Angkah DPR Membubarkan KPK

Angkah adalah niat, dan angkah DPR untuk membubarkan KPK tampak jelas. Beberapa orang DPR boleh membantah, begitu juga sekjen parpol. Namun, ketika orang perorang dari parlemen itu menyatakan secara terbuka, bahwa dengan temuan Pansus Angket KPK, mereka ingin membekukan, menghentikan sementara, dan bahkan seorang pimpinan DPR setuju dengan mengatakan KPK sebaiknya dibubarkan, tak bisa dilepaskan suara mereka dengan lembaga yang melekat dalam kehadirannya di depan publik.

Selama ini, kita sering mendengar istilah ‘oknum’. Apakah kehadiran pejabat publik di tengah masyarakat, bisa dilepaskan dari lembaga yang membuatnya hadir di tengah masyarakat? Jika bisa dilepaskan, buat apa kita membuat lembaga-lembaga secara terpisah, dengan sistem dan mekanismenya yang kita sepakati bersama dengan yang dinamakan undang-undang? Bukankah semua organisasi, lembaga, apalagi lembaga negara, dibuat begitu rupa untuk tujuan-tujuan kemuliaan bersama?

Pejabat negara tak bisa dilepaskan dari tugas dan kewajibannya, sebagai tanggung-jawab menjaga performance lembaga tempatnya berada. Karena itu ada syarat dan ketentuan berlaku seseorang masuk menjadi bagian dari lembaga itu. Hanya saja kita mungkin tak pernah dididik untuk menjaga marwah, atau pun harga diri, kita sebagai bagian integral yang menjadikan kita hadir dan berada.

Dengan kalimat muter-muter itu, saya ingin menjelaskan lebih lugas. Amien Rais, misalnya, dengan gamblang mengatakan Presiden Jokowi perlu dites DNA, supaya bisa dipastikan keturunan apa. Cina? Bukan Islam? PKI? Atau? Bagaimana mau melepaskan Amien Rais sebagai mantan ketua DPR-MPR, mantan professor (karena statusnya sudah copot dengan sendirinya lantaran tak lagi mengajar dan berkarya ilmiah), sebagai mantan ketua umum PP Muhammadiyah, mantan dosen, dan doktor ilmu politik lulusan Amerika? Bagaimana semua reputasi itu dipisah dari isi pernyataan-pernyataannya?

Mau menyebut nama-nama lain? Pimpinan DPR seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah? Komisioner Komnas HAM,  Natalius Pigai? Atau anggota DPR Masinton Pasaribu, Henri Yosodiningrat? Pernyataan mereka berimplikasi ke masyarakat? Sudah pasti. Pers atau media lebih memilih omongan mereka, daripada mbok bakul sinambi wara di pasar desa. Omongan mereka juga berimplikasi pada citra lembaga masing-masing.

Jika mereka ngomong buruk, melawan kehendak baik majoritas rakyat, maka rakyat akan bereaksi. Jika reaksi rakyat buruk, akan menjadi bumerang. Bukankah kolega atau orang satu korps juga bereaksi, dengan mengatakan itu bukan sikap resmi lembaga? Artinya, mereka sendri terkena dampak negative dan menolaknya bukan? Jika demikian, mengapa tidak menjaga marwah lembaganya, dengan menjaga performance pribadi per pribadi?

Itu pengantar agak panjang untuk inti tulisan ini: Ketika KPK menangani kasus mega korupsi e-KTP, yang melibatkan pimpinan DPR (Setya Novanto), dan juga beberapa anggota DPR, beberapa anggota DPR bereaksi. Bisa jadi sebetulnya reaksi masing-masing pribadi yang (mungkin) terkena. Namun kemudian dikapitalisasi, dengan memakai alat-alat kelengkapan mereka, seperti pemakaian Hak Angket dan pembentukan Pansus. Meski kita bertanya, bukankah Hak Angket lebih pada lembaga kepresidenan sebagai mitra kerja DPR? Bagaimana kemudian ketika DPR menjadi begitu reaktif, ingin menjadi penegak hukum dengan mengawasi semua lembaga negara? Bagaimana sebenarnya sistem ketatanegaraan kita ini?

DPR tentu mempunyai kepentingan khusus dengan Pansus Angket KPK ini. Tetapi kebebasan mereka menyatakan pendapat, dengan dalih mereka punya hak imunitas, tak sebanding dengan kualitas kepolitikan mereka. Pernyataan-pernyataan verbal mereka, menunjukkan kepentingan-kepentingan mereka yang tendensius, dan sama sekali tak merepresentasikan kepentingan rakyat yang konon diwakilinya. Mereka gagal sebagai representasi rakyat, alias tidak representatif.

Keberangkatan Hak Angket dan Pansus KPK, tak bisa dilepas dari perkembangan penyidikan e-KTP, yang diindikasi bisa mematikan beberapa anggota DPR. Pansus bekerja secara improvisasi. Bahkan sampai perlu menanya terhukum yang sudah nyata dinyatakan salah oleh pengadilan kita. Informasi sepihak nara-sumber, mereka pakai untuk menyerang balik KPK. Semua temuan masih sumir, tetapi hal itu terus diproduksi, diamplifikasi, dikapitalisasi, untuk menyudutkan KPK, bahwa ada yang tak beres di lembaga pemberantasan korupsi ini.

Sampai akhirnya, mereka menemukan emas dalam karung, dengan memanfaatkan laporan Direktur Penyidik KPK, Aris Budiman. Pansus KPK lebih peduli soal Aris Budiman ini, demikian juga Polri, daripada mempersoalkan kasus penyerangan Novel Baswedan, sebagai penyidik KPK yang akhirnya cacat mata. Boro-boro membela Novel Baswedan, justeru penyidik yang baru menangani korupsi e-KTP itu jadi terlapor untuk kasus pencemaran nama baik. Bayangkan, kasus korupsi yang menilep hampir separoh dari anggaran negara, dihambat dengan kasus pencemaran nama baik.

Masing-masing pihak, antara orang KPK dan DPR, terlibat bersikap reaktif. Tak bisa menjaga marwah lembaga negara yang disandangnya. Yang terjadi kemudian sikap-sikap yang brutal dan liar. Gagasan pembekuan maupun pembubaran KPK, hanyalah lanjutan dari ancaman sebelumnya, soal pembekuan anggaran KPK.

Apakah sikap anti KPK, ide pembekuan dan pembubaran itu datang dari lembaga DPR? Tentu tidak. Tetapi kita bisa melihat, lembaga negara bernama DPR ini, dipakai beberapa pribadi yang berseteru dan bermasalah dengan KPK. Mereka memakai segala cara, mengkapitalisasi persoalan KPK, dan memakai lembaga DPR untuk memfasilitasi tujuan-tujuan mereka. Sebelumnya sudah disebut, antara lain rekomendasi Pansus KPK adalah mengurangi beberapa kewenangan KPK (antara lain soal penyadapan), dan pengawasan langsung KPK dari DPR.

Nafsu itu makin tampak, ketika secara konstitusi Pansus KPK tak bisa mengundang jajaran KPK, mereka memanggil Agus Rahardjo (ketua KPK) namun dalam kapasitas sebagai mantan kepala PPATK. Demikian juga ketika KPK menolak hadir dalam undangan Pansus KPK, mereka menggunakan Komisi III DPR sebagai mitra KPK, untuk mengadakan rapat kerja. Materi raker antara lain akan menanyakan kasus (konflik) internal KPK. Bagaimana bisa membedakan Pansus KPK dengan Komisi III (yang semua anggota Pansus KPK berasal dari sini), dengan lembaga DPR tempat mereka?

Mari, hitung-hitungan untuk tahun 2019 kelak. Atau lihat dalam Pilkada Serentak 2018 mendatang. Apakah rakyat masih bisa dikibuli politik, atau rakyat akhirnya bisa melihat, bahwa perampok terbesar di negeri ini berasal dari parpol yang berada di parlemen. Data pelaku korupsi di KPK, justeru yang tertinggi adalah triangle swasta-birokrat pelaksana tugas di tingkat Dirjen ke bawah, dan anggota DPR baik di tingkat nasional dan daerah. Di situ jelas, betapa DPR menjadi bagian penting dari praktik-praktik korupsi, yang memang tak bisa dilakukan sendirian. Setidaknya ada pihak ketiga, yakni para wakil rakyat di semua tingkatan.

Ketidakpatutan anggota parlemen, ialah memakai lembaga negara untuk tujuan-tujuan pribadi, meski memakai dalih kepentingan negara. Sungguh tindakan tidak bermoral. Dalam istilah Dr, Mochtar Pabotingi, sama dengan tindakan para bajingan. Di situ mestinya pertanyaan bisa disampaikan pada ketua umum parpol, yang menjadi asal-muasal dan asbab-musabab orang-orang ini: apa maksud dan tujuan mendirikan partai? Merampok negara demi tujuan-tujuan pribadi semata?

Selama DPR hanya dipakai sebagai sarang praktik korupsi di negeri ini, selama itu pula Indonesia akan tetap blangsak. Korupsi adalah musuh utama negeri ini, tetapi dengan sikap politik dan hukum para bajingan parlemen, yang angkahnya memperlemah (dengan gertakan pembubaran) KPK,  DPR adalah lembaga negara yang tak ada gunanya sama sekali. 

Dan lebih layak dibubarkan.