Minggu, April 01, 2012

Tanggapan atas Pidato Presiden Soal Batalnya Kenaikan Harga BBM

Saya sudah menyimak pidato Tuan Presiden, dalam menanggapi hasil sidang paripurna membahas RAPBN Perubahan 2012, dan saya berusaha untuk mengerti. Satu point yang saya ingat, Tuan Presiden berkata, bahwa menaikkan harga BBM adalah jalan paling terakhir. Kalimat itu menyiratkan, ada beberapa pilihan, sebelum menaikkan harga BBM sebagai pilihan terakhir. Saya akan bertolak dari kata-kata Tuan Presiden ini.
Yang sering digelapkan pada kita, Tuan Presiden, adalah ruang pilihan bagi pemerintah, yang seolah-olah hanya "menaikkan harga BBM". Padahal mesti dilihat filosofinya, dari UUD kita berkait pasal 33, kemudian yang paling jelas adalah keputusan Mahkamah Kontitusi berkait soal produk migas "negara tidak boleh mengikuti harga pasar". Maka pasal 7 ayat 6 dari UU APBN Perubahan 2012 dikunci dengan kalimat pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM.
Namun, kemarin, DPR dari Setgab Koalisi telah memutuskan dengan memberi ruang pada pemerintah, yang istilah mereka "domain pemerintah". Sekali lagi, apakah domain pemerintah hanya menaikkan harga BBM (dan tidak memikirkan dampak berantainya? Sebagaimana sekarang terlihat, harga BBM tak jadi naik, namun karena isyu kenaikan BBM, kini pasar sudah bergejolak, dan seperti biasa, pemerintah tak bisa mengendalikan).
Betapa menyedihkan. Jangankan mengendalikan pasar minyak dunia, ngendalikan pasar cabe atau brambang, bawang, beras, lenga klentik, dan para sembako lainnya di pasar lokal saja (yang sudah terlanjur naik), pemerintah kagak becus. Untuk menutupi ketidakbecusannya, calon presiden RI 2014 Hatta Rajasa ngomong: "Tidak ada gejolak pasar,..." sementara teori Menko Polhukam, "Kalau masih ada pedagang bakso yang jualan, artinya semua berjalan normal,...!" Kualitas pernyataan itu menunjuk kualitas dan kesungguhan otak para pembantu Tuan Presiden.
Tuan Presiden, ruang pemerintah saya kira masih banyak. Dan itu sangat tergantung kecanggihan Tuan sebagai Presiden. Efisiensi birokrasi, pengetatan anggaran, meminimalkan korupsi, dan bahkan tentu meninjau ulang bagaimana kita sebagai negara penghasil minyak mentah tapi menjadi pengimport minyak mateng? Belum lagi soal permainan selisih harga yang pertahun diduga memberi keuntungan Rp 97 trilyun (mohon bantahlah jika hitungan ini salah).
Masih banyak opsi bagi pemerintah untuk mengatasi hal itu. Lihat Malaysia yang dalam hal minyak belajar dari Pertamina, tapi mereka jauh lebih bagus. Kenapa? Itu tadi, karena ruang pilihan bukan hanya soal "harga minyak".
Sementara, kalau soal "wajah DPR" adalah cerminan pilihan rakyat. Tentu saja. Tapi, kalau di sana yang terjadi pengkhianatan oleh DPR pada rakyat, apakah rakyat yang dikhianati itu salah? Yang salah adalah yang berkhianat.
Tuan Presiden, bagaimana mengukur pengkhianatan DPR? Mestinya mereka mewakili rakyat, mengawasi kerja pemerintah agar efektif dan efisien, soal pengetatan anggaran dan pemberantasan korupsi, bukan hanya memberi legitimasi untuk melanggar konstitusi dengan membuat undang-undang yang penuh dengan pasal dan ayat karet. Apalagi, justeru mereka sendiri bahkan terlibat dan in-efisiensi itu dengan menghamburkan anggaran, bermewah-mewah menuntut fasilitas, dan apalagi terlibat korupsi anggaran.
