Angin Puting “Politik” Beliung di Indonesia

Oleh Sunardian Wirodono

KETIKA ditanya wartawan tentang strategi politik Sri Sultan HB X, usai Pisowanan Ageng 28 Oktober 2008, Sukardi Rinakit tidak mempunyai jawaban yang formulatif. Salah satu tim sukses Ngarsa Dalem untuk capres itu, hanya menjawab strategi politik yang dinamakan “strategi angin puting beliung”. Dalam bahasa yang juga sama-sama multi-tafsir, Sri Sultan HB X jika ditanya hal serupa, juga akan mengatakan yang tak jauh beda, yakni “kristalisasi” dilihat dari “dinamika politik”, dan “dialektika” partai-partai politik. Belum lagi soal “konsolidasi kekuatan”, “dan sebagainya”. Kata-kata yang berada dalam tanda kutip tersebut, secara logika bisa dimengerti maknanya, tetapi hanya secara semantik. Tidak operasional untuk dipahami pihak lain. Ada dua penyebab untuk hal itu, pertama bisa jadi memang tidak cukup tersedia jawaban, karena belum ada formulasi baku (artinya masih dalam proses kristalisasi), atau memang sengaja menutup diri. Namun pada umumnya, para politisi atau siapa pun yang terjun dalam kancah politik di Indonesia, tidak bisa secara lugas melakukan komunikasi yang biasa-biasa saja, apalagi komunikasi politik. Jika boleh disebut, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dalam banyak hal relatif lebih lugas dan verbal dalam menjalin komunikasi dengan siapa pun. Dan banyak akibat yang harus ditanggung. Seperti yang terakhir, hendak dituntut (disomasi) oleh Wiranto, dan kemudian MJK pun menyatakan minta maaf. Yang mengherankan, kenapa pejabat publik (pedagang dan politisi) se-terus-terang MJK, justeru dalam berbagai polling selalu mendapat perolehan suara rendah? Kenapa, tokoh-tokoh yang tidak spontan, tokoh-tokoh pendiam, tokoh-tokoh yang tidak jelas dan tidak konsisten bicaranya, justeru mendapatkan suara polling dan popularitas yang lebih baik? Apakah karena sebagai manusia verbal, maka kemudian MJK berarti menjadi dan dinilai verbal pula? Dan karena itu kurang mempesona? Betapa sulitnya kita memaknai bahasa dan cara berkomunikasi politik di Indonesia. Umumnya, politisi kita jauh lebih sibuk pada persoalan pencitraan, pesona personal. Kemudian, pesona magis atau mitos-mitos cenderung ditebarkan. Kalau menyampaikan pendapat harus cermat, hati-hati. Saking hati-hatinya, sering muter-muter, justeru sebenarnya semakin tidak jelas dan tidak konsisten, alias tidak konseptual dan agak ngawur. Satu pernyataan di lain hal dan waktu, bisa bertentangan dengan pernyataan sebelum atau sesudahnya. Makanya, ada jalan selamat yang lain, daripada banyak ngomong dan takut salah, mendingan sama sekali tidak ngomong. Bukan soal “silent is golden”, tapi benar-benar karena cara amannya daripada salah ngomong. Politik pencitraan yang jauh dirasa ampuh, buat “kualitas manusia” Indonesia saat ini, justeru dieksploitasi begitu rupa. Bahkan “ketertinggalan” dalam hal literasi media, justeru dibangga-banggakan. Jangan-jangan, kebanggaan itu hanyalah dalih, agar masyarakat memang tetap bodoh, dan dengan demikian bisa ditunggangi terus-menerus oleh para elite. Ketertinggalan itu, bukannya diubah, diupayakan bersama, agar menjadi sebaliknya, yakni manusia yang melek media, cerdas, kritis, produktif, aktif. Apakah karena kalau rakyat Indonesia seperti itu, maka para elit politik akan kehilangan media? Pada elite politik yang korup dan bodoh, tentu saja iya. Tetapi para elite politik yang beradab, tentu akan memakai politik untuk jalan pencerahan, agar bangsa dan negara ini menjadi kuat dan maju di masa mendatang. Dalam posisi seperti itu, maka komunikasi politik kita selama ini, memang berada dalam bingkai pragmatisme (yakni suatu paham yang mengandalkan pada azas manfaat, kepentingan, atau kegunaan). Segala sesuatu aktivitas, diukur dari sudut pandang manfaat bagi kita, atau khususnya bagi yang melakukannya. Buat apa mencerdaskan bangsa, kalau itu merugikan saya? Buat apa berkorban, kalau saya tidak mendapat keuntungan? Buat apa dipermudah, kalau bisa dipersulit dan membuat saya mengeruk untung? Buat apa saya bagi duit, kalau tidak mengharap mereka mencoblos saya sebagai caleg? Buat apa saya mendirikan partai, kalau bukan karena kekuasaan? Buat apa saya mencapreskan diri, kalau bukan untuk kekuasaan (karena dengan kekuasaan saya bisa mengabdi kepada bangsa dan negara). Buat apa tidak korupsi, kalau yang lain juga korupsi dan aman-aman saja? Buat apa ngomong yang jelas dan terang, jika ketahuan kebodohan saya? Dan seterusnya. Salah satu ciri pragmatisme adalah menghalalkan segala cara. Sepanjang bahwa cara yang kita pakai bisa menghasilkan tujuan yang kita inginkan, semuanya menjadi boleh dilakukan. Termasuk bertindak tidak demokratis, tidak jujur, bahkan tidak terbuka dengan informasi dan orang lain. Perjalanan demokrasi di Indonesia, sesungguhnya tidak dimulai dari nol. Sejak 1908, 1928, 1945 hingga menjelang Demokrasi Terpimpin 1957, Indonesia “on the track” adalah negara yang belajar demokrasi dengan cara-cara yang sangat elegant. Sesudahnya, kita berubah haluan, sampai kemudian bangkrut pada 1997. Masa vakum politik lebih 30-an tahun (1957-1997), sesudahnya membuat kita gagap dan tidak mengerti, karena tidak pernah tahu, tidak pernah belajar, tidak pernah latihan. Semua proses demokrasi jaman reformasi yang kita ikuti, Pemilu, Pilkada, Pilgub, dan lain sebagainya, bisa memberikan gambaran itu. Politik kita masih tetap saja patrimonialisme. Bergantung pada patron-patron, person, orang-perorang, kepemimpinan yang dominan. Masih bersandar pada patron-client. Atasan-bawahan. Wong pinter wong bodo (tidak selalu wong pinter di atas, karena wong bodo beja dan wong pinter cilaka, bisa lain akibatnya). Di sini kita kemudian bisa memahami, bagaimana dalam struktur masyarakat yang sudah jauh lebih mapan, sistem atau mekanisme (aturan dan jalannya) politik jauh lebih penting. Itulah kenapa Barrack Obama yang berkulit hitam, bisa menjadi presiden Amerika yang masih kuat rasialismenya. Itulah sebabnya, pencitraan diri Barrack Obama, justeru adalah berkomunikasi secara lugas, dengan menyodorkan pemikiran, konsep, arah baru, untuk diapresiasi dan didukung. Dari sana, muncul jutaan relawan, dan menjadi mesin politik yang luar biasa. Bukan membuai atau membius rakyat dengan janji-janji bahwa semuanya akan menjadi lebih baik dengan dirinya. Bagaimana caranya? Mbuh ra weruh. Indonesia ke depan, membutuhkan pemimpin yang artikulatif. Kita tidak pernah tahu angin puting beliung. Jangankan puting beliung, angin lesus yang tak terdeteksi pun, baru saja memporak-porandakan UGM dan wilayah Bulaksumur. Siapa pun presidennya, sesungguhnya tidak diperdulikan rakyat. Karena rakyat membutuhkan jawaban hari ini. Bagaimana caranya menguatkan rupiah, menggulirkan ekonomi makro dan mikro seiring, bagaimana pengangguran bisa dikikis, bagaimana korupsi bisa diberantas. Bagaimana caranya? Semua capres pasti akan menjanjikan itu semua. Tetapi, sekali lagi, bagaimana caranya? * Sunardian Wirodono, direktur Equacom Yogyakarta, pembelajar pada masalah-masalah komunikasi politik.