Sunardian Wirodono dalam Agama, Politik, dan Seks

"Nam-sembilan, Lapan-nam, Sembilan-sembilan"
HIDUP MULIA TAPI RA MUTU 
 
99 TULISAN PENTING SUNARDIAN WIRODONO TENTANG AGAMA, POLITIK, DAN SEKS

DATA FISIK BUKU 9 X14 CM., 600 HALAMAN

HARGA UMUM RP 150.000 (SUDAH TERMASUK ONGKIR) 


 PRIORITAS UNTUK PRE-ORDER (PALING TELAT 5 AGUSTUS 2017) DISKON 33%
UNTUK DONASI CETAK RP 100.000

TRANSFER KE: 
BCA No. 0373042223, atau 
MANDIRI No. 137.00.0521519.5, atau 
BRI No. 0891-01-029140-53-7 

KONFIRMASIKAN KE SMS/WA:
0813 9397 9400 (SW). 

SALAM SAYA: 
SUNARDIAN WIRODONO 
0813 9397 9400

Jokowi dalam Marwah Politik Perubahan dan Kepercayaan

Dibandingkan para jagoan, yang sudah malang-melintang sejak Orde Baru, Jokowi adalah “anak kemarin sore”. Tapi justeru karena itulah, ia lebih bisa dipercaya.

Satu hal yang sering dinafikan, tak dimengerti atau disalahartikan, bahkan bisa jadi digelapkan, bahwa rakyatlah sesungguhnya yang selalu menghendaki perubahan. Namun tidak demikian halnya dengan para elite, baik di dunia politik, pendidikan, dan akhir-akhir ini agama. Mereka lebih mewakili sistem kekuasaan yang korup, yang justeru makin berkecenderungan menutup kemungkinan perubahan itu.

Selama 32 tahun dalam kungkungan Soeharto, dan kemudian dalam situasi transisi hingga dua periode kekuasaan SBY, Indonesia belum banyak berubah. Dari berbagai indikasi sosial, ekonomi, politik, justeru paska longsornya Soeharto, Indonesia makin terpuruk.

Utang luar negeri makin menumpuk, angka korupsi meningkat, dan kesenjangan ekonomi melebar, dengan tetap menunjukkan piramida korban manusia. Ekonomi Indonesia masih dikuasai hanya oleh 3 persen dari populasi rakyat sebesar 250-an juta, dengan distribusi ekonomi 70 persen masih berpusar di Jakarta, sementara sisanya dibagi tidak merata ke 33 propinsi.

Fakta-fakta itu dengan jelas menunjukkan ada yang salah dalam perjalanan kepemimpinan nasional kita. Namun sama salahnya ketika kita menganggap bahwa kesalahan itu bertumpu pada satu sisi, apalagi sebagaimana pandangan Anies R. Baswedan, yang menyerang kebijaksanaan pemerintahan Jokowi setelah keterpilihannya selaku Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Anies Baswedan sama sekali mengabaikan faktor-faktor makro sebelumnya.

Ada faktor melekat yang tak bisa dipisahkan, yakni situasi kepolitikan. Partai politik, yang semestinya menjadi ajang penggemblengan kepemimpinan masyarakat sipil, tidak juga beranjak. Indonesia masih terbagi dalam kasta-kasta tertentu, di mana kaum elite di segala lapisan, masih menjadi katub penyumbat cita-cita UUD 1945 dan Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia. 

Kemenangan Rakyat. Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, dalam Pilpres 2014, bukan hanya merupakan kekalahan bagi Prabowo, yang memang berhasil disingkirkan oleh Jokowi dalam pemilihan presiden itu. Kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat yang tak mempercayai partai politik sebagai wadah perjuangan politik rakyat, dalam menentukan kepercayaan dan harapan.

Bahwa tingkat partisipasi rakyat pada Pemilu 2014 meningkat, bahkan dengan sangat tinggi, hal itu tidak bisa dibaca sebagai menaiknya tingkat kepercayaan rakyat pada parpol. Lebih karena memang tidak ada jalan lain, dengan itulah rakyat mendapatkan pemimpinnya. PDI Perjuangan, memakai Jokowi sebagai branding atau vote getter, dan mau tak mau menjadi pilihan rakyat, untuk mengantarkan Jokowi ke kursi kepresidenan. Di situ lebih mudah mengatakan Jokowi yang dibutuhkan oleh PDIP daripada sebaliknya.

Bagaimana membaca logikanya? Partai politik, masih merupakan lembaga yang belum mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat. Itu lebih karena reputasinya yang rendah. Bahkan ketika rakyat bisa memilih langsung presidennya, sejak 2004 dan 2009, justeru kenyataan lain yang didapat. Keterlibatan Partai Demokrat dalam banyak kasus korupsi (dalam posisi sebagai partai pengusung dan bentukan SBY selaku presiden), di mana banyak elite partainya masuk penjara, adalah catatan paling menyakitkan. Apalagi dengan slogan; Katakan tidak pada korupsi!

Momentum kemenangan rakyat pada Pemilu 1999, melalui PDI Perjuangan paska rezim otoritarian Soeharto, sama sekali tak bisa dijaga. PDIP tidak siap dengan kemenangan itu. Dan rakyat menghajarnya dalam dua pemilu sekaligus (2004 – 2009). Pemilu kembali dibajak oleh elite politik dan para oligarki partai. Jika PDIP kembali bisa memenangkan pemilu (2014), adalah karena kata kuncinya; PDIP menang Jokowi presiden!

Mau tidak mau, waktu itu, rakyat harus mencoblos untuk memenangkan PDIP, agar dengan demikian Jokowi bisa dicalonkan sebagai presiden. Tentu saja pertanyaannya kemudian, siapakah Jokowi? Dalam berbagai polling, tentang kandidat presiden, nama Jokowi berkibar, bahwa mengalahkan Megawati dan Prabowo. Jokowi adalah sebuah pesona baru. Ia adalah representasi wajah rakyat, yang selama ini tak bisa ditunjukkan oleh partai politik. Hanya dalam dua tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi meloncat naik menjadi Presiden Republik Indonesia. 

Jokowi sebagai Representasi. Rakyat tidak bodoh membaca tanda. Seiring dengan maraknya medsos, di mana jaringan komunikasi dan informasi publik terbuka begitu rupa. Sosok Jokowi dari sejak Walikota Solo (2005), sudah menjadi daya tarik publik, yang merindukan pemimpin a-politis, pemimpin yang mempunyai wajah dan watak berbeda, yakni sebagai pelayan publik (public servant) yang bekerja dan hanya bekerja. 

Track record Jokowi, terbuktikan ketika “tarikan pusat” menghendakinya, yakni ketika partai-partai politik di tengah kegagalannya melakukan kaderisasi, menangkap sosok-sosok pribadi yang menjadi magnet mimpi-mimpi rakyat. Meski sama sekali hijau dalam dunia politik, tidak dikenal di pasar politik Jakarta, apalagi nasional, senyatanya Jokowi mampu mengalahkan Fauzie Bowo, sang pertahana dalam Pilkada DKI Jakarta (2012).

Apa yang terjadi kemudian hanyalah hukum alam. Nama Jokowi melambung ke level nasional bukan karena kekuatan politiknya, namun lebih pada sosoknya, individualitasnya, karakternya. Nilai-nilai personalitasnya yang menjadi jauh lebih penting, daripada abstraksi nilai-nilai luhur, yang sering digembar-gemboirkan partai politik, namun kosong dalam implementasi dan keteladanan.

Itulah yang tercermin dalam Pilpres 2014. Jokowi dibaca oleh rakyat karena kinerja (dengan melihat track-record sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta). Jokowi sebagai representasi, itulah yang mengalahkan apapun. Sementara Prabowo, sekalipun “tokoh nasional”, reputasinya menimbulkan pro-kontra, disamping track-recordnya sama sekali belum terukur, kecuali dalam puja-puji kampanye, yang semua orang bisa saja membuat sejarah dengan berbusa-busa. Tetapi rakyat, sebagian besar, tidak bodoh membaca Prabowo, meski kaum elite dan menengah atas berbondong-bondong mendukung dalam semangat anomali.

Hal-hal itulah, kemampuan pembacaan oleh rakyat, yang luput dilihat, atau bahkan mungkin tak dimengerti kaum elite dan apalagi para oligarkis. Persoalannya bukan hanya sekedar Jokowi sebagai anak bajang, atau anak gelap dalam sejarah politik Indonesia. Namun semua itu terjadi, ketika dunia politik Indonesia terlalu lama asyik-masyuk dengan kepentingannya sendiri yang korup.

Partai politik bukan sebagai lembaga perjuangan, yang mewakili atau mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat. Paska Reformasi 1998, ketika tumbuh begitu banyak partai-partai politik, yang terjadi hanyalah partai-partaian, lembaga politik abal-abal yang hanya mengatasnamakan rakyat, namun sama sekali sejurus dengan itu menunggangi rakyat. Rakyat benar-benar hanya sebagai alamat palsu dan atas nama. Tujuan sebenarnya tetap hanyalah untuk kepentingan orang-orang partai itu sendiri.

Bukti yang paling mudah atas hal itu, maraknya partai (setelah lepas dari belenggu otoritarianisme Soeharto) adalah maraknya angka korupsi di Indonesia. Korupsi melebar bukan hanya di kalangan eksekutif, melainkan pada kalangan legislatif. Senyampang itu pula, tentunya di kalangan judikatif, sebagai lingkaran dari konstruksi korupsi yang selalu cenderung terjadi secara massif dan sistemik.

Partai politik abai dengan tugas utamanya, menyiapkan rekrutmen masyarakat sipil, dalam rangka menyediakan pemimpin-pemimpin rakyat, untuk membawa bangsa dan negara ke arah keadilan dan kesejahteraan, yang makmur dan merata. Hal itu sama sekali tak terlihat atau diabaikan.

Maka ketika publik, di dorong oleh media, melihat sosok Jokowi, dari sejak sebagai walikota Solo, dia menjadi daya tarik luar biasa. Dan demikianlah sejarah menjadikannya. 

Kepemimpinan Masyarakat Sipil. Tren kepemimpinan sipil, pada akhirnya, kembali ke hukum alamnya, ialah kepercayaan rakyat. Ukurannya sangat sederhana, lebih melihat track record atau kinerja. Dan sebagai pekerja profesional, Jokowi mampu menjadi manager dalam mengadministrasi kepentingan-kepentingan masyarakat. Di situ kuncinya.

Kita kemudian melihat Jokowi Effects, yang dimulai pada tahun 2005, merambah ke beberapa daerah, seperti Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng, 2008), Suyoto (Bupati Bojonegoro, 2008), Deddi Mulyadi (Bupati Purwakarta, 2008),  Tri Rismaharini (Walikota Surabaya, 2010), Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang, 2012) Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi, 2012), Ridwan kamil (Walikota Bandung, 2013), dan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama yang fenomenal, meski kalah dalam Pilkada Jakarta 2017. Pasangan Jokowi sebagai wakil gubernur Jakarta (2012) itu, bahkan sangat kontroversial, sampai harus dikalahkan dengan politik identitas, yang penuh isu SARA dan ujaran kebencian.

Mereka semuanya bukanlah berangkat dari partai politik, tetapi tokoh yang didukung dan didorong oleh masyarakatnya. Partai politik kemudian melihat hal itu sebagai keniscayaan, dan mau tak mau mengakomodasi atau bahkan memanfaatkan. Satu-satunya yang terjun ke partai politik, adalah Ahok (yang semula adalah pengusaha). Walaupun pada akhirnya, setelah menjabat Gubernur menggantikan Jokowi, Ahok menyatakan keluar dari partai politik.

Nama-nama yang disebut di atas, adalah warna baru model kepemimpinan masyarakat sipil di Indonesia. Mereka datang dari rakyat, dan tidak tersandung kasus korupsi. Bandingkan beberapa bupati dan gubernur dari parpol, kebanyakan justeru terjebak dalam korupsi.

Longsornya kekuasaan Soeharto, adalah juga konsekuensi demiliterisasi, yang menjadi amanat Reformasi 1998. Kepemimpinan masyarakat sipil ini muncul, memberikan janji perubahan jauh lebih berarti. Pada akhirnya, masyarakat yang tampaknya a-politis, menemukan jalan untuk mendapatkan pemimpinnya. Ialah pemimpin yang lebih bertaniah pada kinerja, dan mengabdi pada kepentingan masyarakat. Bukan lagi model kepemimpinan  korup sebelumnya, yang bukan saja elitis, tetapi mengabdi pada kekuasaan semata.

Perubahan adalah kata yang sering didengungkan partai politik, namun sama sekali tak tercermin atau terimplementasi dalam gerak-gerik orang-orang partai. Mereka justeru tak menginginkan perubahan itu. Mengangkangi kekuasaan yang bersifat elitis, sebagaimana para pendahulu mereka pada jaman Orde Baru.

Partai politik menjadi begitu lamban, karena tertimbun kepentingan-kepentingan ekslusifnya. Tidak mempunyai garis ideologi dan platform yang jelas. Mereka kemudian hanya berperan sebagai “alat legitimasi” atau kendaraan. Dengan melihat apa yang dikehendaki rakyat, partai kemudian mendekat sebagai media tumpangan. Orang-orang partai lebih banyak sebagai agen dealership, daripada agen leadership masyarakat warga.

Dengan latar belakang yang relatif “bersih”, tidak terikat dan terjebak masa lalu, generasi kepemimpinan Jokowi menjadi lebih leluasa bergerak. Tentu saja ganjalannya adalah mereka-mereka ini berada dalam situasi pancaroba, situasi transisi. Sementara angin perubahan bukanlah situasi yang nyaman bagi mereka, yang selama bertahun-tahun berada dalam comfortable zone.

Belum lama lalu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan bertajuk Government at a Glance 2017 (dipublikasikan pada 13 Juli 2017), menunjukkan pemerintahan Indonesia tertinggi dalam tingkat kepercayaan masyarakatnya. Laporan tersebut merangkum berbagai indikator pencapaian pemerintah di sektor publik, dari anggota OECD di beberapa negara termasuk Indonesia. OECD menggunakan hasil survei yang dilakukan Gallup World Poll (GWP), lembaga survei internasional berbasis di Amerika Serikat (satu-satunya lembaga polling yang mengumpulkan data mengenai tingkat kepercayaan kepada pemerintah).

Indonesia, Swiss, India, Luxemburg, Norwegia dan Kanada, dalam data Gallup itu, menduduki peringkat atas. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia (tahun 2016) sebesar 80 persen, meningkat dibanding tahun 2007 yang hanya 28 persen. Indonesia berada di tempat tertinggi, jauh lebih tinggi dibanding negara-negara maju anggota OECD, seperti Amerika Serikat (30 persen), Inggris (31 persen), Jerman (55 persen), Prancis (28 persen). Dan masih lebih tinggi disbanding beberapa negara berkembang non-OECD, seperti India (73 persen), Brazil (26 persen), Afrika Selatan (48 persen).

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani,  dipengaruhi oleh pengukuran tentang; apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil, serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko, dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan publik secara efektif. 

Perubahan yang Mendasar. Tidak mudah melalui perubahan ini. Karena perubahan sebuah bangsa, juga negara, tak bisa bertumpu pada seorang presiden semata. Di jajaran bawahnya, kalangan birokrasi pemerintahan, betapa pun juga tidak mudah menerima angin perubahan. Demikian pula jajaran legislatif dan judikatif, yang masih didominasi wajah dan karakter lama. Perubahan akan sangat lamban rasanya, jika tak boleh dibilang terlalu utopis.

Belum lagi di kalangan pendidikan, kita juga belum melihat gairah perubahan yang signifikan, dengan melihat involusi di kalangan masyarakat luas. Apalagi ditambah munculnya politik identitas, setelah kita kehilangan arah paska Reformasi 1998. Dasar ideologi kebangsaan kita, mengalami satu kekosongan panjang. Masyarakat terlanjur dalam keyakinan; bahwa politik adalah sesuatu yang kotor dan tak berguna. Atas dasar itulah, kaum oportunis memanfaatkan politik praktis, dengan menunggangi sikap acuh tak acuh masyarakat. Padahal, dalam sisi itu, orang baik dan orang pintar, membiarkan orang jahat menguasai negara, dengan cara mereka enggan terlibat.

Kita belum melihat perubahan mendasar pada partai politik. Lihat perdebatan mereka dalam membahas UU Pemilu (2017). Sebanyak 40 persen anggota parlemen walk out karena menolak voting, untuk sebuah undang-undang yang menentukan hajat kepolitikan di Indonesia. Namun senyampang itu, beberapa yang mengaku kaum pintar dan ahli tata-negara, akan menggugat UU itu karena dianggap tidak konstitusional. Bagaimana mungkin produk parlemen dan Pemerintah dibilang tidak konstitusional? Maka kemudian bisa terjadi, nasib sebuah UU akan ditentukan oleh 9 hakim di Mahkamah Konstitusi. Mana lebih tepat, ini demokrasi liberal, demokrasi elitis, atau tirani minoritas?

Di situ, lagi-lagi, politik (praktis) memang menyebalkan, karena hanya berurusan dengan kekuasaan. Tidak pernah langsung ke politik mensejahterakan warga. Mereka mengedepankan politik kekuasaan lebih sebagai dalih. Sebagai alasan untuk mensejahterakan warga. Tapi tidak pernah langsung mensejahterakan warga dalam praktiknya. Berbelok dulu, berputar-putar dalam arus politik kekuasaan, hingga mereka lupa akan alasan yang dikemukakan sebelumnya.

Jika kita melihat politik ‘presidential threshold’ Jokowi, yang ‘ngotot’ 20-25 persen, kita bisa melihat arah yang diinginkannya. Bagaimana terjadi konsolidasi partai politik dan pada akhirnya, penyerdehanaan sistem kepartaian. Munculnya satu mekanisme kandidasi presiden, akan lebih terukur daripada mengikuti ritme demokrasi liberal, yang membolehkan siapa saja melakukan apa saja.

Jokowi, bagaimana pun adalah presiden, dan ‘lebih apalagi’ lagi, dia adalah pembelajar yang baik. Tidak mungkin Jokowi nir-politik. Tetapi mantra politiknya bukan pada kekuasaan, melainkan bekerja di dalam spirit pengabdian seorang pekerja.

Memang tidak gagah, di dalam masyarakat yang masih mimpi tentang pemimpin yang perkasa. Jangan lupa, dunia berubah, meski kebijaksanaan sejati itu abadi. Di dalam ke-kerempeng-annya, dia lebih bisa diandalkan, karena apa yang disebut ‘trust’ itu. Sebagaimana para konglomerat kaya sakerat-erat pun tak bisa membeli waktu, begitu juga kepercayaan. Orang gagah perkasa pun tak akan bisa menarik-nariknya, dengan seberapapun duit yang tanpa seri itu. Duit tanpa seri? Jangan-jangan duit palsu!

Demokrasi tanpa kendali, tanpa aturan, adalah juga demokrasi tanpa arah. Lagi-lagi kita akan melihat, orang-orang seperti Prabowo, meski mengklaim punya banyak pendukung fanatik, tak akan pernah memenangkan jamannya, sekiranya masih hanya suka menarik-narik kepercayaan dengan gimmick. Kepercayaan selalu datang dengan sendirinya, dengan tulus-ikhlas. Seperti tuyul, datang tak diundang, tapi pergi minta digendong.

Melangkah ke masa depan, kini jauh lebih dipercaya, daripada kembali ke masa lalu kegelapan.

Sunardian Wirodono, penulis, tinggal di Yogyakarta.

Pretty Asmara dan Mengapa Narkoba

Ketika malam-malam mengantarnya pulang ke kost-an Pretty Asmara, saya merasa mobil saya tak berdiri kokoh, agak miring. Itu lantaran Pretty ini benar-benar perempuan berbobot. Bobotnya ya ampun, dibanding saya yang waktu itu paling banter cuma 48 kilogram.

Itu puluhan tahun lampau, ketika ia masih berada di Yogya, dan saya membutuhkan satu peran tokoh yang aktingnya cuma makan 'mulu, tanpa dialog. Dan ia cukup menghayati peran itu tanpa protes. 

Puluhan tahun kemudian, saya dengar kabar ia ditangkap polisi, di sebuah hotel di Jakarta. Kabar yang beredar, ia adalah pengedar narkoba. Sudah sekitar dua tahunan ia lakoni hal itu. Mengapa bisa demikian?

Saya bisa mengerti mengapa bisa demikian. Ketika saya masih bekerja di stasiun televisi di Jakarta, menyutradarai beberapa program acara televisi, saya dekat dan akrab dengan kehidupan mereka yang disebut artis ini. Baik mereka yang main sinetron, pelawak, maupun penyanyi.

Yang paling terasa dalam kehidupan mereka, yang oleh orang luar disebut penuh gebyar, menggairahkan, adalah sebuah beban kerja, kesunyian di tengah roda yang berputar berdesing dengan cepatnya. Ini semua karena kata lain dalam kehidupan para artis ini adalah eksistensi, dan itu adalah pertarungan yang terus-menerus.

Dulu ketika belum sangat terkenal, Gogon adalah orang yang bisa punya tingkat konsumsi yang lebih besar dari penghasilannya. Apalagi ketika Srimulat main di Indosiar yang cuma seminggu sekali. Belum tentu Gogon bisa ikut main dalam setiap minggunya, karena mesti antri saking banyaknya anggota Srimulat. Dan berapa honornya sekali main, yang satu episode tapi kemudian dipecah menjadi dua tayangan (dua episode tapi tetap dengan honor dihitung satu episode saja)? Tidak sangat besar baik waktu itu maupun waktu sekarang.

Ketika acara 'Aneka Ria Srimulat' (1996) ngetop di Indosiar, bibit perpecahan justeru muncul. Tak ada lawakan baru, bagi yang sudah sering nonton Srimulat. Tapi bagi penonton televisi, lelucon Srimulat masih bisa mengundang tawa. Padahal, yang terjadi semua hanya menghangatkan masakan lama. Bedanya, pada saat itu kekompakan tak ada, aturan tak ada, organisasi tak ada. Masing-masing pelawak berebut lucu. Karena siapa yang dianggap paling lucu, kemungkinan besar dikontrak menjadi bintang iklan. Itulah saatnya terjadi 'bunuh-bunuhan' di atas panggung.

Tak sebagaimana konsep Teguh Srimulat dulu, bahwa grup lawak adalah tim bersama. Seperti dalam tim bola voli, ada pengumpan, smasher, dan yang jagoan melakukan blocking lawan. Sejak melambung kembali di televisi, Srimulat perlahan hancur. Meski beberapa nama sempat terkenal, mengorbit, dan kaya, kehidupan pribadi mereka sebagian besar blangsak. Sebagiannya lagi terlibat narkoba, baik yang ketangkap maupun tidak.

Ketika saya menangani satu acara di televisi, yang melibatkan banyak artis, meski yang saya butuhkan hanya beberapa, yang datang dan nungguin syuting bisa tiga kalinya. Tentu sebagian nunggu sekiranya dapat luberan casting. Tapi tak jarang sebagian besarnya nunggu syuting usai, dan kemudian mereka mengajak ropyan-ropyan, hura-hura, artis yang baru nerima honor untuk menraktir.

Sosialita semacam itu, berat diongkos. Karena jika tidak diikuti, orang bisa dibully, disingkirkan, dijauhi, dan itu artinya pintu karir bisa tertutup. Biaya ropyan-ropyan ini, dalam banyak hal jika diikuti, bisa jadi jauh lebih besar dengan jumlah honorarium yang mereka terima. Dan ketika mereka sudah masuk sindikasi narkoba, susah keluar, kecuali menjadi agen, pengedar, atau bandar. Pola rekrutmen semacam ini sama persis di dunia pelacuran.

Terutama pada level artis kelas 2 dan 3, persoalan kedekatan artis dan narkoba begitu menggurita. Agak berbeda dengan yang kelas 1 atau papan atas. Kasusnya bisa sangat individual. Kita lihat bagaimana Raffi Achmad yang mesti syuting lebih dari 24 jam. Dan itu terjadi tiap hari. Tanpa jeda. Tidur atau istirahat di sela-sela pekerjaan. Dini hari ketika orang-orang biasa terlelap di ranjang, sang artis tenar harus bekerja.

Di situ narkoba bisa masuk, dengan alasan yang paling manusiawi. Untuk menjaga vitalitas. Dan jadilah kita lihat beberapa artis terkenal terjerembab dunia itu. 

Faktor lain dalam dunia artis dan narkoba adalah perputaran duit yang kenceng. Dan pola rekrutmen dalam dunia hiburan kita, tak punya standar jelas. Sering orang mengejeknya hanya mengenal dua pola; Wajah cantik dan sexy banget, atau sama sekali hancur-lebur. 

Kalau yang potongannya pas-pasan, atau biasa-biasa saja, syaratnya lebih banyak. Kalau penyanyi benar-benar suaranya mesti bagus. Kalau main sinetron aktingnya mesti oke. Pada yang cantik banget dan ancur banget, dalam dunia sinetron dan lawak, tak butuh syarat yang aneh-aneh.

Pekerjaan yang sesungguhnya tak berat-berat amat secara fisik ini, bisa dimasuki siapa saja. Sementara, imbal baliknya cukup memadai. Siapa yang tak tergiur dengan nasib Raffi Achmad, Tukul Arwana (dulu waktu masih dikontrak stasiun televisi untuk acara hariannya), Sule dan Andre? 

Bisa dibayangkan, tiap hari, bahkan di beberapa stasiun televisi. Jika sekali tampil honor sekitar Rp 15 s.d 30 juta, berapa dalam sebulan? Belum untuk yang berhonor di atas angka-angka itu. Beberapa nama artis, menjadi milyarder dalam waktu cepat dan "mudah".

Pretty bukan bintang kelas 1, bahkan mungkin akhirnya juga bukan kelas 2. Dunia hiburan di Jakarta, dirubung laron-laron berjibun. Persaingan sangat ketat. Yang tak kuat pasti akan tersingkirkan. Sementara pergaulan mereka yang sudah mengakar dalam sosialita, menjebak mereka dalam high cost society. Dan kita mengerti apa akhirnya yang terjadi, jika tak kuat iman.

Jangan lupa, dalam sosialita para artis itu, mereka yang semula tak latah, bisa jadi latah. Itu juga melanda para pemandu sorak, atau para penonton bayaran yang dengan peran itu mereka bisa mendapat duit Rp 50.000 per-program. Mereka hanya bertugas untuk tepuk tangan, tertawa, sorak-sorak, joget-joget, untuk memberi kesan acara yang sedang dibuat itu bermutu dan digemari. 

Beban hidup menjadi artis Indonesia, sungguh berat. Karena di balik kegemerlapan, mereka hanya bagian kecil dari sekrup besar bernama industrialisasi yang kapitalistik. Mungkin bagi satu artis mendapat honor perprogram antara Rp 1 juta hingga Rp 50 juta, dalam kelas masing-masing, dianggap besar. Apalagi tiap hari dan tidak hanya dari satu program. Tapi dalam dunia industri televisi, yang mereka terima hanyalah bagian kecil dari perputaran uang yang ada di dalamnya.

Kita bisa melihat, berapa tarif iklan, satu slot untuk sekali tayang itu? Tarif premium, untuk waktu-waktu prime-time, yang dianggap jam-jam unggulan antara 17:00 s,d 21:00, bisa mencapai Rp 10 juta s.d Rp 25 juta per-slot, yang hanya 30 detik itu. Padahal, satu produk tentu tak hanya pasang iklan satu kali, dan bukan pula hanya pada satu stasiun televisi. Kita bisa bayangkan, jika menurut aturan tayangan iklan hanya 20% dari total siaran 24 jam, berapa duit yang berputar di situ? 

Dan artis adalah sapi perah yang baik, serta murah. Makanya kerja keras mereka sering terantuk, atau tenggelam, dalam dunia pelarian bernama narkoba. Baik artis yang ngetop, atau pun (apalagi) yang tersingkir.

Sunardian Wirodono, tinggal di Yogyakarta, pernah bekerja di industri televisi Jakarta.

Sinicisation Slavoj Zizek

Pengantar : Slavoj Zizek (68) seorang filsuf psikoanalitik Slovenia, kritikus budaya, sarjana Marxis, peneliti senior di Institut Sosiologi dan Filsafat di Universitas Ljubljana. Menuliskan tentang problem ekonomi politik di China, berikut paradoks dan problematikanya. Tulisan berjudul 'Sinicisation' itu dimuat di London Review of Books, Vol. 37 No. 14 · 16 July 2015, page 30, sudah dua tahun lewat, namun tetap menggelitik.

Saya tidak tahu apa penerjemahan setepatnya atas kata itu, kecuali dalam Indonesia hanya menjadi 'sinisisasi' (ataukah penyinisan?). Yang pasti, kata kerja itu berangkat dari kata dasar sinis, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinisme memiliki dua pengertian yakni : (1) pandangan atau pernyataan sikap yang mengejek atau memandang rendah, (2) pandangan atau gagasan yang tidak melihat suatu kebaikan apapun dan meragukan sifat baik yang ada pada manusia.

Majas sinisme, digunakan untuk menyatakan sindiran secara langsung. Oleh karena itu, majas ini termasuk kedalam kategori majas sindiran. Majas sinisme merupakan kebalikan dari majas ironi yang menyindir seseorang atau sesuatu dengan mengatakan hal yang berlawanan/sebaliknya.

Slavoj Žižek menyimpulkan bahwa sosialisme dengan karakteristik Cina yang dikembangkan Partai Komunis di China sebenarnya adalah 'kapitalisme tanpa perjuangan kelas' dengan beberapa paradoks dan problematikanya.

Ini sebuah tulisan yang agak cukup panjang, sekali pun jika dibaca sekali saja, hanya butuh waktu kurang dari lima menit. Memahaminya, itu soal lain lagi. Tergantung bukan hanya keseriusan membaca, melainkan tingkat kepentingan kita.

Ketika Alain Badiou mengklaim bahwa demokrasi adalah jimat kita, pernyataan ini harus dipahami secara tepat oleh Freud, bukan hanya berarti bahwa kita meningkatkan demokrasi menjadi mutlak yang tak tersentuh. 'Demokrasi' adalah hal terakhir yang kita lihat sebelum menghadapi 'kekurangan' konstitutif dalam bidang sosial, fakta bahwa 'tidak ada hubungan kelas,' trauma antagonisme sosial. Ketika dihadapkan pada realitas dominasi dan eksploitasi, perjuangan sosial yang brutal, kita berkata, 'Ya, tapi kita punya demokrasi!' Seolah itu cukup untuk memastikan bahwa kita dapat menyelesaikan atau setidaknya mengatur perjuangan, mencegahnya meledak.

Kasus demokrasi yang patut dicontoh sebagai jimat, disediakan oleh buku terlaris dan blockbusters seperti The Pelican Brief atau All the President's Men, di mana beberapa orang biasa mengungkap sebuah skandal sampai ke tangan presiden, yang akhirnya memaksanya (Richard Nixon) untuk mengundurkan diri. Korupsi ada di mana-mana dalam cerita-cerita ini, namun dampak ideologis mereka, ada dalam pesan lepas landas yang optimis: betapa negara demokrasi yang hebat inilah, tempat beberapa orang biasa seperti Anda dan saya, dapat menjatuhkan orang terkuat di bumi!

Inilah mengapa sangat tidak tepat menyebut sebuah gerakan politik radikal baru dengan sebuah nama yang menggabungkan sosialisme dan demokrasi: ini menggabungkan jimat utama tatanan dunia yang ada dengan sebuah istilah yang mengaburkan perbedaan utama. Setiap orang bisa menjadi sosialis saat ini, bahkan Bill Gates: cukup untuk mengakui kebutuhan akan semacam kesatuan sosial yang harmonis, untuk kebaikan bersama dan untuk merawat orang miskin dan tertindas. Seperti yang dikatakan Otto Weininger lebih dari seratus tahun yang lalu, sosialisme adalah Arya dan komunisme adalah Yahudi.

Kasus yang patut dicontoh dari 'sosialisme' hari ini adalah China, di mana Partai Komunis terlibat dalam kampanye legitimisasi diri yang mempromosikan tiga tesis: 1) Aturan Partai Komunis saja dapat menjamin kapitalisme yang berhasil; 2) aturan Partai Komunis atheis saja dapat menjamin kebebasan beragama yang otentik; Dan 3) peraturan Partai Komunis yang terus berlanjut sendiri dapat menjamin bahwa China akan menjadi masyarakat konservatif berkadar Konfusianisme (harmoni sosial, patriotisme, tatanan moral).

Ini bukan sekadar paradoks yang tidak masuk akal. Alasannya bisa jadi sebagai berikut: 1) tanpa kekuatan stabilisasi partai, perkembangan kapitalis akan meledak menjadi kekacauan kerusuhan dan protes; 2) Pertarungan faksi agama akan mengganggu stabilitas sosial; Dan 3) individualisme hedonis yang tak terkendali akan menimbulkan keruwetan harmoni sosial. Poin ketiga sangat penting, karena yang ada di belakang adalah ketakutan akan pengaruh korosif dari nilai-nilai universal 'Barat: kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia dan individualisme hedonis.

Musuh utama bukanlah kapitalisme seperti itu, tapi budaya Barat tanpa akar yang mengancam China melalui arus internet yang bebas. Ini harus diperjuangkan dengan patriotisme China; Bahkan agama harus 'didiskristuskan' untuk menjamin stabilitas sosial. Seorang pejabat Partai Komunis di Xinjiang, Zhang Chunxian, mengatakan baru-baru ini bahwa sementara 'kekuatan bermusuhan' meningkatkan infiltrasi mereka, agama harus bekerja di bawah sosialisme untuk melayani pembangunan ekonomi, harmoni sosial, kesatuan etnis dan penyatuan negara: 'Hanya ketika seseorang Apakah warga negara yang baik bisa menjadi orang yang beriman. 'Tapi 'sinisisasi' agama ini tidak cukup: agama apapun, tidak peduli bagaimana 'berdosa', tidak sesuai dengan keanggotaan Partai Komunis.

Sebuah artikel dalam buletin komisi-komisi untuk Inspeksi Disiplin Partai, mengklaim karena ini adalah 'prinsip ideologis yang menentukan, bahwa anggota Partai Komunis tidak dapat menjadi religius', anggota partai tidak menikmati hak kebebasan beragama: 'Warga negara China memiliki kebebasan Keyakinan agama, namun anggota Partai Komunis tidak sama dengan warga biasa; Mereka adalah pejuang di garda depan untuk kesadaran komunis. 'Bagaimana pengecualian orang-orang percaya dari partai ini membantu kebebasan beragama?

Analisis Marx tentang ketidakseimbangan politik Revolusi Prancis tahun 1848, muncul dalam pikiran. Partai Ordo yang berkuasa adalah koalisi dua sayap royalis, Bourbon dan Orleanis. Kedua partai tersebut, menurut definisi, tidak dapat menemukan denominator yang sama dalam royalisme mereka, karena orang tidak dapat menjadi seorang royalis pada umumnya, hanya pendukung sebuah rumah kerajaan tertentu, jadi satu-satunya cara bagi keduanya untuk bersatu berada di bawah bendera 'Kerajaan anonim Republik'. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk menjadi seorang royalis pada umumnya adalah menjadi seorang republiken.

