Masih Mau Menjatuhkan Jokowi Lewat Rupiah?

Masih bermimpi menjatuhkan presiden Jokowi? Setelah penggalangan opini politik, isyu nasionalisme melalui jalur moneter dengan menumpang melemahnya rupiah, tampaknya juga akan kandas.

Saya bukan ahli ekonomi, namun membaca tulisan Erizeli Bandaro, yang memahami masalah perbankan dan moneter, membuat kita (setidaknya saya) bisa memahami masalah sedikit lebih baik. Setidaknya pula, tidak asal ngawur mempertontonkan ketidaktahuan kita dengan bangga di media sosmed, yang agaknya untuk beberapa pribadi menjadi pembomed (pembodohan via media).

Saya coba susun ulang berdasar tiga tulisan Erizeli Bandaro tanpa mengubah substansinya:

Menurut data riset, dari total kredit sektor perbankan sebesar Rp 3.045,51 triliun (Juli 2013), 30%-nya atau Rp. 1000 Triliun, disalurkan pada perusahaan publik (emiten) yang jumlahnya 479. Ingat, hanya 479 perusahaan menguasai 30% sumber dana permodalan nasional lewat system perbankan.

Bagaimana kualitas pemberian kredit ke sektor tradable, yakni sektor yang dapat menghasilkan devisa (baik dari jasa maupun barang) dan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat yang bedampak langsung kepada penyerapan angkatan kerja)? Hanya sekitar 25%.

Artinya sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor non-tradable atau yang tidak berdampak kepada penyerapan angkatan kerja secara tetap (hanya musiman, seperti property dan konsumsi produk impor). Karenanya, selama 10 tahun belakangan (pada jaman SBY), kita menciptakan ekonomi balon. Membesar tapi tak ada isi. Kemakmuran semu.

Bagaimana peran perbankan nasional terhadap masayarakat bawah? Walau Bank Indonesia membuat ketentuan minimum 20% dana perbankan harus disalurkan untuk kredit usaha kecil, tapi belum sepenuhnya tercapai, dan sebagian besar kredit konsumsi, bukan produksi.

Padahal Jumlah UMKN saat ini, mencapai 56,5 juta unit, dengan 98,9 persen adalah usaha mikro, dan jumlah koperasi di Indonesia mencapai 200.808 unit.

Apakah perbankan kita melaksanakan fungsi sebagai agent of development? 

Pastinya; tidak.

Perbankan kita bukan problem solving terhadap melemahnya sektor riel, tapi justru sebagai trouble maker. Mengapa? Karena lebih dari 50% saham perbankan kita dikuasai oleh Asing. Artinya lebih Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan Rp 3.065 triliun, dikuasai asing. Bagaimana kita bisa berharap mereka membela kepentingan nasional, dan peduli kepada program wong cilik? 

Melemahnya rupiah terhadap dollar, akan berdampak terhadap bank yang portfollio kreditnya sebagian besar kepada debitur sektor non-trabable. Sama dengan jatuhnya perbankan di Amerika yang terjebak dengan kredit non-trabable.

Kadang bila system keuangan nasional tidak bekerja untuk keadilan sosial, maka diperlukan cara cerdas untuk memperbaikinya. Cara ini, sangat keras dan pahit dirasa bagi orang yang sudah menikmati kenyaman dari cara-cara yang tidak adil.

Bagaimana pun, Bank BUMN tetap kuat, karena ada Rp. 300 Triliun dana fiscal parkir di bank BUMN untuk disalurkan. Ini likuiditas yang murah dan mampu membuat mereka bertahan di tengah badai.

Dan asing, atau afiliasi asing di sektor perbankan, siap-siap tambah modal untuk selamat dari hit kurs melemah, atau mereka keluar (ada banyak pengusaha swasta nasional yang mau ambil alih bank mereka).

Anda mungkin tidak percaya, bahwa 52 % pangsa pasar asuransi dan reinsurance dikuasai oleh hanya 6 (enam) perusahaan asuransi Asing; yaitu Prudential, Manulife, AXA Mandiri, Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, serta PT AIA Financial. Ini melibatkan turn over sales sebesar USD 6 miliar atau Rp. 56 triliun.

Dari Rp. 189 Triliun dana yang ditempatkan di dalam Reksadana, melalui manajer investasi , Rp. 112 Trilun atau 60% dikuasai hanya oleh tiga perusahaan sekuritas Asing; yaitu PT Schroder Investment Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, dan PT BNP Paribas Investment Partners.

Bila tahun 2008 perbankan nasional hanya 48% dikuasai asing, maka pada tahun 2013, asing telah menguasai diatas 50%. Artinya lebih Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan (Rp 3.065 triliun) dikuasai asing. Akan bertambah lebih besar lagi bila proses pengambilalihan Danamon oleh DBS Holding (Singapura) dan Bank Mestika oleh RHB Capital asal Malaysia selesai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, pelemahan nilai tukar rupiah hingga level Rp 15.000 per dollar AS akan menghantam permodalan lima bank nasional. Penyataan tersebut didasarkan pada hasil stress test yang dilakukan OJK terhadap perbankan di Indonesia, Karena itu  OJK sudah memanggil manajemen bank yang kinerjanya berpotensi terganggu oleh pelemahan rupiah. Namun secara keseluruhan, keadaan perbankan nasional masih sehat.

Membaca berita tersebut, sangat menggelikan. Mengapa? Karena sudah bisa ditebak, bahwa kondisi perbankan nasional kita sangat rentan dengan gejolak mata uang akibat dari faktor eksternal.

Perbankan kita masih tertinggal dari Negara ASEAN apalagi dengan Negara maju. Berturut tiga bank besar ASEAN adalah milik Singapura, yaitu DBS (bermodal US$ 26,5 miliar), UOB (US$ 19,2 miliar), dan OCBC (US$ 18 miliar). Pada sisi kapitalisasi pasar, bank terbesar di ASEAN adalah DBS (dengan nilai US$ 33,1 miliar) dan diikuti oleh OCBC (US$ 27,7 miliar). Termasuk dari sisi aset, 3 bank Singapura ini pula menempati 3 besar di ASEAN, yaitu DBS (dengan aset US$ 318,4 miliar), OCBC (US$ 268,1 miliar), dan UOB (US$ 225,2 miliar). Perbankan Indonesia, hanya 3 bank yang masuk listing 15 Bank di ASEAN; yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Central Asia (BCA). Dari sisi permodalan, Bank Mandiri peringkat (8) modal US$ 7,3 miliar, diikuti BRI (10) modal US$ 6,5 miliar, dan BCA (13) modal US$ 5,3 miliar. Bahkan gabungan ketiga bank ini, masih di bawah modal DBS.

Berkaitan dengan kapitalisasi pasar, BCA peringkat (6) senilai US$ 19,4 miliar, diikuti Bank Mandiri (8) senilai US$ 15,1 miliar, kemudian BRI (10) dengan nilai US$ 14,7 miliar.  Jadi memang perbankan Indonesia belum terlalu kuat sebagai penyangga perekeonomian nasional, dengan APBN Rp.2000 triliun dan GNP mendekati USD 500 miliar.

