Betapa Sangat Sulitnya Pemilu 2009

Oleh Sunardian Wirodono

PEMILIHAN Umum 2009, tinggal beberapa bulan lagi. Namun, sampai hari ini, problim-problim kepemiluan (semua hal-ihwal yang berkait dengan Pemilu), belum juga secara tuntas terselesaikan.
Jika Pemilu masih dianggap sebagai pesta demokrasi, yang melibatkan pemerintah (dalam hal ini harap dibaca Komisi Pemilihan Umum), rakyat (sebagai pemegang kedaulatan), dan partai politik (sebagai pemain atau peserta dengan caleg dan leg-nya), maka pada kesemua pihak itulah tingkat kepusingan dirasakan.
Tulisan ini, mencoba ber-empati pada masing-masing posisi yang berkait dengan Pemilu 2009 itu.
Rakyat, sebagai pemegang kedaulatan, dan artinya juga bisa dipandang dalam sisi sebagai pasar atau pembeli, tidak dalam posisi yang sangat berat. Ketika rakyat tidak setuju tinggal menyatakan ketidaksetujuannya. Namun, persoalannya, menjadi berat ketika setuju atau tidak setuju itu harus ditenggang dalam jangka waktu yang panjang. Selama lima tahun, harus menerima resiko atau implikasi politik, yang langsung tidak langsung berkait dengan hajat peri kehidupan mereka sehari-hari.
Pemerintah dan partai politik, dalam perhelatan demokrasi ini, memang yang harus bekerja ekstra keras, karena demikianlah kewajibannya sebagai pihak yang harus memuliakan rakyat.
KPU sebagai komisi negara, yang secara langsung menangani Pemilu kali ini, dihadapkan pada tantangan yang berat. Berat, karena berada dalam cap dan apatisme masyarakat, baik karena kasus korupsi lembaga ini pada Pemilu sebelumnya (2004), atau pun berkait dengan kegairahan partai politik, yang selalu mengatasnamakan semua tindakannya sebagai konsekuensi “negara demokrasi yang bebas-merdeka”.
KPU kali ini, sejak dari verifikasi parpol, verifikasi caleg, kemudian dari sisi panitia pelaksana hingga pengawasan, dipusingkan dengan anggaran yang jauh dari lancar dibanding Pemilu sebelumnya. Di lapangan, betapa banyak kendala teknis yang dihadapi, dari telat hingga ketiadaan anggaran, sampai kemudian muncul “sungguh-sungguh terjadi”, kerja Pemilu yang konon berbiaya trilyunan rupiah ini, praktik di lapangan bisa kontradiktif. Tidak sedikit pegawai negeri rendahan yang bekerja di KPU, Panwaslu, Banwas, dan sebagainya, “nombok” untuk mengoperasikan beban tanggungjawabnya, dengan uang-uang pribadi. Ada juga cerita, untuk menjalankan tugas mereka, harus berhutang ke koperasi pegawai negeri dengan jaminan pribadi!
Masalah anggaran yang tidak lancar, turun pada saat tutup anggaran, membuat banyak petugas KPU kelimpungan berjuang, agar anggaran yang sudah sulit turunnya itu, tidak hangus, karena harus dikembalikan ke negara. Sistem dan birokrasi negara, agaknya tidak dipikirkan khusus untuk Pemilu, yang merupakan perhelatan negara per-lima tahun sekali. Maka, dengan persiapan dan penyelenggaraan Pemilu melewati transisi waktu 2008-2009, aturan baru yang konon untuk menekan angka korupsi, bisa menjebak para petugas KPU “terjatuh” pada penyalahgunaan wewenang dan manipulasi administratif.
Dalam hal ini, pihak legislatif sebagai yang menyetujui anggaran (khususnya parpol yang sudah memiliki perwakilan di legislatif), semestinya melihat persoalan ini sebagai kepentingan keseluruhan, bukan hanya kepentingan masing-masing partai. Lancar dan tidaknya anggaran, juga besar-kecilnya anggaran, sering hanya dilihat seberapa besar partai mereka diuntungkan.
Pertarungan politik 2009, memang tidak menjadi sederhana. Sekali pun para pengamat, dan juga kepercayaan diri para politisi lama, mengatakan bahwa pemain yang akan muncul tetap pada partai “itu-itu” saja, namun konfigurasi politik juga tidak sederhana. Pecahan parpol yang berkeping-keping itu, masing-masing mempunyai agenda, yang mau tidak mau harus diperhitungkan, justeru ketika aturan Pemilu menjadi lebih ketat. Misalnya, pada soal banyaknya bilangan pembagi kursi serta syarat minimal mencapai electoral threshold.
Dalam konfigurasi politik sekarang, sulit rasanya masing-masing caleg untuk bisa meraih suara terbanyak (minimal) untuk mendapatkan satu kursi. Bukan hanya karena kompetisi dengan partai lain, melainkan pertarungan internal caleg dalam satu parpol juga persoalan yang tidak mudah. Maka jika penghasilan suara masing-masing caleg tidak memadai, dan suara diakumulasikan ke perolehan suara parpol, aturan yang diberlakukan sekarang ini, sesungguhnya amat spekulatif dan manipulatif. Dengan dalih demokrasi bersifat langsung, yang biasanya didukung oleh aktivis LSM, akademisi atau pun para penganut demokrasi liberal, justeru esensi demokrasi terkendala pada persoalan teknis, dengan banyak implikasinya.
Rakyat sebagai pemilih pun, juga memiliki problem teknis yang tak kalah sederhana. Jika mayoritas masyarakat pemilih berada di pelosok dan dengan tingkat keterdidikan lebih rendah, maka sistem Pemilu 2009 dengan mencontreng dan memilih caleg langsung, bukan persoalan sederhana.
Melihat 38 partai, dan kemudian di bawah gambar partai-partai tersebut ada sederet tulisan nama caleg yang harus dipilih (hanya tulisan dan tanpa foto), problemnya tidak semudah orang kota, yang lebih terdidik dan memiliki akses media. Jika angka golput naik, bisa saja bukan karena naiknya apatisme politik rakyat, melainkan banyaknya kesalahan teknis yang akan timbul kelak.
Oleh karena itu, pada akhirnya, persoalannya kembali harus dipulangkan kepada siapa pemain sebenarnya dalam Pemilu itu. Partai politik, para caleg, tentu saja yang harus bekerja keras, agar Pemilu didukung oleh rakyat, dan rakyat tidak masuk dalam kategori golput, baik karena resistensinya maupun persoalan teknis yang tidak difahaminya nanti ketika masuk ke blik suara.
Selama ini, media kampanye yang banyak dipakai oleh para caleg, sama sekali tidak memberi informasi, bagaimana seharusnya nanti rakyat mengikuti Pemilu, atau bahkan, rakyat memilih dirinya sebagai caleg. Padahal, KPU sendiri, tidak bisa melakukan sosialisasi secara maksimal, karena hambatan turunnya anggaran bersumber dari pihak legislatif itu sendiri. Dalam politik, jika kita mengenal istilah blunder, itulah yang dilakukan oleh parpol yang hanya melihat kepentingannya sendiri.

* Sunardian Wirodono, direktur Equacom Yogyakarta, pembelajar pada masalah-masalah komunikasi dan media politik.

Menilik Usia Bakal Calon Presiden

Tempo, Kamis, 11 Desember 2008

Oleh Sutta Dharmasaputra

Berdasarkan prinsip biologi, usia binatang menyusui adalah 5-7 kali masa pertumbuhan hingga dewasanya. Dengan mengambil masa tumbuhnya gigi susu yang terakhir pada manusia sebagai patokan perhitungan, yakni usia 20-25 tahun, rentang hidup manusia seyogianya terpendek 100 tahun dan terpanjang 175 tahun. Usia normal rata-rata manusia adalah 120 tahun.
Namun, manusia yang semestinya dapat hidup rata-rata 120 tahun ternyata banyak yang belum mencapai 70 tahun sudah wafat. Usia manusia diperpendek 50 tahun. Lebih awal kena penyakit, lebih awal lumpuh, lebih awal wafat, menjadi gejala umum masyarakat kini. Profesor Hung Zhao Guang, dokter spesialis pencegahan penyakit, lulusan Shanghai First Medical Institute dan doktor dari Chicago North Western University, Amerika Serikat, menyampaikan hal itu dalam salah satu makalahnya yang dialihbahasakan Suryono Limputra (2002).
Seiring dengan kian dekatnya pemilu dan kian banyak yang menyatakan kesiapan sebagai calon presiden, tidak ada salahnya menilik usia mereka. Yang pasti, bila seorang presiden atau wakil presiden terpilih tidak bisa menjalankan tugasnya pada masa jabatannya, akan membuat gonjang-ganjing politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang bisa merugikan 220 juta penduduk di negeri ini.
Memang, tidak mudah menentukan siapa yang paling layak memimpin negeri ini. Pasalnya, pemilihan presiden bukan seperti pemilihan pelajar teladan. Banyak hal tidak bisa dibandingkan secara paralel. Yang pernah menjabat presiden tentu lebih punya pengalaman dibandingkan yang belum. Namun, belum tentu yang punya pengalaman lebih baik memimpin pada lima tahun mendatang karena tantangan yang dihadapi belum tentu sama dengan yang dihadapi sebelumnya.
Yang paling mungkin dilakukan adalah memprediksi tantangan atau masalah riil yang akan dihadapi lima tahun mendatang dan memprediksi siapa di antara calon yang mampu menjawab tantangan itu dengan lebih baik, berdasarkan potensi yang dimilikinya saat ini. Faktor usia hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor yang bisa dijadikan pertimbangan.

Komparasi usia
Dari sekian banyak figur yang menyatakan kesiapannya menjadi presiden atau disebut-sebut memiliki peluang menjadi presiden, kalau ditilik dari sisi usia, ternyata beragam.
Yang paling muda adalah Yuddy Chrisnandi, anggota DPR. Jika terpilih, saat pelantikan pada 20 Oktober 2009, usianya baru 41 tahun 4 bulan. Fadjroel Rachman yang mendorong calon presiden independen juga tergolong muda. Jika terpilih dan dilantik, ia baru berusia 45 tahun 9 bulan. Rizal Ramli, jika terpilih dan dilantik, usianya ”baru” menjelang 56 tahun.
Yang paling tua adalah Abdurrahman Wahid. Jika terpilih dan dilantik, ia sudah berusia 69 tahun 2 bulan. Wakil Presiden M Jusuf Kalla, jika maju dan terpilih, pada saat dilantik, sudah berusia 67 tahun 5 bulan.
Di antara figur yang memiliki latar belakang militer, yang paling tua adalah Sutiyoso. Ia lebih ”senior” dibandingkan Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo Subianto adalah yang termuda. Dari elite parpol, seperti Akbar Tandjung, Sultan Hamengku Buwono X, Agung Laksono, Surya Paloh, dan Megawati Soekarnoputri, jika terpilih dan dilantik, usianya di atas 60 tahun. Yang lebih muda, adalah Hidayat Nur Wahid, Soetrisno Bachir, Fadel Muhammad, dan Marwah Daud Ibrahim.
Mengacu definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), calon yang berusia 60 tahun tentu lebih menggembirakan. WHO menyebut, di bawah 65 tahun tergolong usia pertengahan (middle age); usia 65-74 tahun tergolong junior old age; usia 75-90 tahun baru tergolong formal old age; dan 90-120 tahun adalah longevity old age (orang tua yang berumur panjang).
Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Azrul Azwar seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, beberapa saat lalu, mengatakan, usia harapan hidup di Indonesia lebih rendah daripada negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Usia harapan hidup Indonesia adalah 65 tahun, Brunei Darussalam (76), Singapura (77), Malaysia (72), Thailand (72), Filipina (69), dan Vietnam (68).
Tak heran, saat usia pensiun hakim agung Mahkamah Agung hendak diperpanjang dari 65 menjadi 70 tahun, banyak kalangan juga memprotesnya.

