Konflik Batin Sutradara Film G30S/PKI

Oleh: Sulangkang Suwalu | Media Indonesia (28/9) memberitakan bahwa Taufik Abdullah, peneliti LIPI "menilai pelarangan film G.30-S/PKI sangat tepat. Karena langkah tsb akan lebih memudahkan upaya pelurusan sejarah, termasuk berkait dengan kejelasan Supersemar".
Karena film G.30-S/PKI itu adalah film propaganda wajar saja banyak hal yang direka-reka dimasukkan kedalamnya. Yang penting bagaimana supaya penonton membenarkan langkah Jenderal Soeharto menggulingkan Presiden Sukarno dari kekuasaannya serta menghancurkan PKI.
Tak banyak orang yang mengetahui bagaimana konflik batin berkecamuk dalam diri Arifin C Noer, sutradara film G.30-S/PKI, karena ia merasa berdoSa telah membikin sebuah film propaganda ala Sendenbu Jepang, yang isinya menyebarkan kepalsuan. Keadaan pedihnya derita batin yang dialami Arifin C Noer ditamsilkan ibarat "tungku menjelang arang habis".
Hal itu dapat diketahui dengan membaca dua buah esai dari dua pengarang, yaitu dari Gunawan Muhamad, dengan judul "Arifin C Noer Seandainya Ia Lebih Banyak Menulis" dan esai Putu Wijaya dengan judul "Warisan Sang Dramawan". Kedua esai itu dimuat dalam MI Minggu (4/6/95).
Sebelum mengetahui kedua esai tsb, baiknya membaca sementara kecaman dari penonton film G.30-S/PKI, yakni dari Asvi Warman Adam, Amelia Yani, Tajuk INTI, ADIL, Hendrajit dan Oei Tjoe Tat.

KRITIKAN TERHADAP FILM G.30-S/PKI | Menurut Asvi Warman Adam, peneliti LIPI, doktor sejarah dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, melalui tulisannya "Film sebagai agen sejarah", film G.30-S mengandung kelemahan historis. Misalnya pada peta Indonesia yang ada di kantor Kostrad ketika Pak Harto memimpin operasi pemulihan keamanan, daerah Timor Timur sudah
masuk wilayah Indonesia padahal tahun 1965/1966 daerah itu belum berintegrasi ke pangkuan ibu pertiwi. Jadi, peta yang ada disana bersifat anakkronis. Hal ini justru disampaikan kepada saya oleh pakar Perancis yang menonton film itu di KBRI Paris belasan tahun yang lalu.
Lain pula yang dikatakan Amelia Yani pada wartawan Ekonomi Neraca (30/9/96) tentang film G.30-S/PKI. Menurut Amelia Yani, fakta yang disajikan dalam film mirip dengan kenyataan yang kami alami. Hanya kalau ada penggambaran bahwa kita yang di belakang sedang mendengarkan The Beatless musik ngak-ngik, ngok, itu tidak benar. Wita memang gemar mendengarkan musik, tetapi tidak seperti yang digambarkan di film tersebut."
Mengenai film G.30-S/PKI, Tajuk INTI (minggu ke lima September 1998) dengan judul "30 September" antara lain mengemukakan, "Film G.30-S/PKI setiap tanggal 30 September diputar. Dan film tsb berhasil menyesatkan masyarakat, seolah-olah Bung Karno itu sekongkol dengan Aidit untuk membunuh para jenderal. Skenario sedemikian rupa yang dibuat oleh Nugroho Notosusanto agak terkesan Bung Karno pergi ke Halim Perdana Kusumah untuk bersama Aidit yang sudah berada disana. Padahal Bung Karno ke Halim atas saran Leimena dan sama sekali tidak tahu Aidit berada disana, bahkan Bung Karno juga masih belum tahu PKI berada
dibalik gerakan itu. Tapi kan tak dijelaskan bahkan sengaja dikaburkan dalam film ini. Karena itu memang tepat jika film tsb mulai tahun 1998 ini tak diputar lagi."
Lain pula Laporan Utama Adil (No 51 Th ke-66) mengenai film G.30-S tersebut. Menurut Adil, sebetulnya, cara termudah untuk memahami G.30-S/PKI adalah menonton film G.30-S/PKI. Sayangnya film yang dimaksudkan untuk merekonstruksi G.30-S/PKI ini tidak akurat dalam menggambarkan kejadian yang sesungguhnya. Banyak adegan yang berlebihan dan tentu saja tak sesuai dengan fakta dalam film yang disutradarai oleh almarhum Arifin C Noer.
Seperti dilaporkan Tajuk, adegan penyiksaan terhadap enam jenderal yaitu Letjen A Yani, Mayjen Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S Parman, Brigjen DI Panjaitan serta Brigjen Soetojo dan seorang perwira menengah Lettu Tendean-- yang diculik, lebih mendasarkan pada harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha.
Soa1 penyiksaan, seperti mencungkil mata dan memotong alat vital dengan gunting dan pisau silet, memang diberitakan secara gencar oleh kedua harian tersebut. Tapi "fakta" yang disampaikan media milik Angkatan Darat pada hari-hari pertama bulan Oktober 1965 itu, ternyata hanya isapan jempol belaka.
Lain pula yang dikatakan Hendrajit melalui DETAK (No 12 Th ke I) Tentang film G.30S/PKI. Menurut Hendrajit, "Ketika menumpas lawan-lawan politik Orde Baru, Soeharto dengan enteng menyebut mereka punya indikasi PKI. PKI kemudian dijadikan momok yang menakutkan bagi masyarakat. Setiap 30 September ditayangkan TVRI film peristiwa G.30-S menurut versi Soeharto. Tujuannya sederhana saja, menciptakan kesan bahwa PKI itu kejam."
Sedang Oei Tjoe Tat melalui memoarnya mengatakan, bahwa sebenarnya ia malas menonton film Jakarta 1966. "Karena didesak-desak akhirnya nonton juga, tetapi isteri tetap menolak ikut. Prasangka saya sebenarnya bukan tanpa alasan. Film ataupun penulisan buku mengenai sejarah yang masih berjalan dimana banyak para pelakunya masih hidup, sulit diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dan fakta seadanya, apalagi kalau dengan sadar dimasukkan tafsir subjektif demi melayani kepentingan suatu
tujuan tertentu."
Menurut Oei Tjoe Tat, terlalu naif untuk tidak bisa memahami, bahwa para mahasiswa/pemuda ketika itu memang telah dijadikan alat belaka oleh pihak militer untuk mendongkel Bung Karno, walaupun mereka sendiri pun sebenarnya penuh idealisme, tapi di lain pihak mereka belum matang politik dan tidak berpengalaman. Hal ini belakangan terbukti cukup banyak mahasiswa demonstrans yang ikut-ikutan di tahun 1965/1966 itu, kemudian menyesal dan beroposisi terhadap kekuasaan yang mereka
sebelumnya dukung. Apa yang terjadi di tahun 1965/1966 sampai sekarang memang belum berada dalam sorotan yang benar.
Supersemar misalnya, sesungguhnya tidak lain daripada bagian suatu skema pemeretelan kekuasaan Presiden/Pangti Sukarno, yang sebenarnya sudah berlangsung sejak jenderal Soeharto menolak penunjukkan jenderal Pranoto Reksosamudro . Sebagai pengganti sementara almarhum jenderal A.Yani sehingga menimbulkan dualisme di Indonesia.
Menurut Oei Tjoe Tat bermimpi jika seorang mengira, demonstrasi-demonstrasi KAMI, KASI, KAPPI berlangsung spontan karena
kekuatan dan wawasan sendiri, tanpa ada dalang yang mengatur dari belakang, tanpa perlindungan, tanpa pembinaan golongan yang pegang bedil. Orang tak akan bisa melupakan peran kekuatan asing seperti Pater Beck dan sejumlah orang asing lain, yang dengan mudah dapat ditemukan dari dokumen-dokumen Lyndon B. Johnson, yang telah dideklasifikasikan tahun-tahun belakangan ini.
Jadi, yang terjadi bukan peralihan kekuasaan secara konstitusional sebagaimana yang digambarkan dalam film tsb, melainkan benar-benar suatu kudeta, perebutan kekuasaan, hanya mungkin bergaya Solo, alon-alon asal kelakon (protracted or creeping "coup"). Semua dengan berselimut kata-kata, slogan pemuda, ABRI di belakang Pemimpin Besar Revolusi (hal 320-322).

FILM G.30-S KARYA PROPAGANDA | Adalah menarik dua buah esai tentang Arifin C Noer yang ditulis oleh Gunawan Muhamad dan Putu Wijaya. Seperti diketahui Arifin C.Noer adalah sutradara film G.30-S tersebut. Kedua esai ini sebenarnya merupakan
suatu kesatuan baik disengaja atau bukan. Saling melengkapi.
Nampaknya yang mempercepat Arifin C Noer "pergi" untuk selama-lamanya, ialah konflik batin yang mengamuk dalam dirinya, dengan perannya sebagai sutradara film Jakarta tahun 1966, film Soeharto dan orde baru, film propaganda ala Sendenbu Jepang. Ia lelah, seperti tungku menjelang arang habis, kata Gunawan Muhamad.
Sebenarnya konflik batinnya itu tak perlu sampai menyebabkan ia seperti "tungku menjelang arang habis" , sekiranya ia mempunyai keberanian untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia, bahwa dirinya telah menyebarkan kepalsuan sebagai kebenaran. Tentu saja akan ada risiko bagi dirinya, mungkin juga bagi keluarganya.
Arifin C Noer rupanya berusaha untuk meminta maaf itu, tetapi tidak secara terbuka, melainkan secara tertutup atau terselubung, melalui karya-karyanya yang kemudian. Hal itu diungkapkan oleh Putu Wijaya.
Arifin C Noer menganggap "sudah tiba waktunya" untuk mengajak penonton/pembaca bicara secara blak-blakan. Sayang kesempatan meminta maaf secara terselubung itu belum luas diketahui rakyat, sehingga umumnya rakyat menganggap Arifin C Noer dengan film Jakarta 1966. Mungkin hal itu juga menambah kepedihan hati Arifin C Noer.
Untuk lebih jelasnya baiklah kita kutip kalimat-kalimat yang ada kaitan dengan persoalan dari kedua penulis esai tersebut

Goenawan Mohamad | "Saya ingin menulis saja, Gun".... Arifin seperti menyesali sesuatu yang ingin dikemukakannya, tapi sudah lama tak dapat dilakukannya, dan kini tak mungkin dilakukannya.
....di dunia film pula lah Arifin tampak seperti orang yang lelah. Sayalah yang mempartemukan almarhum Dwipayana, yang kemudian menjadi Direktur PFN. Kemudian (G. Dwipayana) menemui Arifin dan mulailah lahir film sejarah tentang Soeharto dan orde baru... Arifin akhiraya masuk ke suatu pekerjaan yang tak membahagiakan dirinya membuat karya propaganda.
Saya tahu benar (ia bicara kepada saya) ia sangat enggan untuk membuat film yang berkisah tentang pergantian politik 1966....Arifin setuju untuk membuat Jakarta 1966 dengan catatan" mengandung dua tokoh yang "resmi" yang "tak resmi", yang "atas" dan yang "bawah" suatu kompromi.
Seaudainya Arifin lebih banyak menulis, ia mungkin akan menuliskan pedihnya itu: ia berusaha untuk selalu jujur.
Kira-kira sepekan sebelum ia meninggal, dari ranjang sakitnya di Glenn Eagle Hospital di Singapura, dengan perut yang selesai dibedah, ia (seperti 100 seniman dan cendikiawan lain) menandatangani Pernyataan Mei bersama Yayang, isterinya.
Ia juga melihat, ia telah merasakan itu bagaimana tenaga lndonesia yang berpikir dan kreatif terancam terus menerus untuk takluk jadi palsu, dihadapan intoleransi kekuasaan.

Putu Wijaya | Penonton selama ini sudah kita subsidi, kata Arifin satu ketika. Kini saatnya tiba untuk lebih realistis , mengajak mereka menerima kenyataan, apa sebenarnya yang sudah menjadi dan apa yang sebenarnya yang sedang ada di depan mata. Dan untuk itu kita harus berani. Kita wajib dan punya hak untuk mengatakan apa yang kita yakini. Kita tak perlu ragu-ragu dan menimbang rasa.
Arifin melemparkan berbagai isyu sosial yang erat hubungannya dengan masalah politik dan ekonomi. Ia tidak lagi menahan diri-untuk bicara tentang Indonesia saja, tetapi masa depan planet bumi dan umat manusia seluruh dunia.
Ketiba tibaannya dalam membagi seluruh beban yang dipikulnya itu, memang agak mengagetkan. Banyak orang yang terkesima, terkecoh, lalu mengkritik seakan-akan kemampuan artistik almarhum sudah menipis. Padahal satu periode baru dalam sejarah kreativitasnya sedang dibuka.... Ketika berbagai pikiran yang berjejalan di kepalanya sedang disiapkan untuk menumpahi kita.

KESIMPULAN | Sebuah pelajaran bagi siapa saja yang mau belajar, apalagi bagi sutradara. Janganlah terulang pula kepedihan yang diderita Arifin C Noer karena tak berani mengatakan "tidak" untuk menyebarkan suatu kepalsuan, hanya karena yang mengajak seorang teman yang baik.
Memang mengatakan "tidak" untuk menyebarkan suatu kepalsuan, mungkin saja ada resiko bagi diri dan keluarga, bila hal itu dikehendaki oleh kekuasaan. Akan tetapi bagaimanapun juga pahitnya risiko karena mengatakan "tidak" akan turut menyebarkan kepalsuan, rupanya tidak akan sepedih , seperti yang telah dialami Arifin C Noer yakni seperti "tungku menjelang arang habis".
Tidak berani mengatakan "tidak" yang seharusnya dikatakan "tidak", menunjukkan tidak jujur pada diri sendiri, menipu diri sendiri dan dengan segala akibatnya.*** | Diulik dari : SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist

Penjelasan atas Penjiplakan Novel "Centhini Perjalanan Cinta"

Oleh Sunardian Wirodono

Mohon maaf kepada teman-teman semuanya, khususnya yang memberi komentar untuk kasus "Penjiplakan Novel Centhini oleh Gangsar".
Karena saya lamaaaa sekali tidak membuka blog ini, karena ini dan itu, maka baru sekarang saya membaca dan berusaha menjawabnya di sini.
Yang pasti, mengenai Centhini Perjalanan Cinta atas nama Gangsar itu, separoh lebih adalah teks dari saya, yang dicomot dari teks yang sudah saya kirim ke penerbit Diva, dan kemudian ternyata sebelum proses saya selesai, eh, penerbit menunjuk penulis lain (Gangsar itu) untuk menyelesaikan. Sialnya, teks saya dipakai juga dng diubah dikit-dikit dan urutannya juga diubah,... (dan yang pasti pada tgl 10 Desember 2010, di RM Kiko, Jl. Magelang, Yogya, yang bernama Gangsar sudah mengakui di depan saya, disaksikan lawyer saya dan juga pihak redaksi Diva. Sayangnya, proses somasi itu tak diindahkan baik oleh Gangsar dan Diva. Tapi bagi saya, pengakuan Gangsar sudah cukup menunjukkan, betapa rendah moralnya selaku penulis.
Soal penerjemahan, yang pasti novel trilogi "Centhini" saya bukan terjemahan dari Serat Centhini tetapi tepatnya gubahan. Saya menggubah Serat Centhini ke bahasa Indonesia, tentu berdasar pokok cerita dalam Serat Centhini. Sebagai gubahan, saya tidak menambahi, melainkan cenderung "mengurangi" karena pada dasarnya SC adalah ensiklopedi. Jika dalam gubahan sesekli dikutip SC, lebih untuk mengingatkan dan memberi impresi bahwa novel itu berasal dari SC.
Jika ingin mengetahui teks asli SC, berikut terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, bisa dilihat pada buku "Serat Centhini Dwi Lingua" yang saya terjemahkan text by text, yang jilid I sudah terbit pada April 2011, dan jilid berikut (12 jilid) akan menyusul.
Untuk trilogi novel Centhini saya, akan diterbitkan ulang secara indie. Tunggu moga bisa akhir tahun ini. Terima kasih dan salam.

Megatruh Ngayogyakarta

Catatan: Megatruh, dalam Serat Purwaukara karya Ranggawrsita, diberi arti "mbucal kang sarwa ala", membuang yang serba jelek. Pegat ada hubungannya dengan peget, yang berarti istana, tempat tinggal. Pameget atau pamegat berarti jabatan. Samgat atau samget berarti jabatan ahli, guru agama. Dengan demikian, megatruh berarti petugas yang ahli dalam kerohanian yang selalu menghindari perbuatan jahat.
Namun secara semantik, megat ruh, berarti putusnya nyawa dari raga. Dalam ajaran Islam, pada pokoknya membawakan keimanan untuk menjalankan ibadah dengan menjauhkan hawa nafsu, berbuat baik dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi kejahatan serta menghindari larangan Allah serta menjauhi ajaran setan. Megatruh dicipta Sunan Giri pada abad 18.


Baiklah, wahai, kukatakan padamu,
Isyarat-isyarat langit,
Atas hatimu yang beku,
Kau bisa berlidah api,
Tapi waktu takkan bohong.

Engkau katakan selalu,
Demi itu demi ini,
Ah, masa depan yang semu,
Kau sendiri tak mengerti,
Dibujuk jadi perampok.

Adakah engkau tak tahu,
Atau pura-pura tuli,
Anak negri jadi babu,
Kau terus jualan mimpi,
Dan Indonesia pun roboh.

Adakah ini negara yang bermutu,
Dan berdemokrasi murni,
Jika agendamu palsu,
Puna-puni, mimpa-mimpi,
Ekonomi omong-kosong.

Kini kau tuding tentang Yogyakartaku,
Yang bau-bau monarkhi,
Itu tak baik katamu,
Tak sesuai demokrasi,
Makanya harus dipotong.

Dan ketika rakyat berdaulat teguh,
Kamu bilang ditunggangi,
Membabi-buta menuduh,
Rakyat emosi, tak logis,
Dan kau pidato tong-kosong.

Masalahnya kini bukan pilkada atau,
Penetapan, demokrasi,
Bahkan pula referendum,
Namun perihal tendensi,
Nafsumu bak kucing garong.

Sesungguhnyalah, apakah agendamu,
Hingga pun Yogya yang hening,
Tiba-tiba jadi isyu,
Dan isyu lain tersisih,
Orang-orang saling ngomong.

Kemudian di balik pat-gulipatmu,
Kau gulirkan lain lagi,
Macam-macam agendamu,
Siapakah kamu ini,
Pembohong atau pemborong?

Demokrasi ini telah lama beku,
Gunung es manipulasi,
Negara teater absurd,
Leadership jadi dealership,
Logikamu bengkang-bengkong.

Kekonyolan demi kekonyolan kamu,
Makin menjelaskan arti,
Engkau bukanlah kampiun,
Apalagi sang pemimpin,
Kau sendirilah perampok.

Sementara ilmuwan dan mahaguru,
Agen-agen demokrasi,
Menyusun proposal baru,
Untuk diajukan ke funding,
Jualan otak kelonthong.

Diskusi demi diskusi t’lah berlalu,
Tak pernah sampai substansi,
Ngritik ngalor ngritik ngidul,
Lagak jago demokrasi,
Rakyat dianggap kepompong.

Kini Yogyakarta pun dikungkung nafsu,
Yang tradisi dihakimi,
Dituding bodoh dan dungu,
Orang kuno yang tak logis,
Sedang m’reka top-markotop.

Padamu, yang selalu ngaku pembaru,
Apa itu demokrasi,
Katakanlah kepadaku,
Adakah engkau mengerti,
Engkau tak sedang berbohong?

Tahukah tentang cermin tipu-dayamu,
Ngomong tinggi demokrasi,
Padahal hatimu busuk,
Amerika dan Yahudi,
Raja baru nir-kedhaton.

Kami seaslinya warga Yogya tahu,
Menolak ‘tuk dikebiri,
Karena demokrasimu,
Bukan bagi kami-kami,
Kami bukan orang bodoh.

Ini bukan soal bela raja-ratu,
Tapi vox populi vox dei,
Yang seenaknya kau daku,
Negri Indonesia ini,
Tak boleh makin keropos.

Kalian jual-beli wacana baru,
Menjadikan rakyat ini,
Demi nganu, nganu, nganu,
Bukannya kami tak ngerti,
Kalianlah: Buta Terong!

| Sunardian Wirodono, lereng Merapi, awal 2011.

Pemilihan Walikota Yogyakarta Sebagai Pertaruhan Keistimewaan

Untunglah, Fitri (Hanafi Rais dan Tri Harjun Ismaji) kalah dalam pilwali (pemilihan walikota) di kotamadya Yogyakarta, Minggu 25 September 2011 lalu. Untung, karena kekalahan itu penting bagi umumnya masyarakat Yogyakarta yang peduli dan sekaligus khawatir pada nasib RUUK-DIY. Pemilihan Walikota Yogya, menjadi test the water bagi siapapun yang pro dan anti penetapan, dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.
Itulah pula maka perlu dukung-mendukung di tingkat atas, seperti dukungan sebagian besar kerabat kraton Yogyakarta dan Pakualaman pada Hati (Haryadi Suyuti dan Imam Priyono), dan di sisi lain dukungan Herry Zudianto (Walikota Yogya, 2006-2011), Muhammadiyah, PD dan tentunya PAN, pada Fitri. Hal itu menunjukkan pertarungan yang sesungguhnya, meski analisis para akademis segaris Amin Rais, akan menafikan hal ini mentah-mentah.
Angka perolehan masing-masing (Zulia sekitar 9%, Fitri 41% dan Hati 50%) menunjukkan sengitnya pertarungan antara Fitri dan Hati. Tentu, menarik memperhatikan, bagaimana Fitri, yang new-comer dan tanpa sejarah politik yang jelas ini (kecuali sebagai anak mantan Ketua MPR), bisa "sekuat" itu?
Masyarakat Yogya merasa, bagaimana mungkin Fitri bisa membiayai kampanye politiknya sedemikian rupa, bahkan dengan nilai cost yang lebih besar dibanding Hati (padahal Haryadi termasuk calon dengan nilai kekayaan pribadi lebih besar dibanding lainnya, apalagi dibanding Hanafi Rais). Dari mana sumber biaya kampanye Fitri, hingga bahkan Hanafi Rais mengatakan tidak akan mengambil gaji selama menjabat (seharusnya omongan seperti ini tidak diperkenankan, karena merupakan janji politik yang sama sekali tidak mendidik dan mendiskreditkan calon lainnya, di samping justeru rawan korupsi karena deal politik dengan para sponsor politiknya)?
Pasangan Hanafi Rais dan Tri Harjun Ismaji (mantan Sekretaris Daerah Provinsi DIY), diusung empat partai besar (Demokrat, PPP, PAN, dan Gerindra, yang terakhir ini semula mengusung pasangan Zulia), plus sembilan partai yang tergabung dalam Koalisi Mataram (Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama).
PD sebagai pemenang Pemilu di Yogya (dalam konteks SBY), tidak mencalonkan jago dari partainya, adalah indikasi ketakutan mereka sebagai common enemy masyarakat Yogya pro penetapan. Mereka, bersama hampir semua parpol, mendukung Fitri. Sementara Hanafi Rais, sebagai anak Amin Rais, tentu berkaitan dengan PAN (di mana mantan Ketua MPR itu implisit tidak menyetujui penetapan), sementara PAN dengan Hatta Radjasa sebagai faktor Jakarta, harus bermain dengan SBY dalam konteks yang sama. Di situlah mengapa PD mendukung Fitri, untuk mengecek bagaimana reaksi sesungguhnya masyarakat Yogya terhadap partai mereka.