Dengan kenyataan itu, Indonesia terlalu kuat untuk bisa jatuh (too big to fail), hanya karena melemahnya rupiah sebagai akibat faktor eksternal. Mengapa? Ada tujuh sendi kekuatan (points of strength) yang membuat perekonomian Indonesia terlalu kuat.

Pertama, jumlah penduduk yang besar (sekitar 240 juta jiwa), merupakan pasar yang menarik bagi para pelaku usaha. Kedua, sumber daya alam yang berlimpah di sektor pertanian dan pertambangan. Ketiga, Indonesia memiliki bonus demografi hingga 20-30 tahun ke depan, di mana sekitar 50 persen dari jumlah penduduk adalah kelompok usia produktif, yang akan merupakan engine of economy growth.

Keempat, cadangan devisa yang besar, di mana Indonesia bisa merespons setiap perubahan lingkungan, baik eksternal dan internal, secara cepat. Dalam hal ini, pemerintah dan Bank Indonesia mempunyai crisis management protocol sebagai tindakan pencegahan krisis. Kelima, Indonesia memiliki Bank BUMN yang sehat dengan daya tahan yang kuat. Dengan kondisi yang demikian baik, perbankan pun dipandang mampu menghadapi gejolak yang ada.

Keenam, Indonesia memiliki kestabilan politik, karena didukung oleh sistem politik yang demokratis (jika pun masih sering muncul gejolak politik, setidaknya masih under-controll, sw). Ketujuh, kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada capaian peringkat layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional.

Sesungguhnya, dengan melemahnya rupiah, sekarang ini, adalah moment yang tepat untuk terjadinya konsolidasi perbankan nasional, dan re-orientasi visi dari komersial semata, menjadi agent of development, mitra tangguh pemerintah untuk mencitptakan keadilan sosial. Berubah dengan cara yang benar.

Financial resource domestik dikuasai asing mayoritas, dan mereka inilah trouble maker yang menjadi pemeras terhormat melalui pasar uang.

Pemain pasar percaya tentang historical data sebagai dasar mengambil posisi investasi. Mereka semua paham, apabila terjadi pelemahan rupiah sekian, maka BI akan melakukan intervensi sekian, dan sekian pula mereka mendulang laba. Ini aksi profit taking. yang berulang dan berulang. Menikmati laba dengan hanya menciptakan situasi terkondisikan.

Itulah asing. Dan sekarang, semua mereka meradang marah dengan segala umpatan, karena Pemerintah tidak melakukan hal yang sama seperti sebelumnya (jaman pemerintahan SBY). Dan yang lebih marah lagi, adalah ketika pemerintah dan BI kelihatan tidak peduli. Para trader hopeless, meski mereka tetap berharap miracle, agar kekuatan pressure group yang dibayarnya (entah siapa, bisa para professional, ahli, politikus, atau medsos abal-abal, sw), mampu mengubah kebijakan Jokowi. Tapi semakin lama, agaknya semakin hilang harapan. Dan tinggal tunggu timing untuk cut loss!

Demikian tulisan Erizeli Bandaro, yang bisa kita pakai untuk bahan diskusi yang proporsional. Kita akan lihat dalam rapat antara DPR dan Pemerintah mendatang, soal melemahnya rupiah ini. Apakah wakil rakyat kita itu akan membela kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional, atau hanya akan menjadi juru bicara kepentingan asing, dengan retorika nasionalisme yang dogol?

Belum lagi celometan para cocomeo di berbagai media sosmed, dan media abal-abal, yang mengalihkan persoalan sebenarnya. Atau justeru mereka sedang memamerkan ketidaktahuannya, hingga dengan suka-rela justeru menguntungan kekuatan asing dan para kompradornya.

Apa yang dikawatirkan? Saatnya kerja keras. Cara yang termudah, misalnya, tarik uang Anda di bank-bank yang dikuasai asing itu, dan tanam di bank-bank BUMN milik kita sendiri. Sangat sederhana, tapi dibutuhkan kerelaan berubah, kecerdasan menguasai masalah, dan kehendak untuk tidak kebanyakan berdebat supaya sok gagah. 
Itu misalnya lho, jangan dibaca secara verbal dan seolah satu-satunya. Tentu saja banyak sekali cara sebagaimana sering disampaikan oleh para ahli ekonomi kita. Dan di Indonesia ini, orang pintar banyak sekali. Yang kurang, adalah orang yang punya integritas,... * 

* Kata-kata terakhir itu saya kutip dari Andri Rizky Putra (24). Bukan seorang ustadz atau elite polisik Indonesia. Tetapi beliau adalah seorang sarjana hukum lulusan cum laude UI, yang menempuh S1-nya selama 3 tahun (diwisuda ketika umur 20), yang sebelumnya adalah lulusan Kejar Paket C selama 1 tahun karena memilih keluar dari sekolah formal, dan waktu SMP sudah berani protes pelaksanaan UN yang korup, dan melapor ke berbagai lembaga seperti ICW, KPK, Polisi, dan sebagainya, tapi tidak ditanggapi. 


It is time to change or never.

Menjatuhkan Jokowi Mengkudeta Rupiah

Lumpur Lappindo, instalasi karya Dadang Christanto (2014)

Di tengah terpuruknya rupiah terhadap dollar, ada berita yang cukup mencengangkan. Panglima TNI Jenderal Moeldoko, menyerahkan barang bukti Black Dollar (BD) kepada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Kasus ini merupakan temuan dari penyidik Polisi Militer TNI AL.
Penyerahan barang bukti sejumlah US $6.900 dalam pecahan 100 dilakukan di Markas Pomal, Kelapa Gading, Jakut, Jumat (13/3/2015). Selain BD, tampak di antaranya juga narkoba sabu, suntikan, dan alat isap sabu.

Ada apa ini? Sayang berita di media online sering tak menjelaskan.

Dalam penangkapan itu, mulanya adalah satu Mayor pengguna narkotika, yang setelah didalami, ternyata ada rangkaian lain, ada BD itu. Ada pula dua sipil terlibat, mereka warga Bali yang menitipkan uang BD ke anggota militer yang tertangkap itu.
Apa itu BD? Black Dollar, adalah uang Dolar US$, Euro$ atau Pound$. Uang ini banyak yang bilang palsu, tapi ada juga yang bilang asli. Tak penting aseli atau palsu, tapi dengan melihat material (bahan baku uang kertasnya), ini kejahatan canggih dan berkelas internasional. Kejahatan tingkat tinggi ini salah satu tujuannya untuk mengacaukan keuangan dunia. Disinyalir, bekerjasama dengan orang-orang lokal,  Negara-negara adidaya seperti AS, Inggris, dituding mempunyai peranan.
Kasus-kasus BD (Uang Hitam Dollar) di Indonesia, sebenarnya bukan barang baru, dan yang banyak tertipu adalah permainan para perantara yang mencari PO (Proyek Ongkos), yang bisa menghabiskan ratusan juta bahkan miliyaran.

