Jokowi dan Politikus Sontoloyo

Akhirnya, Jokowi terpancing juga. Itulah yang dinanti. Fadli Zon dengan sigap menyantapnya; “Istilah sontoloyo, itu istilah yang agak kasar. Seorang Presiden tak pantas mengatakan hal itu. Bla-bla-bla. Yang sontoloyo itu ialah yang tidak melaksanakan (sistem pemerintahan) dengan baik,...”

Orang yang dikagumi Christine Hakim dan Titiek Puspa, karena kesabarannya (antara lain diam saja meski dikritik habis, dan mendapatkan umpatan-makian, bahkan fitnah) itu, memang menyatakan sangking jengkelnya. Jengkel ulah politikus yang tidak proporsional.

Oposisi, pihak yang melawan Jokowi, tugas utamanya tentulah mendelegitimasi keabsahan pemerintah. Dengan berbagai cara. Maka yang mengaku partai dakwah pun menganjurkan kadernya berkampanye negatif. Mau dibilang beda dengan black campign, namanya tetap negative campaign. Harafiahnya, bukan kampanye positif.

Mengapa mesti Jokowi yang mengeluhkan para politikus sontoloyo itu? Bukankah dalam konteks kampanye Pilpres 2019, menjadi tugas tim suksesnya untuk mengantisipasi segala serangan pada pertahana? Karena sebagai pertahana, melakukan tugas utamanya dengan baik sebagai presiden hal itu sudah bentuk kampanye tersendiri. Sesuatu yang tak bisa dirambah KPU dan Bawaslu, meski keduanya lebih pro oposisi.

Kritik tak proporsional, memang acap diberikan pada Jokowi, apalagi menjelang Pilpres ini. Presiden tak boleh berkata yang ‘agak kasar’ sekalipun, sementara yang tidak membolehkan itu boleh berbuat apa saja (ingat Fahri Hamzah bilang lembaga presiden boleh diserang sementara DPR tidak), kita memang melihat politik sontoloyo itu. Politik sontoloyo tentu hanya dimainkan politikus sontoloyo.

Apakah “sontoloyo” kata yang kasar? Tergantung posisi dan kepentingan penilainya. Yang mendelegitimasi Jokowi, akan mengatakan perkataan Jokowi kasar. Dengan mengatakan ‘agak kasar’, Fadli Zon sebetulnya kesusahan untuk meyakini ‘sontoloyo’ itu kasar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata sontoloyo yakni konyol, tidak beres, bodoh. Padahal yang berasak dari bahasa Jawa ini, artinya tukang angon bebek atau itik. Ketika berubah sebagai makian, adalah bentuk penghalusan kejengkelan. Sama halnya dengan kata ‘bajingan’ dari bahasa Jawa untuk menyebut profesi sopir gerobak. Dibanding ‘bajingan’, sontoloyo sebagai makin dirasa lebih soft.

Bagaimana dengan Sukarno, yang pernah menggunakan istilah ‘Islam Sontoloyo’ pada umat Islam yang taqlid buta, asal membenci sesuatu (yang modern dan berubah) dengan dalih tak ada tuntunannya? Apakah Sukarno ‘agak kasar’ atau ‘kasar banget’, apalagi yang disinggung adalah Islam?

Fadli Zon berkali-kali bukan hanya mengritik Presiden, melainkan melakukan hujatan dan ujaran kebencian. Kritik beda dengan hujatan dan ujaran kebencian. Lewat kasus “penganiayaan” Ratna Sarumpaet dulu, seperti itulah hujatan yang ujaran kebencian sering disampaikan ke arah Jokowi. Presiden menyewa preman, mengancam demokrasi, pengobral janji, dan sebagainya. Belum pula soal klasik yang menudingnya keturunan Cina, komunis, anti Islam, antek aseng, dan seterusnya.

Hampir boleh dikata tak ada kritik, yang tumpul sekali pun. Karena yang berkait sistem dan mekanisme pemerintah, oposisi hanya menyoal out-put atau hasil. Tak pernah merambah, menantang konsep dan program,. Kecuali hanya berhenti pada asumsi dan data sumir. Hingga Sandiaga Uno alergi pada yang disebutnya ‘hamba dewa data’.

Dalam posisi sebagai Wakil Ketua DPR, Fadli Zon masuk sebagai politikus kategori sontoloyo ini. Ia sering mengatakan pemerintah tidak proper, amburadul, kacau balau, dan sebagainya. Tapi kenapa tak pernah dipermasalahkan di Parlemen? Laporan dan perencanaan APBN tiap tahun dilakukan, dan DPR mengamininya, artinya turut bertanda-tangan menyetujui, dan tentunya ada nama Fadli Zon sebagai jajaran ketua.

Mengapa jika dinilai buruk, Parlemen tak mengajukan nota protes, atau sekalian impeachment? Kenapa hanya ngomong di media? Karena dia, si politikus itu, siapapun, memang sedang berpolitik sontoloyo. Berpolitik tidak pada tempatnya. Hanya untuk meraih panggung pencitraan. Maka banyak anggota parlemen mencari media untuk corong. Dan media, dengan culun, menyambutnya. Namanya juga politikus sontoloyo, mainnya dengan media sontoloyo tentunya.

Sementara bagaimana dengan kinerja Parlemen sebagaimana tupoksinya? Mana produk legislasinya, tercapai berapa persen dari janjinya? Berapa tingkat kehadiran rata-rata dalam sidang, jika FZ selalu ngomong parlemen adalah parle? Dan bagaimana mungkin lembaga perwakilan rakyat bisa melahirkan koruptor, dalam jumlah besar pula? Karena anggota parlemen juga manusia? Kalau begitu, kenapa ingin disebut mulia, kalau nyatanya rendah, atau cuma manusia biasa saja?

Memilih Presiden dan Kamu Akan Kaya Raya?

“Apakah kalau capres yang kamu dukung menang, hidupmu akan menjadi lebih baik? Kau dibayar berapa? Mereka yang jadi presiden enak hidupnya, tapi kamu tetap saja kere dan menderita,....” Uhuk.

Apa hubungan mendukung capres dengan kejayaan hidup saya sebagai pribadi? Dalam perjalanan hidup saya, ketika jaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, secara ekonomi dan juga karir, hidup saya cukup berjaya. Sekarang saja, justeru di jaman Jokowi, agak blangsak secara ekonomi. Hiks. Dua tahun nganggur sampai kini, mestinya cukup alasan membenci Jokowi.

Meski pun tentu saja bisa dimaklumi. Komentar semacam itu, sering muncul ketika seseorang kalah berdebat. Atau, memang bawah sadarnya seperti itu, segala sesuatu yang diukur dari kepentingan waduknya sendiri. Makanya kalau nonton bioskop ada iklan soal pembangunan waduk, bisa marah-marah. Kalau iklan ayam goreng Amerika? Mingkem.

Hidup pribadi kita, kesuksesan dan kegagalan, adalah karena kita sendiri. Tak ada urusan dengan orang lain. Urusan dengan orang atau pihak lain, dalam bahasa religiusnya terformulasikan dalam darma dan karma kita. Masalahnya menjadi tak sederhana. Bukan sekedar ahli dan tidak, profesional atau tidak. Ada banyak faktor. Momentum, keberuntungan, kesialan, ketidaksiapan dan keberanian. Hanya renungan pribadi dan kejujuran diri yang bisa memastikan kenapa begini dan begitu.

Prabowo sendiri belum lama lalu berkutbah di depan LDII, mereka yang sukses jadi politikus apakah harus kuliah di fakultas ilmu politik? Prabowo sendiri tak pernah bercita-cita jadi militer, mangkanya sekalinya jadi tentara, dia diberhentikan di tengah jalan oleh lembaga dimana dia bekerja (istilah kerennya sih bertugas). Meski masih mending, dibanding AHY yang diberhentikan oleh ayahnya. Dan ketika Prabowo nyapres, apakah ada sekolah capres? Berpengalaman sebagai capres, benar adanya, meski tak berkorelasi dengan prestasi. Jadi ‘pres’ misalnya, bukan hanya ‘ca’ mulu.

Sebagai generasi old yang hidup jaman now, hidup di era revolusi industri 4.0, membuat saya berterimakasih pada kemajuan iptek. Internet memungkinkan dan memudahkan untuk bisa mengakses apa yang dinamakan informasi. Sesuatu yang kini tak lagi bisa disembunyikan negara, sebagaimana dulu ketika Soeharto berkuasa. Kita hanya bisa menerima kemutlakan-kemutlakan yang diciptakan pemerintah waktu itu.

Generasi sekarang, bisa tahu bagaimana dulu Amien Rais meminta Prabowo dimahmilubkan. Tapi kini mereka berkolaborasi, dan Amien yakin Prabowo akan memenangi Pilpres 2019. Itu setelah ia membaca isyarat langit. Sementara, teman saya mendapatkan isyarat langit juga; Bahwa kelak pada 32 Februari, Ratna Sarumpaet akan ganti kelamin.

Generasi sekarang bisa tahu, bahwa peristiwa 30 September 1965 tak hanya sebagaimana disampaikan oleh Soeharto, atau oleh Kivlan Zein (yang kayaknya sekarang posisinya diperankan oleh Gatot Nurmantyo). Dengan internet, anak-anak sekarang bisa tahu bahwa di negara berfaham komunis sekali pun, kini beralih ideologi. Pertarungan kini bukan lagi komunisme vs kapitalisme, juga bukan lagi sosialisme vs kapitalisme. Bahkan telah melebar dalam perang a-simetris, ketika kapitalisme pun mempunyai banyak kisi.

