Menelisik Lebih Dalam Sri Mulyani

Pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014, membuat masyarakat Indonesia terbelah dalam pro-kontra, secara tajam. Terbelahnya kelompok pendapat itu, tentu karena diawali oleh Kasus Bank Century yang controversial dalam kepemimpinan SBY yang lemah dan berpolitik (politicking), kaitan dengan pencitraan dan kekuasaan).
Jika kita memakai logika linear, maka dari Ketua RT menjadi Ketua RW, itu peningkatan. Dari Kepala Dukuh menjadi Kepala Desa, kemudian Camat, Bupati, terus ke Gubernur, hingga kemudian Presiden, itu namanya logika peningkatan linear. Demikian pula tentang luas lingkup dari desa, ke kecamatan, kemudian naik kabupaten, nasional dan kemudian global.
Dengan logika itu, SMI mendapatkan kans yang lebih tinggi, dari sekedar Menkeu Republik Indonesia. Karena sebagai Managing Director Worl Bank (dengan gaji total US $476.500 atau Rp 4,3 milyar), ia akan mengurusi perekonomian dunia.
Mereka yang pro SMI, berkecenderungan dengan logika ini. Dan karena itu, apalagi jika memakai isyu sensitive jender, SMI akan menjadi duta, atau bahkan pahlawan bangsa, karena akan mengharumkan Bangsa dan Negara Indonesia di mata dunia.
Namun, dari sisi by situation, dengan logika unlinear, keputusan mundur SMI dari KIB-II, sangatlah controversial. Ia meninggalkan banyak masalah, dan juga pertanyaan tentunya. Karena, jika pun kita memakai logika linier, SMI pada pertama kali adalah fungsionaris IMF, baru kemudian ditarik dalam oleh SBY pada KIB I 2004-2009.
Senyampang dengan itu, IMF maupun World Bank sendiri, di Negara Barat terus-menerus menuai kritik keras, karena kegagalan konsep ekonominya di beberapa Negara. Konsep Neo-liberalismenya, menjadi pemicu terjadinya kemacetan pertumbuhan, karena tidak ada alternative dari sisi kapitalisme global.
Menjadi menariknya, ketika SMI justeru mundur ketika posisinya sebagai Menkeu, begitu rawan atas kasus Bank Century (yang antara lain juga memakai konsep pemikiran IMF-World Bank). Sehingga, patut direnungkan juga pendapat yang mengatakan, bahwa penarikan mundur SMI, karena sponsor World Bank yang merasa khawatir bahwa konsep-konsep ekonomi globalnya akan ikut terpengaruh. Untuk sementara SMI bisa disimpan, dan kelak pada 2014 akan kembali ke Indonesia sebagai calon Presiden Indonesia, yang bereputasi internasional.
Para ekonom di belakang konsep ini (beberapa menuduhnya agen Yahudi), akan dengan sangat piawai merancang pencitraan, dengan memanfaatkan cara berfikir linier bangsa Indonesia. Sebagaimana mundurnya SMI dari cabinet, ketika sedang dalam proses pemeriksaan KPK, akan memposisikan KPK dalam tempat yang tidak popular karena akan dihadapkan langsung pada opini public.

Logika Terbalik
Logika lain yang mengatakan, jika SMI kelak menjadi presiden Indonesia (2014), maka agenda-agenda World Bank dan IMF, akan menjadi lebih mulus, karena SBY pada sisi lain, tampak ambivalens dan dinilai lamban mengenai hal itu. Boediono sebagai tandem SMI, juga tak bisa maksimal perannya. Dan Indonesia, jika demikian, akan menjadi makin leluasa diobok-obok.
Tentu saja, pendapat di atas, bisa membuat jidat kita berkerut. Sebegitu amat. Namun, dalam politik ekonomi global, tak ada yang tak mungkin. Bahkan berkait dengan strategi global tersebut, bukan sesuatu yang sulit untuk mencitraan bahwa seseorang memiliki reputasi internasional, karena ia menyandang sebagai Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia, Menteri Keuangan Terkemuka di Dunia, dan seterusnya. Toh lembaga-lembaga pemberi gelar tersebut berada dalam satu kubu kepentingan, atau bahkan bagian dari hal itu.
Jika saja SMI mau mundur ketika ada desakan pertama kali dulu ketika pecah kasus Bank Century, sesungguhnya ia akan Berjaya, apalagi jika ia berani menolak untuk bekerja di World Bank. Karena, berapa sesungguhnya peranan World Bank dan IMF pada Indonesia?
Pada sisi lain, dalam teori konspirasi, maka kasus SMI membuat tekanan politik pada SBY sedikit menurun, dan bahkan, bisa menghentikannya sama sekali. Pidato SBY, yang bangga dan mengikhlaskan SMI ke World Bank, bisa dinilai wajar bisa dinilai aneh. Wajah secara normative, namun aneh jika dilihat kepentingan dan situasinya. SBY tentu akan berkilah, dengan SMI di World Bank, maka Indonesia akan tertolong.
Itu jelas sekali pikiran khas Indonesia, yang akrab dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pikiran kolutif dan nepotism itu, menunjukkan logika SBY, yang sepertinya wajar jika “bisa memanfaatkan” World Bank untuk kepentingan Indonesia karena Managing Directornya orang Indonesia dan bekas bawahannya.
Apakah World Bank sebagai lembaga keuangan international akan bekerja sesuai logika orang Indonesia (hanya karena managing directornya orang Indonesia)? Tentu saja sangat simplistic.
Pada sisi lain, apa peranan lembaga keungan internasional itu pada Indonesia, jika bukan juga melahirkan ketergantungan, karena tingginya angka korupsi dan sikap koruptif birokrasi kita? Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Jemal-ud-din Kassum, mengingatkan, kurang lebih tiga per lima (60 persen) penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 10-20 persen hidup dalam kemiskinan absolut (extreme poverty). Tetapi apa langkah-langkah mereka dengan pernyataan itu? Ironisnya lagi, ini terjadi di negara yang penduduknya mayoritas muslim.
Padahal, pada mulanya adalah kemiskinan. Lalu pengangguran. Kemudian kekerasan dan kejahatan (crime). Martin Luther King (1960) mengingatkan, "you are as strong as the weakestof the people." Kita tidak akan menjadi bangsa yang besar jika mayoritas masyarakatnya masih miskin dan lemah. Untuk menjadi bangsa yang besar mayoritas masyarakatnya tidak boleh hidup dalam kemiskinan dan lemah.
Kenyataannya, kini di Indonesia jerat kemiskinan itu makin akut. Jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen (www.bps.go.id). Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan tapi juga di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kemiskinan juga tidak semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.
Pertanyaannya seberapa parah sesungguhnya kemiskinan di Indonesia? Jawabannya mungkin sangat parah. Sebab, kemiskinan yang terjadi saat ini bersifat jadi sangat multidimensional. Hal tersebut bisa kita buktikan dan dicarikan jejaknya dari banyaknya kasus yang terjadi di seluruh pelosok negeri ini.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan, menambah panjang deret persoalan yang membuat negeri ini semakin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini dapat kita buktikan dari tingginya tingkat putus sekolah dan buta huruf. Hingga 2006 saja jumlah penderita buta aksara di Jawa Barat misalnya mencapai jumlah 1.512.899. Dari jumlah itu 23 persen di antaranya berada dalam usia produktif antara 15-44 tahun. Belum lagi tingkat pengangguran yang meningkat "signifikan." Jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 di Indonesia sebanyak 12,7 juta orang. Ditambah lagi kasus gizi buruk yang tinggi, kelaparan/busung lapar, dan terakhir, masyarakat yang makan "Nasi Aking."
Di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2000 kasus balita kekurangan gizi dan 206 anak di bawah lima tahun gizi buruk. Sedangkan di Bogor selama 2005 tercatat sebanyak 240 balita menderita gizi buruk dan 35 balita yang statusnya marasmus dan satu di antaranya positif busung lapar. Sementara di Jakarta Timur sebanyak 10.987 balita menderita kekurangan gizi. Dan, di Jakarta Utara menurut data Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kesehatan Masyarakat (PPSM Kesmas) Jakut pada Desember 2005 kasus gizi buruk pada bayi sebanyak 1.079 kasus.

Menganggur Bukan Hanya Tak Bekerja
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup "fantastis" mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini.
Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.
Dalam konteks daya saing secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air, akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli di tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itu didasarkan atas kontribusi pangan yang cukup dominan terhadap penentuan garis kemiskinan yakni hampir tiga perempatnya (74,99 persen).
Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan (growth). Ketika terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam misalnya banyak perusahaan yang melakukan perampingan jumlah tenaga kerja. Sebab, tak mampu lagi membayar gaji karyawan akibat defisit anggaran perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa harus dirumahkan atau dengan kata lain meraka terpaksa di-PHK (Putus Hubungan Kerja).
Kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.
Pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan.
Bagaimana seorang penarik becak misalnya yang memiliki anak cerdas bisa mengangkat dirinya dari kemiskinan ketika biaya untuk sekolah saja sudah sangat mencekik leher. Sementara anak-anak orang yang berduit bisa bersekolah di perguruan-perguruan tinggi mentereng dengan fasilitas lengkap. Jika ini yang terjadi sesungguhnya negara sudah melakukan "pemiskinan struktural" terhadap rakyatnya.
Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
Konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan "keamanan" dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.
Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan maupun perkotaan.

Apa Kepentingan Bank Dunia
Memiliki kepentingankah World Bank dan IMF den gan persoalan bangsa dan Negara seperti itu?
Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas kuncinya harus ada kebijakan dan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan jangka panjang. Pemerintah boleh saja mengejar pertumbuhan-ekonomi makro dan ramah pada pasar. Tetapi, juga harus ada pembelaan pada sektor riil agar berdampak luas pada perekonomian rakyat.
Ekonomi makro-mikro tidak bisa dipisahkan dan dianggap berdiri sendiri. Sebaliknya keduanya harus seimbang-berkelindan serta saling menyokong. Pendek kata harus ada simbiosis mutualisme di antara keduanya.
Sementara konsep ekonomi kita yang sangat “world bank centris” dan “imf centris”, telah dirasa hanya berpihak pada kelompok tertentu, yang dipercaya mampu untuk tumbuh. Dan dalam neo-liberalisme, yang mampu tumbuh akan diberi kepercayaan dan kesempatan. Yang tidak mampu tumbuh, di Negara yang tingkat korupsinya nomor empat di dunia itu, hanya akan menjadi alas an untuk lalu-lalangnya uang, tetapi tidak untuk si miskin. Karena, bagaimana ceritanya utang luar negeri bisa masuk ke kas partai politik? Itu sangat menyedihkan.

(Sunardian Wirodono)


Beberapa tulisan pendukung seperti di bawah ini:

Sri Mulyani Sang Primadona
Kompas, Kamis, 6 Mei 2010 | Alvin Lie

Sri Mulyani Indrawati benar-benar sedang jadi primadona. Sejak akhir tahun 2009, namanya jadi langganan kontroversi. Mulai dari skandal Bank Century, makelar pajak yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya, perseteruannya dengan Aburizal Bakrie (Ketua Umum DPP Partai Golkar), pemeriksaan KPK yang dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan, hingga penolakan terhadap kehadirannya di DPR mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010.
Belum reda gonjang-ganjing itu, Bank Dunia mengumumkan bahwa Sri Mulyani Indrawati (SMI) mereka pilih untuk memimpin lembaga keuangan dunia itu sebagai direktur pelaksana.

Tanggapan beragam
Sebagian khalayak langsung menanggapi positif pengumuman Bank Dunia tesebut. ”Kebanggaan buat Indonesia bahwa putri Indonesia dipercaya memimpin lembaga keuangan dunia”, demikian argumentasi mereka yang optimistis. Sebagian lagi menilai bahwa penunjukan SMI merupakan pengakuan atas sukses Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membenahi perekonomian Indonesia.
Sebaliknya, tidak sedikit pula yang menanggapi negatif. Beberapa pihak menduga ini merupakan bukti bahwa selama ini sebenarnya SMI adalah kader Bank Dunia yang ”dikaryakan” untuk menata perekonomian Indonesia sesuai dengan rencana dan keinginan Bank Dunia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat lebih ditujukan untuk memuaskan Bank Dunia dan para pemodal besar, bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat kecil bangsa Indonesia sendiri. Setelah sukses, SMI mendapat reward promosi jabatan di Bank Dunia.
Sebagian khalayak lagi justru lebih sinis menilai bahwa jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini hanya menjadi muslihat SMI dan kabinet Yudhoyono untuk mengubur kasus Century. KPK akan kesulitan menyidik SMI jika dia sudah berkantor di Washington DC.

Tidak datang tiba-tiba
Keragaman tanggapan tersebut sangat dapat dimaklumi karena di tengah gencarnya perkembangan kasus yang menerpa SMI serta lembaga yang dipimpinnya, SMI justru mendapat kepercayaan yang luar biasa besar dari luar Indonesia. Namun, apakah benar keputusan Bank Dunia ini datang tiba-tiba?
Kedekatan SMI dengan lembaga keuangan internasional sudah dia rintis sejak lama. Oktober 2002, SMI menjabat Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara. Sebelumnya, tahun 2001, SMI hijrah ke Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, menjabat sebagai konsultan di USAid.
Sejak awal menjabat Menteri Keuangan pada tahun 2005, SMI sudah sering dipuji oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Bahkan, pada tahun 2006 SMI mendapat penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia versi Emerging Market Forum dan ”Minister of Finance of the Year 2006” oleh majalah Euromoney terbitan Swiss. Pada tahun 2008, majalah Forbes menempatkan SMI pada peringkat ke-23 dalam The 100 Most Powerful Women (100 Wanita Paling Berpengaruh).
Tidak heran jika sejak awal SMI masuk kabinet, pihak yang skeptis sudah menilai bahwa kebijakan-kebijakan keuangan RI merupakan ”titipan” kepentingan internasional. Sebagian malah berpendapat bahwa SMI lebih mementingkan pujian dan penghargaan internasional ketimbang membawa manfaat nyata buat kesejahteraan rakyat kecil. Kebijakan-kebijakannya dinilai terlalu elitis, tidak menyentuh kehidupan wong cilik.
Akan tetapi, pihak optimistis tidak salah juga karena selama ini belum pernah ada putra ataupun putri Indonesia yang mendapat kepercayaan memegang jabatan super strategis seperti itu.
Sebagai lembaga keuangan dunia yang sudah sangat mapan, tentunya Bank Dunia tidak akan sembarangan menunjuk seseorang untuk memegang pucuk kepemimpinan lembaganya. Berbagai kriteria teknis, akademis, politis, serta penyaringan kualitas pribadi diterapkan untuk menjaring kandidat dari seluruh dunia. Salah satu tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Bank Dunia adalah Paul Wolfowitz yang pernah menjadi Dubes AS di Indonesia dan kemudian menjadi salah satu orang kepercayaan George W Bush, Presiden AS ketika itu. Wolfowitz pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan AS sebelum ”dikaryakan” AS untuk menjabat sebagai Presiden Bank Dunia hingga akhirnya mengundurkan diri karena terlibat skandal pada tahun 2007.
Bank Dunia pasti menilai ada sesuatu yang luar biasa pada diri SMI sehingga mengumumkan penunjukan SMI di tengah badai yang bertubi-tubi menerpanya di dalam negeri. Bank Dunia tentu sudah memperhitungkan apa risikonya jika setelah menjabat ternyata KPK meningkatkan status SMI menjadi tersangka dalam skandal Century. Apalagi jika kemudian SMI diwajibkan menghadiri persidangan di Indonesia dan divonis bersalah. Betapa besar aib dan kerugian yang harus ditanggung Bank Dunia. Apakah Bank Dunia mau mengulangi episode Paul Wolfowitz?
Apakah ini merupakan sinyal bahwa Bank Dunia dan kalangan internasional yakin bahwa SMI tidak akan tersentuh lebih jauh dalam kasus Century? Apakah ini merupakan salah satu bentuk intervensi internasional terhadap proses hukum dan politik di Indonesia?

Ujian karakter dan komitmen
Lepas dari pro ataupun kontra, harus diakui bahwa SMI memang seorang profesional keuangan yang berkaliber dunia. Namun, yang menjadi sorotan publik saat ini justru kepada kepentingan mana SMI memberikan komitmennya.
Mengutamakan pengabdian untuk negara dengan melanjutkan program-program penguatan keuangan nasional dan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, atau mengutamakan karier pribadinya sebagai seorang profesional bidang keuangan dengan menerima jabatan di Bank Dunia? Bukan pilihan yang mudah dan tiap pilihan mengandung pengorbanan yang besar pula. Ini merupakan ujian karakter dan komitmen bagi SMI.
Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, situasi ini juga merupakan suatu ujian. Apakah Presiden akan melarang SMI menerima jabatan Bank Dunia untuk lebih mengedepankan kemajuan dalam manajemen keuangan negara atau lebih mengutamakan pujian dan kepentingan kalangan internasional dengan mengizinkan SMI menerima jabatan tersebut?
Sejak pengumuman Bank Dunia, para pemain pasar modal sudah dilanda kekhawatiran. Jika SMI melepaskan jabatannya, apakah penggantinya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap pemodal atau justru sebaliknya. Publik juga menunggu apakah program reformasi Kementerian Keuangan yang sempat tersandung kasus Gayus dan mafia pajak akan dapat dituntaskan atau akan kembali seperti dulu.
Apa pun keputusan SMI ataupun Presiden, publik tetap akan terbelah. Sebagian bangga, sebagian lainnya mencibir, bahkan mengecam. Namun, jika SMI memilih menerima jabatan di Bank Dunia, jelas KPK akan tambah pusing karena harus melanjutkan pemeriksaan SMI di kantornya di Washington, bukan di Lapangan Banteng lagi. Kecuali apabila KPK memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani Indrawati.

Alvin Lie Pemerhati Politik dan Kebijakan Publik


Ekonomi RI Tanpa Sri Mulyani
Kompas, Kamis, 6 Mei 2010 | Rhenald Kasali

Pada tahun 1961, David McClelland menulis buku terkenal yang berjudul Achieving Society. Di buku itu McClelland mengingatkan, suatu bangsa akan jatuh bila mengandalkan pemimpin-pemimpinnya (baca: menteri atau CEO) berdasarkan motif-motif afiliasi (baca: persekongkolan, kekerabatan, afiliasi politik) atau motif kekuasaan (bagi-bagi kuasa). Sebagai gantinya, bangsa-bangsa harus mulai berorientasi pada achievement (hasil/kinerja).
Riset yang dibukukan itu diterima luas di dunia dan diterapkan di negara-negara maju, mulai dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris, sampai Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sementara di Indonesia, orang- orang yang mengejar kinerja kehilangan rumah dan dibiarkan pergi. Itukah yang terjadi dengan Sri Mulyani? Bagaimana masa depan ekonomi Indonesia tanpa mereka?

Korban perubahan
Tak dapat disangkal bahwa negeri ini masih perlu banyak tokoh perubahan. Namun, perubahan selalu datang bersama sahabat-sahabatnya, yaitu resistensi, penyangkalan, dan kemarahan. Hasil yang dicapai para achiever selalu ditertawakan dan mereka diadili, dipersalahkan secara hukum, seperti yang dialami Nicolaus Copernicus di abad ke-16, Giordano Bruno (1600), dan Galilei Galileo (1633) saat memperjuangkan kebenaran.
Sebagian besar change maker diadili oleh bangsanya, dipenjarakan, dirajam, dan dibunuh, seperti Martin Luther King, Abraham Lincoln, Gandhi, dan Munir. Sementara itu di dunia ekonomi, di perusahaan-perusahaan, para pembuat perubahan dicari untuk diberhentikan, seperti yang dialami Rini Soewandi yang dianggap berhasil mengawal Astra Internasional dari krisis (1998). Ia diberhentikan secara tragis sebagai CEO oleh BPPN, padahal media masa memberikan penghargaan sebagai CEO terbaik (Kompas, 9/2/2000).
Pada tahun 2009, masalah serupa dihadapi Ari Soemarno setelah tiga tahun memimpin perubahan yang dianggap berhasil di Pertamina. Dan, tahun ini, kita menyaksikan umpatan-umpatan tidak sedap, bahkan tuntutan hukum terhadap Sri Mulyani. Padahal, di luar negeri ia dianggap sebagai menteri terbaik yang dimiliki dunia dan dalam pertimbangan saat memilihnya sebagai direktur pelaksana, Bank Dunia mengakui keberhasilannya dalam menangani krisis ekonomi, menerapkan reformasi, dan memperoleh respek dari kolega-koleganya dari berbagai penjuru dunia (www.worldbank.org).
Inilah saatnya bagi para politisi Indonesia untuk belajar menerima change maker dan achiever untuk meneruskan karya-karyanya dengan berhenti mengumpat dan mengadili apalagi mengedepankan motif-motif afiliasi dan kekuasaan. Kalau kita tidak bisa melakukannya, berhentilah menertawakan mereka. Janganlah kita menjadi sok kaya, dengan membuang baju bagus hanya karena satu benangnya terlepas lalu beranggapan seluruh jalinannya terburai.
Sebagai akademisi, sudah lama saya menyaksikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di negeri ini. Orang berdebat dengan standar yang berbeda-beda dan begitu mudah marah bila kehendaknya tidak dipenuhi. Kita lebih sering menghujat dengan ukuran-ukuran yang tidak masuk akal.
Sudah sering pula disaksikan para ahli kita lebih dihargai di luar daripada di sini. Kita pun beranggapan politisi bisa lebih dipercaya daripada lembaga-lembaga internasional yang menghendaki kinerja. Persoalan yang dihadapi Sri Mulyani Indrawati adalah sama persis dengan anak- anak Indonesia yang gagal bersekolah di sini, tetapi berhasil di luar negeri. Saya sendiri mengalaminya, betapa sulit mendapat nilai bagus di sini, sementara di luar negeri kita sangat dihargai. Kita merasa bodoh di negeri sendiri bukan karena tidak mampu, melainkan karena betapa arogannya para pemimpin.

Ekonomi ke depan
Tentu saja di Indonesia ada banyak ekonom pintar yang siap menggantikan Sri Mulyani. Namun, untuk memimpin ekonomi Indonesia, diperlukan lebih dari sekadar orang pintar. Jujur, bersih, dipercaya dunia internasional, berpikir jauh ke depan, aktif bergerak dan responsif, berani melakukan perubahan dan diterima di dalam kementerian adalah syarat yang tidak mudah dipenuhi.
Indonesia butuh lebih dari sekadar pengumbar syahwat kebencian atau orang yang sekadar pintar bicara. Selama lebih dari sepuluh tahun proses reformasi berlangsung, ekonomi Indonesia telah menjadi pertaruhan berbagai kepentingan. Ekonomi yang seharusnya dibangun dengan fondasi makro-mikro yang seimbang selalu menjadi rebutan di kalangan politisi. Demikian pula kita butuh lebih dari sekadar birokrat yang hanya menjaga sistem. Kita perlu pengambil risiko yang berani menghadapi tantangan perubahan.
Ada kesan saat ini ekonom tengah diperlakukan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Setelah dihujat sebagai neoliberal, ekonom tengah diuji untuk duduk manis di tepi ring dan membiarkan ekonomi diurus oleh para politisi. Saya tidak dapat membayangkan apa jadinya masa depan ekonomi Indonesia bila ia harus diurus oleh orang-orang yang taat pada maunya para politisi atau politisi yang berpura-pura menjadi ekonom.
Kita harus mulai menghentikan kriminalisasi terhadap para change maker agar orang-orang pintar yang punya keberanian mengawal perubahan dan memajukan perekonomian Indonesia dapat bekerja dengan tenang. Saya yakin Sri Mulyani bukan ”kabur” dari masalah. Seperti Sri Mulyani, banyak orang seperti itu yang saat ini berpikir untuk apa mengurus negara. Bukan karena mereka takut, melainkan semua berpikir, ”Untuk apa membuang-buang waktu percuma.” Ini hanya sebuah zero-sum game.
Tanpa Sri Mulyani, ekonomi Indonesia tentu akan tetap berjalan. Namun, sebuah kelumpuhan tengah terjadi karena orang- orang pintar memilih cari aman daripada memperjuangkan perubahan. Ekonomi Indonesia berjalan bak perahu kayu tanpa mesin yang mengarungi samudra luas. Tatkala kapal-kapal asing yang dilengkapi alat-alat navigasi modern menari di atas gelombang samudra dengan kekuatan pengetahuan, kita hanya mampu berputar di antara pusaran gelombang tanpa kepastian.
Sri, selamat bergabung di Bank Dunia. Tetaplah bantu negeri ini, seberapa pun perihnya cobaan yang kau alami; karena itulah hukumnya perubahan. Memang perubahan belum tentu menghasilkan pembaruan, tetapi tanpa perubahan tak akan pernah ada pembaruan.

Rhenald Kasali Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia


Sri Mulyani Dinilai Sukses
Presiden Janjikan Pengganti Menkeu Tetap Jalankan Reformasi Sektor Keuangan

Kompas, Kamis, 6 Mei 2010 | Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai telah membimbing Indonesia melewati resesi global, sukses melawan korupsi, dan memperkuat tata kelola yang baik. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick meminta Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Terkait tawaran Bank Dunia, Sri Mulyani, Rabu (5/5) siang, menyampaikan pengunduran diri dari kabinet kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri hanya sehari setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus Bank Century.
Sri Mulyani menyatakan, penunjukan dirinya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia adalah kehormatan yang sangat tinggi bagi dirinya dan Indonesia. Ini kesempatan besar bagi dirinya dan Indonesia untuk memberikan kontribusi pada misi-misi yang sangat penting di Bank Dunia dalam mengubah dunia.
Robert Zoellick menegaskan, kemampuan Sri Mulyani membimbing Indonesia melewati resesi global mendapatkan pujian dari rekan-rekannya dari negara lain. ”Ia menteri keuangan yang baik dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu pembangunan dan peran Bank Dunia,” katanya.
Kepastian penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia disampaikan Robert Zoellick dalam siaran pers yang dipublikasikan Bank Dunia dari Washington, Amerika Serikat, tertanggal 4 Mei 2010.
Dijelaskan, Sri Mulyani membawa kompetensi dan keahlian yang khas, serta pengalaman di Grup Bank Dunia. Selain itu, Sri Mulyani dikenal secara global atas kesuksesannya melawan korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik. ”Ia pemimpin dari dunia berkembang untuk isu perubahan iklim dan aktif di arena internasional, seperti di kelompok G-20, APEC, ASEAN, dan grup lain,” ungkap Zoellick.

Mengizinkan
Meski menilai Sri Mulyani salah satu menteri terbaik dalam kabinet yang ia pimpin, Presiden Yudhoyono mengizinkan pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Presiden berharap di posisi barunya Sri Mulyani dapat memperkuat hubungan Bank Dunia dengan negara-negara berkembang.
Bank Dunia telah menyampaikan niat mengangkat Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia kepada Sri Mulyani dan kepada Presiden. Namun, surat resmi dari Robert Zoellick tertanggal 25 April 2010 baru diterima Presiden Yudhoyono pada 30 April.
Surat itu juga menjelaskan posisi, peran, dan penugasan yang ditawarkan Bank Dunia kepada Sri Mulyani. Seusai menerima surat itu, Presiden Yudhoyono berbicara langsung melalui telepon dengan Presiden Bank Dunia.
Setelah dikaji, Presiden menilai jabatan yang ditawarkan kepada Sri Mulyani strategis, penting, dan terhormat. ”Saya setujui setelah mendengarkan juga permohonan Ibu Sri Mulyani untuk menjabat sebagai managing director di Bank Dunia, dengan catatan, sebelum menempati posisi baru, saya harap Ibu Sri Mulyani merampungkan tugas dan urusannya di dalam negeri,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah bekerja keras mengembangkan kebijakan fiskal yang tepat dan melakukan reformasi keuangan untuk mendisiplinkan penggunaan anggaran.
Sri Mulyani, kata Presiden, memimpin reformasi perpajakan serta Bea dan Cukai yang berhasil meningkatkan penerimaan negara dengan signifikan. Selain itu, Sri Mulyani juga menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia di tingkat internasional, terutama dalam forum G-20 dan sejumlah forum penting lainnya.
”Meski kehilangan, saya sadari peran dan tugas di Bank Dunia juga sangat penting, apalagi dalam posisi tinggi,” ujar Presiden.
Pengganti Sri Mulyani sebagai menteri keuangan belum ditentukan. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden masih memiliki waktu beberapa pekan hingga Sri Mulyani menempati jabatan barunya di Bank Dunia per 1 Juni 2010.
Presiden menegaskan, pengganti Sri Mulyani akan tetap mengedepankan ketepatan kebijakan makroekonomi dan fiskal serta melanjutkan reformasi di sektor keuangan.

Investor kecewa
Menurut Nick Cashmore, analis dari CLSA, kepindahan ini baik bagi Sri Mulyani, tetapi tidak bagi Indonesia secara umum karena Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu reformis.
Para investor kecewa. Ini tecermin dari penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG), Rabu, yang mencapai 3,8 persen atau 112,7 poin ke level 2.846. Adapun nilai tukar rupiah merosot dari penutupan Selasa Rp 9.020 per dollar AS ke level Rp 9.110 per dollar AS, kemarin.
Dampak ekonomi dari mundurnya Sri Mulyani dari kabinet, menurut ekonom Citi Groups, Johanna Chua, patut diwaspadai karena dalam jangka pendek akan berpengaruh negatif terhadap pasar modal. Ini karena dua posisi penting dalam perekonomian Indonesia akan kosong, yaitu Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
”Dua jabatan itu akan meningkatkan perhatian publik pada kredibilitas kebijakan ekonomi dan reformasi,” katanya.
Menurut Johanna, pelemahan IHSG hingga 3,8 persen kemarin tidak semata-mata karena pengunduran diri Sri Mulyani, tetapi juga dipengaruhi kekhawatiran investor global atas penyelesaian krisis keuangan di Eropa.
Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan fiskal yang hati-hati seperti selama ini. Dengan demikian, reaksi pelaku pasar segera mereda meski terjadi pelemahan terhadap aset-aset berbasis Indonesia, antara lain melemahnya nilai tukar rupiah dan melebarnya credit default swap sekitar 10 basis poin dan surat utang berdenominasi rupiah yang harganya turun 0,5 persen.
”Itu semua lebih karena masalah risk aversion (tingkat keengganan menempuh risiko) investor global terhadap krisis aset pemerintah di Uni Eropa ketimbang perkembangan politik di Indonesia,” tutur Johanna.
Sri Mulyani diangkat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia menggantikan Juan Jose Daboub yang habis masa jabatannya pada 30 Mei 2010. Pendapatan yang akan diperoleh Direktur Pelaksana Bank Dunia Rp 4,288 miliar per tahun, termasuk gaji pokok, tunjangan dana pensiun, dan manfaat lainnya.
Ada tiga direktur pelaksana di bank dunia. Sri Mulyani akan menangani 74 negara dan isu yang terkait dengan Amerika Latin dan Karibia, Asia Timur dan Pasifik, serta Timur Tengah dan Afrika Utara.
Selain itu, Sri Mulyani juga bertanggung jawab menangani Sistem Informasi Grup Bank Dunia serta memimpin Departemen Integrasi Institusional Bank Dunia. (OIN/DAY/REI/JOE)