Drama politik soal "harga minyak" itu sendiri, dilihat dari mekanismenya, sudah menunjukkan gejala "kenaikan harga BBM" sebagai harga mati bagi pemerintahan SBY. Bagaimana molornya sidang dengan begitu lamanya lobby tanpa batas waktu, dan tahu-tahu, pada malam harinya (setelah pendemo dipukul mundur Polisi), sidang dilanjutkan dan "kekurangan waktu".
Permainan deadlock itu, berhasil mendesakkan pilihan memasukkan ayat 6a pada pasal 7 UU APBN Perubahan 2012. Bukan pada pilihan voting soal pasal 6a perlu atau tidak, namun dilebarkan menjadi Pasal 7 ayat 6 vs Pasal 7 ayat 6 + 6a. Nah, jika sampai di situ, apakah rakyat bisa masuk untuk mengingatkan? Apakah kita tidak melihat mahasiswa di fraksi balkon digebugi pamdal DPR, dan di halaman gedung DPR demonstrans ditembaki polisi meski dengan bedil gas air mata? Halaman gedung DPR-MPR di Senayan pada Jumat malam itu, tak jauh beda dengan situasi pesta kembang api dalam perang Iran-Irak. Sebegitunyakah?
Karenanya, kesimpulan "bodohnya DPR" cerminan bodohnya rakyat, bagi saya pendapat yang menyesatkan, Tuan Presiden. Demokrasi formal dalam tahap elementer, tidak bisa dinilai dengan pandangan normatif, karena selalu bersifat kasuistik.
Persoalan yang mengkhawatirkan Tuan Presiden, berkait dengan pasal 7 ayat 6 dan 6a dalam UU APBN Perubahan 2012; Bagaimana jika keputusan itu kemudian dianulir oleh Mahkamah Kontitusi berkait gugatan masyarakat mengenai produk UU yang lemah dari sisi ideologis dan spiritnya? Bukankah Tuan Presiden akan digantung kewenangannya? Dan yang menggantung adalah partai-partai koalisi yang mendukung sampeyan? Dan kondisi ekonomi kita akan diombang-ambingkan isyu pasar yang tak jelas? Pagi-pagi Wamen ESDM yang wong pinter itu sudah berkata, tanggal 1 Mei 2012 harga BBM sudah bisa naik. Sementara perhitungan lain, 1 Juli, 1 Agustus 2012, harga BBM bisa naik karena fluktuasi pasar dunia. Apakah Tuan Presiden melihat hal itu tidak contra-productive? Apakah itu bagus akibatnya bagi rakyat dan stabilitas negara, yang selalu Tuan Presiden minta, agar iklim pertumbuhan ekonomi kita terjaga?
Maafkan, Tuan Presiden. Rakyat bisa jadi tidak suka pada politik, tetapi saya bisa ingatkan, rakyat tidaklah a-politis dan buta politik, meski mungkin tidak mengetahui apa itu praksis politik kekuasaan. Itu tentu menjadi makin buruk akibatnya bagi sampeyan, Tuan Presiden.
Cobalah Tuan Presiden berfikir jujur, untuk kemudian bertindak jujur. Apakah Tuan sudah bekerja keras, untuk membuat pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan berwibawa, tidak korupsi, mengetatkan anggaran yang tak perlu, mampu memberantas ekonomi rente, dan sebagainya? Tuan Presiden selalu membanggakan diri dipilih 60% rakyat Indonesia, tapi perilaku Tuan tidak mencerminkan semua itu. Sayang sekali, jika kelak Tuan akan dikenang sebagai Presiden paling tidak jelas dalam sejarah bangsa dan negara ini. Sumber masalahnya, Tuan Presiden, di mana pun, keraguan untuk membuat kesempurnaan, selalu berakibat pada blunder. Itulah kenapa seorang pemimpin adalah juga soal keberanian mengambil tanggung jawab, bukan mencari dan menciptakan bumper-bumper. Oh, ya, ngapain juga mesti menurunkan marinir, untuk melawan massa sipil yang sama sekali tak bersenjata?
Selamat berhari Minggu bersama keluarga, Tuan Presiden!

Salam saya,
Sunardian Wirodono

Tidak ada komentar:

Posting Komentar