Proses pengadaan BD (karena itu suka dibilang aseli), karena proses pengiriman ke Indonesia tidaklah mudah. Bahan kimia SSD dan BD, hanya bisa melalui UN atau Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Bukankah artinya melalui proses legal (meski lewat jalur diplomatic)? Jika pun tidak legal, mana mungkin kedutaan akan menerima proses pembayaran dan penebusan barang-barang tersebut? Yang pasti, bahan kimia yang dipakai untuk material jenis ini benar benar hebat, tidak semua ahli kimia menguasainya.
Sebenarnya BD bukan barang baru di Indonesia. Yang menguasai kebanayakan orang-orang kaya, para elite, dan pejabat tinggi Negara. Paska reformasi 1998, banyak orang indonesia terjebak dalam BD ini, karena adanya tawaran menarik melalui email atau internet.

Sampai saat ini nilai rupiah masih terpuruk terhadap dollar Amerika Serikat, dan sepertinya, menurut analisa para ahli moneter, akan terus berlanjut. Setidaknya ada tiga penyebab penting yang membuat rupiah tetap lemah terhadap dollar Amerika, yaitu defisit neraca perdagangan, proyeksi IMF, penghentian stimulus The Fed.

Tingginya defisit neraca perdagangan, akan menyebabkan respon negatif dari pelaku pasar. Semakin tinggi impor bisa membuat nilai tukar rupiah kian terpuruk terhadap dolar. Melemahnya rupiah akan membuat investor asing hengkang, sehingga aksi jual marak terjadi.

Nilai tukar rupiah juga melemah setelah pelaku pasar merespon proyeksi IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dikatakan karena ekspor yang menurun dan kepercayaan investor yang lemah. Belum lagi IMF juga memproyeksikan defisit transaksi berjalan Indonesia bisa membengkak.

Sementara itu, stimulus the fed atau quantitative easing telah diluncurkan AS sejak 2009 lalu, juga mempunyai dampak lanjutan di Indonesia. The Fed menganggap ekonomi Amerika sudah dapat berjalan tanpa stimulus. Angka pengangguran pun sudah menurun. Dan ketika stimulus ini diluncurkan, Indonesia menjadi salah satu sasaran investasi asing. Setelah kebijakan stimulus dikurangi pada Juni 2014, investor kemudian mulai meninggalkan Indonesia. Hal ini menyebabkan pasokan dolar di Indonesia menurun. Itu artinya, semakin melemahnya rupiah.

Tentu Fed bukan merupakan factor tunggal, tetapi belum terjadinya kesepakatan dengan Bank Cantral Amerika, mengenai penghentian stimulus dan membaiknya data-data manufaktur serta construction spending AS, menimbulkan persepsi bahwa tapering off The Fed akan terjadi. Hal ini akan membuat pasokan dollar Amerika semakin berkurang dan menyebabkan nilai tukar dollar juga akan naik. Berita ini kemudian menimbulkan sentimen negatif sehingga membuat rupiah melemah di level negatif.

Sudah barang tentu, faktor-faktor yang terjadi di dalam negeri juga turut serta mempengaruhi, entah itu ulah para spekulan yang menumpangi, atau pun kebijakan ekonomi serta gaya hidup serta konsumsi dari bangsa Indonesia sendiri yang tidak mandiri.

Semua hal itu berkelindan, dan saling menelikung. 

Pada sisi lain, di dalam negeri sendiri (Indonesia) agaknya juga banyak kepentingan-kepentingan yang bekerja keras untuk mendorong kea rah terjadinya krisis moneter. Untuk apa? Mungkin orang belajar dari skenario kejatuhan Soeharto. Bagaimana jika Jokowi dijatuhkan dari sisi ini?

Para pengusaha, khususnya yang hitam, tentu tak nyaman dengan model-model kepemimpinan Jokowi ini.  Apalagi ketika parlemen dan partai politik (tempat bersarangnya kong-kalikong kebijakan publik) mulai tersandera dan terlibat konflik internal.

BI dan PPATK, tentu mengetahui persis, dan dapat melihat aliran dana segala mata uang. Siapa saja sesungguhnya yang menikmati situasi ini dengan memborong dollar dan menjualnya kembali. Hingga dari sana juga bisa kita ketahui siapa saja yang berpesta-pora karena melemahnya rupiah ini.

Sayang sekali jika Indonesia masih terus berada dalam politik kekuasaan dan politik kepentingan yang tak berkesudahan, dan hanya sebagai mainan segelintir elite di kegelapan siang hari.

Sementara, sas-sus yang dikembangkan di dunia sosmed, tentang ketidakbecusan pemerintah pengelola keuangan Negara, telah mengakibatkan skeptisme yang lain, sembari menggotong-gotong ideologi mistik tentang kepemimpinan.

Mestinya, masalah ini adalah pertaruhan bangsa dan Negara. Tapi anehnya, ada juga yang bahagia dengan hal ini, dan bertepuk tangan di pinggir pasar, nyukurin Jokowi dan mendoakannya jatuh.

Padahal, pertaruhannya bukan hanya sekedar Jokowi, tapi juga bangsa dan Negara sesungguhnya. Termasuk kepentingan bisnis Prabowo, Hashim, ARB, Hatta Radjasa, SBY, Tommy Soeharto, dan semua orang Indonesia yang kaya. Dan, tentu, lebih-lebih, seluruh rakyat Indonesia, entah itu yang pro atau anti siapa.

Kisah bangsa yang tragis, yang nasionalismenya cukup terhibur oleh Haji Lulung versus Ahok semata. 

| Sunardian Wirodono, ditulis dari berbagai sumber.

Pendekar Ahok versus Gerombolan BK, Sebuah Cersilid

JILID 1 |

Sinar matahari menyengat ganas. Debu mengepul bagai asap rokok yang kebingungan mencari smoking area. Menuruni Gunung Sahari, tiba-tiba pendekar Ahok ginkang menuju ke jalan Pramuka di Jakarta Timur.

“Busyet, dah! Di sini tertera nama PT Frislianmar Masyur Mandiri, tapi ini cuma toko percetakan ecek-ecek dan dan toko fotokopi,…” pendekar Ahok mendengus. Nafasnya seolah keluar melalui lubang kuping.

Beberapa orang siaga dengan senjata masing-masing, mengepung Ahok.

PT Frislianmar Masyur Mandiri, adalah salah satu perusahaan pemenang tender pengadaan uninterruptible power supply (UPS), untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta.  Tapi, perusahaan beralamat di Jalan Pramuka Nomor 19 A, Jakarta Timur, dan pemenang tender senilai Rp 5,8 miliar itu, hanyalah sebuah toko kecil dengan spanduk bertuliskan PD Wirasaba di atasnya?

“Ciyaaaaatttttt!” pendekar Ahok melompat ke dalam ruangan berukuran sekitar 5x4 meter. Ruang itu tampak sesak, dipenuhi tumpukan kertas dan map. Bagian depan toko berdinding kaca dengan tulisan berwarna kuning ‘Sedia alat tulis kantor, terima percetakan.’

Lantai keramik toko itu pun kotor, begitu pula cat temboknya yang berwarna kekuningan. Satu mesin fotokopi dan percetakan di sudut belakang ruangan juga tampak sudah tua.
Deretan wajah-wajah tegang memandangi Ahok.
Di sisi lainnya, seorang lelaki sedang mengoperasikan komputer membuat desain amplop. Wajahnya tampak kebingungan saat ditanya soal tender pengadaan UPS.
"Tender apa? Kami enggak pernah ikut tender," kata pria berkumis itu sambil mengeritkan alisnya.

Braaaakkkkk! Sebuah box kayu jatuh dari meja, gegara seekor kucing mengejar tikus dan menabrak box itu.

“Sebutkan, siapa namamu?” Ahok menggertak.
Lelaki itu menggeleng. Ia tak mau disebutkan namanya. Jika ia pendekar, sebut saja pendekar tanpa nama.

Ia hanya mengaku tidak pernah mendengar nama PT Frislianmar Masyur Mandiri. Lelaki itu mengatakan, toko tempatnya bekerja sudah lebih dari lima tahun berdiri di tempat itu. "Ini sudah lama dan enggak pernah pindah-pindah. Saya malah baru dengar, alamat ini dijadikan digunakan perusahaan yang main tender,…"

Pendekar Ahok mengelus goloknya. Wajahnya terlihat manis, dan tidak meyakinkan sebagai pendekar. Tapi begitu ngotot, ketahuan urat takutnya sudah putus.

Tiba-tiba, muncul seorang lelaki berambut putih. Membawa setumpukan kertas. Matanya sangat jernih. Sepertinya ia jagoan kungfu. Pendekar Ahok memasang kuda-kuda.

JILID 2 | 

Tiba-tiba, wusssss!

Setumpukan kertas yang dibawa lelaki tua itu berhamburan. Melayang-layang ke udara, bak bunga beterbangan dalam pertarungan Hero antara Maggie Cheung dan Zhang Ziyi arahan Zhang Yimou.

Ahok meloncat. Hampir saja kepalanya nyundul lampu neon yang kusam.

“Siape elu? Dari perguruan mane?” Ahok asal nyablak saja.

“Saya Acian,…” kata lelaki tua berambut putih.

“Lengkapnya?”

“Acian Dehlu!”

“Ciaaaaatttt!” Ahok melompat maju. “Jangan becande lu, ye! Kau dari perguruan mane? Sape suhu lu?”

“Perguruan Budi Luhur, tapi cuma sampai SD, Koh, abis saye China melarat dari Glodok. Ini saye udah lime tahun kerja di sini, rasanye baru ini hari dikunjungi gubernur,…”

“Ssst, gue pendekar, bukan gubernur, monyong!” Ahok memonyongkan bibirnya.

“Ade ape, Koh?” lelaki tua berambut putih itu terus saja nyerocos.

“Gue nyariin siluman, hendak gue bunuh idup-idup mereka!”

“Ups, siluman?”

“Nah, iya, soal Siluman UPS, uninterruptible power supply,…”

“Sejenis coitus interuptus? Obat suplemen untuk kuat ngesex?”

“Hadeh, orangtua mesum! Di mana siluman itu kau sembunyikan?”

“Siluman apaan sih, Koh?”

“Hadeh, siluman Nagadana, dogol!” Ahok menggebrak meja sekencangnya.

Bruaaakkk!

Meja itu sama sekali tidak ambyar. Meja itu terbuat dari besi, bikinan jaman Belanda dulu kala.

Ahok terkaing-kaing merasakan kesakitan pada tangannya.

Dengan cepat Ahok mengeluarkan kitab pusakanya. Tercatat di sana data pengadaan perangkat UPS, atau pasokan daya bebas gangguan, pada APBD 2014. Menghabiskan sebanyak Rp 330 miliar, dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar tiap unitnya. Ahok mencurigai perusahaan-perusahaan pemenang tender ini merupakan pihak yang sama. 

Ahok mulai membuka siasat praktik pemborosan uang rakyat oleh Gerombolan Begal Kebonsirih, sebuah kawasan hitam yang selama ini tak terjamah. Ada bukti 55 sekolah dianggarkan sebesar Rp 6 miliar untuk UPS. Yang menang tender bisa begitu banyak, tapi dengan pemasok yang sama hal ini mengindikasikan adanya praktik mark up anggaran.

“Koh? Kok malah diem?” lelaki tua tak bernama itu menatap Ahok dengan heran.

“Diem pale lu peyang!” Ahok menggeremang. “Gua lagi mikir nih! Ini fakta. Jadi, gua kira juga orang Jakarta banyak tak rela, uangnya dipakai buat beli UPS sekolah, dan ini tidak ada yang tahu loh. Kami juga kecolongan. Karena anggaran tahun lalu tidak ada e-budgeting. Ini sudah terjadi. Para begal dan penipu itu keenakan cari untung, dan sekarang mau main lagi,…!”

Menurut Ahok, anggaran sebesar itu lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki pembangunan sekolah. Saat ini 46 persen bangunan sekolah di Jakarta masih tidak layak. 

Secepat kilat khusus, sebuah piauw melesat ke arah Ahok. Dengan sigap, Ahok membungkukkan badannya. Dagunya kejedot meja, “Wathaawww,…!”

Piauw itu nancap di dinding. Sebuah gulungan kertas menggelantung terikat pada piauw. “Makdirabit, sape juga ini gendruwo kirim punya piauw?” Ahok ngedumel sambil ngelus-elus dagunya yang njendhol. 

JILID 3 | 

AHOK mencabut piauw yang nancap di dinding. Tapi kembali ia tancapkan ke dinding, “Hadeh, ngapain piauwnya gua ambil? Dalam cerita silat ‘pan cuman suratnya nyang diambil?”

Ahok mencabut surat yang menggantung pada piauw dan membacanya; “Jangan banyak bekoar lu ye! Gua angetin luh!”

“Gua angetin?” Ahok berpikir keras membaca pesan itu.

Tiba-tiba, sebuah piauw lagi-lagi melesat. Dengan reflek, bak pendekar Shaolin Temple, Ahok menghindar, hingga piauw itu nancep di dinding. Ahok segera mencabut gulungan kertas pada piauw itu. Dibuka dan dibacanya segera; “Sorry, tadi salah nulis. Bukan diangetin, tapi diangketin!”

Ahok mengelus-elus janggutnya yang masih terasa nyeri. Dari warung ke warung, kontra isyu sudah beredar. Beberapa skenario ditebarkan, dan ujungnya ancaman Ahok hendak balik dilaporkan ke KPK dan Polri. Gerombolan begal Kebonsirih rajin berkunjung ke bebarapa media, menebar info yang mereka bolak-balik seolah logis. Demikian juga beberapa orang dari Siluman Nagadana bertemu Mendagri. Ngehek juga mereka. Menangani perseteruan dengan bertemu secara sepihak-sepihak. Kilahnya selalu itu bijaksana, padahal bijak sana dan sini. Masih lebih mulia kancil nyolong timun!

Gontai pendekar Ahok ke Ragunan. Karena stress dan pengin lihat munyuk? Tidak. Karena lapar. Satu-satunya godaan Ahok, hanyalah perutnya jika sudah lapar.

Beberapa lelaki di warung nasi depan SMPN 41, di Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terheran-heran melihat Ahok.

“Lu jadi pendekar nih, Koh?” beberapa menanya.

“Tahu tuh, SW! Ini cersil kagak bakal seru dah, kagak ada mesumnya! Lagian, berani die bongkar gerombolan begal Kebonsirih?” Ahok minta tambahan jengkol dan kecap. “Lu liat pade, entu sekolah bakal  nerime pengadaan uninterruptible power supply senilai Rp 6 miliar. Tapi lu tahu pade? Kepala Sekolahnye ngaku kagak pernah ngajuin. Gile kagak?”

“Lho, ‘kan belum?”

“Iya, belon nyang APBD 2015. Tapi nyang taon-taon sebelonnya pan udah? Polanya sama! Dan itu nyang gua laporin ke KPK. Kalau nyang RAPBD 2015? Tentu aja belon, tapi nanti gua jembrengin urutan waktunya dan gimana angka-angka itu masuk. Mane nyang katanye itu SKPDlah, mana nyang Ahok mau nyuap, mane nyang dibilang Ahok kagak konsisten, udah nandatangan tapi mengingkari. Ini permainan tingkat tinggi, boss! Mereka udah nyebar gossip, belokin isyu, bahwa mereka benar, dan mereka kini berlindung pada Kemendagri. Ujungnya ape? Palingan diajak kompromi, alesannya kasihan rakyat dikorbankan. Trus mereka minta cara gua ngomong kudu diperbaikin. Perbaikin nenek lu!”

“Terus, ini kapan tarungnya? Cersil kok ngomong mulu.”

“Hadeh, tanya SW sonoh. Dia bilang cersilid, cerita silat lidah. Isinya ya silat lidah mulu.”

“Kagak ada mesumnya?”

“Nanti gua suruh die bikin adegan yang mesum. Biar kalian kagak pade stress!“

“Qiqiqiqiqi,…!” seekor tikus curut ketawa di pojokan warung.

Dari SMPN 41, Ahok meloncat ke SMP 37, ke SMAN Ciracas, dan seterusnya, hingga hampir 50-an sekolah. Ahok bak gelandangan menyusuri Jakarta, sementara para gelandangan bak gubernur DKI Jakarta. Ini memang jaman kewolak-kewalik. 

“Udah laper belon?” sms isteri pendekar Ahok.

“Kagak ade nafsu!” reply Ahok cepat.

“Kalo bercinta?”

JILID 4 | 

Pendekar Ahok tak menjawab sms isterinya. Ia kantongi lagi ponselnya.

Gegara tiga huruf, U, P, dan S, membuat dirinya puyeng. Dan soal piauw berpesan mau diangketin itu? Itulah! Itulah apa? Ya, itulah!

Dari 49 sekolah yang ada di Jakarta Barat dan Pusat, yang menggunakan UPS senilai miliaran rupiah, tercatat nama CV Wiyata Agri Satwa, selaku pemenang tender untuk pengadaan UPS di SMKN 42 dengan nilai barang Rp 5.833.448.500.
Kantor CV Wiyata Agri Satwa, ternyata cuma gudang penggilingan tepung ikan. Tidak terdapat plakat nama CV Wiyata Agri Satwa. Di dalam gudang terdapat tumpukan karung tepung ikan dan mesin giling.
"Ada banyak usaha. Kita juga punya izin usaha di bidang mechanical industri. Jadi kita juga punya usaha pengadaan mesin, seperti mesin alat pertanian, diesel, hand tractor dan bidang jasa yang lain. Hanya saja, fisik usaha yang terlihat ya tepung ikan ini," aku sesosok nameless.
Nachrowi Ramli, pesohor Pardem, konon mempertanyakan apa yang dimaksud pendekar Ahok dengan dana siluman? "Dana siluman itu tidak tahu ada definisinya. Kayak komik silat aja, pakai siluman,…”

“Ssst, ini emang cerita silat!” SW tiba-tiba nongol, numpang ngetop.

"Duduk bersama dulu melihatnya bagaimana. Berkomunikasi saja. Jangan dilempar dulu ke rakyat, kan jadi bingung. Apa sih dana siluman maksudnya?" Nachrowi yang pernah ditaklukkan oleh Ahok pura-pura dalam perahu.
Padahal, soal pengadaan UPS itu bukan hanya untuk sekolah. Dalam RAPBD 2015 hasil pembahasan komisi DPRD, delapan kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Adminstrasi Jakarta Barat juga diusulkan untuk mendapatkan UPS. Untuk setiap kelurahan dan kecamatan itu Rp 4.220.000.000.
Dalam pada itu, sebagaimana mantra-kata SH Mintardja, anggota Komisi E bidang kesejahteraan masyarakat, DPRD DKI Jakarta, membantah telah mengusulkan pengadaan buku trilogi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke dalam RAPBD DKI 2015.

“Qiqiqiqiqiqi,…” seorang gelandangan tua di jembatan Tanah Abang tertawa terkekeh-kekeh. Entah apa yang diketawain.

"Mungkin eksekutifnya, SKPD-nya yang mengusulkan anggaran. Mereka caper sama Ahok," kata salah satu gerombolan Kebonsirih, tanpa menyebut bahwa anggota gerombolannya yang justeru melakukan jebakan batman itu untuk pengelabuan.

“Qiqiqiqiqi,…” lagi-lagi gelandangan tua terkekeh-kekeh.

“Ngapain sih ketawa nggak jelas?” SW selaku penulis cerita lama-lama sebel.

“Kemarin kan isteri pendekar Ahok sms, kalau bercinta gimana, nafsu enggak? Kok nggak ada kelanjutannya? Mana continuitynya? Jumping jack-flash nih!”

“Lho, kan emang nggak dijawab oleh Ahok?” SW balik bertanya.

“Hadeh, jangan ikutan masuk cerita deh pengarangnya!” gelandangan tua merutuk.

Apapun yang terjadi, cersilid atau cerita silat lidah ini harus dilanjutkan.

Sebelumnya diketahui pula, terdapat program pengadaan buku trilogi Ahok di RAPBD 2015 versi DPRD melalui pembahasan komisi setelah paripurna pengesahan. Sementara Pemda DKI mengajukan dokumen RAPBD DKI yang telah disahkan pada paripurna kepada Kemendagri, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja. 
“Terus serunya di mana cobak, cersil kok isinya angka-angka,…” gelandangan tua menggerutu panjang-pendek. “Nggak ada mesumnya, pulak,…”

JILID 5 | 

Pendekar Ahok pun kelimpungan. Sebuah kekuatan misterius menyedotnya ke satu tempat yang juga aneh. Wusssss,…!

Dan tiba-tiba, di depan Ahok diperhadapanlah dirinya dengan gerombolan begal Kebonsirih.

“Dasar preman, anjing!” dan segala sumpah serapah berhamburan. Sebuah pertempuran silat lidah yang parah. Lidah mereka saling berkelindan. Baku-hantam. Tapi ada juga lidah yang cuma berdesis bak lidah ular berbisa, terjulur bak lidah anjing berlendir.

Sementara itu, dua lidah tampak sedang bergumul dari dua mulut lelaki dan perempuan. Saling sedot, saling dorong. Pergulatan yang begitu menghabiskan energi. Tampak dua tubuh bugil berguling-guling di atas ranjang yang berantakan. Keduanya tampak terengah, dan,… tiba-tiba black out.

Adegan itu hanya berada di dalam kotak monitor sebuah tablet, yang berada dalam genggaman entah siapa, di sudut ruangan yang panas. Di tengah pertarungan yang terjadi, ada juga yang masih asyik mesum menonton video bokep.

Tapi, dalam pertarungan bebas itu, di mana tokoh bernama Tjahjo Kumolo? Tak ada. Ia terlalu jirih, dan hanya berani berpose di media, bersilat lidah ini dan itu. Atau jangan-jangan yang sedang nonton video bokep tadi?

Dalam pada itu, pertempuran di luar arena berlangsung tak kalah seru. Pendekar dari berbagai perguruan silat tinggi, baik yang negeri maupun luar negeri, terlibat dalam tawuran massal. Tak jelas siapa lawan siapa. Meski ada juga dalam tawuran beberapa melakukan masturbasi, sambil membawa-bawa kitab suci.

“Ciyaaattt,…! Keputusan gerombolan Kebonsirih mengajukan hak angket kepada Ahok, membuat kita bertanya-tanya. Apa sebenarnya Hak Angket? Apa Hak-hak yang melekat pada DPRD dan bagaimana sebenarnya DPRD itu sendiri?” seorang pendekar melakukan tendangan salto ke langit kosong.

Pendekar ini seolah sedang memamerkan jurusnya. Menurutnya, DPRD dan DPR itu beda jauh. DPRD adalah lembaga quasi legislatif, bukan Lembaga Legislatif.

“Buktinya?” sebuah pukulan balik menyerangnya.

“DPR memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang, DPRD tidak,” balas pendekar tanpa nama. “Yang membuat peraturan daerah adalah Kepala Daerah, pihak eksekutif. DPRD adalah termasuk unsur penyelenggara pemerintahan daerah, jadi bukan berhadapan satu sama lain dengan Gubernur sebagai pihak eksekutif.”

“Bukankah definisi hak angket adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat?"

“Iya, itu DPR,” pendekar tanpa nama pasang kuda-kuda. “Pertama, tidak ada yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki hak angket. Kedua, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang. Ketika DPRD memutuskan hak angket, itu sudah menyalahi undang-undang, karena rancangan APBD bukan Undang-Undang.”

“Kalau DPRD tidak setuju?”

“Mereka dapat meminta klarifikasi kepada Kepala Daerah,” tukas pendekar tanpa nama. “Satu lagi yang membuat kisruh, soal Hak Budgeting. Tidak ada dalam Undang-undang manapun menyebut DPRD memiliki Hak Budgeting. Untuk memiliki hak, maka harus diatur dalam Undang-Undang. Kalian baca pula UUD kita. Kalau dalam konstitusi saja tidak ada, dan apalagi dalam Undang-Undang, maka penggunaan hak budgeting DPRD adalah menyalahi hukum!”

“Tapi,…”

“Halah, pendekar-pendekar hukum tata Negara yang sering bekoar di televisi itu, adalah para penumpang gelap demokrasi. Mereka ngomong karena hanya menginginkan dua hal, popularitas dan uang. Bullshit dengan mereka. Akademisi, ups sorry, pendekar tukang!”

Pendekar tanpa nama terus berteriak-teriak, sembari pukul sana dan sini. “DPRD adalah bagian dari unsur pemerintahan daerah. Itu disebut dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 1945. Kedudukan ini kembali ditegaskan dalam UUMD3 pasal 315 dan pasal 364, itu UU yang selalu dibanggakan kelompok Koalisi Merah Putih Kuning Hijau di Langit yang Biru! Taufik dan Sanusi biar nyaho tuh!” pendekar tanpa nama terus nyerocos. “DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi’.

Yang membuat RAPBD adalah Kepala Daerah. DPRD hanya dapat memberikan persetujuan, bukan ikut merancang, dan apalagi berani-beraninya memasukkan mata anggaran sendiri, dan kemudian memberikan salinan tersebut kepada Mendagri,…!”

“Mendagri, mana Mendagri!” beberapa orang berteriak-teriak.

Dan yang dicari-cari ternyata sedang menggeloso, habis masturbasi, sembari menggenggam ponsel berisi video bokep. Shit!

JILID 6 | 

 

Tiba-tiba suasana begitu sunyi. Tiada bunyi selisik pun. Senyap. Hanya di pesanggrahan Kebonsirih senyap begitu bebasnya. Di beberapa kota dan kampus, senyap dilarang. Karena dikhawatirkan menyebarkan virus komunisme.

Beberapa anggota gerombolan tampak berwajah lesu. Lulung tercenung-menung. Demikian pula Taufik seolah tak berkutik. Matanya mendelik, tak bisa balik. Mungkin syaraf matanya kejang. Sementara Sanusi pucat pasi. Demikian juga lainnya. Jangan-jangan penjara Ciangir benar-benar bakal dibangun oleh pendekar Ahok? Hiks!

“Abang tadi salah nyebut sih. Bukan USB, Bang. UPS!” Sanusi menyalahkan Haji Lulung.

“UPS itu pan yang di SMA? Kalau SMP mana ada UPS? Ane juga tahu kalo itu!”

“Itu IPS, Bang, bukan UPS!”

“Hadeh, pusing deh ama istilah-istilah! Pokoknya, Ahok harus kita lengserkan!” Haji Lulung melolong panjang. Wajahnya dalam siluet, dengan bulatan rembulan dalam lingkaran kepalanya.

“AMAR mengajukan permohonan pada MK, mereka mau bubarkan kita!” seorang anggota gerombolan Kebonsirih menggerundel.

“Amar itu pengacara dari mana? Kita bisa pakai Razman!”

“Razman? Ormas mana lagi, Bang? Tanah Abang? Kebon Melati?”

“Razman Arief Nasution, yang menangin Komnjen BG maren!” Haji Lulung tampak kesal.

“AMAR itu bukan pengacara, Bang,” sergah Sanusi. “AMAR itu Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat, disingkat AMAR DPR. Mereka mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Constitutional Complaint terhadap seluruh partai politik, yang mengakibatkan kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta,…”

“Suruh mereka jangan pakai bahasa Inggris, dong. Pusing ane!”

Dunia persilatan benar-benar sedang kacau. Tapi pendekar Ahok terus saja melenggang.
Para pendekar hukum baku-hantam sendiri. Tergantung yang bayar, atau tergantung besar-kecilnya kemaluan mereka. Sekarang bukan lagi soal rasa malu, tapi soal kemaluan. Kalau sudah ngebet, siapa yang bayar, kagak peduli. Mau Merah Putih, mau Indonesia Hebat, sama saja. Kedua kelompok ini sedang sama-sama kelimpungan. Jokowi dan Ahok, sepasang begajul yang mengobrak-abrik tatanan selama ini.

Di Senayan, Jokowi membuat pusing gerombolan Senayan. Beberapa parpol seperti PPP, Golkar, PAN, dan mungkin juga kelak PD, semuanya akan bertikai sendiri-sendiri. Sementara Nasdem persis nasi adem yang tak lagi berteriak soal restorasi Indonesia. Bisa jadi sudah berganti restoran serba ada. Ada yang begini, ada yang begitu, sama saja dengan lainnya. Seperti lagu Broery yang suka membawa lima pisau. Sama dan sebangun juga dengan PDIP.

Di Kebonsirih, pendekar Ahok menjungkirbalikkan semuanya lebih sadis. Ia seorang die hard gemblung yang tak tertahankan. Itu pula yang membuat Tjahjo Kumolo lebih baik sembunyi di padepokan silat Teuku Umar.

“Kalau bos-bos itu berani menarik kita dari Kebonsirih, kita bongkar semua kebobrokan mereka,…!” seorang begal nameless berteriak dengan lantangnya. “Perang bubat! Hancur, hancur deh semuanya! Di antero Jakarta begal-begal kini sudah menyiapkan pos-pos logistic, persis strategi Sultan Agung mau menggempur Batavia dulu. Para begal tak perlu khawatir, karena Warung Begal kini menguasai Jakarta!”

“Warung Tegal, dodolllll!”

Tiba-tiba Leo Imam Soekarno bagai pakai slink, dengan jubah hitam dengan pin Garuda Pancasila di dada, turun dari langit menenteng gitarnya.

“Permisi,” katanya kemudian, dan langsung ia genjreng gitarnya, “Kunci-mengunci dalam lingkaran, komedi begal-begal,… Di mana diri s’orang pemimpin, di mana diri s’orang pemimpiiinnnnn,…!” 

JILID 7 ALIAS TAMAT | 

Pendekar Ahok kelimpungan. Bukannya karena begitu banyaknya musuh, melainkan lebih karena tak satu pun musuhnya berani mendekat, untuk membuka pertarungan terbuka.
Pertarungan di medan Kemendagri, dimenangkan Ahok tanpa perlawanan. Para musuhnya hanya bekoar-koar di media, menjungkirbalikkan kata-kata. Dan menyerang sisi yang diharap mereka mendapatkan simpati. Sabetan-sabetan pedang, pukulan aji pengawuran, semuanya hanya untuk mendapatkan simpati mayoritas warga. Bahwa Ahok tidak punya etika, kualitas komunikasi politiknya buruk, tidak santun, china, bangsat, preman, dan 'memerangi pemimpin kafir seperti Ahok termasuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar,...'
Ganes TH dan Kho Ping Hoo, yang kebetulan sama-sama China pun, akan sulit mengangkat cerita silat dengan pendekar Ahok. Apa bagusnya, karena hanya cerita silat lidah? Sementara lidah tak bertulang? Begitu banyak lidah tak bertulang dan gemar bertualang.
Tiba-tiba saja pendekar Ahok meloncat dan duduk di depan SW.
"Elu serius, mau menamatkan cerita sampai di sini?" Ahok bertanya sembari menyodorkan kue ranjang bikinan isterinya.
"Iyalah, Koh. Ini cersilid yang tidak seru," SW berkata dengan getir. Kapan lagi pengarang bisa narsis nongol dengan jagoan ciptaannya, kalau tidak di sini. "Secara moral, Koh Ahok sudah menang. Mau apa lagi? Dalam semua cersil, sama seperti dalam cerita-cerita koboi, tokoh yang menang mesti melangkah pergi ke cakrawala, gone with the wind, dengan iringan musik yang syahdu."
"Pertarungan belum selesai. Kasusnya masih ada di KPK,..." pendekar Ahok sepertinya keberatan.
"Iya, kasus itu sudah ada di KPK. Tapi Kepolisian juga sudah digerakkan, untuk mengusut soal dana UPS itu. Belum nanti pertemuan para petinggi partai, yang harus menyelamatkan muka masing-masing."
"Kasihan, Pak Jokowi. Dia sendirian. JK, PDIP, Nasdem, terlalu kuat dibendung. Sementara Prabowo tak mau ambil sikap. Kalau Jokowi bisa dilengserkan, semua akan merasa lebih diuntungkan,..." pendekar Ahok bak politikus ulung menganalisa situasi.
"Halah, kok Koh Ahok jadi ikut-ikutan klenik. Soal konspirasi politik, mafia hukum, koruptor kelas kakap, dan sebagainya itu omong kosong," SW mencoba mendebat. "Politik itu tindakan yang nampak. Itu saja. Mendagri yang tak berani menyelesaikan perseteruan Koh Ahok dengan DPRD, itu cerminan jelas. Tapi, seperti kata saya tadi, Koh Ahok sudah memenangkan pertarungan ini. Jika pun Koh Ahok dilengserkan sebagai gubernur, atau terjadi kompromi, ya sudahlah. Atau ini benar bagian dari memunculkan Ahok sebagai cagub atau bahkan capres periode mendatang?"
"Itu bullshit, itu plintiran."
"Baguslah, kalau Koh Ahok tak mempercayai itu dan bahkan tak melakukannya. Sorry ya, bukan rasis, untuk menjadi presiden Republik Indonesia, bolah-boleh saja mencalonkan diri, tapi itu bunuh diri. Tidak ada kans di sana, banyak pertimbangan. Nanti saya sms saja apa alasan-alasan supranaturalnya, biar tidak sensi."
"Tapi, cerita ini mau diputus di sini?"
"Iyalah, ngapain. Nggak seru!"
"Iya. Boring. Nggak mesum juga,..." pendekar Ahok terkekeh.
"Tapi saya senang, Koh. Pemilu 2019 kita optimis politikus busuk bakal tersingkir, dengan pembelajaran politik ini, kecuali rakyat tetap saja mau diperbodoh untuk duit tak seberapa. Namun jika Koh Ahok bisa menyejahterakan rakyat Jakarta, rakyat Jakarta sendirilah yang bakal mampu membersihkan Kebonsirih dari para begal."
Langit Jakarta masih mendung, memang. Tapi, sebagaimana ending cerita-cerita silat yang tidak bermutu, semuanya akan berlalu, gone with the wind, kecuali para anggota gerombolan Siluman Nagadana yang berada di balik jeruji Ciangir. | Tamat.

