Lebaran, Memandang dari Sisi Negatif

Persoalan klasik dalam setiap Lebaran adalah soal arus mudik dan arus balik. Dan persoalan yang juga klasik dalam hal ini, ialah sikap yang sama sekali tidak berubah. Terutama kritik pemerintah, para cerdik pandai, para elite kita, dan para “sosiolog Lebaran”, yang itu-itu saja. Kritik kepada kaum pemudik di seluruh Indonesia Raya ini, contoh klasiknya ialah kritik soal konsumerisme, menghambur-hamburkan uang selama Lebaran, mudik dengan sepeda motor atau moda transportasi apapun yang tidak sesuai dengan norma-norma atau kriteria kaum mapan yang mampu membeli mobil atau bahkan pesawat pribadi misalnya, kemacetan nasional di mana-mana, dan berbagai kritik tentang hal-hal “negatif” dalam berlebaran itu.
Adanya arus mudik (dan arus balik), tentu saja tak bisa dilepaskan dari soal urbanisasi. Dan menyangkut soal ini, tentu berkait dengan persoalan distribusi atau soal sirkulasi duit nasional kita, yang dari semenjak berdirinya Orde Baru, tak pernah beranjak dari sekitar 70% berputar di Jakarta dan sisanya ke daerah-daerah (yang kini berjumlah 33 propinsi).
Meski sudah ada UU Otonomi Daerah, yang juga mengatur tentang pembangunan dan roda ekonomi daerah dalam prinsip desentralisasi, namun pada praktiknya, pemerintah pusat tetap saja tidak mau melepaskan total dan mengaturnya dengan berbagai PP serta kebijakan pusat mengenai hal itu. Sehingga pusat (entah kementerian maupun bahkan kini DPR-RI) bisa sangat berperanan dalam pengucuran anggaran pusat ke daerah. Belum jika hal itu ditambah dengan perilaku korup para pengampu kepentingan ini, yang mencoba mempertahankan sistem sentralisasi itu.
Jika daerah bisa memenuhi dan menyerap SDM atau tenaga kerja yang melimpah di daerahnya, maka tentu urbanisasi tidak sedahsyat di Indonesia, yang hampir memenuhi semua sektor kehidupan. Urbanisasi di Indonesia sangat tidak sehat karena meliputi pekerjaan-pekerjaan non-skill yang semestinya hal tersebut bisa ditampung di daerah-daerah. Karena itu, sejak jaman Ali Sadikin dikatakan bahwa Jakarta adalah kampung besar, yang perilaku penduduknya (sebagai warga kosmopolitan, tak berbeda jauh dengan keadaban dari kampung halaman, dalam soal kebersihan, disiplin berlalu-lintas, dan berbagai life style mereka).
Pernahkah pemerintah, dan juga para sosiolog amatiran mendata, berapa jumlah kaum urban di Jakarta yang selalu menjalankan ritual mudik ini? Punyakah mereka data komposisi pemudik dengan jenis moda transportasi masing-masing, berapa pengguna sepeda motor, kereta api, bis, pesawat, kapal, dan lain sebagainya? Tidak pernah ada data mengenai hal itu, bahkan dalam 10 tahun terakhir ini. Yang ada, tetap saja kritik itu-itu juga dari mereka pada kaum urban ini.
Pemandangan arus mudik dan arus balik yang serupa, bisa dilihat pada beberapa Negara yang tingkat ekonominya relatif tidak merata seperti di Bangladesh dan beberapa Negara Timur-Tengah. Sebaliknya, hal itu tidak terlihat pada Negara-negara dengan tingkat pemerataan ekonomi yang lebih baik.
Mengapa akar persoalan ini tidak menjadi pangkal analisis sebelum menyalahkan semua hal berkait mudik dan urbanisasi itu.
Soal berlebaran dengan sepeda motor, seolah adalah sumber kebodohan dan kesalahan rakyat miskin dalam bermudik nasional. Dengan teori-teori normatif bahwa sepeda motor tidak didisain untuk jarak jauh (seolah kita adalah disainernya), sepeda motor tidak ini dan itu, dan seterusnya. Namun kita tidak pernah melihat memakai sepeda motor sebagai bentuk kritik atau protes dari rakyat yang tidak mendapatkan pelayanan umum yang baik, dari sisi transportasi kita, kondisi jalan raya kita, jaminan keamanan di tempat mereka tinggal dan seterusnya dan sebagainya. Kita tidak pernah bisa melihat, bahwa mereka yang mudik berlebaran dengan sepedamotor adalah karena mereka terpaksa (karena kalau mereka bisa beli pesawat terbang mungkin mereka akan beli).
Jangankan berpikir sampai sejauh itu, berfikir bagaimana melayani pemudik sepeda motor pun pasti males, atau bahkan sama sekali tak punya bayangan. Bagaimana misalnya (entah siapa) menyediakan kantong-kantong peristirahat per berapa kilo meter dari titik pusat Jakarta, dengan membuat peta Lebaran, menyediakan layanan pos peristirahatan yang memadai, menyediakan fasilitas kesehatan, area refreshing dan sebagainya dari titik Jakarta ke berbagai titik tujuan mudik nasional itu. Pernahkah ada pemikiran itu, sehingga pemudik nasional dengan sepeda motor bisa aman dan nyaman sampai ke daerah? 

Bagaimana pemerintah antar daerah bekerja sama, mengerahkan para punggawanya, dan para mahasiswa-pelajar, calon dokter, calon insinyur, calon komandan dan lain sebagainya, membuat simpul-simpul social melayani dan mengantisipasi soal mudik ini. Pernahkah ada? Tak pernah, karena toleransi dan solidaritas sosial itu tidak pernah nyata, kecuali dalam statemen yang bersifat narsis atau ada di teks-teks iklan yang manipulatif. Bayangkan coba, dalam malam takbiran, sama-sama sedang bertakbiran pun, dua kelompok bisa bentrok hanya karena masalah sepele.
Itu semua karena tak adanya toleransi, keinginan untuk melayani atau sekurang-kurangnya mengantisipasi. Karena yang ada pada kita hanyalah menyalahkan kemiskinan, sebagai bentuk ketidakmampuan mengatasi masalah ekonomi rakyat ini.

Lebaran adalah contoh nyata mengenai karut-marutnya infrastruktur dan suprastrutur kita. Yakni pemerintahan yang cenderung tidak bertanggungjawab, karena gagalnya pemimpin yang mampu menjadi solidarity maker, problem solver. Lebih banyak “pemimpin” yang justeru merupakan bagian dari masalah, karena mereka produk dari sistem yang bermasalah. Sistem politik demokrasi kita, yang tidak lahir dari suatu proses pemahaman makna, melainkan lebih hanya sebagai pengertian formalistik
Yang lebih nyata lagi, kritik terhadap konsumerisme kaum urban atau para pemudik ini, ialah soal tingginya konsumerisme, atau penghasilan setahun hanya habis dalam waktu semingguan. Jika benar fakta ini, kenapa tak pernah ditemukan jalan keluar? Kenapa selalu dikatakan; seolah itu merupakan kebanggaan?
Penghasilan setahun habis seminggu, pastilah kondisi yang menyedihkan. Bandingkan dengan penghasilan seminggu bisa untuk hidup setahun. Tapi, itulah kenyataan sesungguhnya. Bahwa disparitas penghasilan rakyat kiyta, sangat tidak memadai. Pemerintah, dan para ahli ekonomi kita hanya asyik mengolah angka itu, namun tak pernah mampu menggerakkannya menjadi proyeksi, untuk menyejahterakan rakyat.
Karena itulah, dalam konsumerisme nasional yang tinggi itu, terdapat ironi fakta, bahwa melalui para urbanis inilah mengalir uang dari Jakarta ke daerah-daerah. Jauh melampaui kemampuan pemerintah dalam mendisitribusikan ekonomi nasionalnya. Itu artinya fakta yang tak bisa dibantah, bahwa sistem pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah, yang masih sentralistis dan tidak adil itu, dengan cepat dan mudah bisa diatasi rakyat jelata, sekiranya terjadi proses pemerataan atau jual–beli secara seimbang sebagaimana dalam gairah Lebaran itu.
Kenapa kita hanya melihat sisi konsumerisme ini, tetapi tidak melihat bagaimana “cara rakyat mengritik” ketidakbecusan pemerintah dalam melakukan distribusi keuangan nasionalnya?
Sementara itu, siapapun makhluk hidup, memerlukan untuk memelihara cinta, kerinduan, dan simbol-simbol nilai yang mampu meneguhkan mereka menjadi insan-insan yang berkebudayaan. Dan Lebaran, dengan mudik atau sungkem pada tradisi dan kampung halaman, adalah sebuah katarsis jiwa yang penting dalam kehidupan yang maha-pedih ini. Karena ia memberi kesegaran, inspirasi dan motivasi baru, untuk kembali menjalani rutinitas hidup, di mana jaminan keamanan, jaminan kesehatan, jaminan masa depan, masih samar-samar diberikan oleh pemerintah kita pada rakyatnya.

Sayang sekali, kita lebih mempunyai pemerintahan yang suka mengeluh dan menyalahkan rakyatnya, sebagaimana lebih banyak sosiolog amatiran, ideolog bayaran, dan ekonom teoritis yang lebih berpihak pada pikiran-pikiran yang normatif dan formalistik.

Sementara, sebagaimana perayaan Nyepi di Bali, maka Lebaran bagi Jakarta, sesungguhnya adalah juga sebuah penciptaan ruang oase, bahwa ada satu fase udara Jakarta tiba-tiba dibersihkan dari polusi, dikosongkan dari hingar-bingar, menjadi sebuah katarsis yang mestinya mampu membuat perenungan bagi para pengampu kebijakan dalam mengambil keputusan.
Kita semua merindukan pemikiran yang out of the box, pemikiran yang imagining, yang inspiring, yang mampu menguak tabir kebesaran Allah untuk diimplementasikan dalam realitas keseharian kita dengan bahasa yang operasional.
Selamat Lebaran, selamat mencuci jiwa. Mohon maaf lahir dan batin.

Sunardian Wirodono, Yogyakarta, 3 Syawal 1433.