Sejarah Mengapa Politikus Disebut Goblog

Menjawab usulan pengamat politik dari LIPI Fachry Ali, tentang perpanjangan masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun untuk penguatan lembaga kepresidenan, Andreas Pareira Politisi PDI Perjuangan mengingatkan agar di masa mendatang rakyat tidak salah memilih calon presiden lagi. Jadi kali ini (masih) salah ya?
“Kuncinya terletak pada individu, manusianya bukan pada sistim. Karena sistim yang ada ini sudah tepat,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas H Pareira (6/6/15).
Menurut Andreas, yang terpenting pengetahuan masyarakat yang akan memilih calon. Tidak hanya harus tahu sosoknya tetapi juga latar belakang dan kemampuannya. “Rakyat harus mengetahui ini, jangan cari presiden yang masih harus belajar lagi nanti nggak pernah bisa mengatasi masalah rakyat,” ucapnya.
Menutup omongannya yang agak bego, Andreas mengatakan, “UUD sudah mengatur, kalau hendak diubah lagi, kapan negara ini bekerja untuk rakyat.”
Jika kita membaca konteks dari teks politikus PDIP itu, ia merujuk bahwa pilihan atas Jokowi itu kesalahannya. Lho, yang menyodorkan Jokowi siapa? PDIP bukan? Dan itu artinya Megawati Soekarnoputri bukan? Bukankah itu menunjuk jelas, kegagalan PDIP sebagai partai politik membangun kadernya? Ngapain nyodorin Jokowi waktu itu, mengapa bukan Megawati? Atau Puan? Atau Rieke Diah Pitaloka? Atau Efendi Simbolon? Atau Andreas Pareira sendiri? Karena PDIP memang tak punya pilihan, dan jika muncul Jokowi karena moncong putih ngarep menang, wong lawannya cuma satu, yakni Mas Prabowo. Emangnya pilpres kemarin ada ratusan calon? Kan cuma dua orang yang maju? Jangan o'on deh.
Maka jika menurut Andreas sistemnya sudah bagus, benar, dan yang salah adalah manusia memilihnya, pertama salahkan dulu Megawati sebagai ketua yang punya otoritas penuh membuat abang-birunya partai.
Siapa Megawati? Anak Sukarno. Siapa Sukarno? Jangan-jangan, itu kesalahan Sukarno yang membuat Megawati? Jadi, sumber kesalahan utama pada siapa? Pada yang milih Jokowi atau Sukarno yang menurunkan Megawati?
Kalau kita pakai logika Andreas, memilih yang tidak perlu belajar lagi, agar nggak boros energi, maka Pilpres 2019 Jokowi sudah berpengalaman 5 tahun jadi presiden, dan itu artinya Jokowi pantas dipilih lagi bukan? Tidak cukupkah pengalaman 5 tahun untuk dipilih lagi, daripada milih Prabowo, Hatta Rajasa, Yusril Ihsa Mahendra atau Amien Rais, yang sudah makin out of date?
Jika bukan demikian, harus siapa lagi yang kita pilih? Sukarno dan Soeharto sudah wafat, meski pengalaman kepresidenan mereka cukup lama. Setelah itu, hanya SBY yang 10 tahun, sementara Habibie, Gus Dur, bahkan Megawati sendiri, lima tahun pun tak sampai. Apa perlu capres dari mantan presiden lain negara, kita import capres?
Jadi sejak kapan politikus dianggap goblog? Sejak ia asal njeplak. Karena yang kita butuhkan bukan lembaga kepresidenan yang kuat, melainkan rakyat yang kuat, agar pelan tapi pasti tak memilih lagi politikus goblog. Selama ini, ide kepresidenan yang kuat selalu dimunculkan, lebih untuk mereduksi gagasan tentang tumbuhnya masyarakat madani yang kuat. Karena sesungguhnya, lebih penting rakyat yang kuat, dan kritis terhadap kekuasaan daripada tiga pilar demokrasi itu sendiri. Karena sejak parlemen tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, sejak itu politikus menjadi goblog. Mereka hanya sibuk ngomongin kepentingan mereka yang tidak tersalurkan, kepentingan kekuasaannya.

Politikus dan Pencuri Duit Rakyat

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, diusulkannya dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 20 miliar per anggota setiap tahunnya karena anggota DPR selama ini kesulitan menyalurkan aspirasi yang datang dari masyarakat.
"Selama ini, anggota Dewan itu cuma datang (ke dapil), pidato, dan berdoa. Tapi, ketika diminta tolong perbaikan masjid, puskesmas, gereja, bikin selokan, bikin apa itu bungkam karena tidak punya jalur ke dalam perencanaan pembangunan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015). Fahri bahkan mengatakan yang tidak setuju dana aspirasi berarti melanggar konstitusi.
Dua paragraf di atas menjelaskan dengan jelas, bagaimana fungsi DPR (anggaran, pengawasan dan legislasi) mau ditambah dengan satu fungsi lagi; menjadi calo atau makelar dana pembangunan atas nama aspirasi. Aspirasi itu ingin diwujudkan kongkrit dengan nilai rupiah.
FH, juga Misbakhun dan Fadli Zon, sudah mengatakan DPR tidak akan mengelola duit langsung. Duitnya tetap ada di eksekutif. DPR tinggal ngomong atau ngatur sesuai aspirasi dapilnya.
Hadeh, enak saja. Itu mau nangka tak mau getahnya. Sepertinya, dengan begitu DPR tidak akan main korupsi, tapi, keuntungan politik akan dia petik, karena mengalirnya dana pembangunan (yang disebut dana aspirasi) itu, bisa diklaim karena budi-baik anggota DPR bersangkutan. Kasus itu mirip dana PNPM (oleh Kemen PU) waktu itu, yang sering diklaim atas jasa anggota DPR pada dapil di mana dana itu dikucurkan.
Fungsi DPR adalah menyalurkan aspirasi. Mestinya, ketika anggota DPR dapat keluhan atau aspirasi masyarakat, bahwa mereka kurang ini dan itu, tinggal panggil pemerintah dan pertanyakan, kenapa begini kenapa begitu. Bukannya terus mau ikut-ikutan ngatur duit.
Kalau gitu, siapa yang akan mengawasi lalu-lintas duit negara kalau pengawasnya pun ikut main duit? Jangan sebut dana aspirasi kalau pada intinya cuma mau main-main duit. Ini sama menyedihkannya dengan pikiran bagaimana negara juga harus membiaya partai politik untuk menghapuskan politik uang.
Sistem kepolitikan di Indonesia, memang lebih memungkinkan melahirkan perampok uang rakyat daripada menjadikan mereka negarawan. Kalau anggota parlemen membela kepentingan rakyat, sih, masih mending. Lha omongan mereka selama ini, lebih mewakili kepentingan diri dan kelompoknya semata.
Bagaimana rakyat bisa percaya? Pemilu mendatang, mestinya rakyat sudah tahu politikus busuk seperti itu tak perlu diberi ruang.

Membacai Alam Sekitar

Mahatma Gandhi (1869-1948) adalah seorang kutu buku sejak anak-anak. Namun tidak semua orang suka dengan kegemaran membacanya. Bahkan guru sekolah, teman-teman sekelas, dan ibunya pun.
Gandhi beberapa kali mengecewakan gurunya, lebih karena pikirannya baru tertambat pada buku yang sedang dibaca. Bahkan Gandhi bisa mangkir dari kewajiban datang pada sore hari, atas undangan gurunya untuk latihan sepakbola, gegara asyik membaca buku. Dan untuk itu ia kena hukuman.
Demikian juga ia lebih banyak menghindari ajakan teman-temannya untuk bermain, karena lebih memilih menyendiri membaca buku.
Gandhi anak yang pemalu. Tak seberapa senang berkawan. Buku dianggap adalah kawan-kawannya. Ia juga tak suka olahraga, karena kegiatan ini hanya akan menyebabkan ia bertemu dengan teman-temannya.
Tapi, suatu saat, ibunya menghampiri Gandhi yang sedang membaca buku, "Nak, lihatlah ke luar, lihatlah betapa indahnya sore ini. Sayang kalau kamu lewatkan begitu saja. Kita harus pandai menikmati saat-saat yang seindah ini. Letakkanlah buku, pergilah ke luar, carilah kawan-kawanmu dan bermain. Kamu membutuhkan udara segar."
Gandhi sebenarnya enggan menutup bukunya. Sama sekali tak ada keinginannya untuk bermain dengan kawan-kawan. Namun Gandhi tak mau menentang ibunya. Ia mematuhi dan pergi keluar.
Ia berjalan tak tentu arah. Namun lama-kelamaan ia mulai merasakan udara segar yang seolah-olah membuatnya lebih bergairah dan memperhatikan sekeliling. Ia pun mulai dengan petualangannya yang baru.
"Ibu selalu betul. Terimakasih karena Ibu telah membukakan mataku," kata Gandhi sepulang dari jalan-jalan sore itu. "Jika aku terus membaca di kamar, aku tidak akan sadar bahwa masih ada hal-hal lain yang bisa dinikmati selain fesbukan, eh, membaca ding,..."
"Banyak hal-hal lain yang masih harus kamu pelajari, Nak," ujar ibunya kemudian. "Hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku-buku. Bukalah matamu, dan perhatikan alam sekitarmu lebih baik, kelak kamu mengerti apa yang Ibu maksudkan,..."

Konflik Terbuka Antara Jokowi dan Gibran

Konflik yang seru, di Indonesia ini, sesungguhnya bukan konflik antara Jokowi versus Jokowi Hater, atau dengan KMP, Fahri Hamzah atau Fadli Zon. Konflik antara mereka, atau katakanlah perseteruan itu ada karena kepentingan yang berbeda. Kalau kepentingannya diampu, pasti rasa benci itu juga hilang musnah. Atau kebencian dimunculkan untuk menarik perhatian. Benci bertendens ini sebuah kelaziman dalam politik di Indonesia.
Konflik yang lebih memukau dari itu, apa yang terjadi antara Gibran dan Jokowi. Konflik antara orangtua dan anak ini, lebih terasa eksistensialis, meski banyak media dan orang, tak memahami hal itu.

*

Sudah bisa diduga, perkawinan Gibran-Selvi akan menuai komentar banyak pihak. Dan telah menjadi trending topic, senyampang peristiwa memilukan yang menimpa Angeline.
Kita bangsa penggemar trending topic. Tapi topic apa yang menjadi trend? Bukan yang normatif, namun yang kontroversial (tapi disikapi secara normatif). Jadinya, bagi para haters Jokowi, Gibran pun bisa jadi sasaran pem-bully-an, mana yang dibilang songong, sombong, apa nggak kesel ndhangak terus, angkat dagu terus-menerus, tanpa senyum sedikit pun?
Orang ahli bilang, untuk diplomasi tingkat tinggi, sikap Gibran itu negatif, tidak menguntungkan (apalagi bagi bapaknya, yang Presiden). Tapi sikap Gibran bisa dimengerti dan didukung, di tengah begitu tolerannya kita atas sikap-sikap lamis masyarakat. Sampai-sampai Jayasuprana dan Amalia ES, sang ahli personal branding, pun menasehati Ahok agar sedikit lebih soft, lebih sopan.
Di tengah ajakan agar muncul generasi muda mandiri, pandangan stereotype masyarakat masih saja melecehkan sepak-terjang Gibran, yang kebetulan jadi anak walikota, gubernur, dan kemudian presiden. Gibran yang ramah pada setiap orang, suka senyum dalam tiap pembicaraan dan suka menundukkan kepala itu, tiba-tiba melakukan perlawanan (terhadap media), dengan mendongakkan kepala. Bahwa ia ada bukan lantaran bapaknya. Ia berusaha sendiri, yang bapaknya bahkan tahu pun tidak. Tapi masyarakat kejam menghukum, itu pasti karena tulah bapaknya yang pejabat Negara. Jika Gibran marah dan melawan (sekali lagi khusus pada media yang telah melakukan stereotype padanya), saya mendukungnya. Sombong itu keren, asal sembada. Daripada sombong tapi korup.
Tentu saja, jadi anak pejabat Negara repot, apalagi anak presiden. Soal beda agama pun disrempet-srempetin, dibuat dalam blunder kalimat, hingga orang memaknainya bahwa Gibran-Selvie beda agama. Kalau beda agama, keimanan Gibran sebagai orang Islam diragukan. Dan seterusnya. Capek bukan dengan logika begini?
Padahal faktanya, Selvi yang semula Katholik, telah mengucapan syahadat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Februari 2015. Pada ijab qabul di KUA, karena besan Jokowi beda agama, perwalian orangtua perempuan harus diwakilkan pada yang seagama (karena perkawinannya secara Islam).
Hal lain, soal undangan manten, bukan hanya para haters, bahkan anggota parlemen pun angkat suara. Tak kurang Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyesalkan Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana, yang tidak konsisten dijalankan Jokowi.
Pasalnya, dalam surat edaran itu mengatur jumlah maksimal undangan untuk hajatan bagi penyelenggara negara maksimal 400 undangan, sedangkan undangan pernikahan anak Presiden Joko Widodo mencapai 3500 orang. "Mestinya konsisten, pemimpin itu memberi contoh. Kalau buat aturan tapi pemimpinnya yang melanggar nanti tidak didengerin lagi," kata Zon (8/6).
Celakanya, Zon ini asal njeplak. Karena dalam adat Jawa, pihak lelaki (keluarga Jokowi) baru akan ‘ngunduh mantu’ saat sepasaran, atau lima hari setelah masa ijab dan resepsi yang diselenggarakan pihak perempuan. Jadi, yang menyelenggarakan pesta perkawinan pada hari ini (yang mengundang 3.500 orang itu), bukan pejabat penyelenggara Negara, melainkan Didit Supriyadi dan Partini, orangtua Selvi, yang notabene masyarakat sipil, pedagang kecil di Solo.


*

Memang repot menjadi anak presiden. Pada sisi lain, Gibran Rakabuming Raka, sebagai anak sulung Jokowi, presiden Republik Indonesia, mempunya sikap yang jelas, bahkan berseberangan dengan ayahnya itu. Bukan hanya Gibran sesungguhnya, semua anak Jokowi tak suka bapaknya jadi presiden. Bahkan ketika masih menjadi Walikota Solo dan hendak maju menjadi Gubernur DKI, Gibran sudah menunjukkan ketidaksukaannya, dan marah-marah soal hal itu. Hampir semua orang Solo mengetahui hal itu.
Tapi konflik Gibran dan Jokowi, tampak lebih terbuka. Konflik pertama, ketika setelah lulus dari sekolah bisnis, Gibran menolak meneruskan usaha meubel ayahnya. Ia bahkan ingin menjalankan bisnis sendiri. Usaha katering.
Kedua orangtuanya tak mau memodali Gibran, karena pilihannya yang mengecewakan harapan itu. Dan Gibran jungkir balik untuk mencari modal dengan menawarkan proposal ke beberapa bank.
Akhirnya memang dapat pinjaman modal dari bank, tapi meski memakai gedung Graha Sabha milik ayahnya, ia tetap membayar sewa perbulannya, dan tak pernah telat. Itu untuk menunjukkan, bahwa ia ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan diperjuangkan sungguh.
Maka bersamaan berjalannya waktu, ketika Jokowi terpilih jadi presiden, Gibran merasa sebel karena stereotype media dan masyarakat, menganggap jadi anak presiden itu enak, bisa mentang-mentang. Gibran tetap sibuk dengan bisnisnya, dan ogah masuk dalam ritual sosial karena bapaknya menjadi top manager Indonesia.
Dan Gibran marah besar pada media, ketika pers (dan juga stereotype masyarakat) menudingnya sombong. Pertarungan eksistensialisme antara anak dan bapak berlangsung cukup seru.
Hingga puncaknya pada perkawinannya dengan Selvi Ananda. Gibran, meski juga terjun ke bisnis Wedding Organizer, menolak mengadakan pesta perkawinan. Bahkan, dia hanya ingin ijab qabul dan slametan internal, tak ada pesta atau resepsi.
Jokowi pusing dan terus membujuk Gibran, agar menghargai posisi sosial ayahnya, sebagai presiden. Otot-ototan soal ini berlangsung lama, hingga akhirnya Gibran menyerah, tapi tetap menolak soal kereta kencana atau wedding-car. Gibran mau saja ada resepsi, asal dari rumah menuju ke rumah Selvi atau ke gedung pengantin, jalan kaki.
Jokowi tak bisa menawar lebih jauh. Toh biaya perkawinan sepenuhnya dibiayai oleh Gibran dan Selvi. Makanya, sepanjang perhelatan, meski Jokowi senyam-senyum ke publik, Gibran tetap saja cuek, dan mahal senyum. Toh ia hanya ingin menegegaskan, bahwa dia layak untuk mendirikan rumah-tangga sendiri, lepas dari bayang-bayang ortunya. Apalagi markobarmu memang enak kok, Gib!

Loadspeaker dan Lembutkanlah Suaramu

Pagi-pagi saya sudah diteror oleh 'toa', itu sebutan lain dari loudspeaker yang memang tugasnya untuk 'memperkeras suara'. Bukan soal agama sih, tapi soal pengumuman warga desa tentang hak pilih untuk pemilihan kepala desa.
Memang sih, pengumumannya lewat masjid, karena jaman sekarang ini yang punya toa kalau tidak masjid, ya, penjual sembako atau kredit kelilingan, penjual jamu atau obat di alun-alun, pesulap atau pedagang pakaian di pasar malam, pabrik-pabrik dengan ribuan buruh, atau beberapa rumah penjara untuk menghardik para napi.
Beberapa aktivis demo juga punya, tapi biasanya toa yang kecil saja. Biar bisa dibawa ke mana-mana sesuai mobilitasnya, dan tak berat-berat amat jika dibawa lari, menghindar dari semprotan water-canon.
Puluhan tahun lampau, saya pernah dengan sengaja menikmati terror toa ini. Dalam jarak dekat dan dalam waktu hampir dua jam. Di sebuah ruang tertutup, dalam sebuah pertunjukan teater dari Teater Payung Hitam Bandung.
Adegan yang saya tonton sepanjang pertunjukan, hanya orang mendorong-dorong kotak berisi pasir dan batu kerikil, di lantai yang tak rata. Ke kanan dan kiri panggung. Di latar belakang, sesosok manusia naik turun rag besi, bagai spiderman, turun-naik tak ada henti. Sementara di pojok panggung, sebuah toa terus menerus ngebacot, dalam bahasa asing, tak jelas artinya, dengan volume yang tinggi, entah berapa decibel tetapi sangat memekakkan.
Nonton reportoar Teater Payung Hitam, saya lakukan dua kali waktu itu, untuk pementasan yang sama, di Bandung dan Jakarta. Hanya untuk memastikan rasa terteror itu seperti apa. Bukan untuk memastikan bahwa TPH lebih asyik dibandingkan Teater Mandiri-nya Putu Wijaya, sih.
Tapi begitulah. Dalam skala tertentu, menurut teman yang ahli THT, syaraf-syaraf kita akan dipaksa bekerja dengan berbagai tekanan keseharian, yang kita lakukan sengaja tak sengaja. Dan semakin syaraf kita bekerja keras, karena kontraksi atas berbagai reproduksi suara (apalagi yang diperkeras), secara akumulatif berjalan linier dengan daya tahan tubuh kita, untuk semakin cepat diperlemah.
Dalam perkembangan peradaban, yang go green dan ramah lingkungan, toa sebetulnya sudah makin banyak ditinggalkan. Kecuali di pabrik-pabrik, rumah-rumah penjara kita, dan juga di markas tentara, yang biasanya agak ‘keras-keras gitu’ tampilannya.
Kalau ajaran Kanjeng Nabi Muhammad shallah'ullahu allaihi wassalam; rendahkanlah suaramu, turunkanlah nada suaramu, lembutkanlah suaramu, bukan yang sebaliknya. Mungkin karena jaman itu belum dikenal toa. Tapi menurut orang Jepang, pembeli toa terbanyak bukan di Arab Saudi, melainkan Indonesia. Ini tentu kabar baik bagi yang mau jadi agen toa.

Jokowi Undercover Di Jual

Jokowi Undercover. Sebuah novel politik atas gemuruh pilpres 2014, dipenuhi perdebatan melelahkan antara kanan dan kiri, dan sebuah dendam pribadi yang manusiawi. Ditulis dengan cara konyol dan seenaknya, khas Sunardian Wirodono, namun sekaligus sebagai ensiklopedi politik yang unik dalam sejarah kepolitikan kontemporer Indonesia. Sorry, ini bukan kultus atau kampanye Jokowi, melainkan melihat Indonesia dengan cara lain.
Ukuran Buku 12 x 19 cm., tebal buku 1.000 halaman, kertas bookpaper. Buku ini diterbitkan secara indie, tidak dijual di toko buku. ISBN: 978-602-9087-3-0.

Harga per-buku Rp 150.000 (sudah termasuk ongkos kirim, kecuali ke luar Indonesia). Buku ini sudah beredar ke seluruh Indonesia, hingga Tokyo, Bangkok, Korsel, Australia, London, Hong Kong, Perancis, dan menjadi kajian politik kontemporer di AS.
Pemesanan melalui: pm/inbox akun fb ini, whatsApp ke 0856 4332 0856 dan 0857 2590 6400; atau email ke sunardianwirodono@yahoo.com.
Masih tersedia pula: Serat Centhini Dwi Lingua (700 halaman, 2 buku dalam satu paket), harga per-eks. Rp 120.000 sudah termasuk ongkir.