Kita seolah terjebak dalam ilmu pengetahuan yang tak berkembang. Terus-menerus menyembah-nyembah teori para kakek berjenggot, yang hidup puluhan tahun lampau. Kemudian mau diganti para lelaki berjenggot yang lain di masa kini. Memang kalau sudah berjenggot layak jadi ideolog?

Illuminati yang kita dengar hari ini, hampir tak ada urusan dengan orang-orang Bayern 1776. Sekarang jaman dengan sebuah keyakinan akan munculnya Principia Discordia. Munculnya sebuah agama parodiu bernama ‘discordianisme’, atau 'ketidak-selarasanisme' yang disulap para anarkis untuk menciptakan pembangkangan sipil. Lelucon jahil dan tipuan bernama hoax. Sebuah perkembangan ngawur tapi diyakini bisa membawa perubahan social.

Ufs, sorry. Ini bukan jurnal ilmiah. Kembali ke medsos. Tak ada hubungan antara presiden dengan kehidupan (sukses dan gagal) seseorang secara pribadi. Itu urusan bodo-bodonya atau pinter-pinternya kita menjalani hidup. Kecuali kalian sebagai tim sukses, yang mungkin sudah mengantongi duit operasional, yang cukup untuk DP mobil baru.

Hidup dengan teknologi komunikasi dan informasi yang baru, bukan lagi sebagaimana jaman analog, yang penuh analogi. Maka segala jargon kepemimpinan masa lalu tak lagi relevan. Sebagai istilah mungkin masih ada sebutan ‘mesias yang dijanjikan’, ‘isyarat langit’, ‘satria piningit’, dan sebagainya. Namun tentu dengan spiritualitas baru. Nyatanya, Jokowi yang kerempeng, dan bukan siapa-siapa, paria dalam politik, bisa mengalahkan Prabowo di Pilpres 2014. Padahal yang dikalahkan konon tentara cerdas (ada sih yang bilang; tidak cerdas).

Spiritualitas jaman sekarang bukan lagi sesuatu yang simbolik. Tetapi spiritualitas yang bisa dirunut dari yang disebut rekam-jejak, reputasi, prestasi, dan konsistensi sikapnya sebagai pribadi.

Indonesia adalah negara kaya raya. Tapi kenapa penduduknya miskin, kata mereka yang suka mengeksploitasi paradox ini. Karena pemerintahannya, penguasanya, tidak jujur dan korup. Tetapi kapan itu terjadi, dan siapa pelakunya? Apakah Jokowi yang baru 4 tahun telah menghancurkan Indonesia? Apakah kemiskinan struktural dan sistemik bisa terjadi dalam kemendadakan? Menurut Titi Kamal, hanya ndangdhut yang bisa mendadak. Kita tak akan  dapat pencerahan dari sebuah kampanye politik, yang cenderung melakukan simplifikasi, dan apalagi dari oposisi yang berwatak antagonistic.

Setelah Reformasi 1998, tetap terbukti partai politik bukan lembaga (atau system) yang bisa dipercaya untuk memperbaiki negeri. Presiden kita di masa mendatang, mungkin akan lebih sederhana lagi, dan makin manusiawi gambarannya. Karena tuntutannya juga makin sederhana; Memimpin dengan jujur, tidak korupsi, berfokus pada pekerjaan, tidak gampang mengeluh apalagi nyinyir dan reaktif.

Jadi ketika menilai capres, kemudian memilih dan mendukungnya, tentu sebagaimana para hakim ketika memutuskan perkara. Mendengarkan semua aspek dari jaksa, pembela hukum, terdakwa, saksi-saksi, melihat bukti-bukti. Di situ ia harus impharsial, tidak memihak, mendengarkan semua. Barulah ketika ia memutuskan perkara. Menjatuhkan pilihan.

Sama dengan menjatuhkan pilihan atas capres, apakah ke Prabowo atau Jokowi. Menimbang keduanya dengan cara seperti itu. Pilihan kita atas seseorang, bisa menuai resiko dan reaksi beragam. Hakim pun, yang oleh satu sisi dinilai adil, oleh yang mendapatkan vonis, bisa dituding tidak adil. Tergantung argumentasinya kemudian.

Presiden kini dan akan datang, tentu akan butuh waktu untuk membereskan kebobrokan negara yang diakibatkan salah urus presiden sebelumnya. Misalnya, kualitas sdm dengan mentalitas dan sikapnya. Utang luar negeri yang butuh waktu untuk dibayar dengan perimbangan sector ekspor-import. Ketidakdisiplinan masyarakat warga karena penegakkan hukum tak jalan. Serta kelak tentu tumbuhnya militer yang professional, dan tak ganjen terus setiap menghadapi bulan September.

Ini bukan soal membalik tangan, apalagi cuci-tangan dan cuci piring. Karena perubahan juga butuh kompromi, sekiranya tak ingin progresi ini patah di tengah jalan, sebagaimana Gus Dur dulu dengan mudah dilengserkan Amien Rais cum suis.