Pemimpin dunia
Memerhatikan kecenderungan pemimpin dunia yang terpilih belakangan ini memang cenderung muda. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang lahir 28 Oktober 1956, saat dilantik 6 Agustus 2005, berusia 48 tahun. Presiden Rusia Dmitry Medvedev jauh lebih muda lagi, yaitu 42 tahun. Presiden Bolivia Juan Evo Morales Ayma saat dilantik 22 Januari 2006, baru berusia 47 tahun. Presiden Amerika Serikat terpilih, Barack Obama, berusia 47 tahun.
Namun, Perdana Menteri Jepang Taro Aso saat dilantik 24 September lalu sudah berusia di atas 68 tahun. Taro lahir pada 20 September 1940.
Menurut peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, dalam pemilu di AS lalu, faktor usia termasuk isu yang dipertimbangkan banyak pemilih. Anak muda diasumsikan bisa membawa perubahan meski tidak semua yang muda pasti progresif. ”Isu mudanya Obama salah satu yang membuat orang kepincut,” kata mahasiswa University of Washington, Seattle, AS, itu.
Alasan lain adalah soal kesehatan. Banyak pemilih khawatir bila McCain yang berusia 72 tahun meninggal di tengah masa jabatannya, lalu digantikan Sarah Palin yang belum berpengalaman.
”Hakim agung di AS yang juga seumur hidup pada kenyataannya mereka dinilai tidak tajam lagi ketika mencapai umur tertentu,” papar Bivitri.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, berpandangan, yang lebih penting untuk diperhatikan bukan usia, tetapi kesehatannya. ”Jauh lebih penting lagi, bisa berpikir dengan akal sehat atau tidak? Jangan menjadi setan korupsi,” tambahnya, pekan lalu.
Fakta politik juga menunjukkan, banyak figur calon presiden yang lebih senior lebih populer ketimbang yang muda. Yang juga perlu dicermati adalah perilakunya, demokratis atau tidak. ”Masa di zaman demokrasi itu dipilih yang otoriter,” papar Arbi lagi. Pemilih pada Pemilu 2009 harus dibuat dewasa.

Televisi sebagai Anak Kandung Kebudayaan

Oleh Sunardian Wirodono

TELEVISI adalah anak kandung kebudayaan. Sebagai sebuah media, televisi adalah manifestasi dari proses peradaban atau kebudayaan manusia. Pada sisi itu, tidak ada yang salah di dalamnya. Sebagai media, ia netral.
Namun justeru karena netralitasnya itulah, ia mudah dimasuki berbagai kepentingan. Di tangan manusia yang bertanggugjawab, ia menjadi media yang berguna bagi media pembelajaran, untuk meninggikan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Namun ditangan yang tidak bertanggungjawab, televisi bisa mendatangkan kontroversi, kemudharatan, dan kecelakaan.
Hal itu terjadi, karena media televisi berada di ranah kepentingan antara pasar dan rakyat. Antara pasar dan rakyat, memiliki tingkat relasi yang bersifat ulang-alik dan tumpang tindih. Keduanya bisa mengklaim paling penting.
Bagaimana mengukur tingkat tanggungjawab itu? Di negara-negara yang menjunjung tinggi peradaban, ukuran itu dimanifestasikan dalam berbagai bentuk aturan, regulasi, undang-undang. Negara, berdiri untuk memoderasi kepentingan antara rakyat dan pasar agar kepentingan masing-masing pihak, tidak saling menisbikan, merugikan, atau meniadakan.
Peran negara, dalam hal ini menjadi penting, karena tidak ada satu otoritas pun antara rakyat dan pasar, untuk mendamaikan tingkat-tingkat kepentingannya satu sama lain.
Pada tingkat posisi ini, sejarah pertelevisian di Indonesia, tidak cukup sederhana untuk meletakkan rakyat dan pasar dalam posisi yang sejajar. Ketika negara melahirkan TVRI pada 1962, kepentingan negara begitu dominan, dan masih dalam konteks atau korelasi kepentingan rakyat. Sekali pun, dominasi negara juga bukan sesuatu yang tanpa bahaya, karena di tangan kekuasaan yang korup, kepentingan rakyat bisa dimanipulasi. Muncul acara-acara propaganda dan mereduksi peranan rakyat.
Namun ketika muncul beberapa stasiun televisi swasta, 1980-an, muncul persoalan baru, karena televisi swasta dijerat oleh kepentingan-kepentingan ekonomis (lebih tepatnya ekonomi yang kapitalistik), dengan kepentingan pasar sebagai panglimanya.
Kepentingan pasar kemudian terlihat sangat dominan, dan negara terlambat untuk memoderasi hubungan antara pasar dan rakyat ini. Ketika televisi swasta sudah semakin terjerat dengan nilai-nilai kepentingannya, negara baru memetakan masalahnya pada tahun 2002 dengan disyahkannya UU 32/2002 tentang penyiaran.
Itu pun, dengan tingkat kedewasaan proses demokratisasi politik kita, kehadiran UU ini tidak berjalan dengan mulus. Disamping pemerintah sendiri tidak serius untuk menegaskan dengan PP dari UU, juga terlihat negara tidak memiliki agenda yang konseptual mengenai masalah ini. Berbagai aturan yang berkait mengenai televisi, masih tetap berada dalam proses tawar-menawar yang tidak pernah selesai. Lebih mengkhawatirkan persoalannya, ketika pemerintah yang mestinya bertindak moderat cenderung berpihak pada pasar, dan menisbikan rakyat.
Televisi swasta tampak dalam posisi yang dominan, dengan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan memberikan keleluasaan televisi swasta itu untuk menjadikan keragaman budaya menjadi homogen atau tunggal. Indonesia yang beraneka-ragam dari Sabang sampai Merauke, direduksi kepentingan modal menjadi seragam dan Jakarta Sentris, dengan segala implikasinya.
Di luar persoalan kepentingan ekonomi, penetrasi media televisi pada kebudayaan, telah membonsai masyarakat menjadi sebuah entitas yang tidak tumbuh, stagnan, mandeg, dan konsumtif (tidak produktif).
UU Penyiaran yang menyarankan tumbuhnya keanekaragaman rakyat, tidak bisa berjalan, karena memang moderasi negara tidak berjalan semestinya. Pemihakan negara pada pasar, adalah penyebab semuanya. Artinya, dalam hal ini, bingkai televisi di Indonesia, berada dalam bingkai budaya kekerasan itu sendiri.
Berbagai program acara televisi, pada akhirnya, hanyalah reproduksi dari bingkai budaya kekerasan itu sendiri.
Lebih jauh lagi, bingkai budaya kekerasan ini, terlahir dari situasi-situasi jamannya, yang tidak memberi ruang terjadi dialog, negosiasi, peran serta, diskusi, dan lain sejenisnya.
Proses perjalanan bangsa Indonesia, dari 1908, 1928, 1945, yang on the track mengajarkan kita tentang proses perdaban yang elegant dan mulus, perlahan berubah menjadi praktik-praktik dominasi negara yang mengambil alih peran atau prakarsa masyarakat ke pinggiran. Dan itu berproses sejak 1957, ketika Sukarno memilih Demokrasi Terpimpin, kemudian dikuatkan melalui hegemoni Soeharto melalui Orde Baru, hingga kemudian ketika ambrol pada 1998, rakyat tidak terdidik dan terlatih untuk melakukan negosiasi kepentingan.
Kita semua pada akhirnya, mempraktikkan perilaku kekerasan pada hampir semua sendi kehidupan.
Maka, semestinya sekarang, kita kembali pada prakarsa-prakarsa bersama, bagaimana mendudukkan kepentingan pasar dan rakyat tidak tumpang tindih dan saling meniadakan. Persoalan sosial dan budaya dalam televisi kita, lebih terletak pada komponen negara dalam memandang media, yang celakanya, seolah menjadi referensi tunggal masyarakat Indonesia.
Kekerasan demi kekerasan, yang dipraktikkan oleh media televisi kita, adalah karena kita juga terlalu toleran, atau tidak cukup gigih memperjuangkan kepentingan bersama. Sebagai anak kandung kebudayaan, televisi akan sangat tergantung ke arah mana kebudayaan kita tegakkan.
Pada posisi ini, yang selalu harus digugat pertama, bagaimana media sebagai media of change memposisikan dirinya. Apakah dia mau menjadi pengubah kekeadaan lebih baik, atau agen perubahan yang tidak memiliki agenda setting, sehingga tampak seperti keledai bodoh yang hanya bisa menari dalam gendangan orang lain.


* disampaikan untuk diskusi intern KPID, 27 Nopember 2008
** Direktur Equality Communications (Equacom) Yogyakarta. Pengamat media komunikasi dan politik.

