Abraham Samad mendapatkan hukuman 'sedang' atas pelanggaran etik berkait surat perintah penyidikan kasus AU. Seperti biasa, bangsa Indonesia selalu menyambut apa pun dengan gegap gempita, alias riuh-rendah. Anggota DPR apalagi, mereka beramai-ramai menghujat, dan Muzamil dari PKS mengatakan keputusan itu membuka peluang transaksional (itu tentu karena PKS dan lainnya terbiasa bertransaksi).
Sebetulnya, apa yang terjadi di KPK adalah cerminan hasil kerja anggota DPR-RI juga, yang mengobrak-abrik peringkat panitia penyeleksi capim KPK. Hanya karena waktu itu anggota DPR kesal dengan gaya Busyro Muqodas, maka mereka pun membuat aturan yang ribet, antara lain soal apakah yang dibutuhkan 4 ketua KPK itu di bawah Busyro, atau Busyro harus ikut seleksi lagi.
Peringkat yang direkomendasikan pansel (November 2011), adalah (1) Bambang Widjojanto, (2) Yunus Hussein, (3) Abdullah Hehamahua, (4) Handoyo, (5) Abraham Samad, (6) Zulkarnaen, (7) Adnan Pandu Pradja, dan (8) Ariyanto Sutadi. Salah satu anggota pansel, sosiolog Imam Prasodjo mengatakan pembuatan rangking merupakan salah satu kewajiban Pansel untuk memberikan hasil penilaiannya kepada masyarakat. "Rangking itu dibuat berdasarkan kemampuan calon, apakah memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin KPK seperti yang diatur oleh UU. Jadi DPR boleh setuju, boleh tidak," kata Imam.
Dan kita tahu, dengan pongah anggota DPR mengatakan, "..., meskipun memang tidak ada larangan membuat rangking itu, kita akan tetap pada prosedur kita sendiri. Dan kita juga kan sudah cukup banyak pengalaman dalam melakukan fit and proper test," tutur Trimedya Panjaitan.
Pemeringkatan yang dilakukan untuk memenuhi UU (Anda tahu UU itu artinya digodog oleh DPR juga), diabaikan oleh DPR sendiri. Dari sini tampak, pragmatisme politik DPR yang menghalalkan segala cara.
Kita juga tahu, bagaimana akhirnya komposisi ketua KPK ditentukan DPR, bukan dengan ketua Busyro Muqodas, tapi justeru Abraham Samad yang dalam rangking menduduki posisi ke 5, menyingkirkan 4 orang di atasnya (meski Bambang Widjojanto untungnya diikutkan juga).
Orang mungkin menganggap Abraham sebagai orang Makasar, bisa lebih kuat, keras, lugas, terbuka, dan lain-lain. Pendekatan itu menyesatkan, karena orang harus dilihat dengan integritasnya bukan asal daerah (ini pandangan kolonialis yang memetakan watak orang berdasar etnis), dan untuk itu dibentuk pansel dari pakar orang yang dianggap punya otoritas dan kredibel. Tapi seperti biasa, orang DPR selalu merasa lebih pinter.
Dalam tampilannya, Abraham Samad baik-baik saja, tapi dalam berbagai wawancara, tampak kemampuan komunikasi dan diplomasinya memang lemah. Untuk lembaga anti korupsi, yang mesti clean dan transparan, dia tidak bisa memposisikan diri. Dan fakta terakhir, yang juga dikritik oleh anggota DPR juga, kenapa Abraham tak mau menyerahkan isi BB-nya untuk dikloning? Apakah ini pribadi terbuka untuk ketua lembaga anti korupsi? Itu patut disayangkan, karena seperti slogan KPK, "Berani Jujur, Hebat". Tak berani isi BB-nya dikloning berarti tidak hebat? Tidak tahulah. Tapi yang bisa ditebak, orang akan menduganya, "pasti ada apa-apanya". Misalnya, jangan-jangan ada isi BBM-an dia kencan dengan wartawati dari Amerika,... (jangan ngamuk itu cuma misalnya).
Selama ini, Bambang Widjojanto (yang menduduki ranking teratas dalam seleksi capim KPK, 2011), memang menunjukkan performance lebih baik. Kenapa bukan dia yang dipilih jadi ketua KPK waktu itu? Tahu 'ndirilah politik transaksi DPR. BW bahkan sekarang makin tampak matang, dia bisa menyampaikan road-map KPK ke depan, dengan lebih fasih dan menguasai daripada Abraham. Bagaimana pun dengan adanya BW dan BM (Busyro Muqodas sang filsuf KPK itu), lembaga anti korupsi ini masih akan kuat, meski digempur terus-terusan oleh mereka yang anti-KPK (tapi berlagak pro-KPK), dengan alasan demokratisasi, lembaga super-body, atau demi ini dan itu.
Tulisan ini tidak ingin menyodorkan tudingan apa-apa. Biarkan KPK bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya. Soal kesalahan, toh Abraham Samad dan Adnan Pandupraja (yang memang agak o'on, peringkat 7 dari 8 yang terpilih), sudah memetiknya. KPK masih bisa jadi tumpuan harapan. Kalau soal Abraham dan Adnan, itu soal kematangan dan kecerdasan saja. Kebetulan keduanya belum.
Menurut filsuf India, Stahl PJ., "Orang yang berani tidak akan membabi-buta melompat masuk ke dalam jurang, tetapi masuk dengan perlahan-lahan dan dengan mata yang terbuka, setelah mengukur dalamnya." Bukan penakut dan hati-hati, tetapi mempelajari, berhitung, dan menguasai. Itu yang belum tumbuh pada Abraham (termasuk Wiwin Suwandi, sekretarisnya, yang dengan alasan norak membocorkan sprindik karena "saya benci koruptor". Semua orang juga benci, Dul! Tapi berbuat bodoh itu mencelakakan rumah kita bukan? Kalau dalam peperangan, itu artinya sampeyan kini sedang menyenangkan musuh).
Dan jika kita sudi melihat secara lebih jernih, itu semua hasil kerja DPR ketika memilih pimpinan KPK. Semua itu sudah diprediksi tiga tahun sebelumnya, membuka peluang politik transaksional, seperti yang mereka tudingkan balik ke KPK.
Abraham masih kredibel jadi ketua KPK, tak apa, paling cuma terkurangi dikit saja, dia sebagai pejabat publik 'takut' isi BB-nya diketahui oleh komite etik, apalagi diketahui publik. Tapi itulah, orang yang ngotot dipilih DPR dengan segala argumentasinya, yang mementahkan pendapat sosiolog dan psikolog, kini memetik buahnya. Kini DPR menjilat ludah sendiri. Jangan pura-pura tak tahu, Bung!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar