Selasa, November 01, 2016

Diplomasi Kuda Jokowi dan Prabowo

 
Ada yang mencoba mengeliminir, atau pun juga menyederhanakan masalah, bahwa demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan 4 Nopember tak ada urusannya dengan politik, khususnya Pilkada DKI 2017.

Sesuatu yang omong kosong sesungguhnya. Karena Habieb Rizieq dan Munarman, selaku elite FPI, mengatakan dengan jelas, bahwa jika Polri tidak memeriksa Ahok, sampai dengan 4 Nopember 2016, mereka akan melakukan sendiri penangkapan terhadap Ahok. Dan akan dilakukannya dengan mengerahkan massa, pada batas akhir 4 Nopember itu juga.

Ada logika yang ditekuk-tekuk seenak udel untuk alasan demonstrasi itu. Sumber permasalahan, karena Ahok dituduh menistakan agama. Padahal dari pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu jelas, tak ada unsur pelecehan agama atau alquran di sana. Ahok mengajak masyarakat agar kritis atas tindakan oknum yang memakai agama untuk mengintimidasi orang lain. Meski Ahok dengan bijak menyilakan masyarakat untuk bebas memilih dan tidak memilihnya. Semua bisa dibuktikan dan didiskusikan dengan dingin di situ.

Tapi dengan hanya menghapus kata ‘pakai’, seseorang bisa membakar mereka yang bersumbu pendek. Dan memang itulah pada akhirnya yang diputarbalikkan, sehingga muncul stigma; Ahok menista agama. Itu semua terjadi sebelum hukum (Negara) memutuskan. 

Teriakan-teriakan ‘bunuh Ahok’ jadi lebih kencang. Padahal, bukankah Ahok adalah peserta Pilkada DKI Jakarta, yang hak-haknya dilindungi hukum, hingga proses Pilkada selesai, agar tak sembarang mulut boleh diumbar, untuk memaksakan kehendak secara sepihak, menelikung salah satu kontestan? Tapi orang tak sabar, karena hanya melihat Ahok bisa digusur lewat isu agama. Momentum pun dimanfaatkan.

Demo 4 Nopember jelas adalah demonstrasi yang kental warna politiknya. Itu jika kita tak boleh menilai agama telah gagal sebagai petunjuk, yang menuntun manusia menyelesaikan masalah secara adil dan beradab. Apa yang dikatakan Fadli Zon, bahwa ia akan ikut turun ke jalan, adalah politis. Pernyataan Fahri Hamzah yang menautkan demo dengan pendiaman Ahok dalam korupsi Sumber Waras dan pelecehan agama, adalah politis. 

Bahwa demo itu diikuti oleh Jayasuprana dan Sungkharisma, yang keturunan Cina, tidak bisa dikatakan ini demo tidak politis, dan murni hanya karena agama. Justeru adanya Jayasuprana dan Sungkharisma, demo itu makin kelihatan politis. Karena keduanya juga sedang bermain politik, politik mereka masing-masing tentu. Semua targetnya jelas, seperti dikatakan petinggi Gerindra, asal bukan Ahok (dalam Pilkada DKI ini). Pernyataan itu valid, dan bisa dilihat di berbagai dokumen berita media kita.


Menurut Sujiwo Tejo, presiden Jancuker itu; presiden, gubernur, bupati, dan lain-lain bukanlah pemimpin. Mereka lebih tepatnya pegawai kita, maksimal direktur. Dan kitalah komisarisnya. Artinya, Anda adalah komisaris dari presiden Jancuker itu, yang boleh Anda copot sewaktu-waktu, jika sudah tidak lucu dan kerjanya hanya pacaran mulu.
“Banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan istimewa dalam tanah jajahan, di mana semangat selalu tertindas,” ujar Bung Hatta, “tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis.” 

Apakah itu godaan iblis? Tanyalah pada si iblis yang suka menggoda. Tanyalah mereka yang gampang dan sulit move on. Pemimpin yang justeru hanya tukang teriak-teriak dan kritik sana-sini, pastilah bukan pemimpin ideal sebagaimana dikatakan Sri Sultan Hamengku Buwana VIII (1880-1939); “Seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya.”
Ketika Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu allaihi wassallam menyiarkan doktrin Islam, yang mengatakan semua manusia sama di hadapan Allah, kecuali amal perbuatannya; Islam sesungguhnya tidak mengenal hierarki. Namun tumbuhnya lembaga dan organisasi agama (Islam), membuat doktrin itu banyak dilanggar. Lebih karena masing-masing mendaku punya otoritas kebenaran dengan segala tafsirnya. Di situ agama bisa berganti fungsi. 

Apa yang dikatakan Immanuel Kant (1724 – 1804), bahwa agama adalah pengenalan akan semua tugas kita sebagai pemimpin yang suci, adalah utopia belaka. Siapa yang mengukur itu semua? Bagaimana kita mengukur tingkat kehalalan dan keharaman MUI? Bagaimana kita memahami omongan Munarman, bahwa gerakan 4 Nopember disponsori Allah subhanahu wa ta’ala? 

“Kalau tidak mengerti politik, mbok sudah, rela saja tidak usah berpolitik, daripada membawa-bawa agama,” kata Gus Mus. “Apakah tokoh-tokoh yang suka membawa-bawa ayat dan hadis itu tidak memikirkan akibatnya di dunia maupun di akhirat kelak? Bagaimana kalau masing-masing pendukung yang awam itu meyakini bahwa mendukung partainya sama dengan mendukung agama dan memperjuangkan partainya sama dengan jihad fi sabilillah?” Kalau dalam istilah Gus Dur marhum, agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya.

Benjamin Franklin (1706 – 1790), negarawan dan ahli fisika dari Amerika Serikat pernah mengatakan, seseorang yang penuh nafsu ibarat sedang menunggang kuda gila. Adakah orang-orang yang hendak berdemo kelak itu sedang menunggang kuda gila? Kenapa kuda gila ditunggani? Tidak punya kuda waras? Kuda yang cantik?

Sementara Pablo Picasso (1881-1973), maestro lukis dari Spanyol, benar adanya ketika berujar; “Jika saya melukis kuda liar, Anda mungkin tidak melihat kuda,... tapi pasti Anda akan melihat keliaran!” 

Nah, apa tungganganmu, kuda, rubicon, atau umat yang dhaif seharga nasbung? Atau bagaimana melihat photo Jokowi dan Prabowo menunggang kuda yang cantik, yang tidak gila dan tidak liar itu? Apa maknanya? Tapi ini bukan diplomasi kuda kepang ‘kan? Kan!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar