Minggu, Desember 02, 2018

Perselingkuhan Politik dan Agama


Ketika Jokowi berpendapat agama dan politik jangan dicampuradukkan, Amien Rais marah-marah. Politik tak bisa dipisahkan dengan agama, katanya, dan demikian pula sebaliknya.

Untuk pendapat Amien Rais, pertanyaannya; dalam kondisi berkeagamaan seperti apa, dan dalam kondisi berkepolitikan seperti apa? Sebagaimana kita juga tak percaya begitu saja aras dalil “perbedaan itu rahmat”. Karena rahmat akan terjadi sekiranya pandangan kita akan perbedaan itu sama, sama dewasanya. Dalam masyarakat yang tak mau memahami liyan, intoleran, perbedaan adalah bencana.

Perbedaan adalah rahmat dengan ketentuan dan syarat berlaku. Politik dan agama bisa dipersatukan, diintegrasikan, dengan syarat dan ketentuan berlaku pula. Karena politik dan agama dua entitas yang sama sekali berbeda, lebih pada persoalan karakternya. Jika politik lebih bergerak ke luar, agama bergerak ke arah dalam diri kita.

Maksud ketentuan dan syarat berlaku, agama menjadi frame internalisasi, pembangunan jiwa manusia, sehingga dalam langkah ke luar (berpolitik), out-putnya akan dibingkai oleh nilai-nilai moralitas, keberagamaan, atau karakter-karakter kemuliaan.

True religion is real living; living with all one's soul, with all one's goodness, ujar Mbah Kyai Albert Einstein (1879 – 1955). Agama sejati adalah hidup yang sesungguhnya, hidup dengan seluruh jiwa seseorang, dengan seluruh kebaikan dan kebajikan seseorang. Karena itu, ahli fisika dari Jerman keturunan Yahudi itu mengatakan; Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Agama tanpa ilmu adalah buta.

Mengintegrasikan dua hal itu, adalah proses atau upaya menjadi manusia genah diri. Buya Hamka (1908 – 1981), sastrawan kita yang pernah menjadi Ketua MUI, berujar “hujung akal itu fikir, pangkal agama itu zikir.” Bukan cuma tokbar-takbir dan teriak kopar-kapir.

Ketika dua hal itu terpisah, fenomena seperti Habib Rizieq, ataupun habib satunya lagi yang sedang hit sekarang (karena mengatakan Jokowi lagi mens), sangat mungkin bisa terjadi. Karena tidak terjadinya integrasi diri atas nama agama dan ilmu pengetahuan, sebagaimana tutur Mbah Kyai Einstein. Mereka, dan yang sejenis itu, bukan manusia genah diri.

Tidak relevan menautkan “kualitas diri” seseorang dengan keturunan siapa. Itu pernyataan yang dalam konsep reliji sama halnya merendahkan Sang Maha Pencipta. Semua makhluk diberi dan mendapatkan modal serta kesempatan sama, yakni bagaimana bergelut dengan kenyataan-kenyataan sekitarnya.

Jika tidak ada integrasi antara agama dan politik, maka yang terjadi hanyalah klaim-klaim yang susah untuk dikonfirmasikan, di-check kebenarannya (juga seberapa besar hoaxnya). Misal banjir suatu wilayah adalah musibah, mengatasinya? Dengan berdoa atau shalat. Atau seperti pernah dikatakan Amien Rais, isyarat langit jelas, bahwa Prabowo adalah presiden!

Di situ agama dieksploitasi, dipolitisasi, dikapitalisasi, agar orang percaya dan tidak menudingnya sebagai manusia bodoh, yang sedang menutupi ketidakmampuan, atau tak bertanggungjawab dalam mengatasi masalah yang diamanatkan (rakyat) padanya. Sementara manusia (yang tak mengetahui agama), gampang gemetaran diancam; Kalau nggak nurut (agama) neraka hukumannya!

Maka wajar banyak korupsi ayat agama, dibohongi pakai ayat, agar umat tidak protes. Nurut saja. Dari sisi itulah, maka kita bisa membedakan dengan mudah, ulama baik dan ulama buruk, sebagaimana Imam Ghazali mengajari kita untuk bisa membedakan ulama yang sejati dan palsu. Karena bagaimana mungkin ulama sebagai ahli agama, sebagai penerus ajaran nabi, justeru menebarkan kebencian? Mulutnya mudah menghujat sana-sini-situ? Menyampaikan dakwah dengan bahasa yang kasar? Itu ajaran nabi?

Bagi Gus Dur, kyai dan presiden kita dulu; “Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya.” Sesuatu yang sangat sederhana untuk melihat seseorang itu membawa pesan kedamaian atau kekacauan. Karena, menurut Dalai Lama XIV, my religion is very simple. My religion is kindness. Agama saya sangat sederhana. Agama saya adalah kebaikan. Feminis kita, Kartini (1879 – 1904), ngendika; Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama?

Berapa banyak coba? Lagian, negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, sebagaimana kata Sukarno pada 1 Juni 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai dasar negara kita. “Negeri kita bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat-istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!” demikian pidato Bung Karno dalam merumuskan apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila itu.

Jika sekarang ada kelompok yang ingin ganti presiden (kata teman saya istilah ‘ganti presiden’ itu merujuk pada preferensi ‘hisbut tahrir’, yang artinya bukan sekedar ganti pemimpin, tetapi ganti sistem), yang ingin mengganti Pancasila dengan faham kilafiyah. Maukah kita kembali ke sistem di mana rakyat akan diperbudak dan diperbodoh, oleh elite politik yang tidak (bisa dan) boleh dikontrol karena mereka (mendaku) sebagai utusan atau yang dipercaya Allah? Bagaimana mengecek SK sebagai utusan dan dipercaya itu, jika kita lihat ada Polisi Syariah memperkosa napi syariah? Ada menteri agama korupsi? Ada Pangeran Arab Saudi ditersangkakan sebagai pembunuh seorang wartawan?

Atau yang ringan-ringan saja, mengapa ada yang mengaku turun nabi di Indonesia kemudian pergi tanpa pamit ke Arab Saudi, nggak pulang-pulang? Mau pulang ke Indonesia saja ribet, berbagai alasan dikemukakan. Padahal semua itu lebih mencerminkan ketakutannya, karena kasus hukum yang membelitnya bukan? Jika tidak, ngapain takut? Ngapain mesti Prabowo sebagai capres memberi jaminan, akan menjemput pulang ke Indonesia? Kok heboh banget. Di situ logikanya tidak nyambung. Apalagi jika dikaitkan dengan kasus chatting sexnya, menjadi DPO Kepolisian Indonesia, dan seterusnya.

Lantas Reuni 212 hari ini? Untuk apa? Merayakan kemenangan? Kemenangan atas apa? Dan siapa? Ahok memang dipenjara karena kasus yang direkayasa secara hukum. Tapi dengan terpilihnya gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta kemudian, rakyat Jakarta yang paling tahu apa sesungguhnya yang terjadi.

Pihak yang tak setuju agama dipisahkan dari politik, karena agama menjadi tak bisa dipakai sebagai alat legitimasi. Alat penekan atau pengancam. Agama tidak bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik, yang manipulatif. Perselingkuhan politik dan agama, itu dianggap penting karena bisa menjadi senjata ampuh. Jadi, siapa sebenarnya yang melakukan penistaan agama?



1 komentar:

Khianat Politikus Ketika Keringat Rakyat Belum Kering

Oleh: Sunardian Wirodono Sudah jamak, pemilu usai rakyat ditinggalkan. Rakyat pemilik hak suara, sebagaimana...