Memilih Presiden dan Kamu Akan Kaya Raya?

“Apakah kalau capres yang kamu dukung menang, hidupmu akan menjadi lebih baik? Kau dibayar berapa? Mereka yang jadi presiden enak hidupnya, tapi kamu tetap saja kere dan menderita,....” Uhuk.

Apa hubungan mendukung capres dengan kejayaan hidup saya sebagai pribadi? Dalam perjalanan hidup saya, ketika jaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, secara ekonomi dan juga karir, hidup saya cukup berjaya. Sekarang saja, justeru di jaman Jokowi, agak blangsak secara ekonomi. Hiks. Dua tahun nganggur sampai kini, mestinya cukup alasan membenci Jokowi.

Meski pun tentu saja bisa dimaklumi. Komentar semacam itu, sering muncul ketika seseorang kalah berdebat. Atau, memang bawah sadarnya seperti itu, segala sesuatu yang diukur dari kepentingan waduknya sendiri. Makanya kalau nonton bioskop ada iklan soal pembangunan waduk, bisa marah-marah. Kalau iklan ayam goreng Amerika? Mingkem.

Hidup pribadi kita, kesuksesan dan kegagalan, adalah karena kita sendiri. Tak ada urusan dengan orang lain. Urusan dengan orang atau pihak lain, dalam bahasa religiusnya terformulasikan dalam darma dan karma kita. Masalahnya menjadi tak sederhana. Bukan sekedar ahli dan tidak, profesional atau tidak. Ada banyak faktor. Momentum, keberuntungan, kesialan, ketidaksiapan dan keberanian. Hanya renungan pribadi dan kejujuran diri yang bisa memastikan kenapa begini dan begitu.

Prabowo sendiri belum lama lalu berkutbah di depan LDII, mereka yang sukses jadi politikus apakah harus kuliah di fakultas ilmu politik? Prabowo sendiri tak pernah bercita-cita jadi militer, mangkanya sekalinya jadi tentara, dia diberhentikan di tengah jalan oleh lembaga dimana dia bekerja (istilah kerennya sih bertugas). Meski masih mending, dibanding AHY yang diberhentikan oleh ayahnya. Dan ketika Prabowo nyapres, apakah ada sekolah capres? Berpengalaman sebagai capres, benar adanya, meski tak berkorelasi dengan prestasi. Jadi ‘pres’ misalnya, bukan hanya ‘ca’ mulu.

Sebagai generasi old yang hidup jaman now, hidup di era revolusi industri 4.0, membuat saya berterimakasih pada kemajuan iptek. Internet memungkinkan dan memudahkan untuk bisa mengakses apa yang dinamakan informasi. Sesuatu yang kini tak lagi bisa disembunyikan negara, sebagaimana dulu ketika Soeharto berkuasa. Kita hanya bisa menerima kemutlakan-kemutlakan yang diciptakan pemerintah waktu itu.

Generasi sekarang, bisa tahu bagaimana dulu Amien Rais meminta Prabowo dimahmilubkan. Tapi kini mereka berkolaborasi, dan Amien yakin Prabowo akan memenangi Pilpres 2019. Itu setelah ia membaca isyarat langit. Sementara, teman saya mendapatkan isyarat langit juga; Bahwa kelak pada 32 Februari, Ratna Sarumpaet akan ganti kelamin.

Generasi sekarang bisa tahu, bahwa peristiwa 30 September 1965 tak hanya sebagaimana disampaikan oleh Soeharto, atau oleh Kivlan Zein (yang kayaknya sekarang posisinya diperankan oleh Gatot Nurmantyo). Dengan internet, anak-anak sekarang bisa tahu bahwa di negara berfaham komunis sekali pun, kini beralih ideologi. Pertarungan kini bukan lagi komunisme vs kapitalisme, juga bukan lagi sosialisme vs kapitalisme. Bahkan telah melebar dalam perang a-simetris, ketika kapitalisme pun mempunyai banyak kisi.

Kita seolah terjebak dalam ilmu pengetahuan yang tak berkembang. Terus-menerus menyembah-nyembah teori para kakek berjenggot, yang hidup puluhan tahun lampau. Kemudian mau diganti para lelaki berjenggot yang lain di masa kini. Memang kalau sudah berjenggot layak jadi ideolog?

