KPI, Komisi Penyialan Indonesia

KPI mengeluarkan aturan baru berkait isyu masyarakat Indonesia paling mutakhir, soal elgebete. Mengenai soalnya, saya kurang tertarik menanggapi sebetulnya. Karena sangat sensitif dan kontroversial dibicarakan di sini (medsos maksud saya).
Aturan terbaru KPI soal larangan mempromosikan itu, terasa sangat blunder karena pendekatannya yang strukturalistik, dan meninggalkan dimensi etik serta pendekatan kulturalistik.
Saya kira, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) adalah satu-satunya komisi Negara yang sampai saat ini belum jelas arahnya. Berpihak kepada siapakah? Berpihak kepada kepentingan public tentunya. Tetapi kepentingan public yang mana?

KPI sendiri sebagai pengawal UU Penyiaran 2002, tidak cukup meyakinkan, dengan tetap membiarkan adanya pelanggaran paling principal mengenai aspek penyiaran public terkait dengan stasiun nasional (pemerintah, Negara) dan lokal (swasta). Ketidakjelasan sikap KPI dalam penegakkan aturan ini, menjadi salah satu penyumbang besar kekacauan pertelevisian kita.
Tentu tak hanya salah KPI. Pemerintah perlu dituntut tanggung jawabnya mengenai pengaturan media-media public. Keragaman budaya Indonesia, secara perlahan dan pasti turut dibinasakan oleh pemerintah dan KPI, karena ketidakjelasannya mengenai implementasi UU Penyiaran kita.
Mengenai stasiun televisi seperti TVOne, MNC Group dan Metro TV, KPI tidak memiliki ketegasan. Bagaimana ruang-ruang public dipakai untuk kepentingan partai politik, dan dibiarkan begitu saja. Demikian pula pembiaran siaran stasiun televisi Jakarta dengan selera yang tunggal (Jakarta sentris dan sangat lu-gue). Ini bentuk kekerasan kultural yang merugikan kesatuan bangsa.
Mestinya, orang-orang yang memegang kebijakan public dan berhubungan dengan mediasi public, mendapatkan acuan dari Negara. Jika perlu bahkan para programmer perlu dilemhanaskan, untuk juga berpikir mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Media televisi jangan hanya suka mengeksploitasi selera rendah, melainkan juga mengeksplorasi potensi-potensi kebaikan.
KPI sebagai komisi Negara, mestinya bersikap adil, dan bukan hanya berani menindas pada kelompok minoritas dan tidak mempunyai kekuatan politik serta ekonomi. Ketika beberapa orang TV sendiri melakukan self-sensorship berlebihan (misal mem-blur susu sapi yang lagi diperah), saya kira itu juga bentuk kegagalan KPI, dalam menjalankan peranannya untuk menjadikan media televisi menjadi lebih berguna.
Lebih baik KPI mulai meluruskan soal stasiun televisi yang boleh siaran secara nasional dan yang lokal, sesuai undang-undang penyiaran. Sebagaimana amanat reformasi 1998 dulu, yang menyebabkan UU Penyiaran itu diperlukan. Yakni memutus sentralisasi, untuk menumbuhkan Indonesia dari Sabang dan Merauke.