jiwa), merupakan pasar yang menarik bagi para pelaku usaha. Kedua, sumber daya alam yang berlimpah di sektor pertanian dan pertambangan. Ketiga, Indonesia memiliki bonus demografi hingga 20-30 tahun ke depan, di mana sekitar 50 persen dari jumlah penduduk adalah kelompok usia produktif, yang akan merupakan engine of economy growth.

Keempat, cadangan devisa yang besar, di mana Indonesia bisa merespons setiap perubahan lingkungan, baik eksternal dan internal, secara cepat. Dalam hal ini, pemerintah dan Bank Indonesia mempunyai crisis management protocol sebagai tindakan pencegahan krisis. Kelima, Indonesia memiliki Bank BUMN yang sehat dengan daya tahan yang kuat. Dengan kondisi yang demikian baik, perbankan pun dipandang mampu menghadapi gejolak yang ada.

Keenam, Indonesia memiliki kestabilan politik, karena didukung oleh sistem politik yang demokratis (jika pun masih sering muncul gejolak politik, setidaknya masih under-controll, sw). Ketujuh, kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada capaian peringkat layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional.

Sesungguhnya, dengan melemahnya rupiah, sekarang ini, adalah moment yang tepat untuk terjadinya konsolidasi perbankan nasional, dan re-orientasi visi dari komersial semata, menjadi agent of development, mitra tangguh pemerintah untuk mencitptakan keadilan sosial. Berubah dengan cara yang benar.

Financial resource domestik dikuasai asing mayoritas, dan mereka inilah trouble maker yang menjadi pemeras terhormat melalui pasar uang.

Pemain pasar percaya tentang historical data sebagai dasar mengambil posisi investasi. Mereka semua paham, apabila terjadi pelemahan rupiah sekian, maka BI akan melakukan intervensi sekian, dan sekian pula mereka mendulang laba. Ini aksi profit taking. yang berulang dan berulang. Menikmati laba dengan hanya menciptakan situasi terkondisikan.

Itulah asing. Dan sekarang, semua mereka meradang marah dengan segala umpatan, karena Pemerintah tidak melakukan hal yang sama seperti sebelumnya (jaman pemerintahan SBY). Dan yang lebih marah lagi, adalah ketika pemerintah dan BI kelihatan tidak peduli. Para trader hopeless, meski mereka tetap berharap miracle, agar kekuatan pressure group yang dibayarnya (entah siapa, bisa para professional, ahli, politikus, atau medsos abal-abal, sw), mampu mengubah kebijakan Jokowi. Tapi semakin lama, agaknya semakin hilang harapan. Dan tinggal tunggu timing untuk cut loss!

Demikian tulisan Erizeli Bandaro, yang bisa kita pakai untuk bahan diskusi yang proporsional. Kita akan lihat dalam rapat antara DPR dan Pemerintah mendatang, soal melemahnya rupiah ini. Apakah wakil rakyat kita itu akan membela kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional, atau hanya akan menjadi juru bicara kepentingan asing, dengan retorika nasionalisme yang dogol?

Belum lagi celometan para cocomeo di berbagai media sosmed, dan media abal-abal, yang mengalihkan persoalan sebenarnya. Atau justeru mereka sedang memamerkan ketidaktahuannya, hingga dengan suka-rela justeru menguntungan kekuatan asing dan para kompradornya.

Apa yang dikawatirkan? Saatnya kerja keras. Cara yang termudah, misalnya, tarik uang Anda di bank-bank yang dikuasai asing itu, dan tanam di bank-bank BUMN milik kita sendiri. Sangat sederhana, tapi dibutuhkan kerelaan berubah, kecerdasan menguasai masalah, dan kehendak untuk tidak kebanyakan berdebat supaya sok gagah. 
Itu misalnya lho, jangan dibaca secara verbal dan seolah satu-satunya. Tentu saja banyak sekali cara sebagaimana sering disampaikan oleh para ahli ekonomi kita. Dan di Indonesia ini, orang pintar banyak sekali. Yang kurang, adalah orang yang punya integritas,... * 

* Kata-kata terakhir itu saya kutip dari Andri Rizky Putra (24). Bukan seorang ustadz atau elite polisik Indonesia. Tetapi beliau adalah seorang sarjana hukum lulusan cum laude UI, yang menempuh S1-nya selama 3 tahun (diwisuda ketika umur 20), yang sebelumnya adalah lulusan Kejar Paket C selama 1 tahun karena memilih keluar dari sekolah formal, dan waktu SMP sudah berani protes pelaksanaan UN yang korup, dan melapor ke berbagai lembaga seperti ICW, KPK, Polisi, dan sebagainya, tapi tidak ditanggapi. 


It is time to change or never.