Hal yang sama berlaku untuk agama. Seseorang tidak bisa beragama secara umum: seseorang hanya bisa percaya pada tuhan, dewa, dan merugikan orang lain. Kegagalan semua upaya untuk menyatukan agama menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk menjadi religius pada umumnya adalah di bawah bendera 'agama anonim ateisme'. Secara efektif, hanya rezim atheis yang bisa menjamin toleransi beragama: saat kerangka atheis ini lenyap, pergulatan faksi antaragama akan meledak. Meskipun kelompok Islam fundamentalis menyerang West Godless, perjuangan terburuk terjadi di antara mereka (IS berfokus pada pembunuhan Muslim Syiah).

Namun, ada ketakutan yang lebih dalam bekerja dalam larangan kepercayaan religius terhadap anggota Partai Komunis. "Ini akan menjadi yang terbaik bagi Partai Komunis China jika anggotanya tidak mempercayai apapun, bahkan dalam komunisme," Zorana Baković, koresponden China untuk surat kabar Slovenia Delo, baru-baru ini menulis, "karena banyak anggota partai bergabung dengan gereja-gereja (kebanyakan dari mereka adalah gereja Protestan), justru karena kekecewaan mereka terhadap bahkan jejak terkecil dari cita-cita komunis mereka telah lenyap dari politik China sekarang ini.'

Singkatnya, oposisi yang paling serius terhadap kepemimpinan partai Tionghoa hari ini, dipresentasikan oleh komunis yang benar-benar yakin, sebuah kelompok yang terdiri dari kader partai lama, yang sebagian besar sudah pensiun yang merasa dikhianati oleh korupsi kapitalis, yang tak terkendali bersama kaum proletar dan meyakini bahwa 'keajaiban China' telah gagal : Petani yang telah kehilangan tanah mereka, pekerja yang telah kehilangan pekerjaan dan berkeliaran mencari alat bertahan hidup, yang lainnya dieksploitasi oleh perusahaan seperti Foxconn dan lain-lain.

Mereka sering mengambil bagian dalam demonstrasi massa yang membawa plakat yang berisi kutipan dari Mao. Kombinasi kader berpengalaman dan orang miskin yang tidak mengalami kehilangan, berpotensi meledak. China bukanlah negara yang stabil dengan rezim otoriter yang menjamin keharmonisan, dan dengan demikian dapat menjaga dinamika kapitalis terkendali: setiap tahun ribuan pemberontakan pekerja, petani dan minoritas harus dikepung oleh pihak berwenang.

Tak heran jika propaganda resmi berbicara terus menerus dari masyarakat yang harmonis. Desakan inilah yang menjadi saksi kebalikannya, ancaman chaos dan kekacauan selalu ada. Seseorang harus menerapkan aturan dasar hermeneutika Stalinis di sini: karena media resmi tidak secara terbuka melaporkan masalah tersebut, cara yang paling dapat diandalkan untuk mendeteksi adalah dengan mencari ekses positif dalam propaganda negara -semakin harmonis dirayakan, semakin banyak kekacauan Dan antagonisme harus disimpulkan. Cina penuh dengan antagonisme dan ketidakstabilan yang nyaris tidak terkendali yang terus mengancam untuk meledak.

Hanya dengan latar belakang inilah seseorang dapat memahami politik religius Partai Tionghoa: ketakutan akan kepercayaan secara efektif, adalah ketakutan akan kepercayaan komunis ', ketakutan terhadap orang-orang yang tetap setia terhadap pesan emansipatoris universal tentang komunisme. Orang terlihat sia-sia dalam kampanye ideologis yang sedang berlangsung untuk menyebutkan adanya antagonisme kelas dasar yang tampak jelas dalam demonstrasi para pekerja. Tidak ada pembicaraan tentang ancaman 'komunisme proletar'; Semua kemarahan diarahkan bukan melawan musuh asing. 'Negara-negara tertentu di Barat,' sekretaris partai Chinese Academy of Social Sciences menulis pada bulan Juni 2014, Mengiklankan nilai mereka sendiri sebagai 'nilai universal', dan mengklaim bahwa interpretasi mereka tentang kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia adalah standar yang dengannya semua orang harus diukur.

Mereka tidak mengeluarkan biaya apapun ketika harus menjajakan barang-barang mereka dan menjajakan barang dagangan mereka ke setiap sudut planet ini, dan membangkitkan 'revolusi warna' sebelumnya, dan di belakang tirai. Tujuan mereka adalah untuk menyusup, meruntuhkan dan menggulingkan rezim lainnya. Di rumah dan di luar negeri, pasukan musuh tertentu menggunakan istilah 'nilai universal' untuk membasmi Partai Komunis China, sosialisme dengan karakteristik China, dan ideologi arus utama China. Mereka merencanakan untuk menggunakan sistem nilai Barat untuk mengubah China, dengan tujuan membiarkan orang-orang China melepaskan kepemimpinan dan sosialisme Partai Komunis China dengan karakteristik China, dan membiarkan China sekali lagi menjadi koloni beberapa negara kapitalis yang maju.

Tulisan ini mendapat tanggapan dari Keith Flett (entah siapa, dalam LRB, Vol. 37 No. 15 · 30 Juli 2015) : “Beberapa di antaranya benar, tapi kebenaran tertentu menutupi kebohongan yang lebih umum. Tentu saja benar bahwa seseorang tidak dapat dan tidak mempercayai pengesahan Barat akan 'nilai-nilai universal' kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia: universalitas itu salah, dan menyembunyikan bias ideologis Barat. Meski begitu, apakah cukup untuk menentang nilai-nilai Barat dengan alternatif tertentu, seperti Konfusianisme yang merupakan 'ideologi utama China'? Bukankah kita membutuhkan universalisme yang berbeda, proyek emansipasi universal yang berbeda? Ironisnya di sini adalah bahwa 'sosialisme dengan karakteristik China' secara efektif berarti sosialisme dengan karakteristik kapitalis, yaitu sosialisme yang sepenuhnya mengintegrasikan China ke dalam pasar global. Universalitas kapitalisme global dibiarkan utuh, diam-diam diterima sebagai satu-satunya kerangka yang mungkin; Proyek keharmonisan Konfusian dimobilisasi hanya untuk menjaga tutup pada antagonisme yang datang bersamaan dengan dinamika kapitalis global. Semua yang tersisa adalah sosialisme dengan warna nasional Konfusianisme: sebuah sosialisme nasional, yang cakrawala sosialnya adalah promosi patriotik dari negara sendiri, sementara antagonisme yang imanen dalam perkembangan kapitalis diproyeksikan ke musuh asing yang menimbulkan ancaman bagi harmoni sosial. Apa yang diibaratkan partai Tionghoa dalam propaganda patriotiknya, yang disebutnya 'sosialisme dengan karakteristik China', adalah versi lain dari 'alternatif modernitas': kapitalisme tanpa perjuangan kelas. 

Slavoj Žižek menyimpulkan bahwa sosialisme dengan karakteristik Cina yang dikembangkan Partai Komunis di China sebenarnya adalah 'kapitalisme tanpa perjuangan kelas' (LRB, 16 Juli). Masalahnya, seperti yang ditemukan Rusia beberapa dekade yang lalu, bahwa tanpa konflik kelas, kapitalisme tidak akan berkembang dengan cukup kompetitif dalam skala dunia. Makanya, sangat mungkin, saat ini (akan) terjadi krisis ekonomi China.

Negeri dengan Agenda Masing-masing

"The truest characters of ignorance are vanity and pride and arrogance."  Samuel Buttler (1612 - 1680)

Melabeli pemerintahan Jokowi sebagai rezim paranoid, Fadli Zon ngetuit: “Telegram dilarang krn dipakai teroris, harusnya penjualan panci juga dilarang dong? #rezimparanoid”. 

Pendapat Fadli Zon, dalam nada yang berbeda, berada dalam satu kubu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa pemblokiran telegram adalah sesuatu yang bodoh. Analoginya, kalau WA dipakai teroris, WA dilarang. Kalau café dipakai ngerumpi negara, café dilarang. Dan seterusnya.

Senada dengan hal itu, tak jauh beda dengan para penggiat demokrasi dan HAM, dalam soal Perppu yang dikeluarkan pemerintah berkait Ormas Anti Pancasila. Pemerintah dinilai ngawur, anti demokrasi, atau gagap politik. Dan seterusnya.

Secara teoritik, akademik, akal sehat, semua pendapat itu benar adanya. Tak ada yang salah, atas nama kebenaran relative, sebagaimana kepentingan yang juga sangat superlative. Pertanyaannya kemudian, jika demikian, apa sebenarnya substansi permasalahan kita sebagai bangsa dan negara? Lantas apa semestinya yang dilakukan pemerintah?