Dengan mesin politik dan konstelasi politik semacam itu, angka 40% tentu memadai untuk kerja mesin politik, meski pun biaya politiknya tentu mahal secara rupiah. Walau pun kemudian terbukti, dukungan banyaknya parpol tidak paralel dengan dukungan konstituen, yang memang senyatanya tidak nyata ada.
Namun dalam konteks moralitas politik seperti itulah, Fitri kalah. Dan sebagian besar rakyat tidak bisa dibeli, meski ada juga yang menerima uang sogokannya. Pemilihan yang tak banyak diikuti pemilik hak suara ini (golput dengan berbagai sebab mencapai hampir 40%), menunjukkan ketidakpercayaan pada proses demokrasi yang tetap saja elitis.
Dalam penilaian sejujurnya, pasangan nomor satu, Zulia (Zuhrif Hudaya dan Aulia Reza), yang diusung PKS, sesungguhnya terasa lebih konseptual dan paling jelas dengan programnya. Namun, jaringan pengaruh mereka akan lebih bagus jika setidaknya disiapkan dengan matang dalam lima tahun sebelum pertarungan (apalagi jika disertai dengan litbang yang memadai). Belum lagi soal PKS di belakangnya, yang tetap saja belum bisa diterima dengan konsep ke-"Arab"-annya. Tapi, ini juga test konsolidasi bagi partai itu secara khusus.
Hati, didukung oleh Golkar dan PDI Perjuangan, sekali pun bukan pilihan yang cukup bagus (artinya hanya mediocre, dan bahkan ada yang mengindikasikan ke-"premanisme"-annya), agaknya merupakan pilihan paling menyelamatkan, dan menunjukkan kemenangan masyarakat Yogyakarta (siapapun yang dipilihnya), yang sebagian besar lebih menyetujui penetapan dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.
Sri Sultan Hamengku Buwana X, tentu saja menolak pendapat bahwa pilwali ini menunjuk antara "kelompok Muhammadiyah" versus "kraton" di sisi lain, karena memang beliau harus mengatakan seperti itu. Namun, sentimen yang faktual di lapangan, tak terhindarkan. Karena tentu juga aneh jika tak ada faksionalisasi dan sentimen itu. Justeru disitulah modal kampanye masing-masing, untuk menunjukkan kapasitas mereka sebagai "jagoan" yang mesti dipilih, bukan karena sebagai seseorang yang ingin dipercaya rakyat, karena kesepakatan atas penawaran logika gagasan program. Money politics, pada akhirnya, adalah bukti bahwa wacana politik mereka tidak "bunyi" atau bahkan tidak ada. Lihat saja jualannya hampir sama,semua pro-penetapan dan akan menjaga keistimewaan Yogyakarta.
Kita tinggal menunggu, bagaimana pembacaan Jakarta (SBY) dalam hal ini, berkait dengan massa jabatan gubernur DIY yang akan berakhir Oktober 2011. Konon SBY akan memperpanjang lagi selama dua-tiga tahun, dan kemudian sesudahnya akan ditetapkan untuk lima tahun ke depan (hingga 2018), untuk kemudian proses pemilihan gubernur dilakukan secara demokratis (beredar kabar Sultan HB X meminta perpanjangan setahun saja, dengan logika untuk mendesak percepatan pembahasan RUUK-DIY).
Kita akan melihat, bagaimana SBY kemudian memutuskan. Bisa jadi, keputusannya akan khas SBY, yakni lebih suka menanam bom waktu, dengan menunda penuntasan masalah, untuk kepentingan eksistensi partainya ke depan.
Partai Demokrat, paska berakhir era SBY pada 2014, tetap akan menjadi kendaraan politik penting SBY, karena ada pertaruhan dan agenda yang tak bisa dilepaskannya. Bukan berkait dengan masa depan dua anaknya saja, melainkan karena berbagai deal politik dan pertaruhan politik yang harus dibayarnya, meski konstelasi politiknya bisa berubah sama sekali. | Sunardian Wirodono, Lereng Merapi, 2011.