Moge, CC Besar IQ Kecil

Dadang Christanto, perupa, pemoge palsu, foto hanya sebagai model.

Selama ini kita melihat kasus pencegatan Elanto Wijoyono atas konvoi moge pelanggar lampu lalin di Yogyakarta, hanya dilihat dari sisi hukum, hak, keadilan. Bahkan ada yang berlebihan menyebut perang antar-kelas (menengah, maksudnya). Saya ingin menyodorkan sudut pandang dari kesalahan dalam membaca karakter moge itu sebagai biang masalah. Baik kesalahan polisi, pemoge, panitia JBR, dan Pemda DIY.

Karena kita berangkat dari kasus JBR 2015 dengan mengundang seluruh anggota HDCI ke Yogyakarta, maka kita hanya khusus membicarakan soal sepeda motor Harley Davidson. HD didesain khusus agar memberikan kenyamanan pada pengandaranya, terutama jika digunakan dalam perjalanan jauh dengan kecepatan relative tinggi.

HD didukung dengan dapur mesin pacu yang istimewa. Akselerasi motor juga sangat halus namun memiliki top speed yang tinggi. Inilah alasan mengapa motor Harley Davidson sangat nyaman dan cocok digunakan untuk touring jarak jauh. Getaran dan performa mesin itu akan sanggup diredam oleh rangka yang dibuat secara hydroforming. Motor ber-CC besar di atas 1.000 CC itu bisa dipacu hingga kecepatan 218.6 km/jam.

Jangan bicara tentang harganya, yang antara Rp 250 juta hingga milyar. Belum lagi biaya importer dan mengurus pajaknya (di Indonesia masuk kategori barang mewah). Belum perawatan dan BBM yang disedotnya. Tak sembarang orang bisa memilikinya, meski orang yang tak sembarang itu bisa bersikap sembarangan.

Dengan karakter seperti itu, moge hanya cocok untuk jarak jauh dan jalan bebas hambatan. Dan kita tahu jalan-jalan di Indonesia, lebih-lebih kota-kota besar yang didesain orang Belanda seperti Malang, Yogyakarta, Bandung, Bogor. Pendek-pendek, banyak tikungan, simpangan dan traffic-light. Sementara kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan? Bukan hanya crowded melainkan juga macet. Itu sungguh tidak ideal untuk HD, sekiranya kita berfikir. Dan karakter moge seperti itu, sangat berpengaruh pada perilaku pemogenya. Apalagi bagi pemoge yang mentalitasnya abal-abal. Bisa besar pasak daripada tiang, ber-CC besar tapi ber-IQ kecil. Atau bahasa Perancis-nya, “kegedhen empyak kurang cagak”. Pemoge sekelas Marsekal (Purn) Rilo Pambudi, memilih memensiunkan mogenya di rumah, sebagai keprihatinan atas perilaku pemoge.

Beberapa negara melegalkan motor dengan kubikasi mesin besar masuk jalan bebas hambatan (tol). Di Indonesia dilarang, karena memangnya sebelum masuk jalan tol tidak melewati ritual jalanan umum? "Hanya di negara kita yang roda dua enggak boleh masuk jalan tol. Saya ini sudah keliling dunia naik motor. Kita malu sama negara lain," kata Sekretaris Jenderal Motor Besar Club (MBC) Indonesia Irianto Ibrahim yang kemarin marah-marah di instagram, bahwa apa yang dilakukan Elanto Wijoyono adalah karena iri dan syirik. Dan menurutnya, syirik tanda tak mampu.

Para pemoge luar negeri enggan touring ke Indonesia dengan alasan lebih logis, jalanan Indonesia terlampau padat. Dan itu yang membuat Irianto malu dengan negaranya. Artinya, hanya orang nggak logis pakai moge ngotot raun-raun atau konvoi di dalam kota. Apakah ringroad masuk dalam kota? Di Yogyakarta yang mungil, secara sosio-ekonomis iya. Karena di semua sisi luar ring-road di Sleman dan Bantul, adalah perumahan-perumahan umum yang 80% bekerja di kota (dalam ringroad).
Tentu saja, acara JBR 2015 di Yogyakarta kemarin, dengan mengundang 4.000 bikers adalah kekonyolan tersendiri. Alasan pengembangan turisme (dan ditambah nasionalisme biar terasa penting dan gagah), jadi terasa mengada-ada.

Dengan ribuan moge yang tumplek bleg di Yogyakarta itu, panitia dan peserta dengan pongah membanggakan multiplier effect ekonomi ke masyarakat. Okupasi hotel penuh, pegawai hotel dapat tips, penjual makanan, minuman, rokok, kere-kere, dapat cipratan duit anggota HDCI yang tentu turah-turah duit.

Namun selama empat hari, 14-17 Agustus kemarin, situasi lalu-lintas Yogya menjadi crowded. Kemacetan terjadi di mana-mana, ada atau tak ada touring. Karena ketika 4-8 pemoge raun-raun kota, sudah menjadi masalah itu sendiri. Belum lagi ketika mereka touring dari JCM di jalan Magelang melalui ring-road utara ke Candi Prambanan, yang menurut Komjen (Pol) Nanan Soekarnan selaku ketua umum HDCI, diikuti 2.000-3.000 moge (ini jumlah nggak jelas, mosok selisih sampai 1.000 motor).

Dengan panjang dan lebar motor, juga laju kecepatannya, maka jarak pacu satu moge membutuhkan ruang bebas tiga kali ukurannya. Dengan 2.000 moge saja, maka konvoi yang menurut AKBP Anny Pudjiastuti tak boleh terputus itu, bisa makan waktu lebih dari satu jam. Polisi tidak melihat diskriminasi, tapi berdalih diskresi. Bagaimana bagi korban diskresi? Ya, diskriminasi! Korbannya rakyat banyak, yang jumlahnya pada saat peristiwa itu berlangsung lebih dari 4.000 pemoge.

Dengan jalanan di Yogyakarta yang sedikit-sedikit simpangan, sedikit-sedikit simpangan (simpangan kok sedikit-sedikit), dan semuanya tentu cross dengan kendaraan umum, kita bisa bayangkan. Kemacetan berantai. Ada pesedamotor yang spontan membantu aksi Elanto karena pusing muter-muter mau ke stasiun mengantar saudaranya, tapi mencari alternative jalan ke mana-mana macet. Dan akibatnya ia ketinggalan kereta.

Di perempatan Condongcatur, tempat aksi Elanto, kemacetan jalan Gejayan di selatan ringroad macet parah. Perempatan ringroad ini adalah titik pusat pertemuan ratusan ribu kendaraan tiap hari, karena di utara ringroad terdapat puluhan perumahan umum. Apalagi hari Sabtu jam-jam sore orang hendak pergi atau pulang kantor dan dari bepergian (karena aktivitas kota jasa seperti Yogya, hari Sabtu bukan libur nasional). Jalanan Gejayan satu sisi (untuk yang ke utara) hanya selebar 5 meter, dipenuhi dua side kendaraan roda empat, dan hanya menyisakan sekitar 1 meter untuk lajur sepeda motor. Itu pun harus susah payah melaluinya, karena kaki-lima seenaknya dipakai untuk parkir roda-empat.

Lha wong kena lampu merah yang hanya 30 detik saja pengendara sudah tak sabar, apalagi mereka harus lebih dari 30 menit hingga 1 jam menunggu. Apalagi dalam kondisi letih, lapar, kesusu, di tengah panas dan desing mesin sekitarnya. Siapa yang tidak marah? Tidak peduli orang miskin dan kaya, mereka akan merasakan apa itu diskriminasi. Dalam hal ini, Elanto adalah pahlawan masyarakat korban!

Bagaimana mungkin kepolisian mengijinkan konvoi di ring-road yang menjadi urat-nadi keseharian masyarakat Yogyakarta, karena kebanyakan perumahan-perumahan tumbuh di utara ringroad itu?

Kita tak bisa membayangkan kemacetan hanya terjadi di jalan Gejayan, tetapi juga di jalan Magelang yang dipakai untuk start konvoi. Kita bisa bayangkan ribuan motor dan mobil yang tertahan berdesakan di jalanan yang sempit sisi jalan layang Jombor (yang 10 tahun mangkrak, tak bisa dibereskan oleh Pemda DIY). Pasti merupakan penyiksaan luar biasa. Belum pula di perempatan Monjali, Kentungan, Seturan, dan seterusnya. Jika para pemoge bisa pongah berkata kedatangan mereka juga berdampak ekonomi, apakah mereka juga menghitung berapa nilai kerugian yang diderita masyarakat korban? Nilai kerugian masyarakat bisa jadi lebih tinggi daripada uang yang bisa diserap oleh acara itu! Kita bisa diskusikan masalah ini secara terpisah.

Apalagi kegiatan buat organisasi HDCI yang ternyata bukan organisasi yang bisa sebagai contoh. Nanan Soekarnan konon sebelumnya mengatakan jangan touring pakai moge, silakan pakai kendaraan umum atau andong. Tetapi ketika konvoi berlangsung dan dicegat Elanto, Nanan sebagai ketua HDCI tidak konsisten, sekaligus menunjukkan bahwa himbauannya sebagai ketua HDCI tidak didengar anggotanya. Sementara ketua HDCI Yogyakarta menyebut pemoge yang ‘berdebat’ dengan Elanto di Condongcatur itu bukan anggota HDCI. Sementara lagi, moge yang menabrak mobil di Gedongkuning, meski sudah diberitahu nomor identitasnya oleh korban tabrak-lari itu, katanya tidak diketemukan. Panitia JBR bohong, atau penabrak lari itu pakai nomor ganda, atau dengan surat bodong, karena kasus seperti itu banyak pada para pemoge. Artinya, organisasi HDCI cenderung terbawa karakter mogenya yang memang machoistic dan hedonistic, yang jika dicampur menjadi satu kata; arogan!

Polisi sebagai yang berhak mengatur dan merekayasa arus kendaraan di jalan-raya, mestinya mengetahui permasalahan ini. Demikian juga pemerintah daerah pemberi ijin dan panitia JBR. Konvoi moge dalam jumlah ribuan, adalah pilihan ceroboh, dengan alasan apapun, apakah itu turisme atau nasionalisme. Jika alasannya tourisme, ngapain ke Prambanan? Ngapain bukannya menyusuri 69 pantai di jalur selatan Gunung Kidul yang relative bebas hambatan, sekaligus mengangkat ekonomi rakyat miskin sepanjang jalur itu? Di sana jalanan panjang, bebas hambatan dan sepi. Kalau jalur itu dianggap bahaya, pada titik-titik berbahaya panitia bisa bekerja-sama dengan penduduk setempat untuk berkoordinasi, sekaligus berbagi rejeki dengan mereka untuk mengatur arus lalu-lintas. Atau kalau tidak, touring-konvoi ke kawasan Kulon Progo, atau sepanjang jalan Daendels di selatan dari Kulon Progo, Bantul hingga Gunung Kidul?

Jangan sampai para pemilik moge ini mendapat cap buruk; CC Besar IQ Kecil. Itu menyedihkan. #SavePointG!