Politikus dan Pencuri Duit Rakyat

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, diusulkannya dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 20 miliar per anggota setiap tahunnya karena anggota DPR selama ini kesulitan menyalurkan aspirasi yang datang dari masyarakat.
"Selama ini, anggota Dewan itu cuma datang (ke dapil), pidato, dan berdoa. Tapi, ketika diminta tolong perbaikan masjid, puskesmas, gereja, bikin selokan, bikin apa itu bungkam karena tidak punya jalur ke dalam perencanaan pembangunan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015). Fahri bahkan mengatakan yang tidak setuju dana aspirasi berarti melanggar konstitusi.
Dua paragraf di atas menjelaskan dengan jelas, bagaimana fungsi DPR (anggaran, pengawasan dan legislasi) mau ditambah dengan satu fungsi lagi; menjadi calo atau makelar dana pembangunan atas nama aspirasi. Aspirasi itu ingin diwujudkan kongkrit dengan nilai rupiah.
FH, juga Misbakhun dan Fadli Zon, sudah mengatakan DPR tidak akan mengelola duit langsung. Duitnya tetap ada di eksekutif. DPR tinggal ngomong atau ngatur sesuai aspirasi dapilnya.
Hadeh, enak saja. Itu mau nangka tak mau getahnya. Sepertinya, dengan begitu DPR tidak akan main korupsi, tapi, keuntungan politik akan dia petik, karena mengalirnya dana pembangunan (yang disebut dana aspirasi) itu, bisa diklaim karena budi-baik anggota DPR bersangkutan. Kasus itu mirip dana PNPM (oleh Kemen PU) waktu itu, yang sering diklaim atas jasa anggota DPR pada dapil di mana dana itu dikucurkan.
Fungsi DPR adalah menyalurkan aspirasi. Mestinya, ketika anggota DPR dapat keluhan atau aspirasi masyarakat, bahwa mereka kurang ini dan itu, tinggal panggil pemerintah dan pertanyakan, kenapa begini kenapa begitu. Bukannya terus mau ikut-ikutan ngatur duit.
Kalau gitu, siapa yang akan mengawasi lalu-lintas duit negara kalau pengawasnya pun ikut main duit? Jangan sebut dana aspirasi kalau pada intinya cuma mau main-main duit. Ini sama menyedihkannya dengan pikiran bagaimana negara juga harus membiaya partai politik untuk menghapuskan politik uang.
Sistem kepolitikan di Indonesia, memang lebih memungkinkan melahirkan perampok uang rakyat daripada menjadikan mereka negarawan. Kalau anggota parlemen membela kepentingan rakyat, sih, masih mending. Lha omongan mereka selama ini, lebih mewakili kepentingan diri dan kelompoknya semata.
Bagaimana rakyat bisa percaya? Pemilu mendatang, mestinya rakyat sudah tahu politikus busuk seperti itu tak perlu diberi ruang.