Apa yang dikatakan oleh Dipo Alam, selaku menseskab, semakin menunjukkan, Indonesia pada akhir-akhir ini, memang menuju ke arah negara gagal. Dalam periode SBY kedua ini, persoalannya hanyalah kesibukan berwacana dan, aksi-reaksi di antaranya. Selebihnya tak ada.
Capaian-capaian angka, dalam berbagai hal dan bentuk, tidak secara nyata bisa dimengerti dan dirasa. Tidak ada warta berita mengenai pembangunan, karena senyatanya yang ada kemudian ialah; Kehidupan elite politik dalam berbagai bentuk dan dimensinya, dan di sisi lain rakyat sebagai akibat atau entitas yang paria.
Negara dan rakyat pada sisi akhirnya, ialah sesuatu yang sama sekali tidak bersentuhan dalam artikulasinya. Bahwa mekanisme antara Negara dan rakyat tetap terjadi, namun itu ialah mekanisme dari suatu sistem yang sudah dengan sendirinya.
Namun makna sebagai satu kausalitas, telah kehilangan makna dan fungsi. Karena pada dasarnya, negara dalam konteks aparatus dan para elitenya, sibuk dengan wacana dan agendanya sendiri dengan berbagai dialektikanya, sementara rakyat pada sisi lain, mau tak mau, berjalan sendiri-sendiri, dan karena tuntutan survivalitas, maka mau-tak mau harus mempertahankan kehidupannya itu sendiri, tanpa siapa-siapa. Maka hukum yang tercipta dari dua dunia itu, diciptakan oleh realitas politik dan realitas kehidupan yang bernama "dunia antara", sebuah hukum alam yang menciptaka pasar.
Pasar di Indonesia, dalam berbagai dimensinya, justeru menjadi realitas politik dan sosial kita, karena dialah kemudian yang memegang kendali. Teori Huntington bahwa antara pasar (capital) dengan rakyat (civil society) semestinya berdiri negara yang memoderasi keduanya, tidak berlaku. Yang ada ialah, antara negara dan rakyat sama sekali tidak berhubungan dalam konteks simbiose mutualisme, maka mekanisme alamiah yang mengisi, yakni mekanisme pasar, yang dalam bahasa lain sesungguhnya identik dengan absen atau tak adanya kehadiran negara. Yang muncul ialah hukum rimba. Dalam berbagai level dan macamnya, dalil yang ada ialah siapa kuat, siapa cepat, siapa kaya, siapa pandai, siapa kuat, siapa tega, siapa kuasa yang akan menjadi penentunya. Tidak ada kata-kata moderat yang bisa mengendalikannya, sebagaimana mestinya ada hikmat kebijaksanaan, ukuran, nilai, sebagaimana mekanisme demokrasi yang paling dasar sekali pun.
Para politisi, petinggi dan pejabat negara kemudian sibuk dengan agendanya sendiri, yakni berada dalam lingkaran to be or not to be bagi diri dan kelompoknya. Lingkaran periferalnya, entah bernama pengamat, aktifis, dan sebagainya itu, tak pernah beranjak dari ide-ide to be or not to be. Tidak berkaitan dengan rakyat sebagai satu entitas, kecuali hanya disebut sebagai wacana. Artinya, bahkan para pengamatpun ketika ngomong soal rakyat, juga kehilangan gregetnya, selain hanya sebagai penguat konstatasi dari teori-teori yang dibangunnya. Rakyat hanyalah wacana, bukan alamat yang jelas dengan jarak kedekatan dan arahnya.
Puncaknya, ketika presiden mengritik jajaran di bawahnya, hanyalah akumulasi dari mekanisme yang diciptakannya. Kenapa? Karena presiden hanyalah sebuah status, kedudukan. Namun tidak mempunyai dimensi operasional. Tak lain, demikianlah akibatnya, leadership berubah menjadi dealership. Partnership menjadi bartership.
Dasar dari semua itu, kita tidak pernah serius, atau tahu, bahwa problem kita berada dalam kotak beku orbaisme dengan trianglenya bernama formalisme, pragmatisme, dan vandalisme Indonesia, dari sejak 1957 dari sejak Soekarno merasa partisipasi membutuhkan kepemimpinan, namun Soeharto menegaskan kepemimpinan ialah absolutisme. Kudeta kepemimpinan itulah yang jauh lebih berbahaya dan kita diamkan, baik karena ketidaktahuan ataupun keputusasaan.
Dalam cengkeraman Orde Baru, Soeharto secara sistematis menanamkan formalisme dalam berbagai manifestasinya. Itu tampak pada berbagai sistem dan definisi yang dibangun, hingga tampak dalam praksis keseharian kita. Pendidikan, hukum, dan religiusitas kita pun, direduksi dengan formalisme, dan kini kita memetik hasilnya di segala bidang. Akibat lebih jauh dari itu semua, ialah menguatnya pragmatisme, bahkan pun pada sektor-sektor yang membutuhkan kedewasaan tertentu. Menguatnya pragmatisme dalam pendidikan, hukum, agama, telah merontokkan seluruh sendi kehidupan kita, hingga nilai-nilai kemuliaan tidak lagi pernah menjadi ukuran. Karena ukurannya kemudian menjadi sangat individual atau bahkan personal.
Sampai pada akhirnya, praktik lebih jauh dari formalisme dan pragmatisme, ialah vandalisme. Hukum pasar, ialah istilah lain yang lebih lembut dari hukum rimba. Dan di mana hikmat kebijaksanaan tak ada lagi di sana, kecuali hikmat kepenguasaan.
SBY, apalagi 2014, tidak akan mampu menyelesaikan Indonesia menjadi lebih baik, karena bukan hanya tidak memiliki konsep, melainkan juga ketiadaan nilai-nilai leadership atau kepemimpinannya. Para penggantinya pun kelak, juga belum tentu mampu mengubah menjadi lebih baik.
Kenapa? Karena kita tidak pernah bersatu untuk sejenak berhenti merenung, mengakui kenyataan, menentukan sikap dan prioritas, dan bersatu-padu menjalankannya. Selama yang bernama grand-design menjadi hide-design, negara gagal itu semakin nyata. Dan bayangan ketakutan Sukarno dan kawan-kawan bangsa Indonesia akan menjadi kuli bagi negara lain, perlahan justeru diujudkan oleh para aparatus negara dan para akademisi dengan dalil-dalil teori makronya.
Tak pernah ada bayangan masa depan negara, kecuali masa depan masing-masing pribadi. Dan bangsa yang sibuk dengan persoalan-persoalan diri-pribadi itu, ialah bangsa yang sulit untuk keluar dari kotak keterpurukannya. Mau mengadakan revolusi? Bangsa seperti ini tidak bisa dipercaya untuk ber-revolusi, karena hanya melahirkan tetironnya. Bahkan mungkin lebih buruk, sebagaimana Soeharto yang buruk menghasilan kepemimpinan yang lebih buruk lagi, sekarang ini.
Berbagai problem yang muncul dalam berbagai bentuknya sekarang ini, karena memang kita tidak mempunyai pemimpin sama sekali. Pemimpin yang mengatur "semua pemimpin" yang ada. Dan itu masalah terbesar kita.
Dan Indonesia menjadi terbelah pada bagian atas dan bawah. Antara keduanya, sama sekali tidak bersinggungan. Karenanya, jangan heran, jika masalah yang sederhana jadi tampak sulit. Dari soal film Hollywood hingga menurunkan Nurdin Halid pun, bisa bertele-tele. |
Sunardian Wirodono
