Oleh Sunardian Wirodono
Indonesia, sampai hari ini, masih saja tetap memerlukan, membutuhkan pemimpin yang jelas, dalam memberikan arah kemana bangsa dan negara ini hendak dibawa. Pada kenyataannya, para elite bangsa pada 1908, 1928, sampai dengan 1945, telah memberikan "arahan", sekali pun masih tampak elitis dan belum terformulasikan dalam sebuah grand-design yang utuh. Sekali pun tentu, kita bisa meraba arah itu dalam UUD 1945, sekali pun sangat gradual dan belum operasional.
Namun, pasca Sukarno, bangsa ini masuk dalam perangkap pragmatisme (yang lebih mementingkan aspek kemanfaatan). Tidak ada pemikiran besar, yang inspiratif dan motivatif. Produk pemikiran hari-hari ini, lebih merupakan reaksi-reaksi, tidak terformulasikan dalam sebuah pemikiran yang mendasar dan integratif, justeru ketika persoalan dan permasalahan kita semakin kompleks.
Lepas dari kelemahan Habibie dan Gus Dur, kita pernah memiliki presiden yang inspiratif, sekali pun kecelakaan kita (setelah digempur pragmatisme Soeharto yang sistemik), keduanya tidak operasional. Karena sistem dan mekanisme yang mesti dibangun, tidak mendapatkan sumberdayanya. Pada jaman Megawati dan Yudhoyono, bangsa dan negara ini begitu sibuk dengan persoalan-persoalan hari ini.
Reformasi 1998, hanyalah sebuah nama, karena reformasi ini tidak memberi energi untuk terjadinya transformasi. Pemilihan kata "reformasi" itu saja, secara semantik sudah menjelaskan, bahwa kita memiliki masalah dalam konsep bersama mengenai yang kita namakan perubahan. Karena, generasi pragmatis didikan Soeharto (yang secara sistemik dibesarkan melalui sistem politik, sistem birokrasi, dan sistem pendidikan --serta kebudayaan), tidak mampu memberikan alternatif. Kekuasaan dan elitisme kemudian hanya mengganti aktor-aktornya, namun bukan sistemnya yang sudah menggurita.
Formalisme dalam memandang masalah, pragmatisme dalam bersikap, dan vandalisme (brutalisme) dalam berkuasa (level manapun, dari Ketua RT hingga Elite Bangsa), adalah yang sejak 1957 (dengan Demokrasi Terpimpin Sukarno) hingga kemenangan mutlak Orde Baru (1998), telah melekat dalam nafas dan jiwa bangsa. Hingga bangsa yang besar ini (dilihat dari populasi sebagai SDM, teritorial dan kekayaan kebudayaannya), dengan mudah diombang-ambingkan oleh kekuatan-kekuatan asing, dan bahkan tentu oleh para elitenya yang FPV (formalis, pragmatis, dan vandalis) itu.
Apa yang terjadi dengan Bank Century, dan bagaimana kekuasaan menyikapi serta hendak menyelesaikan, lebih membuktikan bahwa perdebatan kita masih berkutat dalam persoalan normatif, prosedural, semantik, filosofis, namun bukan substansi masalah yang berkait langsung dengan aspek dampak maupun manfaat. Dan kita, tidak melihat sebuah arah yang mesti kita tuju dari seorang pemimpin, kecuali pidato-pidato reaktifnya yang ditebar ke mana-mana, sembari terus saja meyakini politik pragmatismenya, yakni dengan tetap keukeuh mengeloni (mendekap) politik pencitraan yang menjual diri untuk dikasihani. Politik korban ini, tak jauh beda dengan orang-orang awam yang menangis dan meniru-niru adegan-adegan dalam sinetron Indonesia.
Jika kita masih punya mimpi atas Indonesia yang besar dan jaya, maka, kita tak bisa berharap cepat, bahwa perubahan (instan) ini akan membawa para proses transformasi dari bangsa kepompong menjadi kupu-kupu. Bahkan, tanpa pemimpin yang inspiratif dan mampu membawa arah (setidaknya menuding saja), kita hanya berubah dari bangsa ulat menjadi kepompong (ketika kita mencapai kemerdekaan teks pada 17 Agustus 1945), dan kepompong itu tetap menjadi kepompong, atau bahkan kepompong yang mati dalam bungkus kehidupannya. Tak pernah mengantar kita menjadi kupu-kupu.
Kita hanya berada dalam kotak kepompong, ketika kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan perdebatan yang tidak substansial, entah itu melalui mulut para anggota Pansus Bank Century, para mulut Menteri dan Presiden Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua, lewat mulut para cendekiawan dan budayawan yang lebih banyak menari di atas gendang orang. Di mana kebijaksanaan kita, sebagai sebuah bangsa yang telah melahirkan karya-karya teks besar, seperti La Galigo, Negara Kertagama, Centhini, Gendhing Sriwijaya, Kalatida, Tari Bedhaya, Pancasila, Bumi Manusia? Apakah hanya cukup menjadi Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi belaka?
Yang paling menyedihkan, setelah puncak-puncak 1908, 1928, 1945, (mungkin juga) 1966, kita melihat degradasi itu terjadi. Yakni, dari bangsa yang belum bisa merumuskan sebuah teks yang cukup lengkap (UUD 1945 pun diakui sebagai darurat, dan bisa dikembangkan, tapi amandemennya yang berlaku sekarang pun masih dalam perdebatan teks), ke sebuah era pragmatisme yang menjebloskan kita, menjadi bangsa yang reaktif (karena didikan pragmatisme tadi). Bukan hanya masyarakat yang memukuli pencopet di pasar atau di kaki lima, melainkan juga dari para anak muda Bonek (Bondo Nekad dari Persebaya), melainkan juga kita melihat para elite kita, di Senayan, dan hingga presiden pun, semuanya terlihat reaktif. Hampir semua kita, sibuk dengan responses yang bersifat sesaat.
Respons sesaat, bisa ditandai ketika reaksi itu hanya berkait dengan "peristiwa"-nya, namun bukan "masalah"-nya. Jika tampaknya yang kita ributkan adalah masalah, hal itu sekedar menunjukkan pencanggihan istilah, debat semantika dan filosofis (dan Marsillam Simanjuntak dianggap jagonya, heh), hingga kita melihat perdebatan di DPR pun, ribet dengan istilah-istilah. Jika ini dikatakan oleh presiden bahwa sistem ketatanegaraan kita adalah presidensial, maka dalam semangat yang sama, secara ironik hal itu bisa dikatakan, ini adalah era sialnya presiden.
Namun soal sial dan tidak sial itu, semuanya adalah soal arah yang tidak pernah ditunjuk. Dengan alasan demokrasi, seorang penakut bisa berlagak menjadi pahlawan. Lepas dari bagaimana kualitasnya, Sukarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, berani memberikan arah. Lepas dari arahan mereka operasional atau tidak, lepas dari arah mereka benar atau tidak. Kita membutuhkan pemimpin, bukan moderator yang gagap tapi suka berpose (seperti Azis Gagap, misalnya).
Maka, jangan heran jika semuanya itu palsu, dan muncul keinginan untuk melakukan cut-off atas satu generasi tanpa kelamin ini. Siapapun, kemudian, akan ikut menyanyikan syair lagu Guithrie;
Don't follow the leader!
Don't follow the leader!
Don't follow the leader!
Yogyakarta, 27 Januari 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar