Erick Thohir di Mana Sentuhannya pada Jokowi?

Ketika saya membaca biografi tulisan Alberthiene Endah, “Jokowi Menuju Cahaya” (2018), saya tidak merasakan roh atau spirit Jokowi. Dengan segala maaf, tulisan dalam buku itu tidak berdarah. Tidak Jokowi banget.

Bukannya buruk. Buku karya Endah itu indah, tapi tidak berdarah. Memang tulisan itu sangat murni bukan hanya ditulis oleh tangan Alberthiene Endah, melainkan juga dari sudut pandang atau frame penulisnya. Bukan dari objek yang ditulis. Ini soal observasi dan style penulisan.

Untuk biografi dengan tokoh semacam Krisdayanti, Chrisye, Raam Pundjabi, Ani Yudhoyono, Probosutedjo (karya-karya biografi Alberthiene Endah), mungkin keindahan itu diperlukan. Tapi jika buku Jokowi itu diibaratkan lukisan, saya melihat Basuki Abdullah, dan bukannya Sudjojono, sehingga impresi karakter Jokowi tidak mencuat. Kata Kaka Slank, terlalu manis!

Meski pun dengan segala hormat, saya tidak ingin membandingkan dengan “Boeng Karno Penjambung Lidah Rakjat” tulisan Cindy Adams (1971), yang sangat terasa otobiografis dan Sukarno banget. Sebenarnya, bukan hanya tak adil membandingkan sebuah karya, tapi karena memang tak sebanding, disamping sebagai orang yang juga berprofesi penulis, tak etis melakukannya (bisa dikira cem-macem).

Dan kritik adalah sesuatu yang sensitif. Apalagi mengritik Jokowi per-person. Pendukungnya bisa ngamuk. Makanya saya lebih memilih mengritik cara kerja Erick Thohir saja. Dengan pura-pura tidak tahu, bahwa Jokowilah yang menunjuk langsung, sebagai ketua tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Di lapis tengah ke atas, di media massa, apalagi di medsos, dalam hal pencitraan, Capres Jokowi tampaknya lebih unggul. Apalagi setelah pendeklarasian para Alumni UI di Senayan (Januari 2019), yang terus bergelombang dengan berbagai deklarasi di berbagai kota dan berbagai lapisan kelompok masyarakat.

Tapi jangan lupa, bahwa itu diinisiasi oleh Jay Subiakto, orang di belakang layar yang bisa mengkotakkan Jakarta ketika Jokowi maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012), dan memerahkan Ibukota Negara ketika Jokowi maju dalam Pilpres (2014). Meskipun kadang saya menduga, jangan-jangan ini metamorfosa Jokowi, dari ulat menjadi kupu-kupu?

Dalam debat kedua kemarin, Jokowi lebih artikulatif, bahkan menskakster sang kolektor kuda dengan unicorn. Meskipun tentu bisa dipastikan, Mien Uno tak menjadi mentor Jokowi. Karena dari sisi karakter Sandiaga, pun kayaknya juga tak dipoles oleh ibunya.

Tapi, sentuhan kerakyatan, grassroots, pada kubu Jokowi tidak terasa mantul. Gerakan yang masif dan sistematis, muncul dari PKS, oknum-oknum HTI dan partisannya. Tak sedikit ibu-ibu percaya, bahwa pembangunan infrastruktur dibiayai dari Dana Haji dan BPJS.

Di desa-desa juga, banyak anggota masyarakat percaya Jokowi adalah pribadi yang tak layak presiden. Tidak gagah dibanding lawannya. Bagaimana kalau Indonesia diserang negara luar? Lagi pula, siapa Jokowi ini sebenarnya?

Ada saja yang meragukan agamanya, sukunya, di samping kemampuannya. Belum lagi Jokowi dicap pembohong, tidak menepati janji, dan akan membebani rakyat kecil dengan utang luar negeri. Disamping tentu, dituding demen melakukan kriminalisasi pada agama dan ulama.

Seorang teman, demonstran yang sukses jadi pengusaha, suka menghina-hina mereka yang hanya berani main-main di medsos, tanpa turun ke lapangan. Dan kubu Jokowi, tampaknya datang dari sisi ini. Para elite medsos yang bisa jumawa dengan kemenangannya di dunia maya. Jokowi Hits. Tetapi tidak tahu sama sekali, bagaimana di masjid-masjid, majelis-majelis taklim.

Rakyat bawah, sebagaimana ujar Gus Dur, tak butuh fakta dan data. Mereka bisa bahagia didengarkan apa yang mereka butuhkan, dan dia ingin mendengar janji akan mendapatkannya. Sementara spirit perubahan, menjadi sesosok monster yang mengancam kenyamanan banyak pihak. Revolusi mental sesuatu yang belum genuine, masih butuh waktu lama. Karena setidaknya telah setengah abad kita berada dalam frozen Orba plus Oref.

Kini faktornya bukan hanya soal orba atau soehartoisme, dengan model money-politic. Melainkan juga khilafah dan agamaisme, dengan model heaven-politic. Tidak mudah mengajak semua orang untuk belajar dan berubah. Sebagaimana rakyat Sumatera Utara memenangkan Edy Rahmayadi, tak peduli ia tak tahu istilah 'stunting' seperti yang dijelaskan oleh Djarot Saiful Hidayat.

Miscasting? Mis-recruiting? Atau Mr. Jokowi sudah berubah, dan perlu diingatkan? Dengan segala hormat, atas kekhawatiran bahwa si dia yang akan jadi presiden. Sementara kita tahu, bagaimana skenario besar di belakangnya. Apakah itu berkaitan dengan proxy asing, kembalinya orde baru dengan soehartoismenya, atau bakal dilindasnya si kuda troya oleh mereka yang terus bermimpi mendirikan negara khilafah.

Kita sudah selangkah menuju benar, setelah 50 tahun stagnan dan berada dalam involusi keadaban. Negeri ini menjadi negara tertinggal. Bahkan oleh negara-negara yang dulu berguru ketika Bung Karno memimpin.

Erick Thohir sukses di sisi bisnis. Karir di liga sepakbola internasional, juga di Asian Games kemarin. Tapi sejak ia sering-sering muncul di media, dalam kaitan kampanye pilpres, sepertinya bukan hasil kerjanya yang terlihat. Melainkan hanya sosoknya, menjadi bagian dari ‘all the president’s men'.

Sunardian Wirodono, penulis adalah penulis. Tinggal di Jakarta.

Karena Jokowi Merugikan Mereka, Dibunuhlah Jokowi

JOKOWI, dalam kaitan pencapresan 2019, sering diposisikan anti Islam dan anti ulama. Bagaimana muncul tudingan itu, secara ujug-ujug, mengingat hal itu tidak muncul dalam 10 tahun periode memimpin Solo sebagai Walikota, dan dua tahun sebagai Gubernur Jakarta, dengan reputasi bahkan diakui secara internasional?

Tudingan itu lebih bersifat politis. Kita tahu, politik sering tak berkaitan dengan logika. Cara-cara menghancurkan lawan tentu alurnya memakai logika, namun yang dipakai sebagai alat, tak lagi berkorelasi atau bahkan anti logika. Tujuan menghalalkan cara. Cara apapun.

Berkumpulnya kelompok-kelompok yang berpandangan negara kilafah, yakni gabungan mereka yang berfaham wahabisme dan radikalisme pada kubu lawan, tidak dengan sendirinya meyakinkan atau memposisikan capres sebagai representasi Islam. Namun pemilihan capres itu, hanya menjelaskan bahwa tak ada pilihan lain, ketika Pilpres 2019 lagi-lagi memunculkan Jokowi sebagai kandidat yang kuat, dan memiliki peluang untuk memenangkannya lagi.

Sementara sosok Jokowi lebih mewakili kepentingan arus tengah, yakni nasionalisme religius. Jokowi lebih condong pada Islam Washatiyah, yang lebih moderat sebagaimana arus besar yang diwakili NU dan Muhammadiyah. Dengan dukungan partai-partai nasionalis sekuler seperti PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem, dan nasionalis Islam seperti direpresentasikan oleh PPP dan PKB, Jokowi dipandang kurang ramah pada mereka yang bermimpi tentang Piagam Jakarta (1945), dan kaum fundamentalisme dan proxy Islamisme yang dikembangkan di beberapa negara Timur Tengah.

Pada sisi lain, kelompok Islam politik, Islam kilafah yang selalu bermimpi tentang penegakan syariah Islam dalam praktik kenegaraan di Indonesia, adalah minoritas yang memiliki masalah besar dalam konsolidasi kekuatannya. Tidak berada dalam kepemimpinan yang jelas, dan tidak memiliki strategi kuat untuk membangun konstruksi sosial sebagaimana mereka inginkan.

Maka pada sisi itu, siapapun yang menjadi lawan Jokowi, dalam pencapresan, akan menjadi alat tunggang politik yang dirasa tepat, atau setidaknya lebih akomodatif. Apalagi, pada kenyataannya, Prabowo sudah beberapa kali maju sebagai kandidat capres, dan selalu terkalahkan. Sejak dari Konvensi Golkar 2004 hingga Pilpres 2014 lalu.

Senyampang itu, pemerintahan Jokowi yang dipandang bersih dari tautan masa lalu, tampak tanpa kompromi membenahi negeri ini. Termasuk dalam membenahi permasalahan-permasalahan dasar yang selama ini belum tersentuh pemerintahan sebelumnya. Sebagaimana pengakuan Habibie, Jokowi dengan sangat tenang dan cerdas, mengurai satu-per-satu permasalahan di negeri ini.

Berbagai keputusan dan kebijaksanaan Jokowi, melahirkan banyak musuh. Terutama tentu pada mereka yang dirugikan. Kemudian mereka bersatu padu di dalamnya, termasuk Keluarga Cendana, yang agaknya akan terus bermasalah dengan Jokowi. Apalagi ketika pemerintahan Jokowi terus mencoba mendudah luka lama dan harta-harta yang ditilap dan disembunyikan para kroni Orde Baru.

***

JIKA kemudian Jokowi dengan berbagai cara dituding anti Islam dan ulama, dengan mengatakan keturunan komunis, bukan hanya antek melainkan Cina sekalian, Kristen dan lain sebagainya, hanyalah justeru karena tak ada alasan lain. Tak ada cacat yang ditemukan. Jika pun dikatakan cacat, karena Jokowi tidak merepresentasikan pandangan politik kelompok Islam kilafiyah atau yang fundamentalis itu.

Krisis yang terjadi di dunia Islam, ialah ketidakmampuannya memberikan kontribusi yang bertabrakan dengan tradisi. Konflik antara tradisi (masyarakat) lokal dengan nilai-nilai Alquran, yang sebenarnya tereduksi dengan kompromi nilai-nilai Pancasila dari sejak 1945, kembali muncul pada dekade 90-an, berkait dengan konstelasi politik global. Berbagai konflik di Timur Tengah, hingga saat ini, juga menjadi rujukan dalam memunculkan isu-isu konflik ke Indonesia.

Sementara itu, ajakan kembali pada Alquran, sebagaimana dipaksakan para ‘reformis’ itu, mempunyai masalah dasar yang rumit. Ialah bagaimana kenyataan penafsiran yang tidak bisa sepenuhnya berdasarkan teks. Ada sisi historisitas di sana, yang bertentangan dengan aturan Alquran itu seniri, yakni tentang asbabun nujum. Yakni dari sisi historis teks saat teks itu dilahirkan.

Lahirnya kelompok fundamentalis, yang  meyakini iman harus dipegang teguh secara penuh dan harfiah, dan menganggap doktrin sebagai inti agama, ketimbang ritual (yang tak bisa diubah-ubah), tak urung hal itu sering menimbulkan konflik dengan budaya sekitar. Apalagi ketika berusaha menerapkan teks budaya generasi Islam awal, untuk diterapkan pada masyarakat saat ini. Agama yang konon dinyatakan sebagai berkah dan arhmat bagi semesta, justeru akan menjadi bencana.

Agama yang tak memandang realitas yang ada di masyarakat, akan lebih banyak menuai pertentangan di masyarakat. Apalagi masyarakat yang sudah mengalami transformasi sosial puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Dan lebih-lebih dengan latar belakang budaya yang beragam seperti Indonesia, yang berbeda secara diametral dengan dunia Arab.

Dalam pandangan Islam kontemporer Hassan Hanafi, gejala salafiyah, seruan atas autentisitas yang mengajak kembali kepada yang lama (dengan slogan “kembali kepada sumber”), meski dianggap baik, tetapi dakwah ini berbahaya. Berbahaya bagi masa kini, dan sarat kesulitan dalam mempertautkan dengan masa lalu.

Bahaya yang ditimbulkan pada masa kini, menurut Hassan Hanafi, tercermin dalam isolasi totalnya dari masa kini. Ajakan eskapistik itu tidak mendapatkan cara lain atau alternatifnya, selain dengan mereproduksi nilai-nilai imanensi dalam ketidakberdayaan manusia. Maka sering kita mendengar, bagaimana mengatasi masalah banjir dengan berdoa, karena itu merupakan cobaan Allah. Bukannya bagaimana banjir (meski katakanlah cobaan Allah) itu diatasi dengan cara bagaimana sungai diperlakukan dan gaya hidup kita sendiri juga harus dikritik.

Pandangan eskapistik itu ialah dengan romantisme ke masa lalu yang gemilang. Sesuatu yang kini sudah berubah dengan situasi global, yang dituding-tuding hedonistik namun senyampang itu mereka sebenarnya menikmati pula. 

***

TETAPI kenapa pandangan semacam ini kuat menggejala? Bahkan di Indonesia yang memiliki tradisi berbeda dengan homogenisme di Timur Tengah? Tentu tak bisa dilepaskan dari situasi politik global. Indonesia juga merupakan ‘tanah yang menjanjikan’, yang bisa berubah posisi ketika mendapatkan pemimpin yang tepat.

Munculnya tudingan Jokowi tidak akrab dengan Islam atau anti ulama, sebagaimana banyak didengungkan kelompok wahabisme, dengan sebutan kriminalisasi ulama atau menggencet kalangan Islam; mereka itu dinilai oleh Tuan Guru Bajang sebagai mengaku belum makan padahal sisa-sisa makanan masih menempel di mulut.

Pragmatisme politik para elite negeri ini, di masa lalu, cenderung membuat lemah dalam negosiasi politik-ekonominya dengan negara luar. Ketika pola kepemimpinan berubah, menjadi lebih percaya diri dan persisten untuk bangsa dan negara itu sendiri, hal itu tentu tidak menyenangkan bagi mereka yang selama ini diuntungkan Indonesia. Berbagai isu yang muncul, bersamaan dengan isu proxy war, sedikit menjelaskan mengenai hal itu, jika kita kaitkan bagaimana duo AS, Amerika Serikat dan Arab Saudi (dan kekuatan luar yang berpengaruh terhadap dua negara itu), mempunyai kepentingan besar terhadap Indonesia Raya.

Kita mendengar bagaimana isu mengenai Jokowi yang hendak didongkel kekuasaan dan kekuatannya oleh AS. Ingat, pola semacam diterapkan pada Presiden Sukarno. Demikian juga senyampang itu isu yang mengatakan Jokowi anti Islam dan ulama. Kedua hal itu berada dalam satu paket, hingga munculnya proxy war negara-negara itu dan lainnya. Perang ekonomi global, tidak pernah menunjukkan dasar-dasar kemanusiaannya, sebagaimana para Avengers meyakini; bahwa Thanos memang musuh abadi kemanusiaan.

Menempatkan Jokowi sebagai musuh atau sasaran proxy war, adalah sebuah kewajaran. Karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara memenangkan pertarungan. Apapun dan siapapun yang dipakai, sebagai tunggangan untuk hal itu. Pada satu sisi, musuh-musuh Jokowi, atau yang dirugikan, akan menjadi teman baik mereka. Karena, musuh dari musuh kita, adalah kawan kita. Walau ketika musuh bersama lenyap, bisa berubah pula posisi mereka.

Kesimpulan yang mengatakan bahwa dalam Pilpres 2019 menguat konflik agama, sesungguhnya bisa difokuskan pada pertarungan antara Islam yang lebih moderat (washatiyah) dengan munculnya para penunggang politik salafiyah atau mereka yang ingin menegakkan syariah Islam sebagai tujuan politiknya. Sayangnya tidak islami dalam praktik penegakkannya dan memperjuangkannya. Mereka menafsirkan seenak kepentingan mereka sendiri, sekalipun sangat bertentangan dengan substansi ajaran Muhammad. 

Bahkan atas dasar kesamaan-kesamaan itu, mereka bersepakat untuk membunuh Jokowi, dalam pengertian disingkirkan, agar kepentingan-kepentingan mereka tidak terhambat. Cara halus dan cara kasar bisa dipakai, apalagi jika kekuasaan adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri mereka dari berbagai kesulitan yang bakal menghadang.

Bagi rakyat yang lebih percaya bagaimana perubahan yang dibawa Jokowi lebih memberi manfaat dan menjanjikan kebaikan serta kejayaan Indonesia, tentu tak ingin hal itu terjadi. Bagaimana cara memenangkan pertarungan ini, untuk menyelamatkan Indonesia? 

Cara yang tersedia untuk hal itu, mudah bagi rakyat Indonesdia. Ialah memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019, pada saat coblosan 17 April. Sangat sederhana sesungguhnya, jika kita sudi melihat hukum sebab-akibat, kenapa begini kenapa begitu. 

Kita tidak sedang memilih jagoan merebut kekuasaan, demi kepentingan mereka. Kita memilih Jokowi karena dia adalah kita, yang selama Orde Baru dikesampingkan. 

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Sunardian Wirodono.