Amien Rais dan Gunung yang Berpindah

Pasca tumbangnya Soeharto, Habibie naik dan menjamin pemilu bebas. Dua tahun setelah Golkar menang di atas 70% pada Pemilu 1997, PDIP membalik sejarah. Partai politik Megawati itu, menang dengan suara 33,74% pada Pemilu 1999.

Pemilu pertama di jaman resformasi itu diikuti 48 (empatpuluh delapan) partai politik! Tapi empat partai tidak menandatangani hasil penghitungan suara Pemilu 1999. Yakni, Golkar (sebagai nomor dua, 22,44%), PPP (10,71%), PKB (12,61%), dan PAN (7,12%).

Tanpa tentara dan PNS, yang harus monoloyalitas ke Golkar, partai yang identik Orba itu rontok tanpa Soeharto. Golkar dikalahkan PDIP, representasi solid dari perjuangan Megawati dalam pertarungan politiknya dengan Soeharto. Megawati menjadi symbol perlawanan waktu itu.

Memang bukan pilpres langsung, karena presiden waktu itu masih dipilih oleh MPR-DPR. Disitu Amien Rais melakukan berbagai manuver, untuk mencegah kemungkinan naiknya Megawati sebagai presiden. Kenapa? Karena dia perempuan? Karena dia nasionalis-sekuler, yang berbeda dalam konsepsi politik Amien Rais.

Ketika mendengar Gus Dur dicapreskan Amien Rais, di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Abah Buntet mengumpulkan beberapa Kyai Langitan. Di depan para kyai, Abah Buntet ngendika, “Kalau ada gunung berpindah, percayalah!” (maksud Abah, jangan percaya Amien Rais yang tiba-tiba dari penentang Gus Dur menjadi mendukung Gus Dur sebagai capres).

Celakanya, Gus Dur mempunyai perhitungan sendiri. Ia tak menolak tawaran Amien Rais, dan memang mengalahkan Megawati dalam voting pilpres di Senayan. Jakarta nyaris meledak, namun Gus Dur menjadi tameng hebat untuk merandek ledakan lebih luas lagi. Meski pun pada akhirnya, kita tahu, Amien Rais juga, sebagai ketua MPR-RI, menghentikan langkah Gus Dur (dengan terlebih dulu Amien meyakinkan Megawati untuk dinaikkan  sebagai presiden menggantikan Gus Dur).

Amien Rais sebenarnya punya peluang menjadi Presiden, sebagai diceritakan Yusril Ihza Mahendra. Setelah tahu dari Habibie, bahwa para elite (di kubu Habibie) sepakat mendukung Amien jadi capres, Amien sudah terlanjur mencalonkan Gus Dur. Dan Gus Dur ketika diminta mundur dari pencapresan oleh Amien, balik meminta Amien mengumumkannya langsung di depan media.

Tentu saja Amien jadi blunder mengenai hal itu. Hingga kemudian Amien tak berani balik memberi laporan kepada Habibie, soal kesediaan dicalonkan jadi Presiden. Baru pada Pemilu 2004, dengan system pilihan langsung oleh rakyat, Amien Rais mencapreskan diri, dengan wakil Siswono Yudohusodo, tapi rontok di putaran pertama. Amien kemudian memilih menjadi oposan, menjadi pengritik paling keras rezim SBY, dan khusus menulis buku tentang keburukan pemerintahan SBY.

Kritik kerasnya pada SBY, ia tuliskan dalam buku; “Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia (2008)”. Berisi 10 kritik atas kepemimpinan SBY. Tak ada jejak sama sekali sebagai murid dari Mohamad Arkoun atau Ali Syari'ati. Apalagi ketika pada akhirnya bergandengan tangan dengan Rizieq Shihab, sebagaimana sebelum ia bergabung pada Prabowo, tentara pecatan yang 1998 oleh Amien didesak untuk dimahmilubkan. Amien menuding Prabowo terlibat penculikan aktivis demokrasi. 

Dalam Pilpres 2004, meski menuduh pasangan capres kompetitor menerima dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan (Rohmin Dahuri), termasuk pasangan SBY-JK (selaku pemenang pilpres 2004), pada Mei 2007, Amien Rais mengakui semasa kampanye pemilihan presiden waktu itu, ia menerima dana non bujeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp 200 juta. Pengakuan terlambat itu, diulangi saat jaksa dalam persidangan kasus korupsi Alkes, Siti Fadilah, bahwa Amien Rais tak mengelak menerima uang dari Soetrisno Bachir sebesar Rp 600 juta untuk aktivitas politiknya.

Tersingkir dari pusat kekuasaan, Amien Rais melakukan banyak gerakan politik. Dari sejak 2006, hingga 10 tahun kemudian. Bandul politiknya makin ke kanan, dengan mendukung Prabowo, yang bisa jadi asal bukan Megawati (dalam hal ini center of excelent Jokowi). Dan kenyataan politiknya, makin jauh lagi melempar Amien Rais ke kanan, ketika Jokowi mengalahkan Prabowo (Pilpres 2014).

Syahwat politik Amien Rais, bisa jadi sedikit terpuaskan ketika Ahok bisa disingkirkan dari kursi kegubernuran DKI Jakarta. Anies Baswedan (yang juga didukung Prabowo), lebih sesuai dengan mimpi politik Amien. Dari sini kita melihat, bagaimana Amien yang berubah. Ia yang dulu begitu dan begini, kini begini dan begitu.

Komentar-komentar Amien Rais, pada akhirnya, makin jauh dari gambaran seorang intelektual. Ia adalah gambaran politikus gagal. Ia bangga berada dalam anggapan yang berhasil menggusur Soeharto, menggeser Megawati dan Gus Dur, juga Ahok. Dan itulah modalitas Amien, yang dibawa-bawa untuk menyingkirkan Jokowi di Pilpres 2019.

Ketika upayanya ditengarai gagal, Amien Rais kembali membuat ulah. Ia memakai istilah people power, untuk mendeligitimasi Pemilu dan terutama Jokowi. Namun setelah dipanggil sebagai saksi (24/5) tersangka Eggy Sujana, Amien berkilah, people power adalah istilah unjuk rasa. Ia menyebut people power enteng-entengan, dan bukan untuk menjatuhkan presiden. Kilah khas pecundang.

Ingat-ingatlah ekspresi wajahnya di depan kamera televisi, ketika mengatakan hal itu. Ia jiper juga jika dari saksi naik jadi tersangka. Meski sebelumnya, ia bikin manuver lain dengan mengubah istilah people power menjadi gerakan nasional kedaulatan rakyat. Amien memperkosa demokrasi dengan menafikan separoh lebih rakyat pemilik kedaulatan, yang telah menjatuhkan pilihan pada Jokowi. Amien justeru ingin menjatuhkan Jokowi.

Akankah Amien Rais memakan karma, sebagaimana Sengkuni tewas di ujung peperangan? Entahlah. Kita telusuri saja riwayat penyakitnya. Dan kita percayai saja jika ada gunung berpindah, karena yang tetap pada manusia adalah kepentingannya yang berubah-ubah. Esuk dele sore tempe. | @sunardianwirodono

Logika Bengkok Menkominfo tentang Pembatasan Medsos

Hoax turun setelah Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) melakukan pembatasan postingan gambar dan video di medsos. Begitu jawaban Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi) Republik Indonesia, Rudiantara, menjawab Kompas TV (23/5). 

Tentu saja. Nggak usah jadi menteri atau kader parpol, juga tahu. Itu sama dengan ketika ditanya, kenapa pertumbuhan penduduk bisa menurun drastis? Oh, karena kemarin banyak penis dibekukan, sehingga penyaluran sperma berkurang drastis. 

Sementara ketika ditanya soal tingginya kepercayaan (atau mudahnya dikibuli) berita hoax karena rendahnya daya literasi? Jawaban Mas Menteri, kegiatan peningkatan daya literasi digital terus dilakukan. Dicontohkan, proyek pembinaan literasi digital di Jawa Tengah yang dipimpin Ibu Gubernur. Hadeh, proyek ekonomi.

Saya mengelus dengkul mendengar jawaban itu. Pemblokiran gambar dan video di beberapa medsos, saya kira cara jadul, sia-sia, dan juga kurang adab. Jadul karena para tim IT, buzer, massa digital bayaran, dengan mudah membobol via aplikasi VPN dan lainnya. Pada posisi itu, yang nyebar gambar hoax bisa terus leluasa, sementara orang-orang baik yang bermedsos amatiran, jadi korban. Tidak bisa melakukan counter atau kontra narasi. 

Kecuali jika itu yang dimaksudkan Rudiantara. Yakni sengaja memberi ruang bebas pada buzer untuk nyebar hoax. Sementara kita-kita yang gaptek, tapi berhati mulia (karena tidak pernah nyebar hoax), jadi tak bisa melawan gambar hoax yang terus berlangsung itu. Persis adegan tinju, di mana para aktivis hoaxer berada dalam posisi bebas, sementara kita diikat tangan dan kakinya. Menerima pukulan bertubi-tubi.

Lagian, apakah Kemenkominfo punya data, berapa akun medsos dengan data valid dan data palsu? Berapa persen pemilik ponsel percaya hoax dan tidak percaya? Pernah riset? Tahukah dengan hasil Pilpres dan Pileg kemarin itu, bahwa Indonesia masih memenangkan Jokowi? Tidak dimenangkan capres yang bergelimang ujaran kebencian dan hoax? Sementara berapa jumlah pendemo rusuh kemarin di Jakarta? Darimana saja mereka? Apakah mereka korban gambar hoax di medsos? Ataukah mereka korban ujaran hoax yang dibalut politik identitas dan ideologi agama para elitenya? Jawab!

Menkominfo apakah juga menyadari, niat mulia memberantas hoax itu, adalah senyampang dengan penutupan lapak-lapak rakyat di pasar online? Ini sesuatu yang paradoksal dengan keinginan Jokowi membuka pasar-pasar digital. Persis demo kerusuhan 21-22 Mei lalu, di mana aktivitas Pasar Tanah Abang mengalami kerugian ratusan milyar. Para pedagang pasar digital juga mengalami hal sama. Celakanya, ada netizen dengan enteng berkomentar; setidaknya keputusan Rudiantara bisa bikin kita sedikit rileks, istirahat dari sosmed.

Sementara memblokir gambar, juga video, tapi tidak teks-nya sekalian, sama konyol dengan melarang ngencuk, tapi tetap menyediakan kamar untuk spik-spik mesum. Dikiranya teks tidak bisa menyebarkan hoax? Logika bengkok cem mana pula kek ‘gitu itu?

Yang dilakukan Kemenkominfo lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Militansi para pendemo dan perusuh tak hanya dibangun karena gambar hoax. Adilkah kita membiarkan berbagai pernyataan dan statemen parno para elite macam Amien Rais, Tengku Zulkarnaen, atau mereka yang main-main diksi keagamaan untuk tujuan politik mereka? Militansi atau fanatisme mak-emak, juga lebih dibangun di majelis-majelis takelim.

Langkah Rudiantara, apalagi ketika ditanya sampai kapan pemblokiran (katanya sampai menunggu situasi reda), adalah contoh kemalasan berpikir dan bekerja. Narasi (hoax) mesti dilawan dengan kontra narasi. Di situ Kemenkominfo tidak terlihat inisiasi dan gagasannya. Dengan aksi blokirnya, Kemenkominfo juga membungkam netizen yang selama ini melakukan kontra narasi hoax. Persis seperi gagasan membangun ‘polisi tidur’ di jalan rata. Tak berani menegur 2-3 tukang ngebut, tapi dengan membuat 'polisi tidur' yang kena hukuman puluhan hingga ratusan orang tak bersalah.

Jika sebuah keputusan merugikan yang jahat dan yang baik, maka hal itu sama dengan membela yang jahat. Pemblokiran dengan pembatasan pukul rata, menunjukkan Menkominfo tak bisa melindungi warganya (netizen) yang baik-baik. Kalau demikian, buat apa registrasi pada pembelian nomor perdana? Jika registrasi benar adanya, tak ada barang anonim pada netizen yang tak bisa dilacak. Take-down itu mestinya diawali dengan penengaraan karakter, identifikasi netizen. Apakah Kemenkominfo mempunyai data netizen?

Cara registrasi nomor ponsel di Indonesia, hanya berpikir tentang keuntungan dan pasar. Sementara di negara maju seperti Eropa dan Amerika, registrasi kepemilikan nomor ponsel dilakukan secara manual. Datang ke kantor negara, mendaftar dengan bukti diri, on paper. Jika hendak memiliki nomor ganda, harus menandatangani perjanjian tertulis dan tertentu. Sementara di Indonesia, ada yang jual kartu perdana Rp 5 ribu, registrasi cukup dengan cara online. Meski dengan data palsu, termasuk pengisian NIK palsu, bisa diterima dan operasional. Bagaimana bisa seperti itu? Makanya di Indonesia siapapun bisa memiliki nomor ponsel sampai 50 biji. 

Pada sisi lain, Pemerintahan Jokowi mestinya juga memaksimalkan TVRI dan RRI, sebagai media atau corong pemerintah. Tak harus model Orba dan Harmoko dulu. Karena di tengah persaingan media komersial yang tak terkendali, media milik pemerintah (sebagaimana di Perancis, Jepang, AS), menjadi referensi standar untuk rakyatnya. Sayangnya, dipimpin Helmy Yahya, karakter TVRI menjadi tak jelas. Tiru-tiru TV Swasta yang hedon dan eksploitatif. Benahi TVRI dan RRI, agar rakyat punya saluran informasi yang formal atau resmi, sebagai perbandingan yang proporsional.

Kembali ke soal pemblokiran medsos, menunjukkan Kemenkominfo mengkhianati tugas pokoknya. Bukannya menjalin komunikasi dan informasi. Tapi malah memutus dan membatasi. Alasan dengan pembatasan maka hoax turun, adalah jawaban konyol. Jika demikian halnya, ngapain bikin Kemenkominfo? Hilangkan saja sekalian ponsel, biar orang tak bisa chatting sex, tak saling berkabar hoax, tapi juga tak saling berkabar mulia. 

Sebagai warga negara independen, yang bayar pajak, jika pembatasan itu terus dilakukan tanpa batas dan argumentasi jelas, saya akan menuntut ke MK, MA, atau PTUN. Saya merasa dirugikan. | @sunardianwirodono.

Prabowo Sebagai Contoh Korban

JIKA PEMILU SERENTAK DINYATAKAN sebagai terburuk dalam penyelenggaraan Pemilu selama ini, bisa dipastikan hal itu karena (1) hadirnya pasangan capres bernama Prabowo dan Sandiaga. (2) penumpang gelap yang nebeng pilpres, (3) manajemen teknis penyelenggaraan oleh KPU.

Pada faktor ke-3, lambannya tak bisa dilepaskan dari lambannya kerja parlemen, dalam proses revisi UU Pemilu, yang baru beres beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak. Hal itu membuat KPU tidak mempunyai kesiapan matang. Jatuhnya korban yang hampir 500 jiwa pada para petugas KPPS, adalah salah satu bukti akibat ketidaksiapan itu. Di samping tentu saja tekanan psikologis (dan politis), khususnya dalam proses penghitungan surat suara di masing-masing TPS.

Lambannya penyelesaian penghitungan rekapitulasi di tingkat propinsi seperti DKI Jakarta, menunjukkan alotnya proses penghitungan. Kita juga bisa melihat, ketika akhirnya para sakti kubu Prabowo tidak ikut menandatangani hasil penghitungan bersama, itu juga bukti alotnya perdebatan mengenai hasil. Dari beberapa pengakuan petugas KPPS, tekanan fisik jelas karena durasi kerja mereka benar-benar overtime dan overload. Bisa jadi mereka bukan hanya bekerja 24 jam sejak pagi, melainkan lebih dari itu. Dari proses persiapan malam sebelumnya, hingga proses pengesahan C1 plano di TPS.

Petugas KPPS bekerja dalam tekanan waktu dan kepentingan masing-masing partai politik yang menjadi peserta. Tapi senyampang itu, di tingkat desa juga kecamatan, akan terlihat kemampuan masing-masing partai, utamanya dalam menerjunkan kader-kadernya sebagai saksi. Tak semua TPS disaksikan lengkap kader peserta pemilu. Baru pada tingkat kabupaten/kota atau propinsi, relatif bisa didapatkan saksi yang lengkap.

Proses penghitungan dinyatakan final jika sudah disepakati bersama petugas KPPS dan saksi-saksi peserta pemilu (parpol). Di situ tekanan terberatnya. Karena kesalahan sedikit atau kecil saja (kadang juga karena tak cermatnya saksi), bisa membuat proses penghitungan secara manual itu diulang dari awal. Sementara human eror petugas KPSS sangat dimungkinkan karena faktor kelelahan fisik dan saraf mereka. Beban pekerjaan bukan hanya fisik, melainkan psikis. Bahkan boleh dikata untuk istirahat sejenak pun, petugas KPPS tidak ditoleransi saksi-saksi. Mereka ingin proses penghitungan segera selesai, dan segera ketahuan hasilnya.

Sialnya, tidak semua partai punya saksi di TPS. Kadang seorang saksi dari partai (biasanya partai gurem), berpindah-pindah TPS karena harus jadi saksi di beberapa TPS. Hal ini ‘sedikit meringankan’ proses penghitungan manual di TPS, tapi terbukti tidak di tingkat atasnya. Entah kecamatan, kabupaten/kota, dan apalagi propinsi. Karena masing-masing partai pada tingkat itu bisa menghadirkan saksinya. Sayangna saya tak mempunyai data, saksi dari partai apa yang paling ngotot. Kalau saya menyebut saksi dari PKS dan Gerindra yang paling ngotot, hanya asumsi saya karena mereka sudah sejak awal memposisikan sebagai pasangan oposan.

Dalam simulasi Pemilu Serentak, KPU hanya mengukur dari sisi penyelenggaraan saat pencoblosan surat suara. Proses setelahnya, tidak tercemati bagaimana faktor-faktor eksternal, utamanya resistensi dalam proses penghitungan, akan menjadi faktor terpenting dalam tekanan fisik dan psikis petugas KPPS. Dengan sistem penghitungan terbuka dan berjenjang, kita tahu betapa lambat dan penuh tekanan proses itu. Karena berkait dengan hasil, di mana semua kontestan cenderung menomorsatukan kepentingan sendiri.

Sinergitas Prabowo dan Pendukungnya. Mengenai penyebab 1 dan 2 (yakni kualitas capres dan penumpang gelap), dua hal itu saling berkelindan. Tak jelas siapa menumpang siapa, atau siapa menumpang apa. Tetapi tampak dalam hal itu sinergitas keduanya.

Dalam masa kampanye, jelas terlihat masjid dan berbagai aktivitas keagamaan (Islam utamanya), menjadi instrumen penting dalam kampanye Pemilu Serentak ini, utamanya tentang Pilpres. Salah satu pasangan capresnya, adalah hasil ijtima’ ulama yang lebih berafiliasi dan/atau diinisiasi oleh PA-212, yang notabene bagian dari garis FPI dengan poros utamanya Rizieq Shihab, yang kabur keluar negeri karena kasus hukum.

PKS di mana Mardani Ali Sera menjadi ketua tim pemenangan sekaligus arsitek gerakan tager ‘2019 Ganti Presiden’, adalah partai yang sangat diuntungkan dalam situasi itu. Setidaknya, dengan numpang biaya kampanye Pilpres 02, partai ini bisa lebih powerfull. PKS mampu tampil secara aktif dan terfasilitasi di berbagai panggung kampanye Pilpres yang bagaimana pun satu paket dengan Pileg. PKS yang diduga bakal tak lolos electoral threshold meraup suara lebih dari 7%, jauh dari prediksi yang angkanya tak akan melebihi 4%.

Isu yang mencuat dalam berbagai kampanye kubu Prabowo, lebih kuat aroma politik identitasnya. Kelompok ini terus menggoreng isu-isu yang menyerang lawan dari sisi ideologi dan agama. Isu komunisme dan anti-Islam dilekatkan mereka pada pribadi Jokowi. Secara terstruktur, sistemik dan massif, isu itu terus digalang dari kelas yang mereka sebut ulama hingga mak-emak. Senyampang itu, serangan pada Jokowi juga terus disampaikan seperti tukang bohong (salah satu wacananya, karena janji pertumbuhan ekonomi di atas 7% namun hanya tercapai 5%), tukang utang (salah satu wacananya, jumlah utang di era Jokowi, tanpa mengurai akumulasi utang dan perimbangan rasio utang dengan kemampuan ekonomi negara), dan sosok Jokowi yang dicitrakan anti Islam dengan mengkriminalisasi ulama (padahal banyak sosok Islam yang tersandung kasus kriminal, termasuk Rizieq Shihab). Ditambah dengan isu-isu lain seperti jika Jokowi menang adzan akan dihilangkan, LGBT dihalalkan, dsb, dsb.

Di mana Prabowo di atas semuanya itu? Sebagai pasangan capres-cawapres yang didukung ijtima ulama, Prabowo agaknya menikmati hal itu. Demikian juga Sandiaga, yang semula dinilai masih proporsional. Dalam berbagai pernyataan keduanya, turut serta membenturkan teori pecah-belah bambu. Yakni pembelaannya pada kelompok Islam yang katanya menjadi korban intimidasi pemerintah (Jokowi). Pasangan ini, dan tim pemenangannya, bahkan tampak memanfaatkan isu-isu itu.

Ujaran kebencian yang mencuat dari beberapa masjid, dan pemanfaatan ritual agama (misal, mendorong militansi dan fanatisme keagamaan dengan gerakan pejuang shalat subuh). Hingga pada akhirnya orasi-orasi politik yang selalu dibungkus jargon-jargon dan dogma-dogma agama. Bahkan menyerang pihak lain sebagai musuh yang harus dibasmi, dilawan, untuk bukan hanya dikalahkan tetapi dienyahkan.

Pada sisi lain, bukan hanya perilaku, tetapi sikap dalam menghadapi hasil Pemilu, utamanya Pilpres. Pasangan Prabowo-Sandiaga sama sekali bukan teladan yang baik dalam berdemokrasi. Tak mau menanggung malu atas kekalahan, pasangan ini sudah pasang kuda-kuda dengan berbagai tudingan. Entah itu soal pemilu curang, penyelenggara tidak netral, pertahana memakai fasilitas negara, dan berbagai tudingan lain, yang ketika ditanya berbagai buktinya, mereka tak mampu menjelaskan.

Deklarasi Kemenangan dan Menutup Aib. Demikian juga berbagai dugaan kecurangan, di samping tak bisa dibuktikan, mereka sendiri tak hendak menggugatnya ke MK. Tentu saja itu aneh bin ajaib. Termasuk mengklaim kemenangan namun senyampang itu menegasi Pemilu sebagai sesuatu yang bersih, adil, dan jujur. Prabowo meniadakan aturan dan undang-undang, yang semestinya mengikat dalam kesepahaman peserta. Semua peserta, tentu sudah mengetahui akan hal itu, dari sejak persiapan hingga proses penghitungan.

Mendeklarasikan kemenangan dengan data yang tidak kredibel, tetapi di sisi lain menolak lembaga survei yang membuat quickcount, adalah keanehan lainnya. Termasuk klaim-klaim kemenangan yang berubah-ubah angka, sementara KPU sendiri belum menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Sementara proses penghitungan KPU minta dihentikan, karena tak ada gunanya. Namun sikap yang tak mau menandatangani C1, bahkan dalam hasil rekapitulasi nasional yang menentukan pemenangan, menunjukkan kubu Prabowo sudah mengakui kekalahan tanpa perlawanan. Sikap perlawanan (terhadap hasil) hanyalah cara mereka untuk mempertanggungjawakan pada sponsor dan konstituen. Agar tidak malu-maluin banget. Meski dari sisi logika dan moral politik, Prabowo sudah habis sama sekali. Tak ada harganya.

Yang menarik, dalam berbagai deklarasi dan pernyataan kemenangan itu, Prabowo lebih banyak didampingi orang-orang dari kelompok ijtima ulama daripada partai koalisi. Bahkan PKS yang menjadi mitra utama, tak banyak menampakkan diri. Mardani Ali Sera bahkan sama sekali tidak menongolkan diri di situ, disamping menyatakan programnya Ganti Presiden sudah digulungnya.

Dalam detik-detik akhirnya, berkait hasil penghitungan suara, kita melihat Prabowo makin ditinggalkan partai koalisinya, bahkan PKS sendiri yang tak bisa menyembunyikan sikapnya. Mereka lebih bisa menerima hasil Pemilu karena diuntungkan. PAN dan Demokrat, sebagai partai politik dengan nilai oportunisme yang tinggi, sudah dulu menyatakan sikap dengan membatasi ‘koalisi’ sebatas 22 Mei 2019. Sedangkan Partai Berkarya, yang tak lolos ET, setelah wait and see dan mengetahui hasil final, diam-diam hanya bisa berdiam diri.

Tinggal Prabowo sendirian, dan cocomeonya, yang kebetulan mereka lebih berafiliasi ke kelompok PA-212, dengan poros Rizieq Shihab, yang sedang dalam pelarian ke luar negeri. Beberapa kali dalam janji kampanyenya, Prabowo jelas mengatakan, akan menjemput Rizieq Shihab pulang ke Indonesia, sehari setelah dilantik jadi Presiden. Tapi kapan?

Prabowo Tak Memiliki Ideologi yang Jelas. Melihat gelagat kekalahannya, yang dilakukan adalah menutupi aibnya begitu saja. Maka salah satu jalan bagi Prabowo adalah melawan. Hal itu untuk merawat dukungan padanya. Karena bagaimana pun juga, perolehan suara di atas 40%, adalah sesuatu banget. Pada Pilpres 2014 pun, Prabowo punya modal sebesar itu, lebih gede banhkan. Sayangnya, ia tidak mampu mengkristalisasikannya menjadi sesuatu yang produktif. Bahkan Prabowo justru tampak di bawah bayang-bayang. Ia memanfaatkannya secara keliru. Pandangan politiknya yang parsial menjadikan kontra-produktif. Kelompok menengah atas dan yang terdidik, yang mungkin anti Jokowi, tidak terakomodasi. Apalagi ketika Prabowo kemudian lebih dikelilingi kelompok ijtima’ ulama.

Ulama dari golongan mana? Kita semua sudah tahu, mereka dari kelompok-kelompok yang melihat Jokowi sebagai bagian dari Islam Nusantara. Musub dari kelompok Islam Khilafah yang bercita-cita mendirikan negara Islam. Namun karena kelompok ini tidak terorganisasi dengan baik, karena kualitas SDM dan kemampuan logistiknya, mereka menjadi pragmatis dan oportunistik dengan strategi ‘lawannya musuh kita adalah kawan kita’. Prabowo, yang sedang berkontestasi dengan Jokowi, menjadi kuda tunggang yang menarik. Apalagi dia butuh suara sebanyak-banyaknya.

Namun dengan militansi yang tinggi, Prabowo tidak menyadari kelompok ini hanya lebih keras gaung suaranya. Kelompok yang bersuara keras karena TOA. Tidak paralel dengan jumlah real di masyarakat, yang lebih didominasi kelompok Islam yang ‘biasa saja’. Islam tidak neka-neka. Islam yang kafah. Meski dalam kelompok NU dan Muhammadiyah pun, prgamatisme politik juga terjadi, dengan mengatakan mereka netral dan kritis. Cuma sayangnya, kritis seperti apa, ketika mereka juga tak bisa menjelaskan sikapnya dengan fenomena politisasi agama model Prabowo dan Rizieq Shihab.

Kelompok lain yang tidak jelas orientasinya, seperti Amien Rais, Kivlan Zein, Rizal Ramli, Eggy Sudjana, Permadi, apalagi Lius Sungkharisma, mereka hanyalah bagian dari pasukan hore, tim tempik sorak, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan. Berkali-kali teriak ‘people power’, mereka sendiri energi dan militansinya terbatas. Tak ada pengaruhnya sama sekali, kecuali gemanya saja yang berdenging bikin pusing. Nyatanya sekali gertak dari kepolisian, mereka tercerai-berai. Apalagi m ereka tidak berangkat dari pemikiran ideologi yang kuat. Dengan tanpa malu-malu, Amien Rais ganti jualan, dengan mendeklarasikan ‘Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat’.

Sebagai doktor politik, Amien Rais tampak begitu bodohnya. Bahkan justeru ketika ia pura-pura tidak tahu, akan makin kelihatan bodohnya. Karena ‘kedaulatan rakyat’ sudah dilakukan oleh setidaknya 80% dari 180-an juta rakyat yang memiliki hak suara dalam Pemilu Serentak kemarin. Kalau hasilnya satu persen di atas 50 persen dimenangkan Jokowi, tak ada kekuatan konstitusional bisa membendungnya. Jika ada tudingan kecurangan, maka persoalannya adalah pembuktian mengenai hal itu. Meskipun kecurangan Pemilu di Indonesia, sekarang ini, sesuatu yang muskil dilakukan  karena ketatnya kontestasi dan sistem pengawasan melekat, serta proses penghitungannya yang terbuka, manual dan berjenjang.

Amien Rais cum suis, sayangnya menjadi kompor dengan gas bocor. Karena mereka yang teriak-teriak di depan hanya akan minta dimaklumi di belakangnya. Termasuk inkonsistensinya dalam mengubah-ubah konsep ideologi hanya sebatas persoalan semantika belaka.

Saatnya Rakyat Bergerak ke Depan. Pemilu Serentak 2019 baru pertama kali. Pasti banyak cacat atas hal itu. Namun tergesa-gesa mengubahnya lagi, juga tidak bijaksana. Karena hanya akan membuat kita berada dalam trial and eror terus, Di samping menunjukkan tidak adanya jaminan dukungan para akademisi dalam hal ini. Para aktivis demokrasui, yang menjadi pengusul Pemilu Serentak, juga hanya berhenti pada ide. Tidak mampu mengelaborasi dari sisi teknis dan manjemen. Termasuk tidak adanya asuransi kerja, plus honorarium yang kecil, hingga minimnya SDM.

Rakyat yang selalu berada dalam  under-estimate, tidak memiliki problem yang serius mengenai Pemilu Serentak. Dalam banyak hal, mungkin mereka juga lebih dimudahkan. Karena hanya sekali dalam lima tahun mereka berhadapan masalah yang ribet dan penuh janji dan kamuflase. Persoalannya lebih pada penyelengara dan peserta Pemilu. Merekalah yang lebih tidak siap, termasuk parlemen yang punya kepentingan besar atas hal itu. Yang terakhir itu, bukan haya tidak siap, melainkan juga tidak tulus dalam pengabdiannya melalui jalur yang kita sebut demokrasi.

Coba saja lihat, dua ketua dewan dari parlemen, menyebut Proses Pemilu dalam pandangan yang negatif. Tak peduli pujian beberapa negara tetangga, mereka memberikan pernyatan mengenai kesuksesan Indonesia terbesar dalam dunia internasional. Ttetapi tanpa melihat persoalannya secara menyeluruh dan adil. Mereka juga hanya memberikan pernyataan, tetapi tanpa solusi. Itu menunjukkan karena mereka memiliki pretensi politik tertentu.

Dalam praktik poilitik yang buruk dari elite kita, entah dari dunia politik, kampus, maupun  agama (ulama), kita melihat Prabowo adalah contoh korban. Yakni, seorang yang tidak mampu melihat,  bahwa jaman sudah berubah. Generasi baru telah lahir, dan superioritas masa lalu (Orba) sudah selesai.

Indonesia ke depan, setidaknya lima tahun lagi, masih lebih banyak berharap balik pada Jokowi. Daripada balik kanan, ke masa lalu.

Yogyakarta, 19 Mei 2019

Sunardian Wirodono, dari Yogyakarta