Perubahan Antara Ketidakpatutan dan Ketidaksabaran

Perubahan bisa menjengkelkan bagi yang menghendaki, dan apalagi bagi yang tidak menghendaki.

Bagi yang menghendaki, perubahan (yang diinginkan itu) bisa sangat terasa lamban. Kita sudah membaca pernyataan Dr. Mochtar Pabotingi. Dia tidak akan mendukung Jokowi pada 2019 mendatang, karena tidak segera membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kasus Novel Baswedan. Kita juga sudah mendengar keluhan Suciwati, yang menilai Jokowi hanya omong doang, karena kasus Munir tak juga dituntaskan.

Beberapa pertanyaan, bisa diajukan pada keduanya, dan mereka yang sepemikiran. Tapi apa perlu? Rasanya tidak. Malah bikin baper. Toh dengan pernyataannya itu, Mochtar Pabotinggi masih mendukung Jokowi bukan? Setidaknya sampai tahun 2019? Jangan mencandai orangtua. Bisa kuwalat.

Demikian juga mohon jangan menanya Suciwati. Kita ngerti’in kegalauannya. Sejak sebelum Jokowi presiden, mengingat kematian Munir terjadi pada 7 September 2004. Waktu itu, presiden Indonesia adalah Megawati, karena SBY baru menjabat mulai 20 Oktober 2004. Apa artinya?

Permasalahan yang tak bisa diselesaikan seorang presiden ketika turun jabatan, akan jadi api dalam sekam, atau pun bom waktu presiden berikutnya. Tenggang waktu kekuasaan Megawati, satu bulan, tentu tak memadai. Meski itu bukan berarti kita harus sinis; ngapain saja SBY, dua periode dari 2004 s.d 2014? Karena pertanyaan serupa juga bisa diajukan pada Jokowi, sudah 3 tahun tapi kenapa kasus Novel Baswedan yang baru kemarin sore tak bisa dituntaskan? Bahkan untuk membentuk TGPF pun! Belum pula kasus seperti Tragedi Trisakti, yang tiap Kamis terus menanti jawab presiden di depan Istana Negara. Siapa berbuat siapa bertanggung jawab?

Sangat beruntunglah Soeharto, yang orang baru berani mempermasalahkan kasus-kasus yang diakibatkan praktik kekuasaan, ketika sang diktator itu sudah meninggal Januari 2008. Apa saja? Banyak. Antara lain, misteri pembantaian rakyat sipil yang dituding bagian dari PKI dalam peristiwa G.30.S.

Itu sama persis ketika presiden sudah turun tahta tapi meninggalkan hutang (dalam dan) luar negeri, yang kemudian jadi beban presiden berikutnya. Utang, dibutuhkan negara ketika neraca keuangan belum imbang. Tapi celaka lagi, utang bukannya untuk 100% membangun, melainkan sebagiannya, bahkan bisa lebih separohnya, dikorupsi. Itu lebih mengerikan lagi. Siapa saja yang seperti itu? Ada deh.

Kita melihat, bagaimana parlemen lebih banyak dikuasai anggotanya yang buruk dalam kinerja. Apa saja hal, diomongkan DPR. Tapi apa yang dihasilkan? Sistem kepartaian kita yang oligarkis, menyebabkan parpol lebih elitis. Sibuk dengan urusan mereka yang mentalitas korup sejak niatan pencalegan. Bagaimana seorang anggota DPR bisa mengatakan korupsi sebagai olie pembangunan, namun diwaktu lain mengatakan taka da artinya banyak OTT kalau korupsi makin masif. Bukankah artinya olie pembangunannya makin masif?

Ini negeri sedang berada dalam situasi transisi. Transisi dari apa ke apa? Sampai kapan? Kapan situasi normal, dan kita semua on the track pada kerja masing-masing, bukannya habis waktu ngomongin dan ngawasin orang lain, sementara dirinya juga jeblok?

Ketika kepemimpinan begitu elitis, bekerja sama yang membutuhkan partisipasi semua pihak bukan barang mudah. Apalagi jika masing-masing tak punya agenda, atau bahkan masing-masing hanya menonjolkan agenda dan kepentingan masing-masing.

Jokowi berhasil melakukan dekonstruksi kekuasaan yang elitis. Perlahan, apalagi dengan medsos, rakyat mulai berani bersuara, meski pating creblung. Belum terkoordinasi karena memang belum terlatih, atau bahkan belum pernah.

Tapi perlahan kita mengerti, demokrasi artinya adalah juga partisipasi. Rakyat kuat, negara kuat, kata Bung Karno. Tapi kalau rakyat masih bisa disogok Rp 30 ribu per-lima tahun, masih mau dibodohi janji-janji tak masuk nalar, perubahan adalah sesuatu yang tak bisa cepat. Apalagi ketika sudah dikotori dengan klaim-kalim kesucian diri.

Senyampang itu, dalam situasi masih gonjang-ganjing, gojag-gajeg, pranata sosial kita belum cukup mapan. Untuk bersama duduk merembug yang bernama prioritas, tak akan pernah pas. Kita sudah merdeka lebih 70 tahun, namun negeri ini dengan cepat ditinggalkan negara-negara kecil bahkan di kawasan Asia Tenggara. Proyeksi Sukarno, tahun 1975 Indonesia melampaui Jepang, jadi ilusi semata.

Sejak Soeharto didudukkan sebagai presiden, oleh berbagai kekuatan asing yang mengincar kekayaaan sumber daya alam Indonesia, demokrasi dibungkam. Rakyat tidak terlatih untuk berbeda. Yang muncul kemudian pragmatisme, dan juga oprtunisme. Penguasa adalah penggede, pamong, menduduki posisi sosial-ekonomi dan politik lebih tinggi dari rakyat biasa. Tidak ada konsep mereka adalah orang yang mestinya amanah dan bertaniah pada rakyat, sumber dan alamat pengabdiannya.

Jadi, mesti darimana kita memulai perubahan? Dari kehendak-kehendak pribadi, dari masing-masing pihak yang berkepentingan? Atau dari garis besar haluan negara yang sampai kini kita tak punya? Karena kepemimpinan yang dilahirkan dari kompetisi tidak sehat, yang ada ganti pemimpin ganti kebijaksanaan.

Pernahkah kita, khususnya para pemimpin atau elite itu (darimana pun), bersatupadu? Bergotong-royong? Bahu-membahu? Melangkah step by step, tentang apa yang bernama prioritas? Tidak. Itu omong kosong belaka. Apalagi ketika antarpejabat atau petinggi negara, saling tuding, saling kunci, saling gertak. 

Apa yang kita harap, jika para petinggi hanya lebih keasikan main twitter, bersosiliasi lewat media untuk menciptakan panggung bagi diri masing-masing? Fahri ngetuit mengejek presiden yang diam saja ketika kerusuhan Rohingya kembali meledak. Natalius Pigai lebih suka ngomong di Warung Daun daripada dalam kapasitasnya sebagai komisioner Komnas HAM? Atau bikin pansus di parlemen, hanya untuk menekan lembaga negara yang lainnya, agar dibekukan atau dibubarkan seperti dalam conflict of interest DPR ketika oknum-oknumnya terancam oleh KPK. Kita bisa habis waktu untuk segala celometan itu.

Masinton Pasaribu datang ke KPK untuk ditangkap, dan meminta rompi oranye. Tentu saja dia berani, karena tahu hal itu takkan terjadi. Tapi beranikah ia mengakui perbuatan kekerasan yang dilakukannya pada Dita Aditya, staf ahlinya, pada Januari 2016? Lantas kenapa dia berapi-api, sebagai ketua Repdem, dalam kasus Dandy Dwi Laksono, yang ditudingnya melecehkan Megawati?

Di tengah ketidaksabaran, kita acap disodori ketidakpatutan. Rakyat pemegang hak suara sesungguhnya yang akan menentukan masa depan Indonesia. Antara lain, misal, mulai dari tidak memilih entah itu caleg, cabup, cagub, capres yang hanya obral janji, track record buruk, dan moralitas bumi datar, yang mutlak-mutlakan, dan tak mau berbagi ruang, untuk tumbuhnya diskusi yang dewasa.

Memang, kampretlah para kecebong itu, sebagaimana memang kecebonglah para kampret itu!