Dekonstruksi a la Ahok

Ahok, Basuki Tjahaja Purnama, gubernur DKI Jakarta, adalah asset penting demokrasi Indonesia. Kalimat pembuka ini agak bombastis memang. Tetapi ia memang bom, dan siap meledak, untuk mendekonstruksi system kepolitikan kita. Ahok sedang melakukan ijtihad politik, yang selama ini telah mengkerak.

Sistem ketatanegaraan kita, dengan lahirnya UUMD3 (berawal dari konflik pilpres 2014) membuat Negara ini seolah terbelah, hingga kemudian berujung pada BG, Sarpin, dan kriminalisasi KPK entah itu dari oknum polri atau pun rombongan tersangka korupsi, yang akan beramai-ramai mempraperadilankan sangkaan atas dirinya.

Kita tahu keriuhan di Kebonsirih Jakarta, sarang kebijakan DKI Jakarta konon dirancang. Para anggota legislative itu, 100% menyetujui memakai hak angket tanpa ba-bi-bu, bahkan dengan takbir segala. Betapa berkuasanya mereka, hingga tiba-tiba memakai hak itu. Bukan lagi memakai hak interpelasi terlebih dulu (sesuai prosedur dan mekanisme), artinya hak bertanya. Tetapi langsung hak angket, yang artinya legislative sudah memposisikan eksekutif melakukan pelanggaran UU, dan karena itu harus diinvestigasi. Ujung dari semua itu, ialah pemidanaan yang tak lain adalah pemakzulan. Semudah itu? Tentu tidak.

Dalam system dan hukum ketatanegaraan kita, legislative mempunyai hak dan kewajiban melakukan controlling, pengawasan. Namun kita tahu, dengan UUMD3, perlahan legislative menjadi sangat berkuasa dalam mendisain semuanya. Mereka punya kekuasaan mengunci, dan bahkan secara sistemik, menggertak kekuasaan yang tidak sejalan dengan legislative. Pada sisi itu, fungsi pemerwakilan rakyat bisa menjadi bias, apalagi ketika system kepolitikan kita yang oligarkis (partai politik masih merepresentasikan elitenya dan bukan representasi rakyat).

Apa yang terjadi di DKI Jakarta adalah contoh bagaimana praktik kekuasaan (politik) diterapkan dengan semena-mena. Ada apa?

Tentu saja ada pamrih. Pamrih apa? Pamrih politik, dan itu menyangkut behavior politik klasik, yakni kekuasaan. Kita tahu selama ini, sejak 1998, legislative (apalagi di DPRD DKI Jakarta) menjadi sangat jumawa. Dan di tengah perilaku penguasa-penguasa (eksekutif) yang korup, hal itu seperti mendapatkan pupuknya. Eksekutif mengikuti legislative, dan bahkan mereka berkomplot untuk melakukan korupsi sistemik.

DPRD DKI Jakarta melakukan inisiasi hak-haknya secara berlebihan. Dalam hal anggaran, tentu saja itu kewenangan eksekutif. Namun kini legislative masuk dalam system penganggaran melalui perangkap-perangkap sistemnya. Rapat-rapat di komisi, dipecah menjadi rapat dengan berbagai pihak, dengan ikut menyusun obyek-subyek dan angka-angka. Dan sebuah RAPBD (atau pun RAPBN) bisa disetujui oleh legislative dengan perubahan-perubahan yang tidak diketahui oleh top eksekutif (dalam hal ini presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya). Legislatif bisa menekan dan mendesak satuan-satuan kerja di bawah eksekutif baik itu SKPD atau bahkan Sekda. Legislatif bukan lagi melakukan fungsi pengawasan, melainkan sudah ke pengarahan. Di sini, kongkalikong, patgulipat terjadi. Potensi korupsi diciptakan dengan memproduksi hukum (APBD, APBN) sebagai pembenarannya.

Di Negara berkembang, korupsi tidak dilakukan karena kesempatan, tetapi karena system yang diciptakan. Disitulah terjadi corruption by the law.

Pergeseran angka dan subyek-obyek inilah yang dipersoalkan Ahok, dan kemudian terjadilah drama kunci-mengunci. Ahok menyodorkan RAPBD yang fix disusunnya, sementara legislative ngotot bahwa RAPBD yang dibawa ke Mendagri itu RAPBD palsu, versi yang belum disepakati. Itulah dasar pikiran DPRD DKI Jakarta hendak “mempidanakan” Ahok karena melakukan pelanggaran hukum. Hingga Ahok meng-kick balik dengan melaporkan ke KPK.
Jika kita lihat RAPBD versi asli (yang disetujui) DPRD, ada angka Rp 12,1 trilyun yang menurut Ahok adalah dana siluman. Apa itu dana siluman? Ialah yang angka-angkanya absurd ditinjau dari segi prioritas, kemanfaatan, dan proporsi. Apalagi hal itu hanya pengulangan anggaran sebelumnya, yang ternyata banyak bermasalah. Misal, banyak sekolah tidak mengajukan, tetapi masuk dalam daftar pengajuan. Penerima dana atau barang misalnya, justeru tidak tahu manfaatnya, menjadi beban, dan atau bahkan tidak menerimanya sama sekali. Praktik ini yang dikhawatirkan Ahok, dan harus diselamatkan.

Siapa yang akan menang dalam pertarungan ini? Kita sesungguhnya tidak perlu khawatir soal ini, karena pada akhirnya akan terjadi kompromi. Para politikus kita, bos-bos parpol, pasti meminta agar para anggotanya tidak dipermalukan.

Pada berbagai praktik politik di daerah-daerah lain, apa yang terjadi di DKI Jakarta bukan satu-satunya. Semuanya relative nyaris begitu. Tapi mereka tidak melawan, bahkan ikut menjadi anggota jamaah korupsiyah.

Dan disitulah Ahok menjadi berbeda. Ia melawan kesalahkaprahan dan kewenangan legislative yang menjadi persoalan demokrasi kita sekarang ini. Kualitas, kapasitas, dan moralitas yang rendah dari para politikus.

Tentu saja, kehadiran orang, dan tingkah laku orang seperti Ahok, sangat mengganggu mereka yang punya kepentingan korup, berfikir untuk keuntungan diri dan kelompok kepentingannya.

A leader is a dealer in hope, kata Jenderal Napoleon Bonaparte. Seorang pemimpin adalah dealer harapan. Tetapi Anda tahu, di Indonesia tak ada dealership, yang ada hanyalah dealership. Dan itu pengertiannya bisa berbeda sekali. Mereka hanya menjadi calo bagi kepentingan-kepentingan koruptif.

Untuk itu, Ahok adalah penting. Ia tidak berpartai politik, ia logis, dan ia melawan paradigma lama. Wabah Ahok, mestinya bisa ditularkan ke berbagai daerah, yang selama ini kelihatannya adem-ayem soal perampokan uang Negara itu.