Semoga Kata Merdeka Pun Tak Lupa Kita Teriakkan Hari Ini

(Renungan Kemerdekaan)

Jika tak ada aral-melintang, dan kelalaian yang bodoh menimpa, semoga hari ini Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akan dikumandangan kembali. Lengkap dengan lagu Indonesia Raya.

Apa yang kita sebut aral melintang, ialah karena terjadinya insiden Sidang Paripurna DPR-RI 14 Agustus 2009, dengan tak dinyanyikannya lagu Indonesia Raya, yang selama 63 tahun adalah bagian integral dan merupakan protokoler negara. Dan hal tersebut benar-benar tidak bisa dimengerti oleh akal sehat.

Sama dengan ketika kita tidak bisa mengertinya, mengapa perjalanan demokrasi ini, perlahan bukannya menuju pada kualitasnya yang membaik. Karena yang terjadi, apa yang kita sebut reformasi dan transisi demokrasi, hanyalah sebuah interlude, untuk kita kembali pada situasi sebelum 1998. Yakni, perlahan namun pasti, peranan dan prakarsa rakyat mulai kembali diciutkan.

Adakah semuanya itu, karena ketiga presiden sipil (Habibie, Gus Dur, dan Megawati), dinilai gagal, lantas kemudian rakyat perlahan dipaksa percaya, bahwa hanya militer yang siap untuk memimpin Indonesia? Tentu saja, presiden kita kali ini, bukanlah militer. Namun siapun juga tahu, bahwa kata-kata tersebut penyangkalan yang sia-sia. Kita bisa melihat secara persis, bagaimana protokoler negara pada jaman Habibie, Gus Dur dan Megawati, dan yang kemudian terjadi kini.

Dan akibatnya, protoler yang underpressure itu bisa jadi penyebab dari lalainya mereka tidak mencantumkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dalam sebuah ritual kenegaraan sepenting Pidato Kenegaraan menyambut Kemerdekaan Indonesia. Nasib. Bagaimana lembaga-lembaga Negara kini juga harus bersiap dengan pertanyaan dari Istana, hingga tak kurang LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang mestinya bebas intervensi, menurut Ikrar Nusa Bakti, mulai mengalami jaman yang sama dengan Soeharto, setelah “orang-orang itu” sekarang berada di pusat kekuasaan.

Kekisruhan Pemilu 2009, bagaimana pun adalah wajah dari kualitas demokrasi Indonesia. Bukan soal sengaja atau tidak sengaja. Namun kondisi teknis penyelenggaraan itu sendiri, rentan dengan berbagai pelanggaran. Dan di negara di mana para lawyer bisa begitu piawai berdebat, persoalan hukum tak lebih dari naskah sebuah lakon teater. Apa yang terjadi, jelas menunjukkan bahwa reformasi yang coba digulirkan tahun 1998, telah selesai dalam sepuluh tahun kemudian.

Kini, kekuasaan sepenuh-penuhnya berada di tangan pemerintah. Berbagai aturan, undang-undang negara, sampai pada berbagai kinerja lembaga negara, berada dalam kooptasi pemerintah, yang agaknya menginginkan kekuasaan tersentral kembali. Sebagaimana pemerintahan Orde “Soeharto” Baru, dan perlahan mengintrodusir tentang tidak perlunya kekuatan oposisi.

Dan mereka yang mencoba berbeda, akan dikroyok beramai-ramai, dengan berbagai alasan yang masuk akal, dengan teori dan dalil-dalil demokrasi, oleh para doktor lulusan Amerika, dan juga kini, para budayawan dan penyair kenamaan, yang menjadi bagian dari bangunan rekayasa kekuatan baru sekarang ini.

Belum lagi, karakter kepresidenan kita, perlahan kembali berada dalam kekuasaan protokoler dan kepentingan elite. Sehingga ia kembali ke wajah aslinya. Kaku, tidak ramah, reaktif, penuh perhitungan dengan pencitraan (sehingga pidato kenegaraan pun membutuhkan telepromter, agar kelihatan gaya dan penuh gesture seperti para presenter televisi), terlalu protokoler, dan justeru hasilnya kelalaian protokoler,...

Apakah yang terjadi di negara ini? Tentu, hidup terus berlangsung, dan mungkin saja dipercaya lebih baik dari masa lalu. Tapi, kebaikan dalam pengertian apa? Keberuntungan ekonomi individu, atas berbagai “kekayaan” yang dimilikinya sekarang? Tanpa pemilu dan presiden pun, masing-masing individu manusia yang ingin survive, selalu mengalami akumulasinya. Semiskin apapun dia, sebagaimana para pemulung di kampung-kampung, buruh-buruh pasar, tukang becak, kini juga memiliki ponsel. Adakah itu indikasi keberhasilan seorang presiden? Alangkah mengerikan, jika capaian seorang pemimpin negara hanyalah diukur dari kepemilikan ponsel kaum miskin.

Apakah kemerdekaan bangsa itu, sebagaimana dikhotbahkan oleh Anindya D Bakrie, yang entah untuk target apa memasang iklan di berbagai televisi, bermakna keberdayaan masyarakat dan bangsa? Keberdayaan apa, jika begitu banyak iklan-iklan pencitraan diri, baik dilakukan individu dan lembaga negara, dan hanya menguntungkan agency periklanan, namun tidak untuk rakyat secara keseluruhan, karena proyek “pencitraan” itu juga merupakan lahan korupsi? Apakah kesan tentang sekolah gratis itu jauh lebih penting untuk fakta bahwa sekolah itu benar-benar gratis, dengan harus mengeluarkan anggaran biaya negara? Apakah kemerdekaan itu artinya juga membebaskan mereka yang memiliki uang membeli dan memiliki media untuk memajang iklan dirinya, untuk misalnya meraih kesempatan menjadi ketua umum partai politik?

Apakah dengan demikian juga, cara kita memuliakan martabat dan keberdayaan bangsa? Apakah kebanggaan kita atas pecahnya rekor dunia, dengan mengadakan upacara peringatan 17 Agustus di dasar laut Malalayang, Sulawesi Utara (16/8) yang dilakukan oleh 2818 penyelam itu, mampu menjawab harga diri bangsa yang daya kompetisinya dinilai paling rendah di dunia, namun tingkat korupsinya paling tinggi di dunia? Bagaimana pula kita bisa bangga, jika bukan para pejuang bangsa yang memerdekaan negeri ini, tetapi di iklan-iklan media apapun, Pepsodent bisa mengklaim, bahwa dialah yang telah memerdekakan negara ini dari gigi yang berlobang,...

Apakah presiden sebagai Kepala Negara akan mengadakan pidato penyambutan prestasi anak bangsa, yang telah mampu memecahkan rekor dunia itu? Mengapa tidak sekalian mengusulkan, agar kita mengadakan Olympiade Korupsi, agar kita menjadi juara nomor satu dalam event internasional?

Setelah interlude reformasi 10 tahun ini (1998-2008), perlahan kita melihat formalisme berfikir, kembali ditegakkan. Pragmatisme bertindak, kembali dikuatkan. Dan vandalisme dalam kekuasaan semakin dipraktikkan. Berikut dengan kepemimpinan yang kering, tanpa impresi, alergi pada kritik serta reaktif karena begitu cemasnya kehilangan citra diri yang santun dan penuh adab. Yang terasa adalah pemerintahan yang tidak begitu ramah pada mereka yang berbeda pandangan, dan kembali kita pada model mutlak-mutlakan, lebih sibuk mengklaim kebenaran dan ikhlas kehilangan kebenaran.

Pada sisi itu, kita tidak lagi bisa bertanya pada intelektual, cendekiawan, budayawan, atau penyair, manakala mereka pun kini berbondong-bondong, atau diam-diam dan malu-malu kucing garong. Turut serta dalam gerbong kekuasaan, menjadi salah satu tim sukses bayangan sang presiden. Dan kita akan melihat, bagaimana perjalanan negara bangsa ini. Dengan kekuasaan yang lebih mencemaskan popularitas, untuk pertaruhan 2014 yang dianggap jauh lebih penting, dibanding arah yang tak jelas selama ini. Kita akan kembali pada untaian kata-kata normatif, tanpa ekspresi, sekali pun penuh polesan para konsultan media.

Jika tak ada aral-melintang, dan kelalaian yang bodoh menimpa, semoga hari ini Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akan dikumandangan kembali. Lengkap dengan lagu Indonesia Raya.

Tapi, sekiranya boleh mengusulkan, setelah Indonesia Raya, nyanyikanlah segera “Bedil Sepuluh Dua, Jelang 40 Tahun Indonesia Merdeka” dari Konser Rakyat Leo Kristi yang ada dalam album Nyanyian Tambur Jalan (1984), dengan sedikit mengubah syairnya (dari 40 tahun menjadi 64 tahun). Mungkin menarik;

Kubeli bedil sepuluh dua,
di jalan pulang Surabaya,
tidak untuk menembakmu Bung,
tidak untuk menembakmu Bung,
peringatan dalam diam,
tidak satu lelap di sini,....

Jelang 64 tahun merdeka,
malam lebih dingin dari biasa,
srek srek thothok thothok,
srek srek srek thothok thothok,
suara penyapu jalan,
berpadu dengan kereta,...

Berjanjilah dalam janji,
di perjalanan semakin sukar ini,
berjanjilah dalam janji,
hati semakin tegar,...

Itu pun, kalau SBY tidak marah. Karena, sekali pun ia selalu dipuja-puji memiliki kesantunan, dan bahkan paling santun, tampak bahwa responsnya sering berlebihan, karena kesantunannya tak bisa menutupi karakternya yang reaktif.


Sunardian Wirodono
Yogyakarta, 16 Agustus 2009

PELIPUTAN TELEVISI : Terorisme dalam "Reality Show"

Kompas, Minggu, 16 Agustus 2009

Budi Suwarna

Drama penyergapan tersangka teroris di Temanggung, Jawa Tengah, begitu nyata di televisi. Emosi pemirsa pun teraduk-aduk dibuatnya. Inilah reality show sesungguhnya.
Menyaksikan liputan penyergapan liputan itu di Metro TV dan tvOne, seperti sedang menonton film perang. Ada adegan mengepung, menembak, dan ”mengebom” rumah persembunyian tersangka teroris.
Reporter tvOne di lapangan membuat suasana tampak kian mencekam dan genting. Ia menceritakan pergerakan polisi antiteror, memberi tahu penonton adanya suara orang mengerang kesakitan dari dalam rumah persembunyian itu.
Ia juga menceritakan bagaimana deg-degannya berada beberapa puluh meter dari lokasi penyergapan. Kadang cerita itu disampaikan sambil mengendap-endap dengan suara nyaris berbisik.
Liputan penyergapan itu berlangsung nyaris 18 jam mulai 7 Agustus malam hingga puncaknya 8 Agustus sekitar pukul 10.00-11.00. Selama itu, potongan adegan paling dramatis diulang-ulang. Kadang, televisi memberikan suara latar (artifisial) yang mengesankan suasana tegang atau heroik.
Suasana mencekam di Temanggung pun menjalar ke rumah pemirsa. Itulah kekuatan televisi. Sebuah peristiwa menjadi sangat dramatik karena hadir secara audiovisual. Kekuatan itu berlipat ganda karena teknologi satelit mampu menghadirkan semua peristiwa secara real time.
Jika peristiwa nyata masih kurang dramatis, pembuat berita bisa membuatnya lebih dramatis dengan mengulang-ulang gambar, menambah suara artifisial, atau grafis. Liputan peristiwa di sini dikemas seperti reality show.
Inilah yang dilakukan hampir semua pengelola televisi. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga Amerika Serikat. Bonnie M Anderson, jurnalis veteran, dalam buku News Flash (2004) mencatat, jaringan televisi seperti CNN dan NBC sejak awal tahun 2000 mendramatisasi berita dengan citraan artifisial. Cara ini cukup sukses mendongkrak jumlah penonton.
Liputan penyergapan di Temanggung juga mampu merebut perhatian pemirsa. Rating tvOne untuk liputan itu rata-rata 8 atau lebih tinggi dari rating sinetron paling ngetop saat ini yang rata-rata 5-7.
Pada saat puncak penyerbuan pukul 10.00-11.00, tayangan ini menarik perhatian 44 persen pemirsa. Di Metro TV, rating tayangan langsung itu rata-rata 5 dan merebut 28,2 persen pemirsa pada jam tayang yang sama.

Persoalan
Namun, liputan langsung seperti itu bukan tanpa persoalan. Bonnie mengatakan, ketika kamera dan mikrofon terus dinyalakan, reporter di lapangan tidak akan sempat mencari informasi, menelepon sumber, dan mewawancarai orang.
Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Bimo Nugroho, menambahkan, pada liputan langsung seperti penyergapan di Temanggung, reporter cenderung menelan mentah-mentah semua informasi yang dia terima. ”Sikap skeptis tidak ada lagi,” ujar Bimo, Selasa (11/8).
Sialnya, kata Bimo, informasi yang diterima reporter ternyata keliru. Saat itu, tvOne dan Metro TV sempat memastikan gembong teroris Noordin M Top tewas dalam penyerbuan itu. Belakangan, yang tewas ternyata Ibrohim.
”Sudah liputannya penuh dramatisasi, informasi yang disampaikan salah pula. Ini bisa menyesatkan penonton,” tambah Bimo.
Wakil Pemimpin Redaksi tvOne Nurjaman Mochtar mengakui, dalam situasi kritis seperti penyergapan teroris, pihaknya tidak bisa segera mengonfirmasi semua informasi yang masuk. ”Yang terjadi akhirnya kami berspekulasi (soal tewasnya Noordin). Tetapi, kami juga menghitung probabilitasnya,” ujar Nurjaman, Jumat.
Pemimpin Redaksi Metro TV Elman Saragih mengatakan, pers memang seharusnya tidak boleh memastikan sesuatu yang belum pasti. ”Awalnya, kami menggunakan kata diduga, lalu diduga keras, tetapi akhirnya ikut-ikutan memastikan Noordin tewas,” tambah Elman, Kamis.
Pemikir Forum Studi Kebudayaan ITB Yasraf Amir Piliang melihat ada gejala hiperealitas dalam tayangan penyergapan di Temanggung.
Hiperealitas adalah istilah yang digunakan Baudrillard untuk menjelaskan keadaan di mana realitas runtuh oleh rekayasa citraan, simulasi, dan halusinasi. Hasil rekayasa itu lalu dianggap lebih nyata dari realitas sebenarnya.
Yasraf melihat gambar liputan itu diambil dari sudut-sudut terpilih. Suara latar artifisial ditambahkan untuk menimbulkan suasana tertentu.
Potongan gambar berikut efek dramatiknya yang disajikan berulang-ulang dianggap sebagai realitas. Apalagi, televisi ketika itu tidak berusaha merangkai peristiwa.
”Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum dan setelah penyerbuan. Yang ada, beberapa sumber disuruh menafsir peristiwa itu.
Akibatnya, yang sampai kepada pemirsa sesungguhnya bukan informasi melainkan enigma (teka-teki),” ujar dia.
Itulah yang terjadi. Pemirsa diberi teka-teki: Noordin... bukan, Noordin... bukan.... Ah, ternyata bukan.

Tiga Dosa Media dalam Liputan Bom

ARYA GUNAWAN

Tempo Interaktif, Rabu, 05 Agustus 2009


Dua pekan berlalu sejak bom kembar mengguncang Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, namun gegap-gempita laporan media massa terkait dengan peristiwa tersebut tampak belum menyurut. Nyaris tak ada media berita yang absen melaporkan perkembangannya setiap hari. Sebuah kenyataan yang wajar, mengingat peristiwanya masih terus berkembang dan menyisakan sederet tanda tanya, termasuk mengenai belum tersingkapnya teka-teki pelaku dan motifnya.

Di satu sisi, "kehebohan" yang berlangsung di kalangan media ini tentu perlu disambut hangat, karena ini menunjukkan bahwa media tengah menjalankan fungsi dan menunaikan tugas mereka sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Dengan kata lain, media tengah melayani khalayak untuk memenuhi salah satu hak asasi khalayak, yaitu hak untuk mendapatkan informasi.

Namun, pada sisi lain muncul juga situasi yang mengundang keprihatinan ditinjau dari sudut disiplin ilmu dan praktek jurnalisme, sebagaimana tecermin dari judul yang dipakai untuk tulisan ini. Sebelum melangkah lebih jauh, saya hendak menegaskan bahwa apa yang saya maksudkan dengan "dosa" dalam konteks ini semata-mata untuk memberikan efek penguatan, bukan diniatkan untuk menjadikan media sebagai pesakitan.

Tulisan ini juga tidak bermaksud menunjukkan secara terperinci kasus per kasus, dan tidak pula hendak menuding secara spesifik media mana yang telah melakukan perbuatan "dosa" tadi. Tulisan ini lebih sebagai sebuah gambaran umum, dengan niat agar bisa dijadikan alat becermin dan mawas diri bagi para pemilik, pengelola, dan pekerja media, untuk melakukan langkah-langkah koreksi dan pembenahan di masa datang.

Tiga "dosa" yang dimaksudkan di sini hampir selalu menghantui dan dapat memerangkap media jika berhadapan dengan peristiwa pengeboman seperti yang terjadi di Mega Kuningan ini. Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya perangkap tersebut, antara lain "perlombaan" mengejar kecepatan dan eksklusivitas berita sehingga mereka tak terlalu awas lagi terhadap nilai-nilai yang dikedepankan oleh etika jurnalisme (misalnya saja pentingnya akurasi, juga sikap untuk selalu mengupayakan kepatutan/decency). Di tengah perlombaan yang dipicu oleh iklim kompetisi sangat ketat semacam ini, yang lebih tampil adalah hal-hal sensasional, yang bermuara pada aspek komersial, dan tersingkirkanlah nilai-nilai ideal. Faktor lainnya adalah "kemalasan" wartawan untuk melakukan verifikasi guna menawarkan sebuah kontra-teori atas apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga resmi (dalam kasus bom Mega Kuningan, yang mendominasi adalah versi resmi dari pihak kepolisian).

"Dosa" pertama yang dilakukan media dalam konteks laporan bom Mega Kuningan ini adalah pengabaian terhadap asas kepatutan. Ini tampak nyata, terutama pada media televisi, di mana gambar-gambar yang seharusnya tidak patut ditampilkan (misalnya saja gambar yang menunjukkan bagian-bagian tubuh yang telah terpenggal terkena bom) tetap terpampang. Keprihatinan yang serius telah disuarakan oleh Dewan Pers begitu tayangan tersebut muncul. Sebagian besar media kemudian mendengarkan kritik ini, namun sebagian lainnya masih sempat berlenggang kangkung, business as usual.

"Dosa" kedua, media telah menempatkan dirinya bukan lagi semata-mata sebagai pelapor, melainkan telah bergerak terlalu jauh hingga menjadi interogator, bahkan inkuisitor (salah satu definisi dari istilah terakhir ini adalah a questioner who is excessively harsh alias "seorang pewawancara yang amat kasar"). Inilah yang dengan mencolok diperlihatkan oleh sejumlah stasiun televisi saat para reporternya melakukan wawancara terhadap sejumlah anggota keluarga atau kerabat dari nama-nama yang diduga oleh pihak kepolisian terlibat dalam aksi pengeboman itu. Para sanak keluarga dan kerabat ini seperti tengah mengalami mimpi buruk: hidup yang semula barangkali aman-tenteram, seketika terusik oleh kehadiran para juru warta yang dengan agresif berupaya mendapatkan keterangan--apa pun bentuk keterangan itu--dari mereka.

Media tentu boleh-boleh saja mencari informasi dari mereka, namun harus dengan pertimbangan masak, setidaknya untuk dua hal: (a) relevansi (misalnya, apakah seorang paman dari salah seorang yang disebut-sebut terlibat dalam aksi itu cukup relevan untuk dijadikan narasumber, apalagi sang paman kemudian mengaku sudah 10 tahun tak pernah lagi berhubungan ataupun mendengar kabar mengenai keberadaan sang keponakan); dan (b) cara mengorek informasi. Untuk butir terakhir ini, yang hadir ke hadapan khalayak adalah kesan bahwa pihak yang diwawancarai ditempatkan seolah-olah sebagai pesakitan. Inilah salah satu wujud nyata dari apa yang disebut sebagai trial by the press, bahkan ia telah layak digolongkan sebagai teror dalam bentuk lain.

Masih terkait dengan "dosa" nomor dua ini, perkembangannya kemudian malah kian runyam, yakni ketika tiba-tiba pihak berwajib menyebutkan bahwa nama-nama yang semula diduga terlibat dalam aksi pengeboman itu ternyata keliru. Tidak tampak rasa bersalah, apalagi permintaan maaf terbuka, dari kalangan media yang sebelumnya telah menjalankan peran inkuisitor tadi. Padahal para sanak keluarga dan kerabat itu telah terpapar begitu terbuka ke publik, telah menjadi buah bibir di mana-mana dan bukan tak mungkin telah dijauhi oleh lingkungannya. Damage has been done, dan seakan tak ada upaya dari pihak yang merusak untuk menata kembali kerusakan itu.

Untuk "dosa" pertama dan kedua, obat penawarnya adalah pemahaman terhadap nilai-nilai dan praktek penerapan etika jurnalisme. Setiap lembaga media perlu menerbitkan pedoman internal penerapan etika jurnalisme ini. Setiap wartawan wajib mempelajarinya dan memahami isinya, bila perlu dengan membuat pelatihan khusus mengenai etika dengan berbagai studi kasus yang konkret bagi setiap wartawan baru. Bila perlu, ditambahi pula dengan kontrak kerja yang mencantumkan bahwa si pemegang kontrak wajib mematuhi etika jurnalisme, dan bisa dikenai sanksi tegas jika mengabaikannya. Dengan segala cara ini, nilai-nilai etika jurnalisme menjadi terinternalisasi alias melekat pada diri setiap wartawan, sehingga mereka tahu persis apa yang mesti dilakukan jika diperhadapkan dengan berbagai dilema yang terkait dengan etika jurnalisme dalam tugas mereka sehari-hari.

Adapun "dosa" nomor tiga adalah hal yang sudah lama menjadi keprihatinan saya dan telah berulang kali pula saya suarakan, yaitu kemalasan media untuk mencari alternatif versi cerita di luar apa yang disorongkan oleh lembaga resmi. Untuk mendapatkan versi alternatif ini, tentu saja diperlukan upaya ekstrakeras dari media untuk terus menggali informasi dari berbagai sumber, untuk melakukan verifikasi tanpa bosan, untuk tetap skeptis alias tidak menelan mentah-mentah informasi yang diterima, termasuk--tepatnya, apalagi--yang datang dari pihak resmi. "Dosa" ketiga ini sebetulnya terkait dengan "dosa" kedua. Jika media melakukan pertobatan untuk sekuat tenaga menghindar dari "dosa" ketiga ini, hampir pasti media juga akan terhindar dari "dosa" kedua. Sebab, media pasti tidak akan terburu-buru menggeruduk sanak keluarga dari mereka yang dituduh terlibat dalam aksi pengeboman itu, sebelum diperoleh petunjuk sangat kuat yang mengarah pada nama-nama tersebut .

Sebetulnya, perangkap tiga "dosa" seperti ini tak perlu lagi terjadi dalam kasus bom Mega Kuningan ini, karena bukan pertama kalinya media di Indonesia melaporkan peristiwa pengeboman. Namun, mungkin media luput menarik pelajaran penting dari kasus-kasus sebelumnya. Atau, kalaupun sempat melakukan perenungan dan memetik hikmah dari kejadian terdahulu, ia masih tinggal sebagai pelajaran, bukan sesuatu yang diterapkan pada tataran praktis.*

Arya Gunawan, pemerhati media, mantan wartawan Kompas dan BBC London. Kini bekerja di UNESCO Jakarta, dan menjadi dosen tidak tetap di Jurusan Jurnalisme FISIP Universitas Indonesia

Mbah Surip Menggendong Nasibnya Kemana-mana

Mbah Surip telah ke mana-mana. Dan kini ia telah di mana-mana. Sebuah perjalanan yang mengagumkan.

Secara pribadi, saya mengenal Mbah Surip sejak 2003, ketika bersama teman-teman waktu itu kami menggarap Drama Komedi Musikal “Es Campur Es” di TV-7, dengan Didi Kempot sebagai maskotnya. Freddy Wisanggeni, yang banyak kenal dengan artis-artis dari Kampung Artis (tempat sesungguhnya Mbah Surip “bekerja” bersama Ari Wibowo, sebagai talent artis), yang mengajaknya pada kami.

Sudah berkostum sebagaimana yang sekarang, meski belum dengan topi rajut rasta itu. Rambutnya sudah gimbal seperti itu, meski ketawanya belum ber-hah-hah-hah. Saya, sebagai musical director waktu itu, memintanya untuk muncul sebagai pemecah ruang. Ia boleh muncul kapan saja, dan dimana saja, hanya untuk berteriak berulang-ulang; “Es campur essssss, es campur esssssssss,…” diiring ketawa lebarnya yang berderai. Dan penonton waktu itu selalu tertawa-tawa menyambutnya.

Jika saya melihat di panggung kelihatan boring dan mulai mengada-ada, saya tinggal menoleh ke arah Mbah Surip dan berteriak; “Mbaaahhhhh,...” Dan ia pun menjalankan tugasnya. Panggung akan kembali segar olehnya. Dan, kami bisa ketawa-ketawa sambil minum kopi, yang oleh dokter Boyke katanya tidak bagus dikonsumsi. Mbah Surip waktu itu bilang, kalau dia yang punya pabrik kopi atau petani kopi bagaimana? Saya sepakat dengan pendapatnya, dan terus minum kopi sebagai cara melawan pendapat orang pinter tentang kesehatan dan sex itu. What ever!

Sesudahnya, ia tak pernah absen, untuk selalu menemani kami. Di sela-sela syuting, ia selalu usil, memainkan semua alat musik yang ada, terutama beberapa alat musik Jawa seperti saron dan kendang. Ia menyanyikan syair-syair ngawur, dengan lagu sekena mulutnya. Nanti teman-teman akan merubungnya (dan Arya Tedja, DOP kita yang okey itu, akan selalu menirukan ulah Mbah Surip), ikut nyelethuk ke sana-kemari. Ia selalu menyegarkan, sekali pun belum ada I Love You Full waktu itu.



Ia khas seniman jalanan. Kehidupannya kemudian, dibentuk oleh hari ini. Beberapa lagu karyanya waktu itu, dan waktu-waktu kemudian, berangkat dari syair-syair yang menurut saya tanpa vibrasi. Itu akan menyusahkan sebenarnya, karena sangat temporer.

Sampai kemudian, waktu itu muncul diskusi yang sangat serius dengannya, bagaimana kalau membuat album musik seri setan, dan dia tertarik sekali. Ide itu dulu saya lemparkan ke Mbah Ranto Edi Gudel (ayahnya Mamiek Podhang, tempat Mbah Surip ngadem sebelum meninggalnya), waktu itu, maunya untuk penyanyi Sentot (kakak Mamiek dan Didi Kempot), karena karakternya pas, kayak setan. Tapi karena Sentot lebih asyik dengan birnya, proyek itu tak jalan. Dan ketika ketemu Mbah Surip, saya melihat orang ini akan jadi “artikulator setan” yang pas, hah hah hah,...

Tapi, begitulah Mbah Surip, easy going to life. Itu kadang yang membuat saya malu. Meski pun saya menyadari, tentu membutuhkan intensitas tersendiri untuk bisa hidup sebagaimana Mbah Surip.

Jika Mbah Surip sekarang muncul, tidak sangat mengherankan. Ia adalah jawaban dari betapa industralisasi di dunia kesenian (musik apalagi), sangat bersifat spekulatif. Itu juga mengapa grup musik seperti Kangen Band, Kuburan, bisa mendapat tempat.

Syair-syair Mbah Surip, mewakili kejenuhan omong besar kita selama ini, dalam hal apa saja. Segala macam kata yang sok puitis, sok sastra, sok manusiawi, sok perjuangan, sok anti-neolib. Dan entah kenapa, semangat rasta yang proletar itu, demikian pas dan penuh gusto pada Mbah Surip. Ia adalah perwakilan, simbol.

Kecenderungan masyarakat untuk antagonisme, anti-hero, anti-tesis, sesungguhnya ruang alternatif yang menantang bagi kalangan kreatif. Tapi sayangnya, wilayah itu sering hanya menjadi domain dari kaum pedagang. Para seniman sering tidak yakin diri, dan kemudian hanya mengatakan; Mbah Surip mujur, RBT-nya akan memberinya Rp 4,5 milyar,...

Apakah ia mujur? Ia telah menggendong ke mana-mana nasib dan perjuangannya. Menggendong gitar kotak buatannya sendiri. Menggendong kepalanya. Menggendong mulutnya. Menggendong kakinya. Dan ia bisa rileks mengatakan, bukan bagaimana membenci pesawat terbang atau mobil-mobil mewah, namun bagaimana kecemburuan itu dibalik menjadi; daripada kamu tersesat, kedinginan sendiri,...

Mbah Surip mengajarkan kita untuk melihat dengan logika terbalik. Dan itu perlawanan yang pada akhirnya, mendapatkan penghargaan dan tempat. Juga ketika ia mengajak kita untuk tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi.

Persis sebagaimana, dalam pandangan (film), Forrest Gump, ketika Amerika mengalami kemacetan, stagnasi. Ketika modernitas tak mampu memberikan jawaban, Forrest kemudian mengajak kita semua, “Run,...!” Lari saja, ke mana saja, sesuka kita. Terus? Yah, kalau capek, pulang saja kembali. Memangnya, ada pilihan lain dalam hidup ini?

Kalau Mbah Surip akhirnya mati, saya kira bukan karena ia kelelahan. Ia pasti sedih karena Boy Utrit meninggal, pada jam 03.00 pagi, sekitar tujuh jam sebelum akhirnya Mbah Surip nyusul. Dugaan saya (diluar kekuasaan dan takdir Tuhan), Mbah Surip merasa bersalah, karena belum bisa membantu Utrit yang jatuh stroke, karena royalti milyaran dalam ring back tone itu belum juga diterima Mbah Surip. Itulah yang menyebabkan, Mbah Surip sembunyi (ngadhem) di rumah Mamiek Podhang, dan tak berani ke rumah Utrit. Iya to Mbah, hayo ngaku saja!

Utrit adalah sobat kentel rastanya (sopir Om Tris di Kampung Artist), orang yang paling tanpa pretensi menemani Mbah Surip. Dan hanya pada Utrit, Mbah Surip menjadi “manusia sebenarnya”, yang bisa terdiam karena under-pressure! Hanya Utrit yang tahu, bagaimana gelisahnya Mbah Surip karena hendak mengawinkan Nina, anaknya yang ke-tiga.

Yang paling asyik, Mbah Surip telah mampu mengibuli anka-anak muda, para jurnalis media, dengan menciptakan citraan dunia lain Mbah Surip, yang konon adalah bergelar MBA atau pernah bekerja di pertambangan di luar negeri. Bahkan, konon lagunya yang fenomenal berjudul "Tak Gendong" diciptakan di bawah jembatan di Amerika Serikat sana. Percaya?

Agak susah membedakan dunia nyata dan dunia khayal Mbah Surip. Orang tidak tahu, bagaimana ia dari Mojokerto, Jawa Timur, ke Jakarta naik sepeda, dan menggendong gitar kotak buatannya sendiri. Dan dengan gitar itu, ia gendhong pula kehidupan dan penderitaannya, ke mana-mana. Perjalanan pergendongan selama 20-an tahun, ia bisa dipakai untuk memahami fenomena Mbah Surip 2009. Tidak ada sesuatu yang ajaib dalam hidup ini, kecuali kita tidak menghargai proses perjalanan gendhong-menggendhong itu.

Ngono ya, Mbah! Rasah sedih! Kan bisa ngopi bareng lagi sama Utrit! Rasah tangi neh, Mbah! Tidur lagi saja!

Sunardian Wirodono
Panasan, 4 Agustus 2009