Angin Puting “Politik” Beliung di Indonesia

Oleh Sunardian Wirodono

KETIKA ditanya wartawan tentang strategi politik Sri Sultan HB X, usai Pisowanan Ageng 28 Oktober 2008, Sukardi Rinakit tidak mempunyai jawaban yang formulatif. Salah satu tim sukses Ngarsa Dalem untuk capres itu, hanya menjawab strategi politik yang dinamakan “strategi angin puting beliung”. Dalam bahasa yang juga sama-sama multi-tafsir, Sri Sultan HB X jika ditanya hal serupa, juga akan mengatakan yang tak jauh beda, yakni “kristalisasi” dilihat dari “dinamika politik”, dan “dialektika” partai-partai politik. Belum lagi soal “konsolidasi kekuatan”, “dan sebagainya”. Kata-kata yang berada dalam tanda kutip tersebut, secara logika bisa dimengerti maknanya, tetapi hanya secara semantik. Tidak operasional untuk dipahami pihak lain. Ada dua penyebab untuk hal itu, pertama bisa jadi memang tidak cukup tersedia jawaban, karena belum ada formulasi baku (artinya masih dalam proses kristalisasi), atau memang sengaja menutup diri. Namun pada umumnya, para politisi atau siapa pun yang terjun dalam kancah politik di Indonesia, tidak bisa secara lugas melakukan komunikasi yang biasa-biasa saja, apalagi komunikasi politik. Jika boleh disebut, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dalam banyak hal relatif lebih lugas dan verbal dalam menjalin komunikasi dengan siapa pun. Dan banyak akibat yang harus ditanggung. Seperti yang terakhir, hendak dituntut (disomasi) oleh Wiranto, dan kemudian MJK pun menyatakan minta maaf. Yang mengherankan, kenapa pejabat publik (pedagang dan politisi) se-terus-terang MJK, justeru dalam berbagai polling selalu mendapat perolehan suara rendah? Kenapa, tokoh-tokoh yang tidak spontan, tokoh-tokoh pendiam, tokoh-tokoh yang tidak jelas dan tidak konsisten bicaranya, justeru mendapatkan suara polling dan popularitas yang lebih baik? Apakah karena sebagai manusia verbal, maka kemudian MJK berarti menjadi dan dinilai verbal pula? Dan karena itu kurang mempesona? Betapa sulitnya kita memaknai bahasa dan cara berkomunikasi politik di Indonesia. Umumnya, politisi kita jauh lebih sibuk pada persoalan pencitraan, pesona personal. Kemudian, pesona magis atau mitos-mitos cenderung ditebarkan. Kalau menyampaikan pendapat harus cermat, hati-hati. Saking hati-hatinya, sering muter-muter, justeru sebenarnya semakin tidak jelas dan tidak konsisten, alias tidak konseptual dan agak ngawur. Satu pernyataan di lain hal dan waktu, bisa bertentangan dengan pernyataan sebelum atau sesudahnya. Makanya, ada jalan selamat yang lain, daripada banyak ngomong dan takut salah, mendingan sama sekali tidak ngomong. Bukan soal “silent is golden”, tapi benar-benar karena cara amannya daripada salah ngomong. Politik pencitraan yang jauh dirasa ampuh, buat “kualitas manusia” Indonesia saat ini, justeru dieksploitasi begitu rupa. Bahkan “ketertinggalan” dalam hal literasi media, justeru dibangga-banggakan. Jangan-jangan, kebanggaan itu hanyalah dalih, agar masyarakat memang tetap bodoh, dan dengan demikian bisa ditunggangi terus-menerus oleh para elite. Ketertinggalan itu, bukannya diubah, diupayakan bersama, agar menjadi sebaliknya, yakni manusia yang melek media, cerdas, kritis, produktif, aktif. Apakah karena kalau rakyat Indonesia seperti itu, maka para elit politik akan kehilangan media? Pada elite politik yang korup dan bodoh, tentu saja iya. Tetapi para elite politik yang beradab, tentu akan memakai politik untuk jalan pencerahan, agar bangsa dan negara ini menjadi kuat dan maju di masa mendatang. Dalam posisi seperti itu, maka komunikasi politik kita selama ini, memang berada dalam bingkai pragmatisme (yakni suatu paham yang mengandalkan pada azas manfaat, kepentingan, atau kegunaan). Segala sesuatu aktivitas, diukur dari sudut pandang manfaat bagi kita, atau khususnya bagi yang melakukannya. Buat apa mencerdaskan bangsa, kalau itu merugikan saya? Buat apa berkorban, kalau saya tidak mendapat keuntungan? Buat apa dipermudah, kalau bisa dipersulit dan membuat saya mengeruk untung? Buat apa saya bagi duit, kalau tidak mengharap mereka mencoblos saya sebagai caleg? Buat apa saya mendirikan partai, kalau bukan karena kekuasaan? Buat apa saya mencapreskan diri, kalau bukan untuk kekuasaan (karena dengan kekuasaan saya bisa mengabdi kepada bangsa dan negara). Buat apa tidak korupsi, kalau yang lain juga korupsi dan aman-aman saja? Buat apa ngomong yang jelas dan terang, jika ketahuan kebodohan saya? Dan seterusnya. Salah satu ciri pragmatisme adalah menghalalkan segala cara. Sepanjang bahwa cara yang kita pakai bisa menghasilkan tujuan yang kita inginkan, semuanya menjadi boleh dilakukan. Termasuk bertindak tidak demokratis, tidak jujur, bahkan tidak terbuka dengan informasi dan orang lain. Perjalanan demokrasi di Indonesia, sesungguhnya tidak dimulai dari nol. Sejak 1908, 1928, 1945 hingga menjelang Demokrasi Terpimpin 1957, Indonesia “on the track” adalah negara yang belajar demokrasi dengan cara-cara yang sangat elegant. Sesudahnya, kita berubah haluan, sampai kemudian bangkrut pada 1997. Masa vakum politik lebih 30-an tahun (1957-1997), sesudahnya membuat kita gagap dan tidak mengerti, karena tidak pernah tahu, tidak pernah belajar, tidak pernah latihan. Semua proses demokrasi jaman reformasi yang kita ikuti, Pemilu, Pilkada, Pilgub, dan lain sebagainya, bisa memberikan gambaran itu. Politik kita masih tetap saja patrimonialisme. Bergantung pada patron-patron, person, orang-perorang, kepemimpinan yang dominan. Masih bersandar pada patron-client. Atasan-bawahan. Wong pinter wong bodo (tidak selalu wong pinter di atas, karena wong bodo beja dan wong pinter cilaka, bisa lain akibatnya). Di sini kita kemudian bisa memahami, bagaimana dalam struktur masyarakat yang sudah jauh lebih mapan, sistem atau mekanisme (aturan dan jalannya) politik jauh lebih penting. Itulah kenapa Barrack Obama yang berkulit hitam, bisa menjadi presiden Amerika yang masih kuat rasialismenya. Itulah sebabnya, pencitraan diri Barrack Obama, justeru adalah berkomunikasi secara lugas, dengan menyodorkan pemikiran, konsep, arah baru, untuk diapresiasi dan didukung. Dari sana, muncul jutaan relawan, dan menjadi mesin politik yang luar biasa. Bukan membuai atau membius rakyat dengan janji-janji bahwa semuanya akan menjadi lebih baik dengan dirinya. Bagaimana caranya? Mbuh ra weruh. Indonesia ke depan, membutuhkan pemimpin yang artikulatif. Kita tidak pernah tahu angin puting beliung. Jangankan puting beliung, angin lesus yang tak terdeteksi pun, baru saja memporak-porandakan UGM dan wilayah Bulaksumur. Siapa pun presidennya, sesungguhnya tidak diperdulikan rakyat. Karena rakyat membutuhkan jawaban hari ini. Bagaimana caranya menguatkan rupiah, menggulirkan ekonomi makro dan mikro seiring, bagaimana pengangguran bisa dikikis, bagaimana korupsi bisa diberantas. Bagaimana caranya? Semua capres pasti akan menjanjikan itu semua. Tetapi, sekali lagi, bagaimana caranya? * Sunardian Wirodono, direktur Equacom Yogyakarta, pembelajar pada masalah-masalah komunikasi politik.

Indonesia Ejakulasi Dini 2009

Prolog


* Dikutip dari Prolog Novel Politik "Indonesia Ejakulasi" (Sunardian Wirodono, 2004-2007)


MIMPI remaja, membuat Anonim, begitu ia menyebut dirinya kemudian, tak lagi perawan. Dalam usia ke-14. Saat ia masih SMP, kelas satu. Seorang perempuan tua yang hyper, memperkosanya.
Anonim tidak menangis. Tapi ia menyesal.
“Besok ke sini lagi ya? Aku beliin buku cerita bagus untukmu,” kata perempuan tua itu sambil menyiumi pipi Anonim.
Anonim diam saja.
Perempuan tua itu mengaku pernah pacaran dengan beberapa seniman besar. Dari pelukis, penyair, sutradara film. Ia memberi selembar uang limaratusan pada Anonim.
“Jangan jajan es ya?” katanya sambil memasukkan uang itu ke saku baju Anonim.
Bersijingkat Anonim meninggalkan rumah perempuan tua itu. Hanya beberapa rumah saja jaraknya.
Celakanya setelah itu, ia banyak menghabiskan waktu ke rumah pacar tuanya itu. Ia juga banyak masturbasi. Dan akhirnya diungsikan orangtuanya, ke lain kota. Setelah ketahuan.
Tapi sama saja. Di tempat baru, tempat salah satu saudara ibunya, Anonim ketemu dengan seorang janda kaya. Dan berlakulah hal sama pula. Sampai orangtuanya pusing.
Anonim akhirnya minggat. Entah ke mana.
“Lho, kok malah ngelamun? Pusing ya?”
Anonim terbangun dari lamunannya. Ia duduk di depan komputer. Di sebuah warnet langganan. Ia menoleh ke arah suara yang membuyarkan lamunannya.
Penjaga warnet yang sudah diakrabinya, masih saja berdiri tak jauh darinya. Wajahnya mirip Nicholas Saputra. Namanya Rangga.
“Udah sana pergi!” seru Anonim, mengusir penjaga warnet bertampang bintang film itu. Anonim buru-buru membuka salah satu situsweb.
“Makanya, jangan terlalu banyak lihat situs porno!” Rangga tertawa sambil berlalu. Rambutnya yang kriting, seperti ikut tertawa.
Suara Sade memenuhi ruangan, melantunkan Kiss of Life lembut.
Anonim memasang headseat, karena merasa terganggu.
Tapi tetap saja ia hanya melamun. Tak ada sesuatu yang dikerjakannya.
Lamunannya kembali menerawang. Ke teman-teman sekelasnya waktu SD, SMP, SMA. Cinta monyet pada Yudha, Aniek, Bani, Tyas anak Camat. Yanie. Juga Zubaidah, yang sudah meninggal. Guru Bahasa Indonesia SMP-nya, yang mungil.
“Kamu, Anonim, perhatikan buku di depanmu,” kata Ibu Guru itu, yang melihat Anonim lebih banyak mencuri pandang padanya.
Anonim, dengan malas, melihat tulisan pada buku di depannya.
Puisi Chairil Anwar:


Kalau sampai waktuku
‘Ku mau tak seorang ‘kan merayu
Tidak juga kau

Tak perlu sedu sedan itu,…

“Ayo Anonim, kamu, maju! Bacakan di depan teman-temanmu!” pinta Ibu Guru yang mungil itu.
Huh, enak saja jadi guru. Nyuruh-nyuruh. Kalau saja bukan Ibu Guru yang di-taksir-nya.
Benar-benar menyebalkan. Membaca puisi dari penyair genit, yang punya banyak pacar. Dasar Chairil! Playboy tengik!
“Aku ini binatang jalang!” teriak Anonim, membacakan deretan kalimat Chairil Anwar, “Dari kumpulannya terbuang,…”
Puisi yang dinilainya jelek itu, selesai juga dibacakannya. Dan ia duduk kembali ke kursinya.
“Tahu apa makna dari puisi tersebut?” Ibu Guru mengedarkan pandangan ke sekeliling kelas. “Ayo, Garin, jelaskan ke teman-temanmu,…!”
Garin Nugroho, murid yang suka tidur di kelas, dengan sok tahu menjelaskan makna puisi Chairil Anwar. Katanya, itu puisi perjuangan melawan fasisme Jepang. Benar-benar sok tahu. Bagaimana kalau itu muncul karena Chairil tak punya uang? Ia kemudian menciptakan sajak, untuk mendapatkan honorarium? Toh, kata sudah berhasil ditekuknya, diluluhlantakkannya, dan seperti pasir ia kuasa memain-mainkannya? Chairil Anwar tak pernah menjelaskan kemudian. Karena mati muda. Akibat sipilis.
Duet Louis Amstrong dan Ella Fitzgerald, melantunkan Summertime. Rangga, si wajah Nicholas Saputra itu, terantuk-antuk di depan komputernya, yang berisi duaributigaratus lagu dalam bentuk MP3. Bajakan semua.
Anonim bangkit dari duduknya. Mendekat ke arah Rangga. Tanpa ngomong pada anak itu, Anonim mengecilkan volume media-player di komputer Rangga.
“Ngganggu, ngerti nggak?” semprot Anonim.
Rangga tak bereaksi. Ia hanya nyengir.
Kembali ke tempat duduknya, Anonim browsing ke beberapa situs. Sampai bosan. Pose nude Britney Spears, tak lagi menarik. Dan baru ia membuka email-nya. Ada tiga surat.
Salah satunya, dari Izumi Nagano. Perempuan Jepang. Cantik. Wartawan Asahi Shimbun, yang mengaku mencintai Anonim setengah ampun.
“Watashi wa totemo aishite imasu,…[1] Ikuti perjalanan Gus Dur[2] ke Yogya. Coverage about him is needed. It’s important to understand his political career. I have sent some bucks into your account.[3] Kamu check ya?” begitu antara lain bunyi surat elektronik Izumi.
Ngikutin Gus Dur? Ngapain? Dia toh bukan lagi Presiden?
“Sebentar lagi tutup, mau nglembur?” Rangga mengagetkan keasyikan Anonim. Jam sudah menunjuk pukul 02:00. Dini hari.
Buru-buru, Anonim sign-out, dan mematikan komputer di depannya.
“Balik ajalah,…” sahut Anonim.
Anonim berdiri. Di ruang sebelahnya, seorang perempuan juga baru saja menyudahi email-nya, dan menutup program internetnya. Wajahnya cantik, seperti Desy Ratnasari. Tapi yang ini lebih sexy dan sedikit mesum. Si Desy Ratnasari kemudian beranjak meninggalkan ruang.
“He, kok bengong!” Rangga menghardiknya.
“Aku ‘kan lagi liat cewek cantik, lu lagi!” Anonim mendorong jidat Rangga.
“Dasar mata keranjang!”
“Huh, makian kok kuno. Pakai ungkapan yang baru,…”
“Apaan?”
“Cari sendiri. Makanya baca buku. Baca koran. Baca rubrik bahasa Sudjoko atau Remy Sylado. Mereka munsyi sohor!”
“Iya, tapi kamu terus mau ke mana? Balik, atau,…” Rangga membelokkan pembicaraan, karena tak tahu apa artinya munsyi.
Balik ke mana? Anonim sendiri baru sadar. Ia tak pernah jelas dalam soal pulang. Ia lebih banyak tahu soal pergi, daripada pulang. Di Jakarta ia kost pada keluarga Jawa. Itu pun jarang ditidurinya. Kamar kost hanya untuk menyimpan buku-bukunya, koleksi audio-visualnya, dan beberapa pakaiannya yang tak banyak. Ia tidur hampir di sembarang tempat, menggelandang. Dengan tas ransel di punggung. Ada notebook yang selalu dibawanya. External CDRW. Kamera video excel-one. Yang ada di sakunya, hanya dompet berisi ATM. Beberapa lembar rupiah. KTP. Sim A. Juga foto dirinya, waktu sekolah di Rotterdam, Belanda. Itu saja. Selebihnya tersimpan di otaknya.
Sudah beberapa hari ini, dia menghabiskan waktu dari warnet ke warnet. Kadang-kadang ke café-net, kalau pas lagi genit, dan pengin ngadem di mall. Dari nama tempatnya, menunjukkan kelasnya. Warnet, singkatan dari warung internet, penataannya memang tak lebih seperti warung. Asal muat banyak. Agak beda dengan café-net, yang biasanya di mall, plaza-plaza orang kaya, atau lobi hotel yang nyaman.
Meski kali ini ia gagal lagi menjebol server raksasa di Amerika. Tapi tekadnya bulat, suatu saat pasti bisa dijebolnya tembok raksasa itu. Rencana besar sudah dirancang di otaknya. Memangnya hanya Robin Hood saja yang boleh jadi legenda?
Tapi, malam ini, ia mau tidur di mana?
Keamanan Jakarta tidak menentu.
Penculik bergentayangan. Ia tak ingin pengalaman buruk terulang.
Beberapa kali, ia gagal menghubungi Dewi Lailatul, perempuan yang dianggap sebagai kekasih jiwa. Sudah ganti nomor ponsel? Kenapa tidak memberitahukan? Marah? Telpon ke kantornya, selalu dibilang tak ada di tempat. Menghindari? Apa salah dan dosaku?
Anonim merutuki dirinya. Atau, memang dirinya tak pantas memiliki kekasih macam Dewi Lailatul, perempuan setengah bidadari, dari sorga itu?
Bagaimana dengan DR, kekasihnya yang lain lagi? DR sangat sibuk, sebagaimana takdirnya artis sinetron Indonesia. Sementara cemceman Izumi, tentu saja tak bisa ditemuinya dengan gampang, karena di Jepang. Baru saja, malah perempuan Jepang itu menyuruhnya pergi ke Yogya. Itu pun lewat email.
Anonim gelisah.
Pada saat-saat seperti itu, betapa kehadiran perempuan-perempuan yang dicintainya, akan sangat menentramkan. Satu saja syaratnya: Asal tidak datang berbarengan. Bisa hancur dunia.
Ah, ngapain takut pulang? Si Desy Ratnasari tadi, dengan mobil mewahnya yang gemerlap, hanya sendirian. Pada dini hari begini.
Ha, perempuan cantik itu sendirian di Jakarta? Dini hari? Perempuan cantik di warnet? Bermobil mewah? Naluri Anonim langsung bekerja. Jangan-jangan dia intel? Sudah sebulan ini, Anonim merasa was-was terhadap orang di sekitarnya.
Soeharto memang sudah tak berkuasa. Tapi orang-orangnya? Atau bagaimana kalau yang menamakan dirinya Orde Reformasi, berkomplot dengan Orde Baru?
Bagaimana kalau Tutut jadi presiden?
“Bajiiingngaaaaaannnnnnnnnnn,…!!!” Anonim berteriak, sambil mengacungkan tinjunya. Ke langit hitam.
Rangga, penjaga warnet berwajah Nicholas Saputra, kaget bukan kepalang.
“Lu gila. Langit bisa runtuh, lu tinju begitu!”


[1] Aku sangat merindukanmu.
[2] Gus Dur, nama populer KH Abdurrahman Wahid.
[3] Aku butuh laporan orang itu. Ini penting untuk melihat perjalanan politiknya. Aku sudah kirim duit kemarin, ke rekening tabunganmu.

Cara Gampang Jadi Presiden

TERTARIK menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2009 mendatang? Segera baca tulisan ini, karena akan segera diketahui, apa saja kiat-kiatnya. Jangan katakan bahwa bercita-cita menjadi presiden sesuatu yang muluk, tidak realistis, bombastis, ngayawara, bullshits, nonsens.

Jangan percaya kata-kata sisnis dan bau pesimisme itu. Sekaranglah waktunya untuk kita. The dreams come true! Bangun dunia kita dengan lebih optimis. Kalau ada orangtua yang terpaksa perlu kita percaya, mungkin cuma Sukarno, yang mengatakan; “Gantungkan cita-citamu setinggi langit!” Selebihnya, omong kosong!

Baru dua alinea Anda baca, sekali berhenti, maka separoh kekalahan sudah terjadi. Bagaimana tidak? Karena hanya mereka yang punya tekad membara, termasuk menyelesaikan bacaan ini, akan bisa masuk kriteria menjadi kandidat Presiden Republik Indonesia.

Siapa yang bisa menduga, bahwa Barrack Obama, yang pernah tinggal di daerah kumuh Menteng Atas Indonesia, menjadi kandidat presiden Amerika Serikat? Siapa menyangka bahwa ibu rumah tangga Qori Aquino, menjadi presiden Philipina? Sama seperti yang tak kita duga sama sekali, siapa menyangka SBY menjadi presiden Indonesia? Persis dengan ketidakmengertian kita, bagaimana MJK bisa menjadi wakil presiden Indonesia!

Apa yang dikatakan oleh para pengamat, akademisi, atau para pedagang riset dan polling, hanyalah teoritisasi dari sesuatu yang sudah terjadi. Post factum. Meski ada yang jumawa semacam Denny J.A., yang konon sudah bisa memprediksi kemenangan pasangan SBY-MJK, ketahuilah, tidak ada yang mempercayainya waktu itu. Tidak juga SBY-MJK. Tidak juga Deny J.A., sekali pun nama yang terakhir ini masuk dalam “man of the year” atau “the king maker”, sebagai iklan-iklan di koran tentang dirinya, yang dibuat oleh dirinya pula.

Jadi, fakta itu menunjukkan, sebelum segala sesuatunya terjadi benar-benar, kita tidak boleh membunuh mimpi atau cita-cita kita, untuk menjadi presiden. Bahkan untuk Pemilu 2009 sekali pun. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Bagaimana caranya? Tentu saja, baca buku ini sampai tuntas.

Tidak ada yang sulit di dunia ini. Apalagi di Indonesia. Karena jika kita percaya pada keajaiban, begitu banyak keajaiban yang bisa diharap terjadi di Indonesia. Gus Dur saja, pendekar demokrasi itu, lebih percaya wangsit kyai langitan, daripada mekanisme sebuah partai modern, yang mengandalkan kedaulatan anggota partai. Sebagaimana namanya, keajaiban tidak mengenal rumus-rumus eksak. Tidak mengenal angka-angka polling. Justeru rumus keajaiban yang non-eksak itulah yang sering dicuri, untuk menjadi pembenaran bagi seluruh keajaiban yang direkayasa. Bukankah jika diperlukan segala macam angka-angka eksak dan akademis itu, semuanya bisa dihadirkan secara ajaib. Dan kita menganggapnya sangat wajar, betapa pun ajaibnya itu.

Bagaimana bisa? Tentu saja, untuk sampai pada pemahaman filosofis dari tesis itu, tidak bisa didapatkan segera dari pengantar pendek ini. Sekali lagi, jika Anda sudah tuntas membaca buku ini, akan segera tahu, bahwa memang tidak ada sesuatu yang sulit. Tidak sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang absurd, di bumi persada Indonesia.

Buku ini, dipersembahkan bagi para calon presiden Republik Indonesia, masa kini dan mendatang. Sebelum sampai pada cita-cita, jangan berhenti membaca buku ini. Meski harus diwariskan kepada anak-cucu-buyut-canggah, dan seterusnya dan seterusnya hingga tujuh puluh turunan, cita-cita menjadi presiden Indonesia adalah sah. Tetaplah optimis. La tahzan, kata sebuah buku laris. Bergembiralah. Jangan bersedih.

Sebagaimana sahabat-sahabat saya yang juga tetap optimis. Tetap bekerja dan berkarya, di belantara Indonesia, di pelosok-pelosok desa, meski tidak populer, karena media hanya milik para selebritas dan narsis. Mereka tetap mencintai Indonesia, meski yang memerintah Indonesia tidak mereka sukai. Adrian, yang masih terus mendampingi anak-anak Suku Anak Dalam di Sumsel. Taki, yang rela menyusuri sungai-sungai liar di Barito, dan membantu penduduk setempat dalam hal medis. Gugun, di balik-balik gunung wilayah “pedalaman” Jawa Barat. Maliko, di Aceh yang jauh dari televisi dan wartawan. Barko, di Papua yang “nyamuknya ganas-ganas” tapi tetap enjoy mendidik anak-anak Papua (kisahmu lebih dahsyat dari film-film kita). Bubun di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, yang sering dicurigai tentara. Belum lagi Puti, Raja dan Ratu, Badilla, Dolitel, dan masih seabreg lagi lainnya di Lebak, Sidoarjo, Sorong, Lombok, Solok,...

Mereka pastilah menanti, Anda-lah yang menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih kepada para sahabat-sahabat baik seperti itu. Dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak akan sampai setengah hari. Bersegeralah. Dan jadilah presiden Republik Indonesia!

Yogyakarta, Desember 2007 - Agustus 2008

S.W.