Bahwa tidak ada yang salah dengan media, sebagaimana kita bisa mengerti kebanggaan naif Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO layanan pesan instan Telegram, ketika berbicara dalam acara TechCrunch Disrupt, September 2015 lalu; “Privasi pada akhirnya lebih penting ketimbang ketakutan kita akan hal buruk yang bisa terjadi, seperti terorisme.”

Jadi, siapa yang salah? Yang salah adalah kebodohan, dan senyampang itu adalah juga kemiskinan (termasuk kemiskinan struktural). Tetapi mengapa ada kebodohan dan kemiskinan, juga di Indonesia ini, sebagai sebuah negara besar, dengan kekayaan alamnya, dengan jumlah populasinya yang besar, yang sebenarnya bisa menjadi potensi ekonomi?

Karena selama ini, negara memang tidak diurus dengan benar. Bahkan, kasus korupsi terbaru, dari Proyek e-KTP (2010-2012) sebesar Rp 5,9 trilyun, dengan indikasi yang dikorupsi senilai Rp 2,3 trilyun. Nyaris separohnya. Dan itu bukan kasus satu-satunya. Kwiek Kian Gie pernah mensinyalir, jika 30% uang yang dikorupsi bisa dikembalikan, Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara yang makmur sejahtera.

Negara makmur sejahtera, indikatornya, rakyat mendapatkan layanan dan fasilitas pendidikan serta kesehatan, sehingga tumbuh generasi yang lebih baik. Rakyat yang tidak akan sudi disuap Rp 20 ribu, untuk memilih wakil rakyat atau presiden. Rakyat tidak akan saling ancam dan bunuh, hanya karena rebutan duit Rp 50 ribu dari pembagian orang kaya di hari Lebaran atau setiap Pilkada.

Sejarah korupsi di Republik Indonesia sudah sangat panjang, sepanjang penderitaan rakyat yang masih menderita karena kemiskinan dan kebodohan struktural sampai hari ini. Untuk hal mendasar saja, kita masih bisa bercekcok, apalagi untuk segala sesuatu yang lebih njelimet, dengan datangnya revolusi teknologi komunikasi dan informasi yang begitu sungsang sumbel.

Jangan lupa, sebuah negara seperti Suriah, bisa hancur-lebur karena hoax, hasil dari sebuah industri informasi yang dimungkinkan dalam abad digital dan post truth ini. Dalam situasi seperti itu pula, seorang kandidat gubernur yang track record-nya terukur pun, bisa dikalahkan karena orang takut masuk ke neraka, karena memilih pemimpin Cina dan kafir.

Semua bentuk kekonyolan itu, tak akan terjadi jika rakyat kita cerdas, dan tidak berada dalam arsitektur modernitas bernama kemiskinan. Pertanyaannya; Bagaimana mencerdaskan rakyat Indonesia secara adil dan merata? Jika pembangunan infrastruktur yang sudah ketinggalan 30-an tahun ini, masih juga di-bully sebagai usaha sia-sia, karena pembangunan fisik tidak penting. Lantas apa yang mesti dilakukan? Sementara kita tahu, bagaimana harga bensin di Jawa Rp 6 ribu per-liter sementara di Papua bisa mencapai 10-20 kali lipatnya?

Data mengenai keterpurukan bangsa dan negara ini, di segala sektor, sudah kita ketahui bertahun-tahun. Bagaimana cara mencerdaskan rakyat, agar berdaya-saing sama tinggi dengan rakyat di negara-negara lain? Bagaimana cara agar kesejahteraan, keadilan sosial, bisa terwujud secara merata?

Tidak ada yang bisa menjamin, ketika semua itu tanggung jawab presiden semata. Namun kita tahu, betapa juga tak gampang membangun kebersamaan. Bahwa ada masalah di negeri ini, yang membutuhkan kebersamaan, gotong-royong, persatuan. Tetapi semuanya itu menjadi omong-kosong, ketika yang cerdik-pandai pun menjadi tidak bijak, dan luput menangkap pokok permasalahan, lebih karena polarisasi kepentingan yang jauh lebih kuat getarannya.

Kemiskinan dan kebodohan juga menyebabkan mentalitas korup elite kita, yang tak gampang disembuhkan. Pragmatisme politik-ekonomi Soeharto, mewariskan sistem nilai yang korup hingga kini. Hingga ketika lembaga KPK pun hendak dilikuidasi oleh DPR yang justeru menjadi bagian dari permasalahan bangsa ini, dengan perilaku dan sistemnya yang korup.

Anda boleh benci dengan siapapun, termasuk presiden kita yang dalam Pilpres 2014 mengalahkan capres lainnya. Tapi apakah Anda punya proposal yang lebih baik, di dalam kompleksitas masalah bangsa yang terpecah-belah ini? Anda tahu di mana ujung-pangkal persoalan kita, ketika soal jubah dan batik pun dipermasalahkan, dan dipakai sebagai ukuran tingkat keimanan atau pun religiositas seseorang?

Dari sisi kepentingan Anda, sebagai individu yang terdidik, entah itu Perppu atau pemblokiran aplikasi Telegram, menciderai kebebasan atau demokrasi yang Anda puja, bahkan tentu Hak Azasi Manusia. Tetapi siapakah Anda ini? Satu-satunya makhluk yang menghuni Indonesia Raya, di antara sekian juta penduduk Indonesia? Dengan ratusan etnis, ribuan bahasa dan ragam kebudayaan, dan centang-perenang ekonomi serta pendidikan, juga kesehatannya? Yang di sana, oleh Bung Karno disebutnya sebagai "masyarakat onta dan masyarakat kapal udara"?

Di sisi lain, betapa membanggakannya anak-anak muda yang bekerja melakukan pendampingan dan pembelaan pada rakyat di pelosok. Mereka melupakan segala sesuatu yang sesungguhnya belum mendesak atau urgen, dan bukan prioritas. Negeri ini terlalu penting untuk hanya mendengarkan kepentingan Anda semata!

Menjadi wajar kemudian, ketika Komnas HAM pun, kini pernyataannya bisa sangat parallel dengan para penebar terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Tentu latar belakang dan tujuannya berbeda, tak usah ngamuk. Tetapi, semangat pembelaannya sama, justeru untuk kepentingan yang berbeda. Atau, apakah kepentingan Anda sama dengan kepentingan Pavel Durov?

Terngiang di balik keajaiban suara Angelina Jordan (11), gadis cilik dari Oslo itu. Bukan bagaimana ia menyenandungkan Fliying to the Moon atau Gloomy Sunday, tetapi bagaimana ketika ia mengawali nyanyiannya itu dengan mencopot sepatu, sebagai penghormatannya kepada sahabat sebayanya di Iran, yang tiada ibu dan tiada pula sepatu.

Terngiang bagaimana kesombongan intelektual kita, kesombongan individual kita, tak rela melepaskan sepatunya, bagi apa yang disebut tanggung-jawab sosial. Sebagaimana sesungguhnya dalam sila ke-lima Pancasila, para founding mother dan founding father kita, menitipkan pesan soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat tanpa kecuali, yang miskin dan bodoh, yang ketinggalan kereta. Yang tak bisa membedakan antara; hoax dan doa, makruh dan mubah, sign kanan belok kiri, atas dan bawah, tuhan dan setan, madu dan racun, prioritas dan urgensi.

Ini tragedi kemanusiaan sesungguhnya. Yakni, ketika Anda tak punya agenda bersama, kecuali agenda Anda sendiri, tapi senyampang itu Anda minta diperhatikan.

Sunardian Wirodono, Yogyakarta 15 Juli 2017.

Pembelaan untuk Afi Nihaya

Belum lama lalu, kita kembali dihebohkan oleh Afi Nihaya. Lagi-lagi soal plagiarisme. Kali ini mencontek video-testimoni Amanda Todd sebelum kematiannya.

Saya tak tertarik pada isu plagriarisme, dan berbagai ujaran kebencian serta sinisme pada Afi Nihaya. Saya lebih tertarik kenapa Afi Nihaya (katakanlah) meniru Amanda Tood. Kenapa Amanda Todd, dan bukan yang lain? 

Amanda Todd, meninggal karena bunuh diri pada 12 Oktober 2012. Gadis 15 tahun itu, depresif karena menjadi korban pembullyan di sosmed. 

Semua berawal saat Amanda kenalan dengan seorang cowok di internet, yang berhasil membujuk untuk menunjukkan buah dadanya lewat webcam. Setahun kemudian, cowok itu menyebarkan foto topless Amanda lewat internet. Bahkan membuat akun facebook dengan foto topless Amanda sebagai profile picturenya. 

Hal itu membuat banyak orang membully Amanda, termasuk lewat 9gag, dan itu membuat Amanda dicemooh di sekolah dan lingkungannya. Sebulan sebelum bunuh diri, Amanda mengupload video di youtube berisi kisah hidupnya yang tragis, juga 4 jam sebelum kematiannya, tentang situasi batinnya.

Afi Nihaya tidak diminta seorang cowok untuk memamerkan buah dadanya. Tapi Afi Nihaya dibujuk oleh momentum. Ketika kita sangat butuh pahlawan atau pun motivator. Afi ditarik ke ruang publik. Ia dibawa ke kampus. Ia dibawa ke studio televisi, dipertemukan pada banyak tokoh. Ia dibawa ke Istana Presiden. Untuk sekedar menunjukkan contoh, betapa ada anak manusia yang waras (masih belia pula dalam usia 19 tahun) bisa ngomong tentang toleransi, ketika waham intoleransi begitu marak.

Dalam pusaran arus itu, Afi menjadi korban bully yang paling nyata. Oleh siapapun, dengan motivasi apapun. Saya lebih meyakini Afi Nihaya korban dari egoisme masyarakat kita. Dan kita abaikan potensinya yang sesungguhnya bisa kita pelihara. Tapi situasi dan kondisi telah menjahatinya. Ia tumbuh sebagai anak bajang. 

Sayang sekali, ketika lewat di kecamatan Gambiran, Banyuwangi menjelang lebaran kemarin, saya tak bisa ketemu Afi, meski sangat berhasrat. Karena waktu mepet, dan ada tiga desa dengan nama sama. Jika saya ketemu dengannya, ceritanya mungkin akan sangat lain. 

Bukan apa-apa, saya kira dengan ayah penjual cilok dan ibu yang rabun (karena menderita glukoma akut), dan tak bisa secara sempurna mendampingi anaknya ini, Afi adalah anak bajang yang kehilangan arah angin. Bukan anak bajang yang menggiring angin, tapi bahkan dia digiring angin puting beliung. 

Dari sebuah keluarga miskin, Afi telah kita lemparkan dalam satu situasi yang sama sekali tidak dia ketahui. Dan betapa jahatnya orang-orang, yang punya banyak pengetahuan tetapi tidak mengetahui siapa sebenarnya Afi, dan bagaimana memperlakukannya. Ini potret masyarakat sakit.

Lebih karena kemiskinan kita akan pahlawan, dan kurangnya hal-hal yang tidak akan mungkin memenuhi keserakahan kita, dalam meluncaskan kemarahan serta kecemburuan kita. Kita selalu mengulang-ulang hal yang sama. Masyarakat yang reaktif tapi tidak responsif. Masyarakat yang eksploitatif tapi tidak eksploratif. Masyarakat by product bukannya by process. 

Masyarakat yang hidungnya kembang kempis karena harum bunga, tapi menjadikan bunga itu mati muda disiram garam iri-dengki. Ataukah kita sedang memuaskan diri, membiarkan Afi meniru langkah Amanda Todd? Apakah Anda pernah, atau bisa merasakan, bagaimana dibully begitu rupa, sebagaimana dialami oleh Amanda Todd? Sebagaimana dialami oleh Afi Nihaya?

Afi sangat butuh seorang psikolog, psikiatri. Apakah Anda ahlinya? Mau datang ke rumahnya di Banyuwangi? Atau Anda juga cuma bagian dari para pembully itu?

Semoga kita pernah membaca novel ‘Dunia Sophie’ Joestein Gaarder, tentang Sophie Amundsend, gadis remaja berkepribadian 18. Dalam novel Joestein Gaarder, remaja berusia 14 di pinggiran kota Oslo itu, menjelang ultahnya yang ke-15, disergap pertanyaan paling fundamental dalam eksistensi manusia, “Siapa aku?”

Kini mari melihat ‘Dunia Afi’, remaja yang juga berkepribadian tak sederhana. Terimakasih kepada yang kini melakukan pendampingan atas remaja Banyuwangi itu. Afi adalah anak remaja Indonesia, yang saya kira berada dalam kumparannya. Ia mempunyai pilihan unik. Berbeda dari generasi sebaya dan lainnya. Pemilihan yang unik, karena ia tumbuh dalam kemiskinan lingkungan dan orangtuanya.
Wilayah kecamatan Gambiran (Banyuwangi, Jawa Timur), adalah wilayah petani pada umumnya. Jauh dari hingar-bingar teknologi modern, meski smartphone sudah sampai di sana, termasuk dalam genggaman Afi.

Masyarakat Gambiran, adalah masyarakat warna-warni. Hidup dalam pluralitas masyarakat beragama Hindu, Buddha, juga Protestan-Katholik, bahkan Khong Hu Cu, serta beberapa aliran kepercayaan, dan tentunya Islam.
Banyuwangi, kita tahu, pertautan penting dalam sejarah transformasi agama-agama paska Majapahit (terutama Hindu, Buddha, Islam), atau gojag-gajeg dalam istilah antropolog Nusya Kuswantin, yang melakukan penelitian situasi di Banyuwangi paska 1965 (Senjata Cakra di Atap Wihara, 2017).

Afi, hidup bersama kedua orangtuanya yang berbeda dunia. Ayahnya penjual cilok (artinya tidak mempunyai sawah). Ibunya rabun karena glukoma akut, nyaris buta total. Semua itu menggambarkan kemiskinan yang mendera. Dan Afi mempunyai dunianya sendiri. Dunia Afi, dunia anak remaja usia 19, yang lebih suka menyendiri di kamar dengan buku-buku.

Prestasinya di sekolah, tak bisa dikatakan menonjol, meski sangat kuat untuk mata pelajaran bahasa dan ilmu-ilmu sosial. Afi fasih berbahasa Inggris. Mampu menggunakan logika. Bahkan menerapkan system tbl (think by logic) secara mandiri. Sesuatu yang hanya dilakukan mereka yang aktif berfikir. Afi anak pintar. 

Jika Afi menonjol, menjadi viral, trending topic, itu karena medsos. Tapi benarkah itu karena kepandaian Afi? Saya menduga, lebih karena tema pilihan atau content yang disampaikan. Ia, sebagaimana puisi sobat saya, in momento! Berada dalam momen.

Momen ketika antara bumi datar dan bumi bulet bunder bertikai. Antara kaum intoleran, dengan kaum yang lebih ramah lingkungan dan adaptif. Momen ketika yang anti dan pro Ahok berhadapan. Lebih luas lagi, ketika mereka yang tidak pro Jokowi saling bully dengan pendukung Jokowi.
Justru ironisnya, lebih karena pilihan ideologi atau keyakinannya. Afi pro toleransi, dan tak sepaham dengan waham intoleransi. Ia kritis pada agama (Islam), dan itu masalahnya. Anda tahu, ia justeru menjadi korban dari kedua belah pihak yang bertikai. Afi bagaikan pelanduk mati di tengah pertikaian gajah.

Pada satu sisi, ia menjadi symbol keberanian menyampaikan pendapat. Diseret-seret ke sana-kemari. Ke kampus, televisi, istana presiden. Tapi senyampang itu, atau justeru karena itu, ia dibully oleh mereka yang tak sepaham. Ia diteror, ditelpon malam-malam, dini-hari, jam berapa pun, sepanjang hari. 

Ia dimaki, dikutuk, dengan berbagai cara. Bahkan ancaman pembunuhan. Bukan hanya di medsos, melainkan juga di dunia nyata, meski lewat telepon, sms, whatsaap, di-suspend akun fesbuknya, dan sebagainya. Anda pernah merasakan dibully sedemikian rupa? Menjadi proporsional, bukan hal mudah.

Mengenai plagiarisme, hormat saya pada kaum kreatif yang menjunjung tinggi kedigdayaan orisinalitas. Saya adalah korban plagiarisme, yang dilakukan oleh teman saya sendiri. Novel tulisan saya (buku kedua dari trilogi “Centhini, 40 Malam Mengintip Sang Pengantin”), dijiplak di atas 80%, dan itu sudah diakui pelaku serta editornya, di depan lawyer saya (10/10/2010). Saya sakit hati atas hal itu, tapi alasan kemanusiaan membuat saya tidak menuntutnya secara hukum. Bahkan juga tidak meminta ganti rugi, meski dalam UUHC saya bisa dapatkan Rp 500 juta!

Cukup empirik alasan saya anti plagiarisme. Tetapi saya mengabaikan hal itu pada Afi. Bukan karena saya pro apa yang dilakukan, karena saya juga tidak tahu berapa dari seluruh tulisan Afi yang jiplakan, dan berapa yang orisinal. Anda tahu? Secara persis? Jika tidak tahu, Anda masuk golongan yang dzalim, apalagi ikut menghakimi. 

Jika Afi memilih ‘meniru’ Amanda Todd, dalam video testimoninya, itu bukan karena semangat plagiat. Itu bisa dipastikan karena giringan angin tematik dalam kumparan psikologisnya. Setan pikiran akan membawa kemana pun engkau kehendaki, kata Ali bin Abi Thalib. Ketika ketemu video Amanda Todd, Afi bukannya tak sadar. Saya mengira, itu searching atas kegelisahannya. Jika hal itu dibiarkan, diteruskan, ia bisa melakukan hal yang sama. Kasus Afi adalah kasus kemanusiaan, setidaknya kasus psikologi, bukan semata yang mulia dewa orisinalitas dan kreativitas.

Di New York City, Mark David Chapman dengan sadar menembak top idolatrynya, John Lennon, pada 8 Desember 1980. Chapman tak mencoba angkat kaki, dan bahkan sedang membaca buku The Catcher in the Rye, saat polisi datang ke TKP. Di pengadilan, Chapman menyatakan diri bersalah, tetapi menurutnya Tuhan telah menitahkannya berbuat demikian. Buku yang dibaca saat ditangkap itulah yang menyeret ilusinya. 

Apakah Afi sakit? Menurut Anda yang waras, mungkin saja. Tetapi apakah Anda waras? Di dunia ini, siapa yang waras 100%? Gila 100%? Semua orang punya potensi, hanya kadarnya berbeda-beda. Semua orang berhak gila, bukan hanya karena potensi. 

Bagaimana kita mengapresiasi, menghargai, dan mengajak berdialog untuk saling belajar, itu soalnya. Sekiranya kita menghendaki peradaban tumbuh, sebagaimana spirit kemanusiaan, itu mestinya lebih utama dari sekian banyak kepentingan pilihan. Bukan sekadar perayaan eksistensial karena rindu tampil.

Semoga Afi Nihaya berada dalam lindungan yang Mahakuasa. Semoga ia bisa melanjutkan studi, menjadi mahasiswa di universitas yang diimpikan. Di dalam kekayaan sekaligus kemiskinannya. Apakah ia hanya menjadi simbol negara, atau negara akan memenuhi kewajibannya, seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 dan 34?

Mari kita sekarang bicara soal yang konon jadi sumber bully-an, bahwa Afi adalah seorang plagiator, penjiplak. Kita ngomong soal kreativitas dan orisinalitas di sini. Tak ada urusan dengan soal Afi, hanya karena dia pro toleransi dan kalian kaum intoleran terus membully dengan alasan plagiat.
Atas dasar apa kita membully, atau menghakimi, Afi Nihaya plagiator? Tahu berapa jumlah tulisannya, berapa yang jiplakan? Bisa menunjuk data empiris dan analisa akademiknya? Hadeh, di medsos membawa kata-kata ngilmiah gini? Tulisan ini akan lebih merupakan otokritik, terutama kaitannya dengan “diri saya”. 

Di Senayan, saya kerap temui orang kaya, anggota parlemen, memiliki gadget mahal dan canggih. Tapi saya temui pula banyak yang gaptek. Para orangtua jadul, generasi analog. Gadget canggih lebih banyak untuk komunikasi sebagaimana handhone jadul. Fasilitas canggih yang bisa mereka pakai paling cuma video-call, selebihnya sms dan wa.

Para aktivis medsos kelahiran 50, 60, 70, sebenarnya sudah masuk generasi jadul dalam revolusi teknologi informatika ini. Mungkin memakai gadget dan segala macam berbau digital, tetapi pola fikir, sikap dan perilaku, masih analog.
Punya banyak akun seperti email, linked-in, two, facebook, twitter, path, whatsApp, Instagram, dan segala macam, tapi mungkin hanya whatsapp dan Instagram yang dioperasikan. Lainnya lupa password, karena jarang dipakai.

Sementara generasi Afi Nihaya bukanlah generasi alay. Betapapun ia dari desa, dengan keterbatasan ekonomi, ia sangat canggih. Akun facebooknya di-set for public, tanpa tedeng aling-aling. Siapa pun bisa mengaksesnya, tentu juga membullynya, meski tidak kenal, tidak terhubung. Dan sangat mungkin tidak membaca tulisannya, apalagi memahami. Itu khas generasi analog. Tak mendengar apalagi melihat langsung, tapi langsung saja ngrasani, ngegosip, dan menghujat.

Akun facebook Afi diikuti ratusan ribu orang. Tulisannya di-like ratusan ribu orang, bahkan kadang mencapai setengah juta lebih. Di-share ratusan ribu pembacanya. Anehnya, mendapat banyak komentar negative, hujatan dan maki-maki dari sebagian nama-nama yang tak ada dalam friend-list-nya. Sementara berapa pembaca akun saya?

Generasi analog, seperti saya misalnya, menset facebook hanya untuk teman/friend saja. Sudah males dengan percekcokan tak jelas juntrungnya, kecuali rela sebagai bak sampah. Tapi di wall facebook Afi, para pembenci lalu-lalang, bebas menuliskan komentar, dan dibiarkan oleh Afi. 

Orang-orang yang menyerang Afi dari sisi plagiarisme, plagiasi, saya kira memang datang dari (1) generasi jadul, setidaknya dalam sikap, perilaku, dan cara berfikir. Mereka tidak akan ngerti bagaimana generasi Afi hidup dalam keserentakan, di dalam akselerasi bukan saja dalam mereplikasi dan menduplikasi, melainkan juga dalam multiplikasi, kultur jaringan. (2) kelompok bumi datar, yang kelihatannya sedang membela-bela agama, tetapi senyampang itu sesungguhnya sedang menghina-hina agamanya sendiri. Cuma bahasanya saja lamis, soal plagiasi. 

Ini adalah abad di mana tumbuh generasi multi-focus, tetapi masing-masing focus adalah sama-sama 100%. Bukan lagi jaman 100% dibagi banyaknya focus perhatiannya. Dan kita masih ngomong soal orisinalitas? Plagiasi? Medsos itu dumay, dengan karakter dan hukum medianya yang tersendiri. Kita tak sedang ngomongin tesis atau disertasi.

Tulisan-tulisan Afi Nihaya cermin pikiran yang cerdas. Diksinya kuat, lugas, dan tampak seorang pembelajar serta pembaca buku yang baik. Tatabahasa dan ejaannya tidak alay dan lebay. Ia terdidik. Tak mudah untuk menjadi demikian, kecuali telah berlatih bertahun-tahun. Apa yang saya lakukan sepanjang hayat, sangat mungkin diringkas Afi hanya dalam beberapa tahun saja.

Pada para pemuja orisinalitas, juga copy-right, perlu juga tahu soal otentisitas dan copy-left, ketika dekonstruksi dan post-truth merambah. Baca lagi Jean Baudrillard, dalam perdebatan makna dan realita. Bagaimana melihat realitas kontemporer dan merefleksikan masa depan, dengan memberi peringatan dini tentang yang akan terjadi. 

Globalisasi menyebabkan masyarakat perkotaan menjadi satu model yang berperilaku ‘seragam’, tulis Baudrillard. Keseragaman disebabkan pengaruh media yang berperan dalam penyebaran tanda-tanda. Hingga terjadi pergeseran pola pikir dan logika konsumsi masyarakat. Bukan lagi use value atau exchange value, melainkan apa yang disebut symbolic value. Bukan lagi berdasarkan nilai tukar atau guna, melainkan nilai tanda yang abstrak tapi terkonstruksi.

Jika pembullyan Afi datang dari bumi datar, itu wajar, karena diksi Afi tentang toleransi dan intoleransi lugas dan jelas keberpihakannya. Tapi kalau penghakiman soal plagiasi Afi, oleh mereka yang bergerak di dunia kreatif dan komunikasi (apalagi sosiologi dan filsafat, tetapi dari generasi analog), sungguh menyedihkan.

Pernah saya tulis ulang tulisan Shailesh S. Mody, soal Revolusi Industri ke-4 dan Era Exponential di wall ini. Sempat baca? Uber menjadi perusahaan transportasi terkaya di dunia, padahal tak punya armada. Airbnb menjadi perusahaan perhotelan terbesar di dunia, padahal sama sekali tak memiliki properti apapun. Kok bisa?

Gini saja deh, tahu Asrofi? Pemuda asal Kebumen yang jadi viral, karena mencari pekerjaan via JPO? Diunggah lewat twitter dan kemudian menjadi viral? Gayanya mirip video Amanda Todd, hanya bukan dengan flash-card, melainkan memajang fotonya dengan secarik kertas di tangan, bertuliskan nama dan maksud tujuannya. Dan dia kebanjiran tawaran.

Salahnya kok salah membaca fenomena Afi, termasuk para penasihat politik Jokowi, yang mungkin saja terpesona teori-teori Jean Baudrillard, tapi luput memaknai simbol. Senyampang itu, salah kaum bumi datar juga, yang luput membaca tanda-tanda karena involusi peradabannya. Jadilah jadul-dul semuanya.

Afi Nihaya itu fenomena biasa, kalau kita rajin membaca. Tapi karena malas belajar kita mudah tersepona, atau kalau tidak marah-marah, cemboker. Ini jaman aplikasi, dan kita masih saja di dalam simplifikasi otak. Plagiasi? Emang situ aseli?