MUNDURNYA SRI MULYANI
Menyayangkan, Sekaligus Bangga

Kompas, Kamis, 6 Mei 2010 | Jakarta, Kompas - Sebagian pengusaha menyayangkan, tetapi sekaligus bangga dengan ditunjuknya Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Ketegasan dan keberanian Sri Mulyani dalam membersihkan jajarannya yang korup dan kecepatan sekaligus ketepatannya dalam mengambil kebijakan tidak tertandingi.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengatakan, ”Terlepas dari hiruk-pikuk perpolitikan negeri ini, Sri Mulyani adalah sosok yang bertindak berani, tanpa tedeng aling-aling atau kepentingan tertentu.”
CEO Mustika Ratu Putri K Wardani mengatakan, Sri Mulyani sesungguhnya sosok yang cepat tanggap. Berbagai persoalan yang disampaikan pengusaha direspons dengan cepat.
Pendapat berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia Haniwar Syarief. Menurut dia, visi Sri Mulyani sewaktu merangkap menjadi Menko Perekonomian memang jelas, tetapi mazhab ekonominya terkadang dirasakan kurang cocok dengan iklim usaha di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy mengatakan, ”Sri Mulyani masih memiliki pekerjaan yang belum tuntas, seperti kebijakan perpajakan, bea cukai, dan fungsi intermediasi bank.”
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Gabungan Elektronik Indonesia Yeane Keet menyesalkan pengunduran diri Sri Mulyani yang dikenal tegas dalam mengambil kebijakan.
”Secara pribadi, saya juga bangga karena Sri Mulyani sudah siap menerima tantangan tugas berskala internasional. Seperti kita tahu, selama ini Indonesia juga sudah masuk dalam perangkap program Bank Dunia. Mudah-mudahan saja kehadiran Sri Mulyani dapat menjadi ’angin segar’ bagi kemajuan perekonomian Indonesia,” papar Yeane.

Dampak ekonomi
Ekonom Dradjad Hari Wibowo mengatakan, publik tidak perlu khawatir pada dampak ekonomi yang disebabkan oleh keberangkatan Sri Mulyani ke Washington.
Sebab, ujar Dradjad, Indonesia juga memiliki orang-orang yang layak memimpin Kementerian Keuangan, seperti Pejabat Sementara Bank Indonesia Darmin Nasution, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu, atau Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution.
”Dampaknya sangat bagus. Sri Mulyani bisa diharapkan untuk mengegolkan kebijakan yang meringankan beban utang negara-negara yang banyak utang. Selain itu, jabatan managing director adalah posisi yang prestisius, sangat jarang yang mendapatkan kesempatan langka ini,” kata dia.
Ekonom Tony Prasetiantono berpendapat, penunjukan Sri Mulyani di Bank Dunia akan positif bagi Indonesia karena, selain merupakan pengakuan lembaga internasional terhadap ekonom Indonesia, juga bisa mendudukkan Indonesia pada posisi tepat di mata lembaga multilateral. Jika kelak ada krisis seperti tahun 1998, penanganan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia dapat lebih cepat dan tepat.
”Tidak seperti dulu, lembaga-lembaga itu memberi resep yang salah sehingga krisis semakin parah. Jika ada Sri Mulyani di Bank Dunia, ini bisa dihindari,” ujar Tony.
Tony mengingatkan, sebelum menduduki jabatan baru, sebaiknya Sri Mulyani menyelesaikan urusannya dahulu dengan KPK.
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Suahasil Nazara mengatakan, penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia merupakan pengakuan dunia pada integritas dan kapabilitasnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao mengatakan, sebagai anak buah, ada perasaan yang campur baur dengan mundurnya Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan. Manao bangga dengan sosok Sri Mulyani yang memberikan banyak gagasan dalam pengelolaan keuangan di dalam negeri.
”Yang kami rasakan mixed feeling. Kami bangga dengan kemampuan beliau menempatkan diri dalam fungsi yang begitu penting. Kami juga kaget kehilangan beliau. Paling tidak kami sudah merasa nyaman melakukan berbagai perubahan yang menurut kami merupakan arah yang sudah benar,” ujar Manao.
Adapun reaksi kalangan DPR beragam. ”Saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Doktor Sri Mulyani atas tugas dan pilihannya sebagai Managing Director World Bank,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyayangkan pilihan Sri Mulyani. Meski diakui, mundurnya Menkeu bisa menjadi faktor penyejuk politik nasional. (NTA/NWO/OIN/OSA/FAJ/PPG/WHY)


Kwik: Pengangkatan Sri Mulyani Tidak Wajar
Headline News / Polkam / Rabu, 5 Mei 2010 18:35 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie menilai proses pengangkatan Sri Mulyani sebagai Managing Director World Bank sangat mengejutkan dan tidak wajar. Kwik juga sangat heran orang sekaliber Robert Zoellick, Presiden Bank Dunia tak punya aturan atau tata krama sama sekali.
"Ia (Robert) menawarkan jabatan kepada menteri sebuah negara tanpa persetujuan dari presidennya. Ketika diterima Sri Mulyani, baru diberitahu ke presiden baru presiden kelabakan ingin cari kontak dengan Robert," ujar Kwik dalam program acara Metro Hari Ini di MetroTV, Jakarta, Rabu (5/5).

Lebih aneh lagi, tambah Kwik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima tawaran Robert dan dengan bangga mengucapkan selamat. "Mestinya marah. Misalnya manajer dibajak, kan marah jangan begitu. Kalau kita bersahabat jangan begitu," kata Kwik.
Masalah lain lagi adalah Sri Mulyani sedang berperkara. Ia sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dana kasus bailout Bank Century. Kwik juga tak habis pikir dengan keputusan Bank Dunia yang menjunjung tinggi korporat gorvernance dan penegakan hukum kepada orang yang masih bermasalah dengan hukum.
"Lebih kurang ajar lagi menawarkan jabatan yang begitu penting cuma 25 hari efektif. Sopir saja satu bulan satu setengah bulan. Kontrak kerja manajer rendahan saja ada jangka waktu, tidak 25 hari," ujarnya.
Kwik juga mengaku bingung dengan sikap Sri Mulyani. Dulu waktu zaman Presiden Megawati Sukarnoputri, Sri Mulyani adalah fungsionaris IMF. Ia lalu menerima tawaran SBY menjadi menteri keuangan. "Lalu di tengah-tengah dalam KIB kedua, ditawari berbakti ke negara-negara lain langsung diterima. Ini ada apa?," tanya Kwik.
Kwik menganggap alasan Sri Mulyani bersikap demikian sangat penting untuk diketahui. Apalagi, saat ini sedang diperiksa KPK. Kwik juga mengkritik Robert Zoellick dan Bank Dunia. "Seolah-olah Robert orang hebat. Padahal, kritik dunia Barat terhadap tiga lembaga itu (Bank Dunia dan IMF) sudah bertubi-tubi. Sekarang, mereka sendiri tengah pusing menghadapi ini semua," kata Kwik.
Mundurnya Sri Mulyani juga tak serta merta kasus hukum yang membelitnya selesai. Apalagi, anggota dewan mendesak Sri Mulyani perlu dicekal. "Apa beda secara prinsip dengan pengusaha nakal yang di tengah-tengah pemeriksaan dengan cara apapun lari ke Singapura lalu dilindungi. Kedudukannya terhormat tapi secara prinsip sama," Kwik membandingkan.
Kwik juga menganggap mundurnya Sri Mulyani dari menkeu karena menerima tawaran Bank Dunia, dipaksakan dan direkayasa. Apa yang dilakukan Robert Zoellick dan Bank Dunia dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan sebuah negara. "Intervensi di dalam proses hukum yang luar biasa, saya menyebutnya inoptima forma," kata Kwik.(BEY)


Sri Mulyani Batal Gelar Konferensi Pers
Headline News / Polkam / Rabu, 5 Mei 2010 16:20 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani batal menggelar konferensi pers terkait penunjukkan dirinya sebagai Managing Director World Bank (Direktur Pelaksana Bank Dunia). Berdasarkan laporan reporter Metro TV Erika Sumbino dari Kantor Kementrian Keuangan, Menkeu Sri Mulyani dikabarkan menerima posisi barunya sebagai Managing Director World Bank dan akan meninggalkan posisinya sebagai Menkeu Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II per 1 Juni mendatang.
Para wartawan yang akan meminta keterangan langsung Menkeu Sri Mulyani harus kecewa, karena Sri Mulyani ternyata tidak jadi menggelar konferensi pers dan langsung pulang ke rumah.
Siang tadi, dalam pidatonya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan Sri Mulyani menduduki posisi Managing Director World Bank. Diharapkan posisi tersebut menjadi jembatan antara World Bank dan Indoensia, sehingga ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Saat ini para wartawan sibuk mencari statement pejabat dan karyawan di Kemenkeu. Isu yang berkembang, Anggito Abimanyu menjadi kandidat terkuat menjadi orang nomor satu di Kemenkeu. Namun kepastian tersebut masih harus menunggu pernyataan dari Presiden SBY.(RIZ)