Illuminati yang kita dengar hari ini, hampir tak ada urusan dengan orang-orang Bayern 1776. Sekarang jaman dengan sebuah keyakinan akan munculnya Principia Discordia. Munculnya sebuah agama parodiu bernama ‘discordianisme’, atau 'ketidak-selarasanisme' yang disulap para anarkis untuk menciptakan pembangkangan sipil. Lelucon jahil dan tipuan bernama hoax. Sebuah perkembangan ngawur tapi diyakini bisa membawa perubahan social.

Ufs, sorry. Ini bukan jurnal ilmiah. Kembali ke medsos. Tak ada hubungan antara presiden dengan kehidupan (sukses dan gagal) seseorang secara pribadi. Itu urusan bodo-bodonya atau pinter-pinternya kita menjalani hidup. Kecuali kalian sebagai tim sukses, yang mungkin sudah mengantongi duit operasional, yang cukup untuk DP mobil baru.

Hidup dengan teknologi komunikasi dan informasi yang baru, bukan lagi sebagaimana jaman analog, yang penuh analogi. Maka segala jargon kepemimpinan masa lalu tak lagi relevan. Sebagai istilah mungkin masih ada sebutan ‘mesias yang dijanjikan’, ‘isyarat langit’, ‘satria piningit’, dan sebagainya. Namun tentu dengan spiritualitas baru. Nyatanya, Jokowi yang kerempeng, dan bukan siapa-siapa, paria dalam politik, bisa mengalahkan Prabowo di Pilpres 2014. Padahal yang dikalahkan konon tentara cerdas (ada sih yang bilang; tidak cerdas).

Spiritualitas jaman sekarang bukan lagi sesuatu yang simbolik. Tetapi spiritualitas yang bisa dirunut dari yang disebut rekam-jejak, reputasi, prestasi, dan konsistensi sikapnya sebagai pribadi.

Indonesia adalah negara kaya raya. Tapi kenapa penduduknya miskin, kata mereka yang suka mengeksploitasi paradox ini. Karena pemerintahannya, penguasanya, tidak jujur dan korup. Tetapi kapan itu terjadi, dan siapa pelakunya? Apakah Jokowi yang baru 4 tahun telah menghancurkan Indonesia? Apakah kemiskinan struktural dan sistemik bisa terjadi dalam kemendadakan? Menurut Titi Kamal, hanya ndangdhut yang bisa mendadak. Kita tak akan  dapat pencerahan dari sebuah kampanye politik, yang cenderung melakukan simplifikasi, dan apalagi dari oposisi yang berwatak antagonistic.

Setelah Reformasi 1998, tetap terbukti partai politik bukan lembaga (atau system) yang bisa dipercaya untuk memperbaiki negeri. Presiden kita di masa mendatang, mungkin akan lebih sederhana lagi, dan makin manusiawi gambarannya. Karena tuntutannya juga makin sederhana; Memimpin dengan jujur, tidak korupsi, berfokus pada pekerjaan, tidak gampang mengeluh apalagi nyinyir dan reaktif.

Jadi ketika menilai capres, kemudian memilih dan mendukungnya, tentu sebagaimana para hakim ketika memutuskan perkara. Mendengarkan semua aspek dari jaksa, pembela hukum, terdakwa, saksi-saksi, melihat bukti-bukti. Di situ ia harus impharsial, tidak memihak, mendengarkan semua. Barulah ketika ia memutuskan perkara. Menjatuhkan pilihan.

Sama dengan menjatuhkan pilihan atas capres, apakah ke Prabowo atau Jokowi. Menimbang keduanya dengan cara seperti itu. Pilihan kita atas seseorang, bisa menuai resiko dan reaksi beragam. Hakim pun, yang oleh satu sisi dinilai adil, oleh yang mendapatkan vonis, bisa dituding tidak adil. Tergantung argumentasinya kemudian.

Presiden kini dan akan datang, tentu akan butuh waktu untuk membereskan kebobrokan negara yang diakibatkan salah urus presiden sebelumnya. Misalnya, kualitas sdm dengan mentalitas dan sikapnya. Utang luar negeri yang butuh waktu untuk dibayar dengan perimbangan sector ekspor-import. Ketidakdisiplinan masyarakat warga karena penegakkan hukum tak jalan. Serta kelak tentu tumbuhnya militer yang professional, dan tak ganjen terus setiap menghadapi bulan September.

Ini bukan soal membalik tangan, apalagi cuci-tangan dan cuci piring. Karena perubahan juga butuh kompromi, sekiranya tak ingin progresi ini patah di tengah jalan, sebagaimana Gus Dur dulu dengan mudah dilengserkan Amien Rais cum suis.