Namun ketika kepercayaan itu tumbuh atas keraguan, terjadi proses tawar-menawar, bahkan negasi atau penolakan, dalam berbagai ekspresinya, kita mengetahui bahwa kepemimpinan itu diragukan nilai dan keberadaannya. Kenapa bisa demikian? Tentu harus dilihat proses-proses yang menyertainya. Di jaman pseudo-realitas ini, segala sesuatunya tidak berjalan sebagaimana hukum sebab-akibat.
Pemimpin pada akhirnya hanya sebuah sebutan, yang jauh dari makna ke-pemimpin-an. Hubungan patron-client kemudian menjadi hubungan dagang, hubungan kepentingan yang lebih bersifat praktis, dan meniadakan dialog yang menumbuhkan. Bahkan, kemudian kita tahu, bagaimana patron kemudian membungkus dirinya dengan benteng-benteng peneguhan diri begitu rupa, dalam citra, dalam ritual, dalam legenda dan mitos, dan perlahan kita dijauhkan dari proses membersama.
Jika pers (atau sebutlah media massa) disebut sebagai pilar ke-empat dari demokrasi, perlahan kita juga tidak meyakininya, ketika informasi adalah juga bagian dari segala siasat untuk itu. Dan tanpa undang-undang yang berpihak pada akal sehat (UU media yang pro-kapital), yang kita temui adalah kepemimpinan yang buruk, karena kekuasaan lebih mengabdi pada pasar (kapital) daripada rakyat (society). Beruntung sekarang ada social-media, seperti twitter, facebook, atau blog, yang langsung bisa mengambil alih kuasa media itu, dan membebaskan media dari kepentingan-kepentingan lamis dari apa yang disebut logika kebebasan mengembangkan bisnis.
Hukum keseimbangan alam akan selalu menjadi hakim yang agung. Sapa sing salah seleh, kata pepatah Jawa. Siapa yang bersalah akan lengser, sekali pun rakyat belum bergerak (dan memang cenderung diam). Kesadaran akan demokratisasi, adalah sesuatu yang tumbuh tanpa bisa dibendung, dengan jalan apa pun. Ini adalah keniscayaan yang membuat kita tidak perlu pesimis akan masa depan bangsa, sekali pun ia berjalan begitu lamban.
Karenanya, ketika pemimpin telah kehilangan roh ke-pemimpin-an, perlahan kita akan percaya, bahwa yang kita perlukan adalah sistem, mekanisme, aturan-aturan kemuliaan yang operasional, yang nyata. Bukan seseorang yang tubuhnya gagah, wajahnya ganteng, dadanya berbulu, harus militer, harus lelaki macho, bertampang teduh religius, harus sukses 30 tahun memimpin grup dangdhut, dan sejenisnya itu.
Dengan segala maaf, kita tidak membutuhkan satrio pinilih, kinunjara, kesisih atau apalagi satrio bergitar. Yang kita butuhkan adalah orang yang kita percaya bisa menjalankan amanat dan kepentingan kita rakyat. Jika ketika kita pilih kemudian ia berkhianat, maka mekanisme penghukuman adalah karena daulat rakyat dalam hukum yang operasional.
Setelah Sukarno, kita tidak melihat pemimpin yang ke-pemimpin-annya menumbuhkan dan membersama. Soeharto dengan kemutlakan-kemutlakannya mengajari kita formalisme dalam berfikir (juga beragama), pragmatisme dalam bertindak, dan vandalisme ketika berkuasa. Dan ibarat tanah yang selama ini tak pernah diberi makan (karena ditabur intensifikasi pupuk un-organik, untuk tujuan swa-sembada beras), kita berada dalam tanah cengkar, kerontang, dan butuh puluhan tahun untuk memulihkannya. Dengan presiden sebaik Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, pemulihan untuk menyambung benang putus paska Sukarno, bukan sesuatu yang mudah, apalagi jika presiden-presiden setelah Soeharto itu bukan lebih bagus, tapi malah lebih bodoh dan tak jelas.
Perjalanan tentu masih panjang. Tapi, sekarang hampir semua orang bisa melakukan penetrasi, baik perseorangan maupun sendiri-sendiri, lewat berbagai jaringan sosial-media yang mereka kuasai. Itu artinya, pemimpin yang ke-pemimpin-annya lamis, politikus yang ke-politik-annya lamis, jurnalis yang ke-jurnalistik-annya lamis, ulama yang ke-ulama-annya lamis, presiden yang ke-presiden-annya lamis, akan mendapatkan perlawanannya.
Seberapa waras negeri ini, akan berpulang pada kewarasan kita mampu melihat berbagai kelamisan itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar