MKD dan Out of Focus Tupoksi

Anggota parlemen kita suka banget menggunakan kata 'tupoksi' (tugas pokok dan fungsi), tetapi betapa tak jelasnya apa tugas pokok dan fungsi mereka. Namun dengan pengaduan SS soal perilaku SN (ketua DPR-RI), reaksi parlemen tak karu-karuan. Padahal yang dilaporkan adalah soal etika pejabat publik yang berkait tugas pokok dan fungsi di DPR.

Yang terjadi justeru, SN hendak melaporkan SS ke Polisi tapi tiba-tiba dibatalkan, dan katanya memaafkan kekhilafan SS. Ingin dikesankan ke publik bahwa SS-lah yang bersalah. Apalagi di media sosial beredar cerita yang tak jelas sumbernya, jagoan teori konspirasi tapi tak sadar jadi korban black-mail dan susah dikonfirmasi.

Bahwa SS begini-begitu jahatnya, ingin memperpanjang kontrak Freeport, tapi dengan data sumir atau bahkan tanpa data. SS adalah orangnya si ini dan si itu, sementara LBP begini RR begitu, BS ngomong rekaman aselinya lebih ngeri. FZ dan FH terus kompak menyanyi dalam koor-koor yang sumbang, bahwa ada yang salah dalam konstruksi berfikir bangsa kita, kata FH. Ini soal apa?

Pengaduan SS soal perilaku SN ke MKD adalah berkait code of conduct di DPR. Respons yang muncul mestinya, MKD segera bersidang membuktikan benar tidak aduan SS itu. Apalagi tudingannya adalah angota parlemen mencatut nama Presiden dan wakilnya. Jika benar, tindakan etik harus dikenakan, jika tidak barulah SN yang teradu merasa perlu melaporkan SS ke Polisi atau tidak?

Dalam proses sidang itu, simpel saja, semua bukti-bukti dan saksi-saksi dipertemukan dan di-crosscheck, sesuai azas yang berlaku, terukur, kredibel dan fair. Disitu fungsi MKD sebagai mahkamah kehormatan bagi anggotanya. Tutup kuping soal skandal Freeport itu. Dan baru setelah semua tudingan SS benar terbukti, kasus berikutnya bisa bergulir, soal mafia ini-itu yang terbukti dalam percakapan SN ke ranah hukum.

Tetapi watak kepartaian kita yang oligarkis dan penuh kepentingan kelompok, membuat hal 'sederhana' (kasus SN) itu menjadi riuh-rendah, dan kita tidak proporsional menanggapinya (dari elite KMP yang reaktif, masyarakat yang terbelah sebagai follower tidak kritis, hingga fitnah bertebaran kian-kemari). Dan endingnya, justeru SS kini jadi korban blackmail, dan tak penting lagi melihat spirit awalnya, bahwa ia bertanggungjawab pada apa yang dilakukannya, termasuk soal clear & clean governance.

Soal Freeport itu sendiri, harus juga dilihat pokok persoalannya, karena ia rangkaian dari kisah lama, dan pemerintahan sekarang mendapatkan impaknya. Bahkan bisa dibayangkan, menjelang pelantikan Jokowi, SBY mengeluarkan keputusan penting soal kontrak kerja Freeport, yang akhirnya merepotkan posisi pemerintah Indonesia kemudian.

Nasionalisme adalah kata-kata yang sangat mudah dikatakan, bahkan sejak sebelum Sukarno. Namun 67 tahun merdeka, kata-kata itu masih saja menjadi perdebatan kita. Bahkan perdebatan kita hari ini tentang nasionalisme justeru lebih sempit dan tertutup, kita seolah berhadapan dengan kaum fundamentalis yang menisbikan konstelasi politik-ekonomi dunia. Bahkan atas nama nasionalisme, kita bisa saling bunuh dan tikam bangsa sendiri, tak jauh beda dengan waham wahabiyah. Kata asing pun kini ditambahi aseng. Apa maksudnya?

Tentu saja parlemen adalah lembaga politik, dengan para anggotanya dari partai politik. Tapi alangkah sedihnya, kita tak bisa membedakan soal etik dan politik berkait tupoksi. Dan kita, rakyat, diseret-seret dalam kedunguan yang penuh kebencian satu sama lain.