Ketika Reformasi 1998 dan Ahok

Sesungguhnya apa yang kalian perjuangkan, ketika ikut serta dalam arus merobohkan Soeharto dan segala antek Orde Baru atas yang kalian sebut Reformasi 1998?

Saya ingin mencatatkan beberapa hal yang (lagi-lagi) atas nama pragmatisme selalu dikhianati. Ialah persoalan konsistensi yang nihil karena pada dasarnya apa yang kalian inginkan pun tak pernah lebih mulia dari yang ingin ditumbangkan. Apakah itu oleh Ken Arok atas Tunggul Ametung, Panembahan Senapati atas Sultan Pajang, Soeharto atas Sukarno, dan seterusnya.

Ke-mentah-an Reformasi 1998, tiadanya kesatuan visi yang jelas, hanya membuat negeri ini lebih menyuburkan korupsi. Bahwa ajaran Soeharto, mewabah karena menunggu ideologi politik demokrasi yang katanya semua mempunyai hak. Hingga korupsi yang paling menjijikkan melalui partai politik, menggerogoti parlemen, dan kemudian pada alasan paling absurd; Kembali ke politik identitas, karena ketidakmampuan merumuskan formulasi bagi Indonesia Raya.

Apa yang sudah disinggung Sukarno 78 tahun lampau, dan juga ditegaskan dalam Pidato 1 Juni 1945, kembali ditarik-tarik dalam perdebatan. Pertentangan lama antara kaum berpaham agamaisme (baca: Islam) dengan kaum berpaham nasionalisme.

Justeru hal itu terjadi ketika demokrasi absolutisme model Sukarno dan Soeharto tak relevan lagi di masa kini, ketika teknologi komunikasi dan informasi merevolusi dirinya, di tengah masyarakat gagap dan baru pandai bersilat jempol melalui gadget masing-masing, yang tak tahu apa itu hoax dan propaganda. Sebagaimana Mowgli tak tahu mendendangkan suara hati, karena seperti kata Baloo sang beruang, dirinya tak bisa membedakan nyanyian dengan propaganda.

Ketika pada akhirnya suara rakyat memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014, dan lebih sedikit yang memilih Prabowo Subianto (bekas perwira tinggi TNI-AD yang dipecat, ingat fakta hukumnya memang dipecat, bukan purnawirawan), diskursus kita ialah separo lebih menginginkan Indonesia menyongsong masa depan dengan meninggalkan omong-kosong politik, dan selebihnya mereka yang masih terbuai dengan kosakata lapuk Orde Baru (meski mungkin saja mereka percaya dengan hal itu Indonesia akan meraih kemajuan, atau bagi kaum elite dan para despotis, masih ngarep bisa bancakan).

Senyampang itu, pihak-pihak yang merasa disingkirkan atau dikalahkan oleh pandangan Sukarno, mulai mendapatkan angin, untuk memainkan politik identitas kembali. Dan di tengah kegalauan kelas menengah atas, yang rindu sorga karena sudah merasa cukup uang atau bahkan tetep saja miskin, agama adalah semacam loket untuk tiket yang mereka butuhkan. Dalam Pilpres 2014 hal itu sudah dipraktikkan. Kini sebagai ancang-ancang Pilpres 2019, test the water itu dimainkan di Jakarta. Lebih karena ada Ahok di sana, sehingga letupan masalahnya lebih powerfull.

Hingga pada akhirnya, kita hanya melihat keributannya berada di dua titik agamaisme (islam) dan nasionalisme. Dua-duanya, seperti biasa, selalu mengaku mengampu berjiwa ini dan itu, untuk meyakinkan khalayak.

Sementara kemenangan Jokowi sebetulnya hanyalah cerminan kerinduan yang sederhana. Rakyat tidak menginginkan kata-kata, mereka ingin suara pertempuran-pertempuran untuk mengubah nasib mereka, sebagaimana diujarkan oleh Gamal Abdel Nasser (1918 – 1970), dari Mesir. Suara-suara pertempuran pengubah nasib rakyat? Ya, dan itu adalah bekerja tanpa kompromi.

Tentu saja, bekerja dalam situasi transisi, bukan hanya tidak mudah, melainkan juga banyak musuh. Sebagaimana Daeng Azis yang digusur Ahok di Kalijodo, tentu saja ia dendam dan kemudian mendukung Anies Baswedan. Hanya karena dengan itulah dendamnya terpuaskan. Karena kalau Anies menang, Ahok tersingkir!

Logika sederhana itu, juga banyak kita jumpai, kenapa aktivis ini yang dulu begini sekarang jadi begitu. Aktivis yang dulu begitu sekarang jadi begini. Orang-orang yang merasa berjasa pada Reformasi 1998, tapi nasibnya masih nyungsep, juga bisa punya kejengkelan pada kekuasaan. Para timses pemenangan Jokowi atau Prabowo, atau pendukung setia SBY, juga akan begono. Ada yang aneh? Mentalitas Nusantara yang biasa saja.

Sementara di garda agamaisme (islam), kita melihat tidak adanya isyu tunggal, karena masing-masing pihak punya agenda. Ada Muhammadiyah, NU, tapi juga Parmusi, Persis, belum pula ada Syiah, Wahabi, PKS, HTI, FPI, FUI, MUI. Dan rakyat hanya disodori diskusi klasik; Pilihlah Anies jangan pilih Ahok!

Sementara para penumpang gelapnya (nggak enak nyebut namanya, nanti ngamuk mereka), juga punya agenda antara juga. Bagaimana jika Anies ternyata adalah syiah, sebagaimana gossip yang kini sedang beredar luas itu? Konstelasinya akan berubah drastis. Dan lagi-lagi politik hanya begitu penuh maneuver. Memang dikiranya jika Anies menang situasinya akan "di tangan kita", dan damai sejahtera? Bagaimana jika kemenangan itu justeru memunculkan perang baru, karena tak ada lagi musuh bersama?

Barack Obama, presiden ke44 Amerika Serikat, berujar; “Demokrasi bukan hanya kotak suara semata. Kita harus berdiri di pihak mereka yang mencari kehidupan lebih baik.” Obama adalah symbol generasi baru, segenerasi dengan terpilihnya Jokowi. Keterpilihan keduanya, memberikan sinyal perubahan yang dibutuhkan, setelah politik yang melelahkan dan penuh tipu daya. Sekali pun apa yang terjadi di Amerika sekarang, dengan kemenangan Trump, tidak dengan sendirinya menjelaskan politik identitas sebagai pilihan (karena bagaimana pun Hillary juga memiliki cacat bawaan).

Kerja-kerja-kerja, adalah bagian dari perubahan yang diharap itu. Tetapj betapa orang Indonesia lebih banyak yang memilih debat-debat-debat, wacana-wacana-wacana, dengan berbagai dalih mereka yang ndakik-ndakik. Seolah sangat akademik dan seolah paling pinter dan bener sendiri. Mereka berjualan dengan cara bodoh.

Orang “pintar” sering terlalu pede dengan kehebatannya, kata Bob Sadino (1933 – 2015). Dia merasa semuanya sudah oke dan oce berkat kepintarannya, sehingga mengabaikan suara konsumen. Orang “bodoh”, kata Bob, dia tahu konsumen seringkali lebih pintar darinya.

Karena pada intinya, demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya, sebagaimana diyakini Jokowi. Dan itu saya kira yang ditunggu sebagian terbesar rakyat Indonesia, yang lelah dengan dunia kepolitikan dengan para elitenya itu.

Yang dibutuhkan Indonesia ke depan, sejak kepemimpinan Jokowi dan seterusnya, mestinya adalah rakyat yang berdaya, rakyat yang kuat, dan tidak mudah ditipu oleh kekuasaan. Rakyat yang berani sebagaimana kata William Faulkner, penerima Nobel Sastra (1949), never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice and lying and greed. Jangan pernah takut untuk mengangkat suaramu untuk kejujuran dan kebenaran serta kasih-sayang melawan ketidakadilan, kebohongan dan keserakahan. Jadi, apa yang kalian perjuangkan dalam Reformasi 1998, ketika ikut melongsorkan Soeharto dulu?

Ahok atau Anies untuk Jakarta? Ahok bisa jadi masih tetap lebih baik dan aman bagi Indonesia di masa kini dan mendatang. Karena kalau kita hanya menjadi pendengar para elite kekuasaan, elite partai, elite media, elite medsos, seperti dikatakan oleh Stephen King, the devil’s voice is sweet to hear!