Jurnal Sunardian: Februari 2021

Minggu, Februari 14, 2021

Bubarkan Saja Dewan Pers

Oleh : Sunardian Wirodono

Kalau saya menuliskan judul ‘Bubarkan Saja Dewan Pers’, tak lebih menanggapi seruan orang Dewan Pers, yang menyatakan bahwa ‘kehadiran buzzer mengganggu kebebasan pers.’. Lebih lanjut dikatakan oleh anggota Dewan Pers Asep Setiawan, sebaiknya buzzer ditiadakan.

Alasannya, sudah ada pejabat humas pemerintah yang menjawab jika kritik pers perlu direspons. Haduh, ini logika cemana? Dewan adalah ke-dewa-an, ia mewakili pemikiran yang substansial, tinggi dan mulia. Tapi lha ini kok picik bener?

Menyandingkan buzzer dengan pejabat humas di pemerintahan, adalah pemikiran kadrun banget. Nggak usah baper, kadrun hanyalah penyamaan oknum yang suka memandang segala sesuatu dari sudut politis. Namun ketika mereka sendiri memakai frame itu, ngelesnya selalu soal hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan berekspresi. Terus kemudian merembet ke hak azasi manusia dan seterusnya.

Lebih-lebih pendapat yang mengatakan buzzer ditiadakan itu, menopang pernyataan sebelumnya; bahwa kehadiran buzzer membahayakan pers. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.

Framing yang ingin dimunculkan adalah; buzzer ‘peliharaan’ pemerintah. Bahkan ada sebutan ‘BuzzerRp’. Dalam salah satu sidang parlemen, ada anggota DPR-RI menanyakan mengenai anggaran negara bagi biaya buzzer itu.

Biyingkin. Kehadiran buzzer membahayakan pers. Dan senyampang itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers di Dewan Pers, kebetulan ‘orang’ Tempo. Kita tahu cover-cover majalah Tempo, selalu menjadi kontroversi dalam perdebatan mengenai persoalan etis dalam etika pers. Media sering terlihat kritis, tetapi ketika dikritisi ternyata sami-mawon. Tipis kuping dan tebal muka.

Karena punya kuasa-nilai, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers ngomong buzzer membahayakan pers. Buzzer bukan mengritik berita yang disiarkan pers, tapi ‘kerap’ melancarkan serangan kepada pers itu sendiri.’ Kalimat yang agak susah dipahami, mangsudnya apah? Ya, jangan berlayar jika takut ombak. Bahwa ada buzzer yang menjengkelkan dan bajingan, hal yang sama juga ada pada anggota pers. Bukan persoalan medianya. Mari adil melihat masalah.

Apa sih buzzer itu? Mendefinisikan buzzer sebagai peliharaan pemerintah (bahkan menyamakan fungsi dengan pejabat humas pemerintah), sungguh naif. Kalau buzzer ditiadakan, maukah misal Dewan Pers juga menghilangkan buzzer bagi Dewan Pers, buzzer bagi Tempo, buzzer FPI, buzzer kadrun, buzzer SJW (social joker warrior)?

Buzzer lahir karena teknologi komunikasi memungkinkan. Sesuatu yang gagal dilakukan oleh pers dalam mendorong keberanian rakyat menyuarakan hak-haknya. Buzzer sesuai sejarah kemunculannya, adalah ‘akibat dari’ situasi demokratisasi yang tidak berjalan normal. Proses amplifying adalah hal wajar dalam masyarakat terbelah. Tentu saja bising dan memekakkan telinga. Tapi itu resiko ketika elite gagal mengedukasi masyarakat. Dan jangan bandingkan ketika alat komunikasi dan informasi kita masih memakai kenthongan di pos ronda.

Kalau Dewan Pers maunya menjaga dan melindungi, pers macam apa yang mau dilindunginya di abad digital? Kini dengan teknologi komunikasi dan informasi kiwari, semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Apalagi jika benar sinyalemen JA Prasetyo (Stanley), mantan ketua Dewan Pers, terdapat lebih dari 300 juta telepon genggam di Indonesia yang berpenduduk 270-an juta. Jumlah yang agak fantastis, karena Kemenkominfo menuliskan data 160 juta, dan di atas 80% pengguna aktif.

Dengan jumlah seperti itu, hampir menyamai pemilik hak suara ketika Indonesia menentukan nasib demokrasinya dalam Pemilu. Padal, hak bersuara mereka, yang diampu bebas oleh perkembangan teknologi, berada dalam ancaman sistem hukum yang ketat. Tanpa perlindungan dan sistem peradilan yang fair, ketika UU-ITE acap dijalankan dengan tebang pilih.

Orang kecil bisa dipenjara, tapi yang punya temen elite atau politikus bisa diselamatkan. Padal, ancaman penjara tak main-main. Bisa 5-6 tahun untuk kasus sumir ‘perlakuan tidak menyenangkan’. Sementara jika ada anggota pers melakukan ‘kesalahan’, Dewan Pers bisa melindungi dengan pasal karet kebebasan pers. Cukup memberikan ruang ‘hak jawab’. Hak bertanyanya diberikan tidak?

Sekali lagi, kayak MUI, lembaga Dewan Pers juga bakalan sirna tanpa harus dibubarkan paksa. Apalagi kalau kita lihat, lembaga ini juga tak mampu menjaga marwah media pers di jaman berubah ini. Merespons hadirnya media online saja, Dewan Pers tak punya rumusan memadai. Apalagi dengan pemahaman definisi buzzer yang naif dan reaktif.

Karena gagal atau gagap menanggapi perubahan, kekuatan ke-4 demokrasi ini (di Indonesia), ternyata hanya mitos. Demokrasi di Indonesia, mungkin saja dipelopori oleh pers. Namun di jaman ini, revolusi teknologi komunikasi dengan hadirnya berbagai platform medsos, adalah sebuah keniscayaan, tak terbendung. Dengan tingkat literasi yang rendah, tak bisa menyalahkan pada satu sisi.

Jangan pula lupa, dengan penduduk 270 juta, oplah tertinggi yang pernah dicapai koran di Indonesia, hanya diraih oleh Kompas dengan 600 ribu eksemplar. Itu pun dulu. Sekarang sudah turun drastis dengan adanya android di tangan masyarakat Indonesia.

Apalagi ketika Dewan Pers senyatanya, juga tak bisa membasmi adanya wartawan amplop (baik amplop gede maupun kecil), atau media yang jadi ‘buzzer’ bagi lawan kepentingannya. Ini proses disrupsi yang menyakitkan. Tapi jika karena itu kemudian yang menulis opini seperti ini terus disebut ‘BuzzerRp’? Atau hanya akan dipuji mereka kalau mengritik Jokowi? Adillah sebelum kentut. Tabik! | @sunardianwirodono

Begini Cara Kerja Buzzer dan Kisaran Gajinya Kompas.com - 12/02/2021, 15:30 WIB Bagikan: Komentar 1 Ilustrasi. Lihat Foto Ilustrasi.(SHUTTERSTOCK) Penulis Muhammad Choirul Anwar | Editor Bambang P. Jatmiko KOMPAS.com – Penggunaan buzzer untuk tujuan tertentu semakin marak dan kerap mengundang perdebatan. Ternyata, ada riset khusus mengenai buzzer yang pernah diterbitkan University of Oxford pada tahun 2019 lalu. Penelitian ini berjudul “The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”. Dalam penelitian itu, buzzer disebut sebagai pasukan siber, yakni instrumen pemerintah atau aktor partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik secara online. Penelitian ini secara komparatif memeriksa organisasi formal pasukan siber di seluruh dunia dan bagaimana para aktor ini menggunakan propaganda komputasi untuk tujuan politik. Dalam laporan tersebut, pihaknya memeriksa aktivitas pasukan dunia maya di 70 negara, termasuk Indonesia. Baca juga: Beli Mobil Baru Bebas Pajak, Ini Respons Pengusaha Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya variasi di berbagai negara mengenai skala dan rentang waktu pemanfaatan tim buzzer. Di beberapa negara, tim muncul untuk sementara waktu di sekitar pemilihan atau untuk membentuk sikap publik seputar acara politik penting lainnya. Lakukan Kontrol Di sisi lain, ada buzzer yang diintegrasikan ke dalam lanskap media dan komunikasi dengan staf bekerja penuh waktu. Mereka bekerja untuk mengontrol, menyensor, dan membentuk percakapan dan informasi online. Beberapa tim terdiri dari beberapa orang yang mengelola ratusan akun palsu. “Di negara lain - seperti China, Vietnam, atau Venezuela - tim besar orang dipekerjakan oleh negara untuk secara aktif membentuk opini publik,” tulis laporan ini dikutip Jumat (12/2/2021). Buzzer ini menggunakan berbagai strategi komunikasi. Penelitian ini mengkategorikan kegiatan buzzer ke dalam empat kategori. Pertama, penciptaan disinformasi atau media yang dimanipulasi. Kedua, pelaporan konten atau akun secara massal. Ketiga, strategi berbasis data. Keempat, trolling, doxing atau gangguan. Kelima, memperkuat konten dan media online. Penciptaan disinformasi atau media yang dimanipulasi adalah strategi komunikasi yang paling umum. Di 52 dari 70 negara yang diperiksa, pasukan siber secara aktif membuat konten seperti meme, video, situs web berita palsu, atau media yang dimanipulasi untuk menyesatkan pengguna. “Terkadang, konten yang dibuat oleh pasukan siber ditargetkan pada komunitas atau segmen pengguna tertentu. Dengan menggunakan sumber data online dan offline tentang pengguna, dan membayar iklan di platform media sosial populer, beberapa pasukan siber menargetkan komunitas tertentu dengan disinformasi atau media yang dimanipulasi,” lanjutnya. Adapun, penggunaan trolling, doxing, atau pelecehan merupakan tantangan dan ancaman global yang berkembang terhadap hak asasi manusia. Terdapat 47 negara telah menggunakan trolling sebagai bagian dari senjata digital mereka. Baca juga: BEI: 3 Perusahaan Teknologi Bakal IPO di Kuartal I “ Pasukan dunia maya juga menyensor ucapan dan ekspresi melalui pelaporan konten atau akun secara massal. Kiriman dari aktivis, pembangkang politik, atau jurnalis sering kali dilaporkan oleh jaringan terkoordinasi dari akun pasukan siber untuk mempermainkan sistem otomatis yang digunakan perusahaan media sosial untuk menghapus konten yang tidak pantas,” jelasnya. Trolling dan penghapusan akun atau postingan bahkan dapat terjadi bersamaan dengan kekerasan dunia nyata, yang dapat memiliki efek yang dalam dan mengerikan pada ekspresi hak asasi manusia. Strategi Adapun mengenai tipologi perpesanan dan strategi valensi yang digunakan, pasukan siber saat terlibat dalam percakapan dengan pengguna online untuk beberapa tujuan. Pertama, menyebarkan propaganda pro-pemerintah atau pro-partai. Kedua, menyerang oposisi atau melancarkan kampanye kotor. Ketiga, mengalihkan percakapan atau kritik dari masalah penting. Keempat, memotori pembagian dan polarisasi. Kelima, menekan partisipasi melalui serangan atau pelecehan pribadi. Dalam laporan ini disebutkan pula harga yang dibanderol para buzzer. Di Indonesia, penggunaan buzzer bersifat kontrak temporer, dengan nilai antara Rp 1 juta-Rp 50 juta. Kebanyakan buzzer di Indonesia menggunakan cara-cara disinformasi dan media yang dimanipulasi, serta memperkuat konten. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori pemanfaatan tim buzzer berapasitas rendah. Artinya, praktik ini melibatkan tim kecil yang mungkin aktif selama pemilihan atau referendum, tetapi menghentikan aktivitas sampai siklus pemilihan berikutnya. “Tim berkapasitas rendah cenderung bereksperimen hanya dengan beberapa strategi, seperti menggunakan bot untuk memperkuat disinformasi. Tim-tim ini beroperasi di dalam negeri, tanpa operasi di luar negeri,” tulis penelitian tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Begini Cara Kerja Buzzer dan Kisaran Gajinya", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2021/02/12/153000626/begini-cara-kerja-buzzer-dan-kisaran-gajinya?page=all#page3.
Penulis : Muhammad Choirul Anwar
Editor : Bambang P. Jatmiko

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Langganan: Postingan (Atom)

BUKU MOTIVASI YANG GOKIL

Sebuah buku motivasi hidup keren berjudul; “Nam-sembilan, Lapan-nam, Sembilan-sembilan, Hidup Mulia tapi Ra Mutu”

Dalam bahasa yang gurih, segar, tak hanya bakalan mengocok perut yang membaca, melainkan bakal mengocok otak Anda. Ada 99 judul tulisan dengan sudut pandang yang aneh. Dan lebih aneh apalagi jika bukan soal agam, politik, dan seks? Tapi yang bagaimana?

Politik bukan hal yang serem, melainkan lucu selucu-lucunya, apalagi soal seks dan agama. Dirangkum dalam bentuk buku yang ringkes, bisa dibawa travelling ataupun sambil bengong nunggu di café, bandara, terminal, stasiun, shelter bis, kantin kampus, mojok di kamar, meditasi di atas toilet, ukuran buku 9X14 cm., 600-an halaman.

Ini indie book label, sila memesannya, harga Rp 100.000 free ongkir, hubungi di email: sunardianituwirodono@gmail.com, akun facebook: Sunardian Wirodono, whatsapp: 081393979400, twitter: @Sunardian

SUDAH BEREDAR

Membacai puisi-puisi seorang penyair, adalah belajar mengenai hikmat kebijaksanaan hidup dan kehidupan itu sendiri. Merangkum 100 puisi dari 100 penyair Indonesia, mulai dari RA Kartini, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, Angkatan 70-an, Angkatan 80-an, Angkatan 90-an, hingga penyair-penyair periode mutakhir. Data Buku | Ukuran 11x18 Cm, 320 halaman, kertas HVX\S, 70 gram. Harga Rp 50.000 per-eksp, sudah termasuk ongkos kirim. Syarat pemesanan dan pembelian: (1) Kirimkan nama dan alamat Anda lengkap, yang terjangkau pos, serta no hp untuk konfirmasi, di inbox ini atau email sunardianwirodono@yahoo.com

PROFIL

Chairil Anwar (1922-1949) Penyair Legendaris Indonesia Puisi-puisi "Si Binatang Jalang" Chairil Anwar telah menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan bangsanya. Pria kelahiran Medan, 26 Juli 1922, ini seorang penyair legendaris Indonesia yang karya-karyanya hidup dalam batin (digemari) sepanjang zaman. Salah satu bukti keabadian karyanya, pada Jumat 8 Juni 2007, Chairil Anwar, yang meninggal di Jakarta, 28 April 1949, masih dianugerahi penghargaan Dewan Kesenian Bekasi (DKB) Award 2007 untuk kategori seniman sastra. Penghargaan itu diterima putrinya, Evawani Alissa Chairil Anwar. Chairil memang penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi upaya manusia meraih kemerdekaan, termasuk perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Hal ini, antara lain tercermin dari sajaknya bertajuk: "Krawang-Bekasi", yang disadurnya dari sajak "The Young Dead Soldiers", karya Archibald MacLeish (1948). Dia juga menulis sajak "Persetujuan dengan Bung Karno", yang merefleksikan dukungannya pada Bung Karno untuk terus mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bahkan sajaknya yang berjudul "Aku" dan "Diponegoro" juga banyak diapresiasi orang sebagai sajak perjuangan. Kata Aku binatang jalang dalam sajak Aku, diapresiasi sebagai dorongan kata hati rakyat Indonesia untuk bebas merdeka. Chairil Anwar yang dikenal sebagai "Si Binatang Jalang" (dalam karyanya berjudul Aku) adalah pelopor Angkatan '45 yang menciptakan trend baru pemakaian kata dalam berpuisi yang terkesan sangat lugas, solid dan kuat. Dia bersama Asrul Sani dan Rivai Apin memelopori puisi modern Indonesia. Chairil Anwar meninggal dalam usia muda karena penyakit TBC dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta. Hari meninggalnya diperingati sebagai Hari Chairil Anwar. Chairil menekuni pendidikan HIS dan MULO, walau pendidikan MULO-nya tidak tamat. Puisi-puisinya digemari hingga saat ini. Salah satu puisinya yang paling terkenal sering dideklamasikan berjudul Aku ( "Aku mau hidup Seribu Tahun lagi!"). Selain menulis puisi, ia juga menerjemahkan karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia. Dia juga pernah menjadi redaktur ruang budaya Siasat “Gelanggang” dan Gema Suasana. Dia juga mendirikan “Gelanggang Seniman Merdeka” (1946). Kumpulan puisinya antara lain: Kerikil Tajam dan yang Terampas dan yang Putus (1949); Deru Campur Debu (1949); Tiga Menguak Takdir (1950 bersama Asrul Sani dan Rivai Apin); Aku Ini Binatang Jalang (1986); Koleksi sajak 1942-1949", diedit oleh Pamusuk Eneste, kata penutup oleh Sapardi Djoko Damono (1986); Derai-derai Cemara (1998). Buku kumpulan puisinya diterbitkan Gramedia berjudul Aku ini Binatang Jalang (1986).

PRAJURIT JAGA MALAM

Waktu jalan. Aku tidak tahu apa nasib waktu ?
Pemuda-pemuda yang lincah yang tua-tua keras,
bermata tajam
Mimpinya kemerdekaan bintang-bintangnya
kepastian
ada di sisiku selama menjaga daerah mati ini
Aku suka pada mereka yang berani hidup
Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam
Malam yang berwangi mimpi, terlucut debu......
Waktu jalan. Aku tidak tahu apa nasib waktu !

(1948)
Siasat, Th III, No. 96/949

MALAM

Mulai kelam
belum buntu malam
kami masih berjaga
--Thermopylae?-
- jagal tidak dikenal ? -
tapi nanti
sebelum siang membentang
kami sudah tenggelam hilang

Zaman Baru,
No. 11-12, 20-30 Agustus 1957

KRAWANG-BEKASI

Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi
tidak bisa teriak "Merdeka" dan angkat senjata lagi.
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
terbayang kami maju dan mendegap hati ?

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu.
Kenang, kenanglah kami.

Kami sudah coba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa

Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan

Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan kemenangan dan harapan
atau tidak untuk apa-apa,
Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata
Kaulah sekarang yang berkata

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak

Kenang, kenanglah kami
Teruskan, teruskan jiwa kami
Menjaga Bung Karno
menjaga Bung Hatta
menjaga Bung Sjahrir

Kami sekarang mayat
Berikan kami arti
Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian

Kenang, kenanglah kami
yang tinggal tulang-tulang diliputi debu
Beribu kami terbaring antara Krawang-Bekasi

(1948)
Brawidjaja, Jilid 7, No 16, 1957

DIPONEGORO

Di masa pembangunan ini
tuan hidup kembali
Dan bara kagum menjadi api

Di depan sekali tuan menanti
Tak gentar. Lawan banyaknya seratus kali.
Pedang di kanan, keris di kiri
Berselempang semangat yang tak bisa mati.

MAJU

Ini barisan tak bergenderang-berpalu
Kepercayaan tanda menyerbu.

Sekali berarti
Sudah itu mati.

MAJU

Bagimu Negeri
Menyediakan api.

Punah di atas menghamba
Binasa di atas ditindas
Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai
Jika hidup harus merasai

Maju
Serbu
Serang
Terjang

(Februari 1943)

Budaya, Th III, No. 8, Agustus 1954

PERSETUJUAN DENGAN BUNG KARNO

Ayo ! Bung Karno kasi tangan mari kita bikin janji
Aku sudah cukup lama dengan bicaramu
dipanggang diatas apimu, digarami lautmu
Dari mulai tgl. 17 Agustus 1945
Aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu
Aku sekarang api aku sekarang laut

Bung Karno ! Kau dan aku satu zat satu urat
Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar
Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak & berlabuh

(1948)

Liberty, Jilid 7, No 297, 1954

AKU

Kalau sampai waktuku
'Ku mau tak seorang kan merayu
Tidak juga kau

Tak perlu sedu sedan itu

Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang

Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang

Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari
Hingga hilang pedih peri

Dan aku akan lebih tidak perduli

Aku mau hidup seribu tahun lagi

Maret 1943

Kartini Sebagai Penyair

Raden Ajeng Kartini, ternyata pernah menulis sebuah puisi (mungkin lebih dari satu), tapi ini salah satu yang bisa diungkap, dari kumpulan surat-suratnya yang tidak diumumkan (terima kasih Ibu Sulastin, yang telah menerjemahkan dari bahasa aslinya, Belanda).
Puisi itu merupakan bagian penutup dari suratnya yang pendek, hanya sekitar 14 paragraf. Isi dari suratnya, merupakan gugatan Kartini pada system masyarakat dan kebudayaan yang yang maskulin, serta dominasi pandangan yang salah atas semua itu.
Puisinya sendiri, berjudul “Kepada Kawan-kawan Kami” ditulis pada masa-masa akhir hayatnya, pada usia 25 tahun. Ditulis dengan penuh semangat romantic, namun tetap dengan daya kritisnya yang luar biasa. Idiom-idiomnya, menunjukkan bahwa ia seorang yang mempunyai begitu banyak sumber bacaan, serta cukup terlatih berolah kata dalam menulis.
Puisinya menebarkan pluralism, multikulralisme, universalitas yang sampai kini masih terus diupayakan. Tetapi, Kartini dalam ruang sempitnya optimis, bahwa kelak, “Di seluruh, seluruh dunia/ Jiwa yang sama akan berjumpa!”
Berikut puisi dari salah satu pendekar perempuan Indonesia itu:

Kepada Kawan-kawan Kami

Apakah gerangan yang menyebabkan manusia-manusia,
Sebelumnya tak saling mengenal, sejenak
Saling memandang, lalu berkehendak,
Tak akan berpisah selama-lamanya?

Apakah gerangan yang mengharukan hati,
Waktu mendengar bunyi suara,
Tak pernah di dengar sebelumnya,
Lama bak rekuiem berdesing di telinga kami?

Apakah gerangan yang membuat jiwa,
Dalam gembira ria melambung tinggi,
Membuat hati hebat berdetak?
Bila sepasang mata,
Manis memandang mata kami,
Dan kami teringat jabat tangan hangat?

Tahukah kau, samudera biru,
Yang mengombak dari pantai ke pantai?
Tahukah kau berkata kepadaku,
Ada dasar keajaiban itu, wahai!

Katakan padaku, angin bersayap cepat,
Dari tempat-tempat jauh kau datang,
Apakah gerangan yang tak dipanggil datang,
Selamanya mengikat hati kuat-kuat?

Wahai! Katakan, surya emas bercahaya-cahaya,
Sumber cahaya dan panas alam semesta nan kuasa,
Apa gerangan keajaiban besar itu namanya,
Yang membuat hati kita dengan nikmatnya,
Melembutkan, melupakan duka,
Yang menghampiri kita di dunia?

Sinar matahari menembus dedaunan,
Jatuh pada pasang naik bergelombang;
Menjadi serba berkilauan di sekitar, serba terang,
Di bawah sinar cahaya matahari keemasan!

Permainan permai dari cahaya dan warna,
Disaksikan mata nan gembira ria,
Dan dari dada yang terharu dalam,
Membubungkan puji syukur yang dalam!

Bukan satu keajaiban, melainkan tiga!
Berkilauan di atas indung mutiara yang cair,
Dengan huruf berlian tertulis oleh cahaya:
“Cinta, Persahabatan, Simpati!”

Cinta, Persahabatan, Simpati,
Riak ombak menggumam menirukan,
Bayu di pepohonan menyanyikan
Kepada anak manusia yang bertanya.

Manis terbelai telinga yang mendengarkan
Oleh nyanyian gelombang dan angin nan ajaib,
“Di seluruh, seluruh dunia
Jiwa yang sama akan berjumpa!”

Jiwa yang sama tak memandang warna,
Tak memandang pangkat dan tingkat,
Tetapi tangan berjabat
Dalam hal apa pun jua!

Dan bila jiwa telah berjumpa,
Tak terlepaskan lagi ikatan,
Yang mengikatnya. Dan dalam hal apa jua
Meski waktu dan jarak, tetap setia.

Suka duka ditanggung bersama,
Demikian sepanjang hidup!
Duhai! Bahagia nian bertemu dengan jiwa nan sama
Telah tersua harta terkudus.

JIWA

Rembang, September 1904

Sentuhan Seni Akar Teh Bernilai Tinggi

Kompas, Senin, 19 April 2010 | Rumah kayu yang terletak di afdeling I (sebutan untuk merujuk kompleks perkebunan teh) Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, awal Januari 2010, ramai dikunjungi orang. Dilihat dari pelat nomor mobil, sebagian bukan warga Kota Pagar Alam maupun Sumatera Selatan.
”Mereka ini tamu dari Lampung dan Bengkulu yang sudah janjian dengan saya sejak tiga minggu lalu untuk melihat kerajinan akar pohon teh ini. Tujuannya, memesan seperangkat meja dan kursi untuk ruang tamu dan kantor,” demikian Suryana membuka percakapan pada pagi hari yang dingin itu.
Pemandangan yang terlihat di halaman rumah keluarga Suryana dan Erlan itu memang merepresentasikan hasil karya seni para perajin yang tinggal di lereng Gunung Dempo, yakni kerajinan akar kayu teh. Di seantero Sumatera Selatan, satu-satunya kerajinan kayu olahan yang dibuat dari akar pohon teh hanya bisa dijumpai di Kota Pagar Alam.
Menurut Suryana, dia bersama suaminya, Erlan, merintis kerajinan akar kayu Putri Kejora ini sejak 10 tahun silam. Saat itu, mereka merupakan perajin yang berada di bawah binaan PT Perkebunan Nusantara VII.
”Ide ini bermula ketika saat itu saya melihat PT PTPN VII melakukan program peremajaan pohon teh yang sudah tua. Saat dicabut dari tanah, teh berusia puluhan tahun ini ternyata memiliki keunikan dan keindahan bentuk batang. Karena ada peluang untuk dikembangkan menjadi barang olahan, saya dan suami saya membuat beberapa barang dulu,” kata Suryana.
Uji coba itu ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa di mata Suryana dan Erlan, pasangan suami istri yang sehari-hari juga bekerja sebagai buruh di pabrik teh milik PT PTPN VII. Dua barang yang pertama kali dihasilkan dari akar pohon teh, yakni kursi malas dan meja, ternyata menjadi produk kerajinan yang kaya nuansa seni dan bernilai tinggi.
Pola alami
Satu hal yang membuat kerajinan akar pohon teh ini menjadi barang jadi yang bernilai tinggi justru terletak pada pola atau tekstur akar pohon yang tetap alami. Saat duduk di atas kursi tamu, seorang konsumen mungkin akan merasa sedang duduk di singgasana.
”Dari barang yang tidak bernilai, saya dan suami berhasil menjadikannya barang kerajinan bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Saat ini, pelanggan tersebar tak hanya di Sumatera, tetapi juga di Jawa, Kalimantan, Papua, dan Bali,” katanya.
Sekarang kerajinan akar kayu ”Putri Kejora” ini sudah menjadi unit usaha tumpuan keluarga Suryana, Erlan, dan anak-anaknya. Namun, Suryana masih belum puas dengan pencapaiannya saat ini. Sebagai pengusaha kecil menengah, dia masih memiliki satu keinginan lagi, yakni memasarkan produk kerajinan akar kayu ini ke luar negeri. (ONI)

Esthi Susanti Menjawab "Panggilan"

Kompas , Sabtu, 6 Maret 2010 | NINA SUSILO dan FABIOLA PONTO

Ketika uang seakan menjadi ”panglima”, maka kepedulian sebagian orang pada lingkungannya, apalagi mereka yang jauh dari kehidupannya, semakin luntur. Terutama di kota-kota besar, kepedulian dan empati pada mereka yang nasibnya kurang beruntung makin terkikis. Tak mengherankan bila menjadi relawan bukan hal yang diharapkan.

Maka, bukan hal mudah bagi Esthi Susanti untuk berkarya bagi sesama manusia. Bahkan, sampai usia 50 tahun, ia masih berada di persimpangan jalan. Haruskah meneruskan aktivitasnya sebagai relawan di lembaga swadaya masyarakat Hotline, atau menjalani kehidupan normal seperti umumnya orang lain.

Namun, anak kedua dari 10 bersaudara ini tak semata-mata mengikuti keinginan yang sebenarnya manusiawi itu. ”Ternyata, saya memang mendapat tugas untuk terus menjadi relawan. Ini adalah sebuah panggilan,” ujarnya dalam suatu pembicaraan, awal Oktober lalu di Surabaya.

Ia pun kembali menjalani rutinitasnya dan didera kesibukan. Mengawali hari baru, Esthi bersama relawan Hotline membantu seorang pekerja seks yang akan melahirkan. Pekerja seks itu mulai mengeluarkan air ketuban, sedangkan uang yang dia miliki hanya Rp 70.000.

Operasi caesar supaya bayi lahir dengan kemungkinan bebas HIV/AIDS harus segera dilakukan, padahal saat itu telah lewat tengah malam. Semua pontang-panting, tetapi berkat koordinasi dengan para dokter, sang bayi lahir sehat melalui operasi caesar.

Pada pekan yang sama, seorang pekerja seks dengan virus HIV yang sudah menginfeksi jaringan otak menghitung hari mendekati ajal. Harapan terbesarnya adalah bertemu dengan keluarga. Para relawan Hotline berusaha memenuhi keinginan terakhir si pekerja seks dengan mencari keluarganya. Relawan menemukan mereka di Ponorogo.

Ketika semula keluarga menolak menemui si pasien, para relawan memberikan penjelasan secara persuasif. Keluarga si pasien akhirnya mau merawatnya sampai ajal menjemput pengidap HIV/AIDS itu. Rekonsiliasi terjadi dan si pasien menghadapi ajal dengan martabat.

Hotline

Pembelaan dan pendampingan terhadap pengidap HIV/ AIDS konsisten dilakukan Esthi sejak tahun 1992. Dia juga melakukan pendampingan dan perlindungan untuk perempuan miskin.

Esthi merintis karier aktivis ketika mengelola biro konsultasi via telepon di Surabaya bernama Hotline pada Harian Surya tahun 1989. Pekerjaan ini ditawarkan wartawan Kompas, Valens Doy (almarhum) dan Max Margono. Esthi lalu meninggalkan pekerjaannya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Petra 2 Surabaya.

Tahun 1991, USAID menawarkan penelitian epidemologi dan kerentanan HIV/AIDS di lokalisasi Dolly, Surabaya. Esthi menyetujuinya. Penelitian itu sekaligus bertujuan menyosialisasi penggunaan kondom.

Tanpa diduga, Hotline Surya dibekukan pada 2000 sehingga Esthi nyaris berhenti sebagai aktivis. Namun, ketika Kedutaan Australia, yang waktu itu mengucurkan dana, meminta Esthi melanjutkan pencegahan HIV/AIDS, kariernya sebagai aktivis semakin tegas. Hotline menjadi lembaga swadaya masyarakat sepenuhnya.

”Waktu itu saya juga berada di persimpangan, kalau memang harus berhenti, saya berhenti. Tetapi ternyata Tuhan mempunyai rencana,” katanya.

Memang tidak mudah karena sosialisasi penggunaan kondom tahun 2000 itu seperti menghadang tembok. Satu-satunya jalan untuk mengurangi para pekerja seks dari kerentanan penyakit HIV/AIDS adalah payung hukum, peraturan daerah. Pemerintah jelas menolak menyosialisasi penggunaan kondom karena khawatir dinilai melegalisasi pelacuran.

Usulan Esthi soal payung hukum itu baru diterima tahun 2004. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jatim diterbitkan. Perda itu menjadi percontohan dan diikuti 100 kabupaten/kota lain serta tujuh provinsi. Esthi pun mendapatkan penghargaan Surabaya Academy Award sebagai warga teladan.

”Penghargaan dan tulisan media semakin mengafirmasi pekerjaan saya sehingga bisa melewati setiap titik berhenti dan terus berjuang. Sekarang saya lebih menekankan efektivitas perda itu,” ujarnya.

Klinik sederhana

Pembaruan menjadi salah satu kunci dalam upaya pendampingan bagi pengidap HIV/AIDS. Dia menawarkan metode penyembuhan krisis mental orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan fotografi serta merajut. Metode penyembuhan melalui fotografi sudah dimulai dengan melibatkan dua fotografer profesional untuk mengajar beberapa ODHA.

”Untuk masalah psikologis, saya dan beberapa konselor langsung menangani pasien,” ujar Esthi.

Sementara kepedulian dia terhadap perempuan miskin didorong minimnya pengetahuan mereka untuk berobat. Persoalannya, banyak ibu rumah tangga miskin yang terkena infeksi saluran reproduksi, tetapi pengobatan mereka sering kali hanya menggunakan ramuan tradisional.

Oleh karena itu, mulai 2003, Hotline mendirikan klinik dengan laboratorium sederhana. Klinik ini membantu Hotline bekerja berdasarkan fakta lapangan.

”Memang tak mudah mempertahankan klinik yang juga merupakan perlindungan perempuan untuk tetap sehat,” ujarnya.

Bantuan dana hanya sampai tahun 2005 dan Esthi harus memikirkan berbagai cara untuk membiayai operasional klinik serta perlindungan untuk pengidap HIV/AIDS, seperti membuat kalender dengan karya foto dari ODHA.

”Kami berusaha bertahan, dan harus bisa,” ujarnya.

Sepanjang hidup, kata Esthi, yang lahir dari keluarga pedagang sepatu di Salatiga, adalah perlawanan. Dia terlahir di keluarga keturunan Tionghoa berstatus warga negara asing (WNA). Akibatnya, ia menghadapi diskriminasi untuk melanjutkan pendidikan selepas SMA. Biaya kuliah untuk WNA setidaknya Rp 1 juta, sedangkan untuk warga biasa (pribumi) hanya Rp 2.000–Rp 3.000. Dia juga harus mengurus sendiri izin sekolah dari Departemen Pendidikan di Jakarta.

Oleh karena selalu menjadi juara ketika SMA, ibunya mengizinkan Esthi melanjutkan sekolah di Universitas Satya Wacana, Salatiga, jurusan Bimbingan Konseling.

Semasa kuliah, salah satu aktivitasnya adalah mengikuti kelompok diskusi dan pers mahasiswa bersama Arief Budiman. Selepas kuliah, salah satu dosennya mengajak Esthi memperbaiki pendidikan di SMA Petra 2, Surabaya. Enam tahun dia menjadi guru Bimbingan dan Konseling, sebelum menjadi konselor dan Direktur Hotline Surya.

Perlawanan kembali dilakukan karena pilihannya menjadi aktivis ditentang keluarga yang semua memilih karier profesional. Dukungan baru mengalir setelah Esthi mendapatkan pengakuan masyarakat atas aktivitasnya yang konsisten.

ESTHI SUSANTI

• Lahir: Salatiga, Jawa Tengah, 26 Mei 1959
• Pendidikan: - S-1 Jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Satya Wacana, Salatiga, lulus 1983 - S-2 Sosio-Antropologi FISIP Universitas Airlangga, lulus 2001, dengan tesis Kekerasan Personal dan Struktural pada Pekerja Seksual di Surabaya
• Pekerjaan: Direktur Eksekutif Hotline

DEMOKRATISASI GELOMBANG KETIGA

Gelombang demokratisasi adalah sekelompok transisi dari rezim-rezin non-¬demokratis ke rezim-rezim demokratis yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya. Sebagian gelombang juga biasanya mencakup liberalisasi atau demokratisasi, sebagian pada sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis. Dorongan pertama ke arah demokratisasi di Barat terjadi pada paruh pertama abad ke¬-17. Dimulai dengan revolusi di Inggris pada 14 Januari 1638 yang melahirkan The Fundamental Orders of Connecticut) yang disetujui warga kota Hartford dan kota¬-kota lainnya yang berdekatan.
Tiga gelombang demokratisasi telah terjadi yang telah mempengaruhi sejumlah kecil negeri. Selama masing-masing gelombang itu juga terjadi beberapa transisi rezim ke arah sebaliknya yaitu ke arah yang tidak demokratis. Di samping itu tidak semua transisi ke arah demokrasi berlangsung selama terjadinya gelombang-gelombang demokrasi. Kurun waktu dari gelombang perubahan rezim-rezim ini dapat diklasifikasikan ke dalam 5 episode, yakni
1. Gelombang panjang demokratisasi pertama (tahun 1828-1926);
2. Gelombang balik pertama (tahun 1922-1942);
3. Gelombang pendek demokratisasi kedua (tahun 1943-1962);
4. Gelombang balik kedua (tahun 1958-1975);
5. Gelombang demokratisasi ketiga (tahun 1974-sekarang).

Gelombang Demokrasi Pertama (1828-1926)
Gelombang pertama berakar dari Revolusi Prancis dan Amerika. Kemunculan lembaga demokrasi nasional yang sesungguhnya merupakan fenomena abad ke-19 dimana terjadi perkembangan lembaga demokrasi di berbagai negara. Jonathan Sunshine mengemukakan dua kriteria utama untuk menentukan kapan suatu sistem politik abad ke-19 sudah mencapai kualifikasi demokrasi yang minimal, yaitu
1. Adanya 50% persen laki-laki dewasa berhak memberikan suara;
2. Adanya seorang eksekutif yang bertanggung jawab yang harus mempertahankan dukungan mayoritas dalam suatu parlemen.
Pada tahun 1830, Tocqueville meramalkan kejadian dan kecenderungan adanya gelombang demokrasi pertama. Sementara itu James Bryce pada tahun 1920 berspekulasi apakah “kecenderungan ke arah demokrasi yang sekarang terlibat ada di mana-mana merupakan suatu kecenderungan alamiah, sesuai dengan hukum umum kemajuan sosial”. Dengan menggunakan kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sedikitnya 30 negara yang bergerak menuju negeri yang demokratis, diantaranya ditandai dengan beberapa kejadian:
1. Amerika Serikat memasuki gelombang demokrasi pertama pada tahun 1828 dimulai dengan penghapusan kualifikasi hak milik di negara bagian yang lebih tua dan diterimanya negara bagian yang baru dengan hak pilih yang universal;
2. Swiss, Dominion Inggris, Prancis, Britania Raya dan negara-negara kecil di Eropa beralih ke sistem demokrasi melalui pemberian hak suara, mengurangi jumlah pemberian suara ganda, memperkenalkan sistem pemberian suara secara rahasia dan memberikan tanggungjawab Perdana Menteri dan Kabinet kepada Parlemen.
3. Italia dan Argentina memiliki rezim lebih demokratis menjelang Perang Dunia I;
4. Irlandia dan Eslandia yang baru merdeka menjadi negeri-negeri yang demokratis;
5. Terjadi gerakan demokrasi besar-besaran untuk menggantikan kerajaan Romanov, Hapsburg dan Hohenzollern;
6. Spanyol dan Cile memasuki barisan negara demokratis pada awal tahun 1930-an.

Gelombang Balik Pertama (1922-1942)
Gelombang balik pertama dicirikan dengan bangkitnya rezim yang berideologi komunis, fasis dan militeristis ditambah dengan terjadinya perang yang berkedok menyelamatkan demokrasi dunia ternyata malah sebaliknya justru membangkitkan gerakan-gerakan ekstrem kanan maupun kiri yang ingin menghancurkannya. Gelombang ini berawal pada tahun 1922 ditandai dengan peristiwa-peristiwa;
1. Mars di Roma dan dicampakannya demokrasi di Italia oleh Mussolini;
2. Kudeta militer di Lithuania, Polandia, Latvia dan Estonia;
3. Yugoslavia dan Bulgaria diperintah oleh oleh kediktatoran bentuk baru;
4. Jerman dikuasai oleh Hitler pada tahun 1933 yang menyebabkan juga berakhirnya periode demokrasi di Austria pada tahun 1934 dan Ceko pada tahun 1938;
5. Demokrasi di Yunani hancur pada tahun 1915 sampai akhirnya terkubur di tahun 1936;
6. Kudeta militer di Portugal pada tahun 1926 ,yang melahirkan kediktatoran Salazar;
7. Perebutan kekuasaan oleh militer di Brasil dan Argentina pada tahun 1930;
8. Uruguay kembah ke otoriterisme pada tahun 1933;
9. Kudeta militer di Spanyol pada tahun 1936 yang mengakibatkan pecahnya perang saudara dan matinya republik Spanyol pada tahun 1939;
10. Pemerintahan yang demokratis di Jepang (1920) digantikan oleh pemerintahan militer pada awal dasa warsa 1930.

Gelombang Kedua (1943-1962)
Gelombang demokrasi kedua merupakan gelombang pendek yang muncul pada masa Perang Dunia II yang ditandai dengan:
1. Pendudukan sekutu atas beberapa negara melahirkan lembaga-lembaga demokrasi di Jerman Barat, Italia, Austria, Jepang dan Korea;
2. Lahirnya demokrasi di Cekoslowakia dan Hongaria yang mendapat tekanan Uni Soviet;
3. Turki dan Yunani (1940 dan 1950) telah bergerak kearah demokrasi;
4. Uruguay, Brasil dan Kostarika (1940) bergeser ke sistem demokrasi;
5. Pemilu di negara-negara Argentina, Kolombia, Peru, dan Venezuela (1945-1946) melahirkan pemerintahan pilihan rakyat.
6. Argentina dan Peru bergerak kembali ke arah demokrasi terbatas yang tidak stabil karena adanya konflik antara pihak militer dengan gerakan Aprista dan Peronista yang sangat populer pada akhir dasa warsa 1950;
7. Para elit di Kolombia dan Venezuela merundingkan rencana mengakhiri pemerintahan yang diktator pada akhir dasawarsa 1950;
8. Lahirnya negara-negara baru karena berakhirnya kolonialisme Barat, seperti Pakistan, Malaysia (1957), Indonesia (1945);
9. Bertahannya sistem demokrasi di India, Srilanka, Filipina, Israel;
10. Nigeria telah memiliki pemerintahan yang demokratis pada tahun 1960.

Gelombang Balik Kedua (1958-1975)
Gelombang batik kedua dimulai dengan apa yang terjadi di Peru pada tahun 1962 ketika pihak militer ikut campurtangan untuk merubah basil pemilu yang menghasilkan pemimpin dari luar militer yang juga digulingkan oleh militer pada tahun 1968. Ayunan gelombang balik kedua di seluruh dunia pada tahun 1962 mencatat sebanyak 13 pemerintahan di dunia merupakan basil kudeta, sedangkan pada tahun 1975 tercatat 38 pemerintahan juga basil kudeta yang sama.
Menurut hasil perhitungan yang lain, sepertiga dari 32 negara yang merdeka pada tahun 1958 telah berubah menjadi negara yang otoriter menjelang pertengahan dasa warsa 1970-an. Selanjutnya rentetan arus gelombang balik kedua ditandai dengan peristiiva-peristiwa:
1. Kudeta militer di Brasil dan Bolivia pada tahun 1964, Argentina (1966), Ekuador (1972), Uruguay dan Cile pada tahun 1973;
2. Militer di Pakistan pada tahun 1958 memaksakan suatu rezim berdasarkan hukum darurat perang;
3. Pada akhir dasa warsa 1950, Syngman Rhee mengerogoti prosedur demokrasi di Korea dan rezim demokrasi yang menggantikannya di tahun 1960 digulingkan oleh sebuah kudeta militer pada tahun 1961 yang melahirkan rezim semi-otoriter dan disahkan melalui pemilu 1963. Rezim ini berkembang menjadi sangat otoriter di tahun 1973;
4. Pada tahun 1957, Sukarno di Indonesia telah menggantikan demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin;
5. Pada tahun 1965 di Indonesia terjadi pengambilalihan pucuk pimpinan yang dilakukan oleh TNI;
6. Presiden Ferdinand Marcos di Filipina pada tahun 1973 telah melembagakan sebuah rezim hukum darurat perang;
7. Indira Gandhi di India pada tahun 1975 telah menghentikan praktek-praktek demokrasi dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan darurat;
8. Pada tahun 1960-an di Taiwan terjadi pembungkaman terhadap kaum liberal;
9. Kudeta “Istana” pada tahun 1965 dan kudeta militer tahun 1967 di Yunani;
10. Pada periode tahun 1960, 1961, 1971, 1973 terjadi campur tangan pihak militer terhadap pemerintahan yang demokratis di Yunani yang diakhiri oleh kudeta militer yang penuh pada tahun 1980;
11. Kudeta militer di Nigeria tahun 1966;
12. Sebanyak 33 negeri di Afrika yang merdeka pada kurun waktu 1956-1970 menjadi negeri otoriter;

Gelombang Ketiga (1974-Sekarang)
Gelombang ini dimulai dengan berakhirnya rezim diktator Portugal pada tahun 1974 yang juga mendorong lahirnya sekitar 30 rezim-rezim demokratis di Eropa, Asia dan Amerika Latin melalui peristiwa-peristiwa antara lain:
1. Tumbangnya rezim militer di Yunani (1974) oleh sebuah pemerintahan sipil Karamanlis yang tidak menghendaki lahirnya kembali monarkhi;
2. Berakhirnya rezim Jenderal Francisco Franco di Spanyol (1974) yang diikuti dengan lahirnya pemerintahan Raja baru Juan Carlos bersama Perdana Menteri, Adolfo Suarez;
3. Papua Nugini (1975) merdeka dan menganut sistem politik yang demokratis;
4. Pada tahun 1977 pemimpin militer Ekuador mengundurkan diri dan mendorong lahirnya Undang-undang baru pada tahun 1978 serta pemilu pada tahun 1979;
5. Pada tahun 1977 terjadi geombang pro-demokrasi di India;
6. Pengunduran pihak militer di Peru menyebabkan diadakannya pemilihan dewan konstituante pada tahun 1978, lahirnya Undang-undang baru pada tahun 1979 dan terpilihnya presiden di tahun 1980;
7. Pengunduran pihak militer di Bolivia menimbulkan kudeta di tahun 1978 yang diakhiri dengan pemilihan presiden sipil pada tahun 1982;
8. Nigeria (1979) bergeser kembali dari pemerintahan militer ke pemerintahan yang dipilih secara demokratis, walaupun pada tahun 1984 kembali dikudeta oleh militer;
9. Honduras (1982) memiliki presiden dari pihak sipil;
10. Terpilihnya pemerintahan sipil di Argentina (1983) akibat kalah perang dari Inggris;
11. Pengunduran militer Turki (1983) yang melahirkan presiden dari pihak sipil;
12. Salvador (1984) memilih Jose Napoleon Duarte sebagai presiden hasil pemilu;
13. Guatemala (1984) memilih sebuah dewan konstituante dan seorang presiden sipil (1985);
14. Berakhirnya rezim diktator Ferdinand Marcos di Filipina (1986) yang dipicu oleh terbunuhnya Benigno Aquino;
15. Terpilih Presiden Korea (1987) dari pihak militer melalui proses pemilu yang relatif adil dan pada tahun 1988 pihak oposisi menguasai parlemen;
16. Pemerintahan Taiwan (1987-1988) melonggarkan kegiatan politik di negeri tersebut dan berjanji akan menciptakan iklim politik yang demokratis;
17. Pemerintahan militer di Pakistan (1988) berakhir dan digantikan oposisi melalui pemilu;
18. Hongaria (1988) memulai transisi mutipartai;
19. Pemilihan Kongres Nasional di Uni Sovyet (1989) memunculkan parlemen nasional yang semakin berani mengemukakan pendapat;
20. Partai Solidaritas di Polandia (1989) memenangkan pemilihan parlemen nasional dan melahirkan pemerintahan non-komunis dengan terpilihnya Lech Walesa sebagai presiden menggantikan Jenderal Wojciech Jaruzelski yang komunis;
21. Tumbangnya rezim komunis pada tahun 1989 di Jerman Timur, Cekoslowakia dan Rumania;
22. Rakyat Cile (1988) memberikan suara pada sebuah referendum untuk mengakhiri kekuasaan Jenderal Augusto Pinochet dan pada tahun 1989 memilih presiden dari sipil;
23. Intervensi AS di Grenada pada tahun 1983 telah menamatkan rezim Marxis-Leninis dan menumbangkan rezim Jenderal Manuel Noriega di Panama pada tahun 1989;
24. Rezim Marxis-Leninis di Nikaragua (1990) tumbang setelah kalah dalam pemilu;
25. Haiti (Desember 1990) telah memilih pemerintahan yang demokratis;
26. Pada tahun 1990 terjadi liberalisasi di sejumlah Negara Senegal, Tunisia, Aljazair, Mesir dan Yordania;
27. Pemerintah Afrika Selatan (1978) memulai suatu proses mengurangi apartheid dan memperluas partisipasi politik bagi minoritas bukan kulit putih, tetapi tidak bagi mayoritas kulit hitam. Setelah terpilihnva F.W. de Klerk sebagai presiden, proses perundingan dimulai kembali antara pemerintah dengan Kongres Nasional Afrika;
28. Menjelang tahun 1990, gemuruh demokrasi berlangsung di Nepal, Albania.
Dalam kurun waktu 5 tahun gelombang demokrasi ketiga bergerak melintasi Eropa Selatan, melanda Amerika Latin, dan menuju Asia serta menghancurkan sebagian besar rezim diktator blok Sovyet. Gelombang demokratisasi dan gelombang baliknya mengesankan adanya pola “dua langkah maju dan satu langkah mundur”, artinya, sampai saat ini masing-masing gelombang balik telah menghapus sebagian transisi menuju demokrasi yang terjadi pada gelombang demokratisasi sebelumnya.
Dalam beberapa dasawarsa pasca Perang Dunia ke-2, jumlah negara yang merdeka telah bertambah dua kali lipat, namun proporsi negara yang demokratis menunjukkan keteraturan yang cukup tinggi. Pada palung dari dua gelombang balik terjadi sebesar 19,7% dan 24,6 % negara-negara di dunia merupakan negeri yang demokratis. Sementara itu pada titik puncak dari dua gelombang demokratisasi terjadi sebesar 45,3% dan 32,4 % dan memasuki tahun 1990 hanya sekitar 45,0% dari Negara-¬negara di dunia adalah negara yang demokratis yang hampir sama dengan apa yang terjadi di tahun 1922.
Jelaslah sudah bila kita bandingkan apakah Grenada yang demokratis kurang mempunyai dampak apabila dibandingkan dengan apakah Cina demokratis dan rasio negara-negara demokratis dengan jumlah seluruh negara tidaklah terlalu signifikan. Disamping itu jika kita membandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 1973 dengan tahun 1990 dimana jumlah absolut negara-negara otoriter berkurang untuk pertama kalinya, namun di tahun 1990 gelombang demokratisasi ketiga masih belum berhasil meningkatkan proporsi negara-negara demokratis di dunia melebihi tingkat tertinggi sebelumnya yang dicapai pada 68 tahun yang lalu.*

PENEMUAN

10 Inovasi Strategis di Dunia Masa Depan

Oleh Yulvianus Harjono

Inovasi adalah kunci masa depan. Kesejahteraan yang dicapai manusia saat ini tidaklah terlepas dari inovasi yang telah dilahirkan pada masa lampau. Melalui berbagai penemuan yang telah diciptakan saat ini, kita pun dapat ”mengintip” masa depan.

Hal-hal yang dulu hanya bisa disaksikan di film-film fiksi dan buku ternyata menjelma sebagai realitas. Memandang sangat pentingnya inovasi, seperti diungkapkan Presiden AS Barack Obama dalam pidato mingguannya di radio dan media cyber, 1 Agustus 2009, Livescience merilis 10 obyek inovasi strategis yang telah dirintis dan akan menentukan pada masa depan.

Peralatan pembaca pikiran

Adam Wilson, ilmuwan dari Teknik Biomedis University of Wisconsin, AS, menciptakan sebuah interface (antarmuka untuk komputer) yang mampu menerjemahkan pikiran ke dalam bentuk teks.

Sistem antarmuka yang bekerja pada alat berupa elektrode dan kabel terkoneksi di kepala ini mampu mengubah sinyal listrik menjadi bentuk fisik, seperti tangan memindahkan cursor.

Teknologi ini sangat bermanfaat bagi pasien yang tak bisa berkomunikasi sama sekali, seperti penderita stroke atau penyakit langka Lou Gehrig (Amyotrophic Lateral Sclerosis) untuk bisa ”berbicara”. Alat ini dapat difungsikan sebagai alat pengetes kejujuran.

Keliling dunia 90 menit

Dari novel dan film kita ketahui, Phileas Fogg asal Inggris mampu mengelilingi dunia dalam 80 hari pada awal tahun 1870-an. Ke depan orang bisa hanya butuh kurang dari sejam untuk ke belahan dunia lain.

Dalam penelitian yang disponsori Pusat Sains Angkatan Udara AS dan Angkatan Udara Brasil, mimpi transportasi canggih dibangun di atas teknologi propulsi laser kecepatan hipersonik. Riset pimpinan Leik Myrabo, profesor Teknik Dirgantara dari Institut Politeknik Rensselaer, Troy, AS, ini tengah dilakukan di Laboratorium Hipersonik dan Aerodinamika Henry T Nagamatsu di Sao Jose, Brasil.

Kekuatan puncaknya dapat mencapai skala gigawatt. Alat ini diklaim mampu meluncurkan nano-satelit (1-10 kilogram) dan mikro-satelit (10-100 kilogram) ke orbit rendah dalam sekejap. Teknologi ini juga didesain untuk meluncurkan pesawat ke stasiun luar angkasa.

Lengan bionik

Ingat tokoh Luke ”Skywalker” di film Star Wars? Ya, tangan kanannya yang putus adalah sebuah lengan bionik. Tidak lama lagi, para veteran korban perang ataupun mereka yang terlahir tanpa lengan dan tungkai kaki bisa menikmati teknologi canggih Skywalker ini.

Banyak pusat penelitian di dunia mengembangkan lengan dan kaki bionik. Salah satunya adalah Touch Bionics yang telah memasarkan produknya, lengan i-LIMB. Lengan bionik ini memiliki kontrol intuitif.

Elektrode desain khusus ditempatkan di permukaan kulit untuk membaca sinyal-sinyal otot (myoelectric) yang dikirimkan otot di tungkai/lengan yang tersisa. Lengan i-LIMB berbahan dasar plastik itu dapat bergerak layaknya tangan biasa. Teknologi bionik yang tak kalah canggih tengah dirintis Miguel Nicolelis (Duke University, AS). Lengan buatan rancangannya, digerakkan otak langsung.

”Gadget” indera keenam

Pranav Mistry, mahasiswa program doktor dari Media Lab Massachusetts Institute of Technology (MIT), menciptakan alat Sixth Sense, yang bisa menampilkan informasi virtual tiga dimensi saat berinteraksi dengan obyek yang dilihat.

Sebagai contoh, dengan melihat kulit wajah sebuah buku, beragam informasi: resensi, harga, bahkan komentar tentang buku itu, langsung muncul di hadapan kita layaknya tayangan dari sebuah proyektor LCD.

Sixth Sense adalah sebuah gadget yang memungkinkan segala informasi di internet terhubung langsung dengan dunia nyata dan membentuk sajian bernama realitas tambahan. Gadget yang ringkas ini mengingatkan kita pada teknologi canggih di film Minority Report.

Teknologi ini menggabungkan webcam dan proyektor mini yang terkoneksi dengan ponsel cerdas secara nirkabel.

Organ tubuh artifisial

Suatu saat ke depan, manusia yang menderita penyakit gagal hati bisa memiliki organ hati baru. Bukan lagi sekadar transplantasi, melainkan sebuah organ asli. Colin McGucklin dan Nico Forraz—duo peneliti dari Newcastle University, Inggris— menciptakan lever artifisial.

Lever manusia pertama yang pernah diciptakan ini masih dalam skala prototipe. Ukurannya mini, setara sebuah koin ukuran kecil. Lever ini dibuat dari sel punca (stem cell) yang diambil dari tali pusat manusia.

Bioreaktor untuk menumbuhkan sel punca diperoleh dari NASA. Pada masa depan kemungkinan bukan hanya lever yang bisa diproduksi, melainkan juga organ-organ vital lain, seperti ginjal, bahkan jantung.

Memberi makan dunia

Mencukupi kebutuhan pangan dunia bakal menjadi hal sangat krusial pada masa depan. Ilmuwan terus berupaya menciptakan varietas gandum, jagung, dan beras unggulan yang bisa panen berlipat ganda. Termasuk menyesuaikan dengan gejala pemanasan global.

Seiring pesatnya riset bioteknologi, muncul ide pembuatan superfood—makanan berbentuk pil yang mencakup seluruh nutrisi yang dibutuhkan. Ada yang mengembangkan makanan sintetis dari sel punca hewan. Riset ini salah satunya dilakukan di Ulrecht University, Belanda.

Melenyapkan limbah

Limbah akan menjadi persoalan besar pada masa depan jika tidak diantisipasi serius. Di negara-negara maju, melalui pemanfaatan teknologi, berbagai sampah diolah menjadi bahan baku daur ulang. Bulu ayam, oleh peneliti di Virginia Tech, AS, bisa diolah menjadi senyawa polimer sebagai bahan untuk membuat plastik pada masa depan.

Menjiplak nuklir Matahari

Reaksi fusi nuklir menjaga Matahari tetap bersinar cemerlang selama miliaran tahun. Ed Moses, dari National Ignition Facility, AS, melakukan penelitian bertujuan menciptakan fusi nuklir seperti di Matahari.

Dia mencampur 150 mikrogram deuterium dan tritium yang ditembakkan dengan laser raksasa sebagai inti tenaga untuk membangkitkan fusi nuklir. Percobaan ini mirip dengan adegan cerita fiksi film Spiderman 2. Pada 2010 dijadwalkan tes, yang diprediksi menghasilkan energi hingga 500 triliun watt.

Merekayasa iklim Bumi

Salah satu cara mencegah pemanasan global adalah melalui rekayasa kebumian (geoengineering). Muncul berbagai gagasan geoengineering yang hi-tech, seperti membuat cermin atau menaburkan partikel pemantul sinar matahari. Untuk mengurangi badai topan di AS akan dicoba mengaduk lautan, oleh sejumlah armada kapal, agar air laut mendingin. Teknologi rekayasa kebumian kian dimungkinkan.

Membuat otak manusia

Masih banyak bagian dari otak manusia yang menyimpan misteri. Di balik miliaran neuron, tersembunyi segala pemikiran dan teknologi canggih yang tak pernah terbayangkan akan dilahirkan.

Peneliti yang tergabung dalam Blue Brain Project di Swiss mengumumkan rencana membuat otak artifisial beberapa dekade lagi. Simulasi dilakukan dengan membuat otak tikus buatan, menggunakan IBM Supercomputer Blue Gene.

(Dikutip dari Kompas, Sabtu, 19 September 2009)

Politik Kebudayaan Kita

Oleh : M Alfan Alfian

Ramai-ramai protes klaim tari pendet oleh pihak tertentu Malaysia mengingatkan klaim-klaim atas produk kebudayaan Indonesia lainnya.

Hal ini menyisakan pertanyaan mendasar, sejauh manakah politik kebudayaan kita?

Ini soal yang amat penting dan mendesak untuk dibicarakan ulang. Desain besar apa yang harus dihadirkan setelah polemik kebudayaan tak lagi terdengar?

Munculnya aneka protes sebagai bentuk ketersinggungan atas klaim produk-produk kebudayaan kita oleh Malaysia seharusnya segera memicu perlunya dipikirkan kembali hal-hal mendasar atas politik kebudayaan kita. Hendak diarahkan ke mana kebudayaan bangsa ini?

Berbagai kebudayaan yang sudah sejak dulu dan melekat ke dalam identitas Indonesia tidak lepas dari proses interaksi dengan pengaruh-pengaruh bangsa-bangsa lain. Tidak ada produk budaya yang murni hadir tanpa proses interaksi dengan yang lain. Yang menjadi khas adalah saat ada tafsir yang estetis diwujudkan ke berbagai bentuk produk kebudayaan. Lokalitas itulah yang otentik.

Karena itu, meski pernah didefinisikan bahwa kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah, bukan berarti ditafsirkan sebagai homogenisasi atas produk-produk kebudayaan lokal. Indonesia hanya merangkai suatu mosaik khazanah kebudayaan yang kaya, Bhinneka Tunggal Ika.

Yang diributkan dengan Malaysia saat ini lebih banyak dalam konteks kebudayaan materi. Padahal, kebudayaan banyak yang bersifat abstrak (nonmateri) dan tidak dapat dikuantitatifkan. Karena itu, tugas pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan tak dapat dipaksakan untuk diderivasikan ke dalam angka-angka. Ketika kebudayaan didepartemenkan, harus jujur diakui, banyak hal yang dirasakan justru mempersempit makna kebudayaan itu sendiri.

Reorientasi pola pikir

Satu peninggalan berharga atas Polemik Kebudayaan 1930-an yang melibatkan Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Sutomo, Ki Hadjar Dewantara, Purbatjaraka, dan lainnya adalah mengajarkan kepada kita pentingnya pola pikir kebudayaan yang tepat bagi bangsa kita yang plural ini. Di wilayah gagasan, masalah kebudayaan kita belum selesai.

Polemik kebudayaan perlu dilanjutkan, setidaknya untuk merangsang progresivitas pemikiran kebudayaan kita sebagai bangsa yang harus lebih maju. Bahaya besar akan muncul jika soal-soal gagasan kebudayaan tidak lagi didiskusikan secara terbuka dan merangsang suatu pemikiran terobosan bagi bangsa yang saat ini banyak dirundung masalah ini. Polemik kebudayaan itu jangan hanya disimpan di laci sejarah.

Jika kesadaran kebudayaan (maknanya lebih luas ketimbang kesenian) telah tertanam di benak kita sebagai bangsa yang besar dan punya banyak potensi, setidaknya upaya untuk menemukan kembali orientasi kita sebagai bangsa yang digagas oleh pendirinya berdasarkan falsafah Pancasila tidak sulit.

Kekuatan pemikiran

Kebanggaan sebagai bangsa tak pernah lepas dari kekuatan pemikiran. Jika tidak pernah ada rangsangan dan gairah menyala-nyala atas tradisi berpikir kebudayaan, kita tidak akan pernah menemukan letak kebanggaan itu dan tanpa sadar melarutkan diri ke tengah pusaran negativitas globalisasi, menjadi bangsa inlander kembali.

Kita berada pada abad yang besar, kata Hatta mengutip penyair Jerman, tetapi menemukan orang-orang kerdil. Sindiran itu masih terasa hingga kini. Orang kerdil yang dimaksud ialah yang malas berpikir dan berbuat, menciptakan sesuatu yang besar bagi kejayaan bangsanya.

Kita sudah banyak ketinggalan dalam kompetisi ”di segala bidang” dengan bangsa-bangsa lain dan, lagi-lagi terinspirasi Hatta, harus bergerak cepat. Tinggalkan pepatah ”biar lambat asal selamat”. Ubah menjadi ”harus cepat dan selamat”.

Soal klaim tari pendet dan sebagainya oleh pihak lain, pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah nyata, termasuk mematenkan banyak khazanah kebudayaan kita. Namun, ingat, kebudayaan tak sekadar terkait hal-hal demikian, tetapi terutama cara berpikir dan bertindak kita.

M Alfan AlfianDosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta

Tulisan ini dimuat di Kompas, Senin, 31 Agustus 2009

KPI-Dewan Pers Sesalkan Pemberitaan

Jakarta, Kompas - Komisi Penyiaran

Indonesia

dan Dewan Pers menyesalkan berita tentang perburuan terorisme oleh polisi di sejumlah media massa, terutama televisi. Sejumlah informasi yang disampaikan dinilai telah membingungkan masyarakat dan mengganggu penyidikan polisi.

Untuk itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sasa Djuarsa Sendjaja, Rabu (12/8), menyatakan akan mengirimkan surat teguran ke sejumlah stasiun televisi terkait pemberitaan mereka tentang terorisme, khususnya setelah penyergapan rumah Muhjahri di Temanggung, Jawa Tengah, oleh Densus 88 Polri pada Jumat pekan lalu.

”Selasa kemarin, KPI juga sudah bertemu dengan sejumlah pimpinan redaksi televisi dan Kepala Polri untuk membahas pemberitaan terorisme. Saat itu, kami sudah menyampaikan keberatan atas berita di televisi karena diduga telah melanggar standar program siaran,” kata Sasa.

Keberatan ini antara lain tentang penyebutan bahwa teroris yang tewas dalam penyergapan di Temanggung adalah Noordin M Top. ”Sebutan itu berawal dari kesimpulan media sendiri. Awalnya memang disebut, yang diduga tewas adalah Noordin. Namun, kata diduga ini lama-lama hilang dan makin diperparah oleh pernyataan sejumlah pihak hingga membingungkan masyarakat. Padahal, Kepala Polri sejak awal menyatakan belum dapat memastikan siapa yang tewas,” papar Sasa.

Ironisnya, lanjut Sasa, keberatan KPI dalam pemberitaan terorisme di televisi ini bukan yang pertama kalinya. KPI juga pernah menyesalkan pemberitaan sejumlah televisi saat eksekusi tiga terpidana mati bom Bali, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron, November 2008. Hal itu disebabkan pemberitaan yang dilakukan justru terkesan menjadikan mereka pahlawan dan bukan musuh bersama.

Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara menilai sejumlah media, terutama televisi, mendahului sumber berita resmi dalam menyiarkan perburuan terorisme. ”Meski dikejar deadline dan persaingan yang ketat, media tetap harus mengonfirmasi kebenaran informasi yang diperolehnya sebelum informasi itu disiarkan ke masyarakat sehingga kebenaran informasi yang diwartakan dapat dipertanggungjawabkan. Ini hukum dasar jurnalistik,” paparnya.

Pertanyaan Komisi III

Komisi III DPR akan memanggil Kepala Kepolisian Negara RI terkait dengan operasi penangkapan jaringan teroris di Temanggung. ”Saya lihat lebih pada profesionalisme,” kata Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan.

Salah satu yang akan ditanyakan adalah siapa yang memberikan informasi kepada polisi bahwa orang yang berada di dalam rumah itu adalah Noordin M Top. Komisi III juga akan mempertanyakan mengapa waktu penyerbuan baru dilakukan pukul 15.00. Rumah itu sudah diawasi sejak pukul 07.00. Berarti ada vakum sekitar 8 jam.

Soal pantas tidaknya petugas menembak mati, hal itu juga akan ditanyakan.

Trimedya juga berpandangan, operasi penyerbuan teroris semacam itu tidak pas kalau disiarkan secara langsung oleh televisi. Selain bisa membocorkan informasi, juga mengganggu pelaksanaan operasi. (NWO/SUT)

Kompas, Kamis, 13 Agustus 2009

”Kalau award ini bisa ditukar dengan (pembebasan) teman yang belum kembali, saya akan lebih bersyukur,” kata Elly Anita. Ia menjadi salah satu dari sembilan orang di dunia yang menerima penghargaan ”Pahlawan yang Berjasa untuk Mengakhiri Perbudakan Era Modern” tahun 2009 dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton.

Dia tak menganggap penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas perjuangannya karena memang bukan itu keinginannya. Elly hanya berharap semakin banyak pihak yang mendukung pemberantasan jaringan penjahat perdagangan manusia.

Ia masih memikul beban berat memperjuangkan kebebasan rekan-rekannya yang direnggut pedagang manusia internasional. Sesuatu yang semestinya merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya. Elly bertekad terus berjuang sampai buruh migran Indonesia yang terjebak praktik perdagangan manusia mendapat perlindungan semestinya dari negara.

”Saya berjanji kepada teman- teman yang masih tertahan di penampungan di Kurdistan akan membebaskan mereka jika saya berhasil pulang ke Indonesia. Saya tidak bisa tidur nyenyak selama mereka masih terjebak di Kurdistan,” ujarnya.

Ia aktif berkampanye menyadarkan potensi perdagangan manusia terhadap masyarakat dan giat mengikuti berbagai seminar untuk berbagi pengalaman. Dia berharap pengalaman buruknya bisa menjadi pertimbangan bagi calon buruh migran lain untuk lebih berhati-hati jika mendapat tawaran bekerja ke luar negeri.

Menurut Elly, sedikitnya 500 orang Indonesia diselundupkan bekerja di Irak karena terjebak janji manis sponsor. ”Teman saya di Dubai menginformasikan, hampir setiap hari ada pengiriman pekerja Indonesia ke Kurdistan,” imbuhnya.

Niat berperan aktif menumpas perdagangan manusia terpatri di benaknya sejak menjejakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, 7 November 2007. Ketika itu, Elly bersama Darmiati kembali ke Tanah Air berkat perjuangan keras setelah 10 bulan terjebak di penampungan agen pekerja asing di Kurdistan. Mereka bisa pulang berkat perjuangan Elly yang tanpa lelah dan takut menembus tembok penampungan pekerja asing Bruska di Kurdistan.

Kurdistan termasuk wilayah paling bergejolak di Irak. Apalagi Indonesia tak memiliki perjanjian bilateral penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Irak. Jadi, ulah agen pekerja asing menyelundupkan TKI bekerja ke Irak merupakan praktik perdagangan manusia.

Elly berangkat ke Dubai karena mendapat pekerjaan sebagai sekretaris di perusahaan agen pekerja asing, Oktober 2006. Dia hanya lulus sekolah dasar, tetapi pengalamannya bekerja di sejumlah negara membuat Elly mahir berbahasa Inggris dan menggunakan komputer. Baru seminggu bekerja di Dubai, sang bos kerap mencoba melecehkan hingga ia memutuskan berhenti bekerja.

”Sebelum keluar, saya menelepon agen pekerja asing lain untuk minta pekerjaan, dan dapat. Saya juga tes wawancara di Kedutaan Besar Libya di Dubai dan diterima sebagai penerjemah. Namun, agen tak mau melepaskan saya dan berjanji mencarikan pekerjaan lain,” ujarnya.

Elly lalu dipekerjakan sebagai pengasuh bayi dengan gaji 250 dollar AS (sekitar Rp 2,5 juta) per bulan di rumah istri kedua agen pekerja asing itu. Ia hanya bertahan dua minggu di sini walau mendapat gaji lebih baik dibandingkan dengan tempat sebelumnya sebesar 600 dirham (sekitar Rp 1,65 juta). ”Dia masih saja berusaha memerkosa saya,” ujarnya.

Tuntutan Elly untuk berhenti malah dijawab pengusaha itu dengan dua pilihan, pulang ke Indonesia tanpa uang sepeser pun atau ditempatkan ke Kurdistan.

Pengusaha itu memberangkatkan Elly ke Kurdistan, 18 Desember 2006. Ia belum tahu tujuannya sampai seorang petugas di bandara Dubai melarangnya pergi. ”Di sana (Kurdistan) berbahaya untuk perempuan,” ujar petugas itu. Saat Elly berusaha mendapat informasi lebih banyak, staf agen pekerja asing yang mengawalnya membawa dia ke ruang keberangkatan.

Elly curiga bakal menjadi korban perdagangan manusia saat mendarat di Bandara Erbill, Kurdistan. Kecurigaannya menguat saat mobil yang mereka tumpangi menuju tempat penampungan agen pekerja asing Bruska harus berhenti setiap 10 menit karena pemeriksaan surat identitas penumpang oleh orang bersenjata.

Sesampai di penampungan, Elly bergabung dengan belasan perempuan dari negara lain, terutama Etiopia, Filipina, dan Indonesia. Mereka digiring masuk keluar rumah penduduk ditawarkan sebagai pekerja bagi yang berminat.

Labirin perlindungan

Dia baru mengetahui berada di Irak setelah membandingkan uang lokal dengan selembar pecahan Rp 5.000. ”Saya langsung lemas saat membaca Bank of Iraq di uang kertas itu,” tuturnya.

Elly lalu mensyaratkan mau bekerja asal majikannya kaya. Dia berharap ada jaringan internet untuk berhubungan dengan dunia luar. Ia menjadi pengasuh bayi di rumah kerabat penguasa Irak di Selemania yang dijaga ketat 20 tentara.

Di sini Elly bisa memakai internet dengan sandi dari anak pemilik rumah. Setiap Kamis malam, saat pemilik rumah berpesta, ia

mencari nomor telepon sejumlah Kedutaan Besar RI di negara yang berdekatan dengan Irak. Elly sempat mengontak sejumlah orang Kedubes RI dengan harapan bisa keluar dari Irak. Namun, harapannya pupus karena tak ada akses ke Irak.

Selama lima bulan bekerja di Selemania, Elly menjalani operasi tumor payudara atas biaya pemakai jasa. Tiga bulan kemudian, perang makin parah di kawasan itu. Ia menuntut pulang karena tak tahan bekerja dalam kondisi perang.

Dia mogok makan dan berunjuk rasa di depan pintu rumah majikan bersama koper pakaian selama dua hari dua malam. Majikan akhirnya membawa Elly ke Bruska. Di penampungan Bruska, ia bertemu Darmiati, TKI yang juga korban perdagangan manusia.

Ia terus berupaya menghubungi sejumlah pihak, mulai dari pemerintah sampai aktivis Migrant CARE, yang diharapkan dapat membantu. Perjuangan ini bagai menyusuri labirin yang tak berujung. Namun, perlahan usaha pembebasan Elly dan 15 rekannya di Irak muncul di Tanah Air.

Sementara itu, dia bersama tiga teman melompat dari lantai dua tempat penampungan. Mereka menuju markas Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization of Migration/IOM), lembaga PBB yang mengurusi perpindahan penduduk antarnegara akibat konflik atau bencana. Setelah hampir sebulan meyakinkan, IOM akhirnya bersedia memulangkan Elly dan Darmiati.

Penegakan hukum

Ia berharap penghargaan Pemerintah AS itu membuka jalan membangun lobi internasional untuk memperjuangkan pembebasan korban perdagangan manusia. Ia berharap dunia internasional bersatu memberantas perdagangan manusia.

Di dalam negeri, Elly giat mengunjungi kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk memantau penanganan kasus perdagangan manusia yang menimpa dia dan 15 temannya. Dari 16 kasus yang dilaporkan sejak 2007, penegak hukum baru menyelesaikan kasus Darmiati. Majelis hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar terhadap pelaku.

”Untuk yang 15 kasus lagi belum jelas posisinya. Seharusnya pemerintah lebih aktif melindungi korban perdagangan manusia, terutama korban yang belum bebas,” pintanya.

(Dicopy selengkapnya dari tulisan Hamzirwan,

Kompas, Sabtu, 27 Juni 2009, "Elly, Menyusuri Labirin Perlindungan")

OPINI SUNARDIAN

Merokok Haram, Golput Haram, Korupsi Halal

MENGAKU didesak oleh berbagai pihak, MUI (Majelis Ulama Indonesia) akhirnya mengeluarkan fatwa. Golput Haram, merokok haram, yoga berkait religiusitas haram.
Fatwa yang mengagetkan banyak pihak, tetapi kelak kita juga akan mengerti, itu tidak bisa membuat rakyat melupakan kesusahan hidupnya. Bukan karena tidak ada penghiburan di negeri ini, tetapi banyak hal yang membuat kita sering tidak mengerti.
Tulisan ini tidak dalam rangka menolak keputusan itu, sekali pun juga tidak berusaha untuk memahaminya.
Beberapa pertanyaan yang muncul soal fatwa haram merokok, misalnya. Bahwa merokok itu haram bagi ibu yang sedang hamil. Haram bagi anak kecil. Haram bagi pengurus MUI. Dan haram di tempat umum.
Syukurlah, bahwa haram sekarang sudah dipeta-petakan sedemikian rupa. Sehingga kelak anak-anak jika sudah dewasa, halal merokok. Ibu-ibu perokok, menunggu sesudah melahirkan kandungannya, boleh merokok. Demikian juga, para ulama yang bukan pengurus MUI, halal merokok. Sebagaimana haram dan halal juga ditentukan tempat, bahwa merokok di tempat umum itu haram, tetapi di tempat khusus halal.
Tiba-tiba, halal dan haram begitu sangat dekat dan jelas batasnya di tengah-tengah kehidupan kita. Itu jelas sangat membantu, bagi mereka yang suka menentu-nentukan kadar dosa seseorang. Karena dalam hukum agama Islam jelas, haram itu adalah dosa jika dikerjakan, mendapat pahala jika tidak dikerjakan.
Yoga sebagai olahraga semata, bagi umat Islam tidak haram. Baru itu menjadi haram jika yoga berkait dengan ritual keagamaan. Sekali lagi, mohon dipahami karena itu fatwa MUI, yang hanya berkait umat Islam (itu pun lingkupnya Indonesia), tentu tidak berlaku bagi umat beragama selain Islam. Saudara-saudara saya yang beragama Hindu, juga mengetahui itu, dan mereka tetap bisa melakukan yoga-dharma dengan khusyu’.
Akan berbeda soalnya, jika pengharaman itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, yang beragam keyakinan dan agamanya.
Namun yakinlah, bahwa negara kita tetap berdasar Pancasila. Kecuali jika ada pihak-pihak yang ingin mengubahnya, dengan dasar yang lain, hanya karena meyakini bahwa Indonesia yang sekuler adalah sumber bencananya. Padahal, sumber bencana bukan pada sistem politik, melainkan bagaimana sistem pemerintah dijalankan dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat atau tidak.
Apakah untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat itu, maka rakyat harus dan wajib mengikuti pemilu, dan tidak boleh menjadi golput? Mau tidak mau, kita harus menilai kualitas kepolitikan kita, mengapa ada golput dan ada goltiput (golongan tidak putih).
Golput sebagai reaksi politik, logikanya, karena ada yang direaksi, dalam hal ini, partai politik. Maka menjadi naif, ketika sekjen PKS Anis Matta mengatakan, fatwa golput dikeluarkan dalam pengertian “sebagai upaya untuk menaikkan suara pemilih”. Padahal, yang bicara tersebut bukan juru bicara MUI.
Menaikkan atau menurunkan suara, hal itu tidak bisa dialihkan bebannya kepada rakyat pemilih. Dalam sistem demokrasi seperti apa pun, yang meletakkan rakyat hanya sebagai obyek, maka kualitasnya akan sangat tergantung pada kualitas subyek pelaku itu sendiri, yakni partai politik.
Sistem kepartaian kita, telah masuk pada sistem kepartaian liberal, namun kepolitikan yang dibangun hanyalah sebatas dalam pengertian politik pragmatis, telah menjebak orang-orang partai memodifikasi politik sebagai jual-beli di pasar bebas. Yang terjadi kemudian pseudo demokrasi. Parpol kemudian sama dengan barang-barang seperti sepeda motor, kulkas, televisi, yang ditawar-tawarkan untuk dibeli, dengan cara apa pun. Bahkan, ada partai yang memakai sistem direct selling, MLM, door to door ke rumah-rumah penduduk
Begitu banyak iklan politik mengenai ajakan untuk mencoblos atau mencentang “aku”. Demikian pula di koran maupun televisi, setiap hari ada orang yang memuji-muji diri sendiri dan menyalahkan pihak lain. Apakah politik hanya seperti itu?
Partai politik tidak melakukan praksis politik dalam arti sesungguhnya. Karena bukan substansi kepolitikan melainkan hanya politik jual-beli. Partai politik sebagai hajat hidup orang banyak, dikooptasi dengan menempatkan rakyat sebagai obyek. Politik elitisme ini, hanya menumbuhkan patron tetapi membiarkan klien. Partai politik tidak mampu melakukan pendidikan politik, tidak mampu sebagai wahana pendidikan berbangsa dan bernegara, meski pun acap memakai jargon-jargon demokrasi.
Jika partai politik mampu bekerja sepenuh-penuhnya dan sebenar-benarnya untuk kepentingan bangsa dan negara, maka ia tidak akan ketakutan dengan munculnya golput. Kenapa harus takut, jika demokrasi modern yang kita putuskan hanya diikuti oleh 50 persen dari rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih. Bukankah pemilu tersebut tetap sah, sekali pun ada golput?
Jika parpol (atau bahkan MUI) merasa risih dengan Golput, itu pertanda bahwa mereka sendiri tidak memiliki kepercayaan diri, disamping karena ketidakmampuan mengolah ancaman itu menjadi peluang. Kita terlalu mudah memvonis, tetapi tidak mampu bertanya apa yang menjadi substansi masalahnya.
Salah satu cara MUI yang setepat-tepatnya untuk menaikkan suara pemilu, adalah dengan mendorong tumbuhnya partai-partai politik yang baik. Bagaimana caranya? Seperti halnya MUI melakukan sertifikasi halal pada produk makanan dan obat-obatan, lakukanlah sertifikasi halal dan haram pada parpol.
Sehingga dengan demikian, rakyat juga tidak akan ragu-ragu memilih mana parpol yang halal dan haram, supaya ia tidak terjebak dalam dosa, hanya karena memakan, eh, mencentang parpol yang tidak diketahui kadar halal dan haramnya.
Siapa tahu, ini juga menjadi cara agar parpol bisa memenuhi standar kehalalan. Sehingga menjadi makanan atau partai yang bergizi bagi kemaslahatan ummat. Lho, siapa tahu. Kan lumayan, semakin banyak jumlah partai, semakin banyak dibutuhkan sticker sertifikat halal.
Kita masih menunggu dengan harap-harap cemas, apalagi yang bakal diharamkan oleh MUI. Kapan korupsi juga diharamkan oleh MUI. Tentu tidak berarti bahwa MUI menghalalkan korupsi, sekali pun ada laporan dari ICW, bahwa MUI diindikasikan melakukan praktik korupsi, dalam kasus sertifikasi halal. Bisa jadi, karena korupsi tidak satu kategori dengan merokok dan golput, maka dia tidak diharamkan.
Wah. Tidak ada komentar.

Siapa Ayah Kandung Panji Tengkorak?

SIAPA pun Anda, yang sudah melek huruf di tahun 1970-an, pasti tak akan lupa dengan nama satu ini: Panji Tengkorak. Inilah sosok yang menjadi bagian dari kehidupan remaja di akhir 1960-an. Dan, tak pelak lagi, nama penciptanya pun menjadi identik, dialah Hans Jaladara.

Hans adalah salah satu dari 7 "pendekar" komik Indonesia di masanya, selain Jan Mintaraga, Ganes Th, Sim, Zaldy, Djair, dan Teguh Santosa. Dari 7 pendekar itu, hanya Hans dan Djair yang masih bertahan. Selebihnya, telah tunduk di depan maut.

Panji Tengkorak yang terdiri dari 5 jilid, boleh dikatakan karya masterpiece Hans. Meski karya lain, Walet Merah, Si Rase Terbang juga meraih popularitas. Setelah Si Buta dari Goa Hantu karya Ganes Th, hanya karya Hans itulah yang mampu menyamainya, difilmkan, bahkan sampai mengundang aktris Taiwan Shan Kuang Ling Fung sebagai Dewi Bunga.

Setelah Si Buta... populer, sebuah penerbit meminta saya membuat cerita serupa Jan. Tapi saya tak mampu meniru. Saya buat Panji, meski tetap saja banyak yang melihat mirip karya Jan," cerita Hans, sebagaimana dikutip Kompas.

Ia pun membuat tokok yang anti-si Buta, Badra Mandrawata. Jika si Buta berambut panjang, Panji pendek. Si Buta rapi berbaju kulit ular, Panji compang camping. Si Buta membawa wanara, Panji menyeret keranda. Semua berbeda.

Banyak yang menilai, Panji adalah campuran koboi Italia dan silat Cina masa itu. Bahkan, adegan menyeret keranda, adalah peniruan dari film A Coffin for Jango yang dibintangi Franco Nero.

Tiga versi panji

Hans Jaladara bernama KTP Hans Rianto, kelahiran Yogyakarta 1947, anak kedua dari keluarga Linggodigdo. Nama Jaladara baru ia pakai di awal 1970, karena ada yang meniru namanya. Ia ambil Jaladara dari komik wayang karya Ardi Soma, Wiku Paksi Jaladara.

Ayah Hans adalah guru bahasa Inggris, yang memperkenalkan Shakespeare. Ia bahkan hapal pidato Mark Anthony dalam Julius Caesar itu. Ia pun mewarisi bakat melukis.

"Sampai ditimpuk Bu Guru, karena di sekolah menggambar terus," kenangnya.

Kebiasaan membaca meliarkan imajinasinya. Melihat pengemis, kadang ia berpikir itu orang sakti yang sedang menyamar. Untuk adegan silat komiknya, ia mempertanggungjawabkannya. Maklum, ia belajar kungfu di Cheng BU Mangga Besar, dan belajar Judo pada Tjoa Kek Tiong.

Hans mulai berkomik sejak 1966, Hanya Kemarin yang diilhami film Hollywood Only Yesterday. Honornya kecil. Namun, saat Panji jaya, satu naskahnya sama dengan satu ons emas.

Namun itu tak lama. 1975, ia menurun. Komik mulai kalah saing. Ia masih bertahan dengan melahirkan Durjana Pemetik Bunga. Tapi, 1987, ia tersungkur. "Bikin komik, hasilnya tak seberapa. Temen-temen lain sudah lari, cari usaha lain. Sim misalnya, jauh hari sudah jadi wartawan," kenangnya.

Untuk bertahan hidup, ia pindah ke Kebumen, 1978-1983, dan 1988-1994. Istrinya, Risnawati, membuka salon. Ia membeli truk dan pikup, tapi bangkrut. Membeli sedan ikut taksi gelap, malah tertangkap. "Jiwa saya memang tidak untuk dagang." Ia tertawa.

Selama di Kebumen itu, dia masih mengirim naskah ke Jakarta, meski hasilnya sangat kecil, tak dapat diharapkan menjadi sumber penghidupan. Daya gembur komik Jepang tak dapat ia hadapi.

Namun, dalam "dunia persilatan"yang kacau itu, Hans akhirnya melahirkan "tiga Panji";, setidaknya di mata pengamat komik, Seno Gumira Ajidarma. Pertama, Panji Tengkorak 1968. "Adegan perkelahian silatnya melahirkan gambar koreografi yang artistik. Para petarung bergerak bagai penari, bentuk dan gerakan tubuh ditata harmonis. Ia tak mengacu pada pentuk baladiri mana pun, setia pada imajinasinya," nilai Seno di situs komikaze.

Panji kedua, 1985. Hans sudah terpengaruh Jepang. Gerakan silat pertarungan, khas kungfu baku, seolah diambil dari buku petunjuk. Kostum bajak laut 1968, jadi bajak laut Jepang 1980-an. "Terjadi degradasi di segala aspek, mengurangi teks, mengosongkan ruang gambar." Hans mulai diikat pasar.

Tapi, kehancuran Panji di mata Seno, terjadi saat Hans menggambar ulang untuk ketiga kali, 1996. "Semua gaya mengadopsi sepenuhnya pada komik Jepang. Mata yang membelalak dan bidang gambar yang bersih tanpa arsiran memenuhi ruang gambar, teks yang pendek. Hans Jaladara yang jago dalam detail dan imajinasi, seperti pelukis yang dikebiri," kecam Seno.

"Tak ada lagi pendekar bercaping yang berjalan di lembah sunyi, rimbun dan berkabut, yang memberi perasaan teduh. Tak ada lagi gerobak eksotik yang berderak lambat di tengah padang rumput atau tepi jurang. Juga pertarungan yang artistik dalam siluet hitam membayang. Tak ada lagi drama. Ibarat kata, Panji Tengkorak cuma tinggal tengkorak, tanpa daging, apalagi nyawa. Yang tersisa hanya kostum genit dari pertunujukan yang gagal!"

Pengakuan Hans: semua atas pesanan penerbit.

Perubahan drastis itu tetap saja tak berpengaruh apa-apa pada pasar. Komik itu tak juga laku, apalagi meledak. Inilah yang dinilai Seno, kesalahan kategoris dalam "mengangkat kembali" komik Indonesia. Karena komik kemudian berubah mengikuti selera pasar, bukan kembali ke asalnya, artistik semula, dengan strategi pasar yang baru. Untunglah, telah ada penerbit dari Yogya, yang akan menerbitkan serial Panji dalam bentuk aslinya.

Kelesuan komik itu membuat Hans berusaha menaikkan profesi, jadi pelukis. Tapi sudah terlambat. Beberapa kali mengikuti pameran, nasibnya tak kunjung beranjak. Ia datang di saat yang tak tepat, ketika booming lukisan sudah redup, tak seperti di awal 1990-an.

Kini, sejak 1995 ia kembali ke Jakarta, menempati rumah di kawasan Lippo Cikarang, 30 kilometer sebelah timur Jakarta. Ia masih aktif berkomik di majalah Kita, mengasuk rubrik "Mari Menggambar bersama Pak Hans", dan membuat serial Kita dan Tata. Tiga kali seminggu, ia mengajar menggambar di SD, SMP, dan SMU Pelita Harapan.

Apa pun kecemerlangan dan kesuraman masa komik Hans, kini, dengan tunjangan usaha istri, ia telah memiliki rumah, dan anak yang sukses bersekolah. Putrinya, Maureen Maybelle (26) sarjana sastra Inggris UKI, dan Elizabeth Visandra, masih kuliah di desain grafis Tarumanegara, mengikuti jejak ayahnya.

Hans apa boleh buat, ibarat pesilat yang telah terlanjur masuk dunia persilatan. Tak ada lagi jalan mundur. Bertarung atau mati. Maka, ia pun tetap berkelana, dalam dunia yang mulai dilupakan. (Aulia A Muhammad/berbagai sumber)

(Diambil dari Harian Suara Merdeka, 8 Mei 2009)

BUKU KONTROVERSI

Mari, Terus Saja Menulis!

Kompas, Jumat, 19 Juni 2009

Terus saja menulis. Mengungkapkan hal-hal yang patut dibaca dan disebarluaskan untuk mengungkap fakta, selama tulisan itu bukan untuk mengganggu ketertiban masyarakat.

Demikian pendapat sejarawan Asvi Warman Adam. Pendapat itu menjawab pertanyaan Kompas, apakah masyarakat perlu lebih hati-hati menulis buku, terutama berkaitan dengan sejumlah buku yang sedang diteliti Intelijen Kejaksaan Agung.

”Kejaksaan yang harus lebih hati-hati melakukan pekerjaannya,” ujar Asvi, pekan lalu.

Dalam jawaban tertulis Jaksa Agung pada rapat kerja dengan Komisi III DPR, 11 Mei 2009, disebutkan, Bagian Intelijen Kejagung telah dan sedang membahas sejumlah buku. Pembahasan dilakukan oleh bidang Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan, dalam proses clearing house.

Ada lima buku yang dibahas, yakni Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (ditulis John Roosa, diterbitkan Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra), Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (ditulis Socratez Sofyan Yoman, diterbitkan Reza Enterprise), Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (ditulis Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, diterbitkan Merakesumba Lukamu Sakitku), Enam Jalan Menuju Tuhan (ditulis Darmawan, diterbitkan Hikayat Dunia), dan Mengungkap Misteri Keragaman Agama (ditulis Syahruddin Ahmad, diterbitkan Yayasan Kajian Alquran Siranindi).

Rhoma Dwi Aria saat dihubungi Kompas mengaku, ia tahu bukunya diteliti Kejagung justru dari rekannya. Ia juga tak tahu bagian mana di dalam bukunya yang dipersoalkan kejaksaan sehingga harus dibahas di clearing house. ”Saya tidak pernah diberi tahu kejaksaan soal pemeriksaan buku itu,” katanya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan yang ditanya soal pengawasan media dan barang cetakan menyebutkan, kewenangan itu masih ada pada jaksa. ”Pertimbangannya, jangan sampai ada buku atau media cetak yang mengganggu ipoleksosbudhankam,” katanya.

Menurut Jasman, jaksa tak sembarangan menggunakan kewenangan itu.

Ipoleksosbudhankam adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Langkah Kejagung mengawasi barang cetakan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU Nomor 4/Pnps/1963 tentang Pengamanan Barang yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Asvi membenarkan, kejaksaan punya hak dan tugas mengawasi barang cetakan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Persoalannya, kejaksaan mestinya dapat menentukan, apa saja yang dapat dikategorikan mengancam ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Asvi lantas mengingatkan langkah kejaksaan tahun 2007, yang melarang beredarnya buku sekolah yang tidak mencantumkan kata ”PKI” pada peristiwa gerakan 30 September. Langkah kejaksaan itu banyak dikritik.

”Apakah pengungkapan fakta yang selama ini ditutupi Pemerintah Orde Baru dapat dikatakan sebagai mengganggu ketertiban umum?” kata Asvi.

Mengenai buku John Roosa, menurut Asvi, adalah tulisan ilmiah yang menggunakan referensi tentang kepustakaan peristiwa tahun 1965. Buku setebal 390 halaman itu menyertakan wawancara lisan dengan pihak terkait dan arsip yang sahih. ”Secara ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan,” komentar Asvi. Buku Rhoma dan Muhidin adalah dari koran terbitan Lekra.(dewi indriastuti)

Melodrama Oh Melodrama

Kompas, Minggu, 7 Juni 2009

Budi Suwarna

Ketika melodrama di layar televisi mengepung pemirsa, kehidupan nyata kita sebenarnya sedang kehilangan pijakan. Lalu, kita mau apa? Dulu, melodrama muncul dalam sinetron dan telenovela. Biasanya, kisahnya berkutat pada pertentangan antara kebajikan dan kezaliman, ketidakberdayaan dan kesemena-menaan. Hampir selalu ada tokoh teraniaya, dan kita digoda untuk berempati pada kisah hidupnya yang menguras air mata.

Selanjutnya, pendekatan melodrama juga digunakan dalam reality show dan infotainment—yang memenuhi layar kaca sekarang ini. Melalui reality show, pemirsa antara lain disuguhi kisah dramatik perempuan cantik yang dihamili sang pacar, kemudian diusir keluarganya. Di infotainment, kita bisa menonton kisah keretakan rumah tangga, perselingkuhan, hingga perebutan anak yang mengharu biru.

Pendekatan macam ini ternyata menarik perhatian pemirsa dan mendongkrak peringkat (rating) reality show dan infotainment, bahkan mengalahkan sinetron. Acara-acara seperti ini pun terus diproduksi dan direproduksi.

Selanjutnya, demi menemukan kisah-kisah paling dramatik, pembuatnya semakin berani menerobos batas antara ruang privat dan publik.

Prita dan Manohara

Belakangan ini sebagian pembuat berita juga mulai tergoda dengan pendekatan melodrama. Dalam arti, mereka tidak saja mengutamakan fakta, tetapi juga menggali sisi-sisi dramatis yang menguras air mata.

Contoh paling gamblang adalah pemberitaan soal Prita Mulyasari dan Manohara Odelia Pinot, yang dua-duanya bersumber pada masalah pribadi. Prita mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional melalui surat elektronik yang dikirimkan ke beberapa temannya. Belakangan, surat tersebut tersebar di internet dan berkembang menjadi urusan yang rumit.

Setelah kasus ini mencuat ke publik, terjadilah kontestasi kepentingan. Pihak Omni yang merasa terganggu dengan surat Prita lantas melayangkan gugatan ke pengadilan. Prita pun harus mendekam di penjara. Jelas, betapapun ini preseden teramat buruk bagi kebebasan menyatakan pendapat pada era ini. Sebagian media—terutama televisi—menonjolkan penderitaan Prita yang harus berpisah dengan kedua anaknya yang masih balita. Gambar Prita menangis diulang berkali-kali.

Kasus Manohara bermula dari persoalan rumah tangga. Kasus ini mencuat ke publik terutama lewat pemberitaan gencar infotainment. Infotainment memberitakan detik-detik pembebasan Manohara yang menegangkan langsung dari Singapura. Penyiksaan yang—konon—dilakukan suami Manohara pun diulas habis.

Kedua kasus ini cukup menyita perhatian pemirsa. Namun, pada akhirnya, melodrama Prita lebih berhasil meraih simpati publik dibandingkan Manohara. Masyarakat cyber, yang merasa terancam kepentingannya karena menulis di internet bisa dipenjara, menggalang dukungan melalui Facebook. Bahkan, calon presiden pun memanfaatkan isu ini di awal masa kampanye. Jusuf Kalla menelepon beberapa instansi untuk meminta agar Prita dibebaskan dari tahanan. Megawati memilih mengunjungi Prita di tahanan.

Meski begitu, Juru Bicara Kampanye Nasional JK-Wiranto Yuddy Chrisnandi dan Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Pro, Hasto Kristianto, mengatakan, hal tersebut merupakan aksi spontan, bukan bagian dari strategi pencitraan atau kampanye.

Melodrama memang membuat kisah menjadi lebih menarik sebagai tontonan. Namun, melodrama sering kali asyik mengangkat unsur dramatis sambil melupakan yang substansial.

Bahaya melodrama

Itu sebabnya, dosen Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, ST Sunardi, menilai, pendekatan melodrama sesungguhnya mengandung bahaya besar. Pasalnya, imajinasi yang ditampilkan begitu-begitu saja dan miskin retorika. Padahal, pendekatan dengan imajinasi dan retorika dangkal itu digunakan untuk memotret kehidupan masyarakat nyata.

Apa akibatnya? Orang akan berpikir bahwa masyarakat yang nyata adalah yang ada di dunia melodrama. Hal ini pada akhirnya akan memiskinkan orang untuk melahirkan imajinasi sosial yang sehat. Orang menjadi tidak realistis dan kehilangan pijakan sebab dunia yang ditonton sesungguhnya dunia drama.

Sunardi meminta media massa memberikan pilihan-pilihan pendekatan. ”Jangan hanya menonjolkan yang banal, tetapi juga yang substansial.”

CENTHINI, 40 MALAM MENGINTIP SANG PENGANTIN

Telah terbit novel karya Sunardian Wirodono, "Centhini, 40 Malam Mengintip Sang Pengantin". Sebuah novel dengan latar belakang budaya Jawa jaman Sultan Agung Hanyakrakusuma pada abad 16. Digubah dari Serat Centhini karya Pakubuwana V Raja Kraton Surakarta. Sebuah novel dengan sudut pandang yang berbeda, mengenai budaya agama, seksualitas dan norma masyarakat Jawa abad pertengahan. Ukuran buku, 14x20 Cm, 510 hal, harga Rp 58.000. Bisa dibeli di TB Gramedia seluruh Indonesia, atau hubungi penerbit, Diva Press, Yogyakarta, atau www.divapress-online.com. Mengapa Serat Centhini sastra klasik Jawa ini dituding kontroversial dan sarat pornorafi? Lantas, apa kemudian yang terjadi, jika novel Centhini ini hanya berfokus pada 40 malam pengantin Syekh Amongraga dan Tambangraras, apakah tidak akan lebih mesum dan kotor dari Serat Centhini yang konon dikatakan sebagai ensiklopei budaya Jawa itu? "Saya bahagia bisa merampungkan novel ini, Karena menurut saya terlalu banyak salah sangka tentang Centhini" kata Sunardian yang berproses kreatif mengenai Centhini selama hampir lebih 10 tahun, untuk kemudian menuliskannya ketika mendapat tawaran Edi AH Iyubenu, direktur Diva Press, yang memberinya keleluasaan waktu. Novel Centhini ini, merupakan bagian pertama dari trilogi Centhini. Dua selanjutnya, Perjalanan Cinta Centhini, dan Petualang Jalang Cebolang. Ketiga novel ini, merupakan penginonesiaan terlengkap dari Serat Centhini yang aslinya 12 jilid dalam bahasa Jawa itu. Proses pengindonesiaan dari bahasa aslinya secara tekstual sangat berat. Namun penulis yang memahami budaya Jawa ini, dengan latar belakang kepenyairannya, mampu mengubahnya tanpa harus merusak spirit Serat Centhini asli. Bahkan dengan nada sinikal dan penuh humor, novel ini kadang mengejek dan memain-mainkan teks (Serat Centhini) yang kadang memang terasa ambisius itu. "Tapi, bagi saya, Serat Centhini memang karya sastra Jawa yang mengasyikkan, karena meski ditulis pada abad 18, ini adalah karya sastra Jawa yang sangat kontroversial dan dengan spirit kontemporer," kata Sunardian mengenai karya Pakubuwana V ini. Ia menunjukkan karakter manusia Jawa yang terbuka, dekaden dan berani. Tidak banyak orang Jawa yang siap dan suka dengan hal itu. (ASA, 2009).

Marcus Junius Brutus (85 – 42 SM), atau Quintus Servilius Caepio Brutus, adalah seorang senator Romawi yang dikenal oleh dunia modern sebagai pemimpin konspirasi pembunuhan Julius Caesar.

Kronologi kehidupan

85 SM – Dilahirkan di Roma
58 SM – Asisten Cato, gubernur Siprus
53 SM – Menjabat quaestor di Cilicia
49 SM – Ikut bersama Pompey ke Yunani pada masa perang saudara melawan Caesar
48 SM – Diampuni oleh Caesar
46 SM – Diangkat menjadi gubernur Gaul
45 SM – Diangkat menjadi Praetor
44 SM – Membunuh Caesar dengan senator-senator lain; lari ke Athena dan selanjutnya Kreta
42 SM – Mencoba merebut Roma pada Pertempuran Philippi; gagal dan bunuh diri

Opini Pemilu

Golkar, Dilema sebuah Partai dalam Pragmatisme Politik

SUNGGUH tidak mudah menjadi partai Golkar. Ia adalah partai pemenang Pemilu 2004, dan sampai kini pun tetap menjadi partai terbesar, di luar pesaingnya, PDI Perjuangan.
Blunder politik Golkar, mau tidak mau harus dilihat dalam posisi Jusuf Kalla selaku ketua umum. Ini bukan sekedar pesoalan JK orang yang pantas atau tidak pantas menjadi “capres” dalam posisinya sekarang ini menjadi “wapres” dari “pres” yang berasal dari Partai Demokrat. Apalagi, Demokrat bukan pemenang Pemilu 2004, dengan perolehan suara di bawah 10%, dan kalah jauh dengan Golkar.
Di situ ada sejarah yang susah untuk dipertemukan, dengan logika politik apa pun, kecuali pragmatisme politik itu sendiri.
Politik Indonesia yang mendewa-dewakan jargon “tidak ada kawan abadi selain kepentingan”, atau “politik adalah seni menggapai kepentingan”, maka jargon-jargon itu membentuk mainstream pemikiran kepolitikan kita yang pragmatis. Azas kemanfaatan menjadi jauh lebih menonjol, dan managemen by product lebih utama dibanding management by process.
Sementara itu, sistem kepartaian kita yang memakai azas floating mass (massa mengambang), dalam pragmatisme itu menjadi kepolitikan yang elitis.
Maka berbagai kecenderungan yang tampak, partai politik bukanlah sesuatu yang berproses secara wajar. Akibatnya, yang tidak wajar dianggap sebagai wajar. Adanya kutu loncat, kader karbitan, berjibunnya parpol, caleg selebritis, iklan politik, konsultan politik dan media, semuanya dianggap sebagai hal yang wajar dalam demokrasi modern.
Politik dalam pengertian substansialnya, sama sekali tidak tersentuh.
Gejala pencanggihan dalam berpolitik menjadi menonjol, namun hanya dalam upaya agar partai mendapat dukungan sebanyak-banyaknya suara rakyat. Sekali pun mereka selalu mendengungkan bahwa kehadirannya untuk sebesar-besarnya manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Antara “sebesar-besarnya suara dari rakyat” dengan “sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat”, adalah dua hal yang sama sekali tidak berhubungan, selain hanya sebagai alasan.
Golkar, tidak berada jauh-jauh dari prototype kepartaian kita pada umumnya. Hanya ia memiliki sejarahnya sendiri, dan memiliki kemampuan untuk menjalankan mesin politiknya sedemikian rupa, karena posisi dan statusnya.
Namun dalam praksis politiknya, juga tidak mudah bagi Golkar untuk mempunyai keyakinan diri. Maka berbagai paradoks pun bermunculan, karena sebagai partai yang memerintah, Golkar berada di posisi kedua, karena ketua umum mereka yang “hanyalah” wapres tersebut. Sementara, meski bukan pemenang Pemilu, dengan SBY sebagai presiden dan representasi dari Partai Demokrat, klaim-klaim keberhasilan pemerintahan, bisa memunculkan dilema bagi Golkar. Untuk itu, kita bisa melihat, iklan-iklan politik antara Partai Demokrat dan Partai Golkar menjadi overlap.
Sejarah kehadiran JK sebagai orang Golkar, juga menjadi pangkal musababnya. Mundur dari pencapresan konvensi Golkar 2004, JK tidak mewakili partai menjadi cawapres bagi SBY. JK adalah bagian dari paket Demokrat. Dan mereka mampu mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi dari PDIP (yang juga didukung oleh kelompok Akbar Tanjung) serta mengalahkan pula Wiranto-Solahuddin Wahid dari Golkar (yang tidak didukung kelompok Akbar Tanjung).
Persoalan yang dihadapi Golkar sekarang adalah, tetap mencalonkan ketua umumnya menjadi cawapres atau presiden. Ini berkait dengan blunder sebelumnya, karena begitu menjadi wapres, JK mampu merebut posisi ketua umum Golkar, yang waktu itu berada di tangan Akbar Tanjung. Kemenangan Golkar 2004, adalah kerja keras Akbar Tanjung, dan JK memetiknya di tikungan, setelah menjadi wakil presiden. Pragmatisme politik Golkar, mendepak Akbar Tanjung, pendiri dan martir Golkar sebagai partai politik. Jika Golkar selalu mengaku sebagai partai baru yang tidak berkait dengan Soeharto, maka Golkar haruslah dilihat dari Akbar Tanjung yang mengubah Golongan Karya menjadi partai politik (1999).
Dalam dilema itu, bukan hanya posisi JK yang tidak diuntungkan, tetapi hal itu berantai dalam gejolak internal Golkar. Bagaimana pun, penghapusan konvensi model Akbar Tanjung dulu (sekali pun juga dinilai tetap elitis, karena tetap dikuasai DPD-DPD Golkar), menunjukkan ambivalensi internal Golkar. Karena di dalamnya, ada kubu yang ingin mendorong JK menjadi capres, karena itu berpengaruh pada martabat dan spirit partai, tetapi performance JK, juga menjadi sebab yang lain dalam mendapatkan dukungan yang tidak solid.
Meski orang-orang Akbar Tanjung berhasil disingkirkan dari elite Golkar, namun sebagaimana tampak dari pemandangan umum Mukernas Golkar 2008, muncul suara-suara yang merepresentasikan perbedaan di kalangan Golkar sendiri. Alasan bahwa itu adalah dinamika politik, tidak bisa dimengerti ketika komando atau mesin partai menjadi tidak produktif. Artinya, jika pun itu menunjukkan dinamika, hal itu berarti mereka tidak mampu mengelola dinamika.
Jika Golkar menang dalam pemilihan legislatif April 2009, adakah jaminan mereka akan mendorong JK menjadi capres? Tidak ada jaminan, karena konstelasi politik menjadi tidak sederhana. Dan JK menjadi kartu mati bagi Golkar.
Konstelasi politik ini menjadi semakin tidak mudah, ketika Megawati pun kebingungan untuk mendapatkan pendamping. Hal itu agak berbeda dengan SBY yang jauh memiliki lebih banyak calon pendamping, sebagaimana calon-calon lainnya, seperti Yudi Chrisnandy, Fadjroel Rachman, Marwah Daud Ibrahim, Wiranto, Kivlan Zein, Sutiyoso, Bugiakso, Saurip Kadi, dan lain-lain yang mencalonkan diri menjadi presiden.
Golkar menjadi kontra-produktif menghadapi kalkulasi politik yang njlimet itu, karena tingkat kepentingan dan agenda yang over-loaded.
Apalagi, muncul faktor yang membuat para elite capres itu pusing tujuh keliling, ketika Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap menjadi Presiden RI 2009. Itu sesuatu yang tidak dinyana, karena sebagai “orang daerah” Sultan HB-X adalah pendamping paling representatif, yang bisa diharap menaikkan legitimasi dan pamor politik siapa pun yang menjadi capresnya.
Sayangnya, Sultan HB-X sampai hari ini tetap kukuh pada komitmennya untuk menjadi capres, bukan cawapres. Dan itu membuat panas-dingin siapa pun, termasuk dan khususnya di internal Golkar sendiri.
Reaksi yang muncul di elite Golkar, atas berbagai “manuver” Sultan HB-X, makin menunjukkan ketidakmampuan mereka memahami dan menguasai masalah. Di situ, JK diuji kemampuannya sebagai ketua partai. Jika dalam urusan internal partai ia menunjukkan kegagalan, Golkar akan terkena imbasnya dalam pemilu 2009 ini.

* Sunardian Wirodono, direktur Equacom Yogyakarta, pembelajar masalah komunikasi dan media politik.

Sufi Menjual Kambing

Suatu malam seorang ulama Sufi bermimpi bahwa ia sedang menjual seekor kambing yang gemuk.
"Berapa harga kambing ini ?" tanya seorang calon pembeli."Dua belas dinar." kata sang sufi.
"Tujuh dinar."
"Tidak boleh."
"Delapan dinar."
"Tidak boleh."
Ketika tawaran mencapai sembilan dinar, sang sufi terbangun dari tidurnya. Ia membuka kelopak matanya dan mengusapnya.
Tak seekor kambingpun ia lihat. Pun tak ada calon pembeli. Cepat-cepat ia memejamkan matanya lagi sambil berkata."Kalau begitu, baiklah, sembilan dinar boleh kamu ambil."

Criticizing terror on television

Sunardian Wirodono's Matikan TV-mu! (Turn off your TV!) invites readers to reflect on the significance and existence of television amid the Indonesian people's struggle for survival
Jakarta PostSunday, February 12, 2006

By Syahrul Kirom

Matikan TV-mu!(Turn off your TV!)Sunardian WirodonoResist Book, Yogyakarta, December, 2005178 pp.
Television is a medium with the widest and easiest access to the Indonesian public. It has become a family requirement, virtually even a primary need. Nearly all families from cities to remote villages possess TV sets.
With television the public can reach information, gain scientific knowledge and enjoy programs as desired with ease, only by pushing buttons to select the TV stations preferred.
Matikan TV-mu! (Turn off your TV!) by Sunardian Wirodono, at least deals with and reveals several facts about television broadcasts that are packed with illusions, hyper-reality and inclined to exploit TV audiences. Some examples are religious dramas, game zones, infotainment, reality shows and surprise money programs.
More ironically, criminal news on TV is frequently discriminatory and only highlights alleged criminals with a gory appearance. It seems as if the perpetrators were to blame; then the police come across as judges or heroes who help citizens. It is a set manipulation that requires review.
On the other hand, audition programs like AFI, KDI, API and Indonesian Idol, which rely on SMS to pick its winners, tend to be materialistic. Winning on such shows lay no significance on quality, but rather the quantitative value of messages sent. Values of intelligence, capabilities, skill and professionalism are no longer recognized.
Inevitably, concludes Matikan TV-mu!, the paradigm adopted in the television business is pragmatic, populist and capitalist in nature.
This paradigm gives rise to deviations in the television industry from the ban on broadcast programs that expose sexuality, violence and supernatural phenomena, as stipulated in Decision No. 009/SK/KPI/8/2004 issued by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI).
TV shows finally have adverse effects on children as their main victims, because of children's inability to filter out and distinguish meaningful programs from meaningless ones. Teenagers can implicitly develop a passive personality due to their lack of empirical knowledge of association.
Meanwhile, housewives are losing their identities as they allow their self-confidence to be swayed by the disconcertingly diverse entertainment offered on TV.
As Sunardian writes, television not only provides room for virtual freedom and diplomacy, but also creates new awareness. In fact, the mass media should enable a more intensive learning process of social norms.
The impact, however, may be negative, depending on viewers' attitudes toward some particular substance presented. So TV audiences should at least have an adequate capacity of reasoning, perception, abstraction and bargaining -- but critical analysis has not yet been instilled in society so far.
When viewers are terrorized by television, according to Matikan TV-mu!, they are indirectly being rendered shallow and dull. The virtual reality created by television through crime, violence and sexuality along with commercials causes most people to develop static, stagnant and narrow thinking.
Sunardian, with his competence and experience in Indonesia's television industry, intends to criticize through his book certain stations like Indosiar, ANTV, RCTI, SCTV, TPI, Metro TV, Global TV, Lativi, Trans TV and TV-7 for the lack in educational value of some of their shows, with their tendency toward deception and program manipulation.
Consequently, people become dull, uncritical, apathetic, escapist, mesmerized, unrealistic, forgetful, prone to mystical means and skepticism, while imitating a hedonistic and consumerist lifestyle.
If the public is supposed to exercise self-restraint, it should dare to stop watching by turning off TV sets as soon as worthless programs appear. All the shows aired on TV constitute a symbolical reality, and such reality is not what occurs in our actual daily lives.
Containing systematic, analytic and objective explanations, Matikan TV-mu! invites readers and the general public to reflect on the significance and existence of television amid the Indonesian people's struggle for survival. It suggests that TV audiences should not take everything presented for granted, but rather should be able to make critical and objective evaluations so as to prevent the growth of TV terror as posed by producers.
The presence of television has become the terror of human life. This terror is becoming acute, with a high risk of producing negative psychological effects that can change the character and mentality of coming generations.

The writer is a librarian residing in Yogyakarta.

Madilog: Sebuah Sintesis Perantauan

Oleh: Rizal Adhitya Hidayat - Bekerja di Universitas Indonusa Esa Unggul

SAMPAI kematiannya yang tragis sebagai tumbal revolusi, lebih dari 20 tahun hidup Tan Malaka dihabiskan untuk merantau di negeri lain. Dari agen Komintern untuk Asia di Kanton sampai menjadi free agent bagi dirinya sendiri. Dari seorang pedagog tulen dengan jaminan finansial hingga hidup merdeka seratus persen. Dan Madilog, buku yang ditulisnya dalam persembunyian dari Kempetai, polisi rahasia Jepang (1943), adalah warisannya yang paling otentik.
Tan menginginkan Madilog—singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika—sebagai panduan cara berpikir yang realistis, pragmatis, dan fleksibel. Inilah warisan perantauannya yang berasal dari pemikiran Barat untuk mengikis nilai-nilai feodalisme, mental budak, dan kultus takhayul yang, menurut dia, diidap rakyat Indonesia. Mengapa? Sebab, Tan berpikir, mulai periode Yunnan sampai imperialisme Jepang, bangsa Indonesia tidak mempunyai riwayat kesejarahan sendiri selain perbudakan. Tak mengherankan bila budaya bangsa ini berubah menjadi pasif dan menafikan sama sekali penggunaan asas eksplorasi logika sains.
Madilog adalah solusinya. Inilah sebuah presentasi ilmiah melalui serangkaian proses berpikir dan bertindak secara materialistis, dialektis, dan logis dalam mewujudkan sebuah tujuan secara sistematis dan struktural. Segala dinamika permasalahan duniawi dapat terus dikaji dan diuji sedalam-dalamnya dengan menggunakan perkakas sains; yang batas-batasnya bisa ditangkap oleh indra manusia.
Namun, lebih dari sekadar Barat, Madilog adalah juga sintesis perantauan dari seorang Tan yang berlatar belakang budaya Minangkabau. Ini terjabarkan ke dalam dua sense of extreme urgency point pemikiran Tan Malaka demi membumikan Madilog dalam ranah Indonesia. Pertama, Madilog lahir melalui sintesis pertentangan pemikiran di antara dua kubu aliran filsafat, yaitu Hegel dengan Marx-Engels. Hegel dengan filsafat dialektika (tesis, antitesis, dan sintesis) dengan kebenaran yang menyeluruh (absolute idea) hanya dapat tercapai melalui perkembangan dinamis, dari taraf gerakan yang paling rendah menuju taraf gerakan yang paling tinggi. Semua berkembang, terus-menerus, berubah tapi berhubungan satu sama lain. Hegel lebih memfokuskan pemikiran bahwa untuk mencapai kebenaran mutlak, pemikiran (ide) lebih penting daripada matter (benda).
Sementara itu, bagi Marx-Engels, proses dialektika ini lebih cocok diterapkan dalam ranah matter melalui revolusi perpindahan dominasi kelas yang satu ke kelas yang lain sampai tercapai suatu bentuk kelas yang sebenarnya, yaitu masyarakat tanpa kelas. Jadi matter bagi Marx-Engels lebih penting daripada ide.
Nah, dalam Madilog, Tan Malaka mencoba mensintesiskan kedua pertentangan aliran filsafat ini untuk mengubah mental budaya pasif menjadi kelas sosial baru berlandaskan sains; bebas dari alam pikiran mistis. Melalui sains, mindset masyarakat Indonesia harus diubah. Logika ilmiah dikedepankan, pikiran kreatif dieksplorasi dengan langkah dialektis dari taraf perpindahan gerakan kelas sosial dari tingkatannya yang paling rendah sampai paling tinggi berupa kelas sosial baru yang berwawasan Madilog. Inilah proses ”merantau” secara pemikiran karena berbagai benturan ide yang terjadi.
Kedua, identitas budaya Minangkabau tentang konsep rantau. Nilai penting konsep rantau dalam budaya Minangkabau adalah mengidentifikasi setiap penemuan baru selama merantau demi pengembangan diri. Karakter masyarakat Minangkabau adalah dinamis, logis, dan antiparokial. Konflik batin khas perantau ditepisnya dengan tradisi berpikir rasional, didukung dengan basis pendidikan guru, yang mengharuskan Tan menanamkan cara berpikir yang logis. Sementara itu, merantau adalah juga mencari keselarasan hidup; yang tersusun dari dinamika pertentangan dan penyesuaian. Pandangan kebudayaan Minangkabau yang umum berlaku di masa mudanya membuatnya memahami baik dinamisme Barat maupun dinamisme alam Minangkabau di dalam suatu cara pandang terhadap dunia yang terpisahkan (Mrazeck, 1999).
Sebagai sintesis hasil perantauannya, Madilog merupakan manifestasi simbol kebebasan berpikir Tan Malaka. Ia bukan dogma yang biasanya harus ditelan begitu saja tanpa reserve. Menurut dia, justru kaum dogmatis yang cenderung mengkaji hafalan sebagai kaum bermental budak/pasif yang sebenarnya. Di sinilah filsafat idealisme dan materialisme ala Barat dan konsep rantau disintesiskan Tan Malaka. Lembar demi lembar ditulisnya di bawah suasana kemiskinan, penderitaan, dan kesepian yang begitu ekstrem. Namun Madilog-lah yang menjadi puncak kualitas orisinal pemikiran terbaik Tan Malaka yang dikumpulkannya dari Haarlem, Nederland (1913-1919), sampai kelahiran buah pikirnya itu di Rawajati (1943).

Sumber: Majalah Tempo, 23 Agustus 2008

PEMIMPIN MENGABDI PADA RAKYAT

Seorang pemimpin tak boleh mengharapkan imbalan dari rakyat Mengabdi pada rakyat berarti memberdayakan rakyat agar tercipta masyarakat mandiri dan kualitatif, yakni masyarakat yang bangkit kreativitas inovasinya Kondisi bangsa yang memprihatikan ini, membutuhkan pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Sehingga, rakyat merasa terayomi, rasa keadilannya terpenuhi, harapan rakyat bangkit kembali untuk hidup sejahtera. Human commitment harus dimiliki setiap pemimpin dan wajib dilakukan. Bukan hanya berupa kebijakan atau ucapan vulgar saja. Dengan dalih menolong orang miskin, pemerintah menyediakan kredit, tapi pakai borg. Itu kan omong kosong. Tugas saya hanya menolong orang miskin agar mempunyai aset. Negara ini butuh pemimpin yang berani menegakkan hukum. Karenanya si pemimpin harus bersih dulu, baru pantas membersihkan bawahannya. Kita harus berani memberi roh atau nilai baru pada kearifan lokal, mengartikan kembali nilai-nilai universal yang dikandungnya, yang mempunyai korelasi dengan tantangan perkembangan zaman. (Dikutip dari majalah INTISARI, Februari 2004)

Bab Satu

Edisi lalu, telah dikutipkan selengkapnya Prolog "Syair Panjang Aceh". Ini adalah kelanjutan. Bab 1. Baru akan diganti jika sudah ada tiga complaint. Begitu seterusnya.

1948. MALAM TAK BERBINTANG. LANGIT SEOLAH LAYAR kusam menyelimuti bumi. Udara tak terkatakan lagi dinginnya.
Kutaraja bagai kota mati. Tak ada sesiapa lewat. Hanya senyap. Sayup kadang masih terdengar, syair para cek didong mengiring tari seudati di kampung-kampung.

“Seu keulua narit nyang seungkoe,
Meuwoe keudroe achee masa,
Lon peuingat bak gata adoe,...[1]

Suara mereka merdu-mendayu. Naik-turun, lamat-lamat, bersama sunyi malam yang pekat. Suara syair itu bertingkah dengan suara tepukan tangan yang ritmis. Membentuk pola musik rampak, penuh tenaga, tapi juga persahabatan yang hangat.
Daud Beureueh menghela nafas. Ia duduk gelisah di salah satu kamar “Hotel Atjeh”. Di sekelilingnya, para ulama duduk mengitari. Tapi suasana begitu senyap dan menegangkan.
Tiga tahun yang lalu, bukan waktu yang panjang untuk ingatannya yang kuat. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, rakyat Aceh berada pada barisan depan untuk mendukung. Bagi para ulama Aceh sendiri, termasuk dirinya, perang kemerdekaan adalah perang sabil melawan Belanda.
Di bawah kepemimpinan Daud Beureueh, kedudukan ulama menanjak. Daud Beureueh sendiri adalah seorang gubernur militer Republik Indonesia pada 1947 untuk Propinsi Sumatera Utara. Pada masa pemerintahan darurat yang berkedudukan di Bukittinggi, sejak Desember 1948, juga mengakui propinsi otonom Aceh dengan dirinya sebagai gubernur.
Tapi kini?

Bek tateek duraoe bak jalan raya,
Takueh keugob meuwoe keudroe,
Penyakeet tabloe utang tapeuna,...[2]

Sayup di kejauhan, suara para cek didong menggoda. Mata Daud Beureueh nyalang ke kejauhan.
Dalam keremangan malam, sebuah mobil sedan bermoncong panjang, menyelinap masuk ke halaman hotel. Salah seorang penumpangnya, seorang lelaki berseragam TNI turun dengan sigap dan kemudian membukakan pintu mobil belakang. Presiden Sukarno, dengan uniformnya yang megaloman, turun dari mobil disusul Mohamad Natsir.
Dengan cepat ketiganya kemudian masuk ke hotel, menemui Daud Beureueh. Di dalam kamar hotel tampak penuh sesak, apalagi ruangan memang tak cukup luas.
Dengan langkah cepat, Sukarno mendekat ke arah Daud Beureueh yang segera menyambut. Keduanya berpelukan dan saling cium pipi.
Setelah berbasa-basi, Sukarno langsung pada maksudnya, “Tolong bantu revolusi ini, perjuangan kemerdekaan ini,...”
Daud Beureueh tak segera menjawab. Semua yang hadir di situ, menunggu apa yang hendak dikatakan ulama besar itu.
Daud Beureueh menatap tajam mata Sukarno.
“Untuk apa Indonesia merdeka?” Daud Beureueh justeru balik bertanya.
Sukarno gagap. Tak lama kemudian ia menjawab, “Untuk Islam, Kak!”
“Betulkah ini?”
“Betul, Kak.”
“Betulkah ini?”
“Betul, Kak.”
“Betulkah ini?” Daud Beureueh bertanya untuk ketiga kali.
“Betul, Kak.” Sukarno menjawab dengan nada yang sama. “Saya seorang Muslim, ditakdirkan Tuhan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang baru kita proklamirkan. Sebagai seorang Muslim, saya bersumpah bahwa kemerdekaan kita ini adalah untuk Islam. Jadi tolong Kakak berikan sokongan, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik kita ini.”
Mendengar jawaban Sukarno, Daud Beureueh kontan memandang para ulama-ulama Aceh, yang duduk dalam ruangan itu pula.
“Se bebewenmu ini si munimang!”[3] Daud Bereueh bertanya pada para ulama. “Macam mana?”
Beberapa ulama yang ditanya, langsung bersahutan menjawab. Riuh rendah dan penuh semangat.
“Wah, syahid!”
“Ayo kita bantu, syahid! “
“Kita syahid kalau mati pun,...”

*

RAUT muka Haliluddin tampak keruh. Ia mendesah dan mengusap wajahnya. Wjah kebanyakan orangtua Aceh. Tirus dan kurus. Tubuhnya kecil dan berkulit legam. Namun gurat kulitnya, menunjukkan liat badannya. Pastilah dulu ia laki-laki yang cukup terlatih di medan pertempuran.
Haliluddin beranjak dari duduknya. Membuka pintu kulkas dan mengambil botol minuman.
Fikri yang duduk di depannya masih saja tercenung. Hawa dingin kamar hotel Singapura terasa belum juga akrab dengan tubuhnya.
Haliluddin menuang minuman dari botol, dalam dua sloki. Satu kemudian diberikan kepada Fikri yang masih juga termangu-mangu.
Dalam bayangan Fikri, kejadian setengah abad lampau itu, tentu jauh beda dengan apa yang dialaminya sekarang. Mungkin ada kehangatan, persaudaraan. Tidak dingin dan menegangkan, sebagaimana dialami kini. Entah kenapa, Fikri belum juga bisa mengerti. Emtah kenapa Haliluddin memilih tinggal di sebuah hotel gemerlap. Dari mana pula ia mendapatkan seluruh biaya hidupnya yang mewah ini? Alasan keamanan, tentu saja bisa dimengerti. Tetapi jika dibandingkan teman-temannya, yang bergelimang di rawa-rawa tengah hutan, bertarung dengan nyamuk ganas tiap malam?
Haliluddin menyempatkan menonton televisi. Adegan lelaki dan perempuan yang sedang menari dan menyanyi. Sebuah kabaret khas Singapura.
Perlahan, Haliluddin kembali menghadap ke arah Fikri.
“Lantas, sebagaimana banyak dikisahkan selanjutnya,” Haliluddin melanjutkan ceritanya. “Abu Beureueh pun meminta Sukarno, agar menulis janjinya pada selembar kertas. Janji bahwa kemerdekaan Indonesia adalah jaminan pelaksanaan syariat Islam. Waktu itu Sukarno menangis.”
“Sukarno menangis?” Fikri menyela.
Haliluddin mengangguk, “Sukarno merasa tidak ada gunanya menjadi presiden jika Daud Beureueh tidak mempercayainya. Sukarno bangkit dari duduknya, dan bersimpuh di depan tempat duduk Daud Beureueh, sambil memegangi kaki Daud Beureueh,...”
“Apa kata Daud Beureueh kemudian? Apakah kemudian dibantunya?”
Haliluddin meneguk minumannya. Sambil memegangi seloki di tangan, ia menatap Fikri.
Pesawat televisi di pojok kamar, masih saja terus bernyanyi dan menyajikan wajah-wajah yang cantik molek. Perempuan-perempuan sexy dengan bikini dan rumbai-rumbai.
“Pak Natsir, tertawa melihat hal itu. Dia akhirnya yang mencairkan suasana. Dan akhirnya, Sukarno tak jadi menulis janjinya. Abu Beureueh menerima, apa yang disebut janji-janji muluk Sukarno itu,...”
Haliluddin terdiam sejenak. Sekali lagi ia menuang minuman ke dalam sloki. “Yang terjadi selanjutnya, sudah jamak diketahui khalayak. Sesudah penyerahan kedaulatan Aceh kepada Indonesia itu, tahun-tahun berikutnya adalah pengkhianatan dan penangkapan-penangkapan. Malah kawan-kawan beliau ditangkapi. Macam-macam alasannya. Beliau pun diperlakukan cara-cara kasar. Diperlakukan oleh TNI yang berkuasa waktu itu. Jadi reaksi Daud Beureueh, ya,…. kita bertahan lagi. Kita bergerak lagi,... kata tokoh-tokoh DI/TII[4] kepada Abu Beureueh waktu itu,...”
“Bagaimana persisnya, dari Daud Beureueh ke Hasan Tiro?” Fikri tak bisa menutupi keingintahuannya.
Haliluddin duduk kembali di kursi.
“Hasan Tiro adalah menteri luar negeri NII, Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan dan dipimpin oleh Daud Beureueh pada 1953. Abu Beureueh mengatakan, kita tidak terpengaruh dengan perkembangan terakhir di Indonesia. Kita akan terus melanjutkan perjuangan. Tidak terpengaruh! Ini akan terus! Dan Hasan Tiro berjanji meneruskan apa yang menjadi cita-cita Abu Beureueh. Hanya dia kemudian sedikit mengubah corak perjuangan. Kita mau perjuangan kemerdekaan. Sebab, dengan perjuangan kemerdekaan, akan mengubah sifat perang ini. Dari perang tentara, ke perang kemerdekaan. Abu Beureueh tampaknya menyetujui dan memuji. Dalam pernyataan Hasan Tiro, senjata betul-betul harus disediakan. Jangan seperti selama ini, berjuang tanpa senjata, begitu kata Hasan Tiro pada Abu Beureueh. Kita angkat senjata!”
Fikri ternganga.
“Jadi, perjuangan GAM ini dari DI-TII?”
“Tidak sesederhana itu, ada banyak faktor,” Haliluddin menjawab ragu. Ia tahu ada banyak versi mengenai hal itu. Bahkan, keyakinan Hasan Tiro sebagai menteri luar negeri NII, juga menimbulkan kontroversi. Apalagi bagi mereka yang meyakini, bahwa barulah setelah Hasan Tiro menulis surat pada Ali Sastroamidjojo di PBB pada 1954, namanya dikenal publik. Sebelumnya, sama sekali tidak.
Sejarah kita, tidak pernah memberi catatan yang rapih untuk dipelajari. Karena itu, ajakan untuk jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jasmerah seperti kata Sukarno, sering tidak memadai. Justeru karena sejarah tidak pernah melengkapi dirinya dengan jujur.
Pikiran Fikri melayang. Penjelasan Haliluddin tak memuaskan. Dari banyak bacaan yang disantapnya, persoalan tidak sangat sederhana. Bahwa benar ada hubungan antara Kartosoewiryo dan Daud Beureueh, namun tidak bisa dipersamakan antara DI-TII dengan GAM.
Pemberontakan SM Kartosoewiryo, yang dikenal sebagai pemberontakan DI-TII, memang menggunakan agama sebagai motif. Namun tentu agama bukan satu-satunya motif di situ. Meski Kartosoewiryo menabalkan diri menjadi imam dari sebuah “Negara Islam Indonesia”, pada bulan Mei 1948. Hal itu juga telah muncul dalam radikalisme Kartosoewiryo, sejak masa pergerakan sebelum Perang Dunia II.
Kartosoewiryo dikenal sikapnya yang non-kooperatif terhadap Belanda. Hal itu bertentangan dengan PSII, partai politik tempat dirinya pernah menjadi sekretaris jendral, atau bahkan sebagai wakil ketua. Itulah sebabnya Kartosoewiryo dipecat dari partai.
Marah dan kecewa atas hal itu, Kartosoewiryo mendirikan partai radikal untuk menyaingi PSII, pada tahun 1940. Bahkan pada 14 Agustus 1945, tiga hari sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Kartosoewiryo telah mengibarkan negara Darul Islam yang merdeka.
Tindakan-tindakan Kartosoewiryo sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, menunjukkan bahwa pada masa awal, ia adalah pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perang Sabil yang diumumkannya pada 14 Agustus 1947, dengan didukung pasukan Lizbu’llah dan Sabili’llah, sebagai bagian dari perang kemerdekaan melawan Belanda, lebih khusus lagi sebagai reaksi atas agresi Belanda pada tanggal 21 Juli 1947.
Pertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia, barulah muncul setelah diadakannya Perjanjian Renville antara Belanda dan Republik Indonesia. Kartosoewiryo menolak sama sekali.
Dengan demikian pula, ia menolak menarik pasukannya ke belakang garis demarkasi. Ia bahkan membentuk Tentara Islam Indonesia pada tahun 1948, menandingi yang dilakukan Belanda ketika mendirikan Negara Pasundan pada Maret 1948. Dibanding pasukan Negara Pasundan, TII di bawah Kartosoewiryo jauh lebih dominan dan menguasai wilayah Jawa Barat. Pengunduran diri Tentara Republik Indonesia, dimanfaatkan oleh Kartosoewiryo untuk mengisi kevakuman yang terjadi.
Keadaan itu kemudian berubah, ketika Belanda mengadakan agresi untuk kedua kali pada 19 Desember 1948. Salah satu akibatnya, dalam longmarch kembali ke Jawa Barat, tentara Republik bertempur dengan pasukan DI-TII. Sebuah pergolakan yang panjang, dan baru berakhir ketika Kartosoewiryo tertangkap di daerah antara Bogor-Cianjur, pada tahun 1962.
Walau pun pemberontakan Aceh juga dikenal sebagai pemberontakan Darul Islam, pertumbuhannya berdiri sendiri, dan terlepas dari apa yang terjadi di Jawa Barat. Sekali pun pernah diadakan hubungan diantaranya, ketika pemberontakan di Aceh resmi dimulai oleh Daud Beureueh pada tahun 1953.

*

SEKALI pun kesehariannya di berada di belantara Aceh, Fikri bukanlah makhluk asing dengan kehidupan modern. Sebagai salah satu elite pasukan GAM, ia pernah melancong ke Jakarta, Malaysia, dan kali ini ke Singapura.
Namun setiap kali bertemu dengan orang-orang atas angin itu, selalu menyelinap ribuan pertanyaan di kepala. Apa saja sesungguhnya yang dilakukan mereka itu? Berjuang untuk rakyat Aceh? Bagaimana cara dan bentuk perjuangan mereka? Sembari menikmati hedonisme manusia merdeka? Sambil menonton acara televisi yang hot dan extravaganza?
Pikiran Fikri masih terganggu soal DI-TII. Dari apa yang dibaca, yang dimunculkan Kartosoewiryo di Jawa Barat berbeda dengan yang terjadi di Aceh.
Apa yang terjadi di Aceh, adalah menghebatnya pertentangan antara kaum ulama dengan para uleebalang, sebelum masa Perang Dunia II. Pada tahun 1939, Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh, dibentuk dan menjadi sangat berpengaruh. Merebut kekuasaan dari tangan Belanda, menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang. Pertentangan menjadi lebih serius setelah 1945, ketika tentara Jepang hendak meninggalkan Aceh.
Rakyat Aceh, sangat mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, kepada Jakarta, rakyat Aceh menyumbangkan harta bendanya, agar negara yang baru lahir ini memiliki sebuah pesawat terbang. Bayangkan. Ketika perang kemerdekaan berlangsung, antara 1945-1949, rakyat Aceh mati-matian ikut mempertahankan negara Republik Indonesia.
Barulah masalah kemudian muncul, ketika pendudukan Belanda berakhir tahun 1949. Banyak faktor memperuncing keadaan. Penyatuan Aceh dengan Tapanuli dan Sumatera Timur menjadi Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1950. Kecurigaan terhadap keputusan pemerintah pusat, untuk menempatkan seorang komandan militer di Aceh yang dianggap komunis. Kekecewaan terhadap kabinet baru di bawah Partai Nasional Indonesia. Semuanya itu menjurus ke suatu konflik bersenjata, dengan meledaknya pemberontakan di Aceh. Belum lagi soal sentimen kedaerahan, membumbui semua itu menjadi makin memanas.
Perang adalah kelanjutan dari politik dengan menggunakan cara lain.
“Brrrr,...” Fikri menggoyang-goyangkan kepalanya yang basah terkena air hangat.
Guyuran air dari shower, membuat tubuh Fikri menjadi lebih segar. Meski perjalanan Medan-Singapura tak sampai dua jam, tetapi pikiran dan perasaan yang penat, membuat fisiknya mudah limbung.
Sesiangan ia tak bisa tidur, dan hanya kelimpungan di kasur empuk yang wangi. Lyon’s Great adalah hotel internasional bintang lima. Pelayanan dan fasilitasnya sangat prima. Bahkan untuk urusan membuka tutup bak air yang tidak bisa ditarik, hanya karena tidak tahu caranya, seorang room service akan buru-buru membereskannya. Dan tidak diperlukan tips untuk mereka.
Adakah Singapura maju karena sikap-sikap seperti itu? Apakah Aceh tak memiliki kesempatan yang sama? Bahkan untuk sekedar menyamai Jakarta, yang meski pun lebih maju dibanding Aceh, tetapi tetap saja kacau dan berantakan. Karena ketidakdisiplinan dan korupsi?
Selesai berdandan, Fikri keluar dari kamarnya. Di ruang tamu pada kamar hotel tempat Haliluddin tinggal, ia menyempatkan melongok ke jendela. Lanskap Singapura yang mempesona. Hiasan-hiasan Natal, mewarnai hampir seluruh permukaan kota. Dan betapa sangat asing di mata Fikri. Baginya betapa lebih terasa di dalam kalbunya, berdiri di atas bukit, memandangi seluruh kawasan tanah tercinta. Aceh.
“Apa yang kau bisa lihat di situ?”
Fikri menoleh ke arah suara. Haliluddin berdiri. tak jauh dari tempatnya. Fikri tersenyum.
“Melihat sebuah negara modern yang maju?” Haliluddin masih saja bertanya dan ingin tahu jawaban Fikri.
“Saya melihat Aceh, Tengku,...”
“Melihat Aceh?”
“Ya!”
“Melihat Aceh dari sebuah hotel di Singapura?”
“Seperti yang Tengku lakukan tiap hari,....”
Haliluddin kaget mendengar jawaban Fikri. Ia tercenung beberapa saat. Fikri pun demikian. Ia juga kaget karena tak menyangka akan berkata demikian.
“Maafkan saya,...” Fikri menyadari kekeliruannya.
“Tak apa. Tak ada yang salah,...” Haliluddin menghela nafas. Ia kemudian meneruskan, “Setelah kematian Teuku Umar, Cut Nja’ Dhien mengambil alih pucuk pimpinan perjuangan rakyat Aceh. melawan kape-kape Belanda. Pang Laot, salah seorang panglima perangnya, adalah seorang lelaki yang selalu dipenuhi kebimbangan. Dan itulah yang dikritik habis oleh Cut Nja’ Dhien. Perang kita selama ini, adalah perang melawan kebimbangan hati!”
Fikri tak tahu ke mana arah pembicaraan Tengku Haliluddin. Ia berdiam diri dan bersiap mendengarkan saja.
“Perang ini membutuhkan biaya yang banyak. Kita harus merebut kemerdekaan, dan membangun sebuah negara merdeka bernama Aceh Darussalam! Ini harga mati! Karena itu, berapa pun biayanya, kita akan usahakan, bagaimana pun caranya,...”
Haliluddin kini tampak meradang.
Fikri masih saja diam menunggu, dan mendengarkan dengan takzim.
“Karena itu, kita tidak mentolerir adanya pengkhianat! Satu-satunya musuh terbesar dalam diri kita, adalah pengkhianatan itu! Kau tahu kenapa seorang Aceh bisa menjadi pengkhianat?”
Fikri hanya menatap Haliluddin sejenak. Tapi sama sekali tidak menjawab.
“Diantaranya karena, mereka tidak segan dan tidak malu melanggar sumpah-janji kepada Allah. Lemah struktur iman perjuangannya dan tidak mau berjihad di jalan Allah. Tidak ikhlas dan tidak murni tujuan dari cita-cita perjuangannya. Tidak sempurna ideologinya. Memilih garis kepengkhianatan, sebagai upaya hidupnya. Mabok pangkat, tidak sabar sebagai kopral, mau terus menjadi letnan. Ka bangai, ka jawai, dan ka pungoë sahingga hana djitusoë lé droë djih pat djimeuasai-usui. Manusia jenis itu, masih juga tidak paham, bahwa perjuangan bangsa Aceh hari ini, adalah perjuangan antara hidup atau mati. Bagi bangsa Aceh dan generasinya, ini adalah perjuangan kemerdekaan! Peumeurdehka bangsa dan peudong deelat negara kôn but djeut meuén tjilet-tjilet! Perjuangan memerdekakan bangsa dan mendaulatkan negara, menghendaki segala bentuk dan sifat pengorbanannya. Harta, pikiran, tenaga, darah, nyawa dan doa!”

*

DALAM perjalanan ke Jakarta, suara Haliluddin masih terngiang-ngiang di telinga Fikri. Dari Singapura, setelah urusan dengan Haliluddin selesai, ia tidak langsung pulang ke Aceh. Ia masih harus menemui satu orang lagi, di Jakarta.
Jakarta!
Tak ada yang istimewa di kota ini. Di tengah gemerlap dan riuh-rendahnya kota, di sana-sini yang tampak hanyalah kesemrawutan. Sebuah kota yang tidak pernah mau diam, lebih karena tidak tahu cara menghentikannya. Bisa jadi karena kota ini tidak pernah mau belajar.
Semua orang tampak sibuk, tetapi sungguh tidak ketahuan, apa yang membuat mereka sibuk. Untuk tujuan apa? Sebuah rutinitas yang membosankan. Dan mereka terjebak dalam rutinitas itu. Tidak yang kaya, melainkan juga yang miskin. Mereka seolah hidup dalam lapis masing-masing. Dalam lintas orbit dan titik ordinat masing-masing. Tidak saling menyapa, karena memang tidak saling kenal dan saling bersinggungan. Mereka hanya berhubungan.karena kepentingan masing-masing.
Taksi yang ditumpangi Fikri dari Bandara Internasional Sukarno-Hatta Cengkareng, melintasi jalanan Thamrin. Ucapan selamat natal dan tahun baru, bertebar di jalanan. Uh, ucapan yang tidak tulus, karena berharap kita kemudian akan membeli produknya atau tetap menjadi pelanggan dan pengikutnya.
Sisa air hujan seharian, masih terlihat menggenangi jalan protokol Ibukota Negara. Ibukota negara? Negara siapa?
Fikri masih ingat, bagaimana Haliluddin berbicara panjang lebar, mengenai apa yang harus diperjuangkan oleh GAM. Aceh merdeka!
“Tidakkah kau ketahui, Indonesia itu dibesarkan dengan uang bangsa Aceh? Kantong Sukarno, si penipu licik itu ,dan kantong menteri-menteri kabinetnya, diisi dengan uang bangsa Aceh. Uang biaya perjalanan dan makan-minum perutusan RI-Jawa ke India, untuk mendapat pengakuan International dari India, dengan uang bangsa Aceh? Biaya makan minum Duta Besar Indonesia di PBB, dengan uang bangsa Aceh? Begitu juga, untuk membeli pesawat terbang, dan lain-lain logistik pemerintah RI-Jawa, semuanya itu juga dengan uang bangsa Aceh?”
Primordalisme yang parah. Dan Fikri hanya bisa tersenyum saja mengenai hal itu.
Sesampai di sebuah hotel, di bilangan Kuningan, Fikri menghempaskan tubuhnya di sofa. Televisi di ruang tamu, otomatis menyala dan cerewet sendirian. Tak peduli ada yang memperhatikan atau tidak.
Jakarta barangkali sudah terbiasa dengan hal itu. Semua orang, atau apa pun, sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk berbicara dan membicarakan apa saja. Dimana pun. Kapan pun. Dan tak peduli ada yang mendengarkan atau tidak. Karena tidak penting mereka bicara dengan siapa. Yang penting, bicara!
Betapa hidup yang mencapekkan.
Sedang dirinya? Ada apa dengan dirinya selama ini? Hendak berbicara kepada siapa? Atau mungkin lebih tepatnya lagi, kapan dirinya mendapatkan kesempatan untuk berbicara? Atau kesempatan itu memang harus direbutnya, karena tidak pernah diberikan?
Indonesia baru saja menyelesaikan pemilihan umum. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden. Ini sebuah pemilihan presiden langsung yang dilakukan di Republik Indonesia. Namun apa yang menjadi perbedaan, antara presiden yang satu dengan lainnya? Apa bedanya antara Sukarno, Soeharto, bahkan kemudian Habibie, Abdurrahaman Wahid, dan apalagi Megawati dan Yudhoyono? Apakah ada arti dari air mata Megawati, ketika menjadi presiden dulu, dan menginjakkan kaki ke Aceh, serta mengatakan; bahwa tidak boleh lagi ada darah tumpah di Serambi Mekah ini?
Tidak ada yang berbeda di antara mereka. Sama saja.
“Selama ini kita salah, termasuk saya yang membiarkan semuanya itu terjadi,” berkata Abdurrahman Wahid, selaku presiden, ketika menginjakkan kakinya ke Aceh.[5] “Pendekatan keamanan yang tak selektif dan kaku di Aceh, telah menyebabkan ketakutan dalam masyarakat, sehingga terdapat di antara mereka yang tak mau membela pemerintah Indonesia.”
Konon, presiden ini adalah ulama besar. Tapi, apakah ia berbeda dengan yang lainnya? Atau hanya karena cara memandang dan bertuturnya saja yang beda? Fikri waktu itu turut serta dalam pertemuan itu. Tetapi sebagaimana yang lainnya, ia hanya berada jauh di luar halaman masjid. Masjid yang mampu menampung enam ribuan manusia itu, hanya terisi kurang-lebih sepersepuluhnya saja. Selebihnya, dibiarkan berada jauh di luar halaman masjid, itu pun dengan pagar betis kawalan polisi dan tentara bersenjata.
Fikri berada di luar pagar betis itu. Brimob dan tentara masing-masing dengan senjata siap tembak di tangan. Sementara di dalam masjid Baiturrahman, hanya ada sekitar 500 undangan terpilih. Protokoler dan keamanan yang begitu ketat, membuat semua yang dikatakan presiden itu omong kosong belaka.
Berbagai bentuk pelanggaran, bersamaan dilakukannya beberapa kali jeda kemanusiaan, menunjukkan apa yang dibicarakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Konflik senjata masih saja terjadi. Bahkan, penangkapan beberapa aktivis yang menyorongkan gagasan memorandum, adalah bukti pemerintah Indonesia tidak mampu mengubah tentaranya di lapangan. Mereka tetap saja melakukan pendekatan dengan jalan kekerasan.
“Mari kita tunjukkan, perbaikan-perbaikan itu sekarang. Kita memberi kesadaran pada mereka, dan tidak menganggap mereka sebagai musuh. Semuanya dapat dirundingkan,...” Abdurrahman Wahid menutup pidatonya.
Dalam pidato itu jelas, bagaimana ia mendudukkan “mereka” orang-orang GAM adalah orang yang belum sadar, dan perlu diberi kesadaran. Dan ketika ia menutup pidato dengan ajakan bahwa semuanya dapat dirundingkan, tidak ada dialog sesudahnya.
Presiden Abdurrahman Wahid langsung meninggalkan ruangan. Secara diam-diam, ia menerima tiga mahasiswa yang menemui di sebuah ruangan di dalam masjid Baiturrahman.
“Kami mohon, pemerintah bisa menghentikan tindak kekerasan di Aceh,” kata Faisal Fadil, mahasiswa Syiah Kuala, yang datang bersama Keumala Sari, dan juga Efendi Hasan.
“Banyak yang dipahami Gus Dur mengenai Aceh, tak sesuai dengan kenyataan di lapangan,...” kata Efendi Hasan.
“Karena itulah, presiden perlu berdialog dengan anggota masyarakat, sehingga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sejak lama di Aceh,...”
“Presiden perlu memperhatikan hal ini, karena dari ke hari, tindak kekerasan yang merenggut nyawa manusia, tak henti terjadi,...” Keumala Sari menangis di depan Presiden.
Tidak ada komentar lain dari Abdurrahman Wahid, kecuali hanya berjanji.
“Padahal, janji sebelumnya, untuk mengadakan referendum di Aceh, sama sekali tidak pernah disinggungnya lagi,...”

*

FIKRI beranjak dan menghempaskan tubuhnya ke ranjang empuk hotel. Suara bising pesawat televisi masih, saja memenuhi ruangan. Sementara itu, hawa sejuk pendingin udara, tak juga mampu membuang gelisah Fikri.
Ia hanya galang-gulung saja di tempat itu. Pertemuan yang dijanjikan, dengan seseorang, masih menunggu waktu. Masih ada beberapa jam untuk merebahkan diri dan lelap dalam kecapekannya.
Hari-hari terakhir ini, amat cepat membuat tubuhnya habis tak punya daya. Lebih-lebih, menunggu, bertemu, mengobrol, juga makan makanan yang aneh-aneh di berbagai hotel internasional, membuat perutnya mudah mual.
Fikri selalu ingat apa yang dikatakan oleh ayahnya. Agar berhati-hati dengan siapa pun yang ditemui. Lebih-lebih mereka yang mengaku sebagai saudara seperjuangan.
Jika perang adalah politik yang dijalankan dengan cara yang lain, maka sebagaimana politik, perang pun juga sarat dengan kepentingan.
“Ketika pecah perang antara Iran dan Irak, Irak dengan Amerika, atau Amerika dengan negara mana pun, yang untung atau yang rugi, bukan hanya dua di antara mereka, tetapi ada pihak ketiga yang diuntungkan, dan ada pihak ketiga pula yang dirugikan,...” kata Tengku Dawood suatu kepada Fikri. “Pihak ketiga yag diuntungkan, mereka yang berdagang senjata. Dan pihak ketiga yang dirugikan, pastilah rakyat yang berada di tengah peperangan itu!”
Fikri teringat ketika ayahnya menceritakan apa yang terjadi sejak perang pertama terjadi di Aceh. Teuku Cik di Tiro harus membeli peralatan perang dari seorang pedagang senjata, karena tentu tak bisa berharap hanya dari merampas senjata milik musuh. Dan untuk itu, ia harus menjual harta-benda. Menjual emas-permata simpanan isteri dan orangtua, bahkan juga menjual sawah-ladang. Semuanya itu dilakukan untuk membiayai perang.
Cut Nya’ Dhien, beberapa saat setelah ditinggal Teuku Umar, perlu membeli senjata api dan segala peralatan dalam jumlah yang besar. Ia hendak melakukan penyerbuan besar-besaran. Untuk itu ia harus melepas seluruh harta kekayaannya, menguras tabungan dan simpanan. Demikian juga, rakyat yang mempercayainya, menyumbangkan seluruh harta benda kekayaannya, untuk membiayai pemimpinnya maju mengusir penjajah.
Para pedagang senjata, mendapatkan keuntungan dari semua itu. Dan rakyat jelata, yang berharap banyak dari para pemimpin, sering menjadi korban tak bernama, di ladang-ladang peperangan yang ganas.
Jika pun ada pihak lain yang diuntungkan, bisa jadi mereka adalah kaum oportunis, komprador, dan juga para koruptor yang sudah sejak lama ada. Mereka bisa dari kalangan elite militer Belanda, maupun dari bangsa sendiri yang ngiler dengan janji-janji penjajah. Pada jaman Cut Nya’ Dhien, beberapa eselon militer Belanda, juga telah dengan terampil meminta komisi atau penjualan senjata itu, dari para pedagang senjata yang bebas berkeliaran di daerah-daerah perang.
“Memang seperti itulah yang terjadi,” berkata Tengku Dawood.
“Lantas, buat apa yang kita lakukan semuanya ini, Abu? Dan untuk siapa sesungguhnya?”
Tengku Dawood tak segera menjawab.
Itu adalag juga pertanyaan yang selama ini menganggu dirinya. Untuk apa, dan untuk siapa sesungguhnya semuanya itu kulakukan? Benarkah untuk tegaknya negara Aceh, untuk rakyat Aceh? Atau jangan-jangan hanya sekedar ambisi pribadi, yang tujuannya pun belum juga jelas?
Suara musik dari pesawat televisi mengagetkan lamunan Fikri. Ia sigap bangun dari ranjang, dan kemudian duduk di gigir ranjang.
Beberapa hari ini, ia terganggu dengan pikiran-pikirannya sendiri. Pertayaan demi pertanyaan bermunculan, tetapi tidak ada yang sanggup dijawab. Jika pun ada yang dijawabnya, jawaban itu dalam waktu yang nyaris serentak. Melahirkan pertanyaan yang jauh lebih kritis, tajam, sinis, dan dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Semunya itu, terjadi dalam waktu yang berendeng. Dan seolah saling mendesak dipentingkan.
Sebagai anak muda, yang banyak bergaul dan banyak tahu tentang dunia di luar, Fikri merasa lebih tersiksa batin. Ia merasa lebih enak, sebagaimana teman-teman lain, untuk sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Kalau pun ada yang harus diketahui, dan ingin diketahuinya segera, kapan dirinya bisa dengan leluasa bergerak ke mana dia suka, di tanah kelahiran.
Suara pesawat televisi yang tak begitu jauh dari tempat Fikri, membuat Fikri merasa tak nyaman. Ia beranjak dari ranjang.
Begitu tangannya hendak menyentuh remote controll di meja, Fikri mengurungkannya demi mendengar suara penyiar televisi. Fikri terpaksa memperhatikannya. Ia menoleh ke arah pesawat televisi yang berada tak jauh di sisinya.
Di kotak kaca itu, seorang penyiar dengan wajah sok pintar mewartakan breaking news.
“... Lebih dari dua puluh lima ribu orang tewas, akibat gempa berkekuatan 8,9 skala richter yang terjadi di lepas pantai barat Aceh, pada Minggu, 26 Desember 2004, pukul delapan pagi waktu setempat. Pusat gempa berada di laut dan menyebabkan,... gelombang tsunami yang menghantam pesisir delapan negara; Indonesia, Malaysia, Thailand, Bangladesh, Burma, Maladewa atau Maldives, Sri Lanka, dan India,...”
Fikri menggeragap. Ia menggenggam remote contolle lebih erat, dan kemudian memperbesar volume suara pesawat televisi. Baru kali ini ia menyimak benda asing itu. Pandangannya penuh perhatian.
Pada pesawat televisi, tampak bagaimana gambar gelombang tsunami, melanda beberapa negara seperti India, Bangladesh, Thailand, dan Aceh. Sementara itu suara penyiar TV terus saja menyerocos.
“Gelombang tsunami inilah yang menyebabkan banyaknya korban jiwa pada bencana ini. Kantor berita Reuters menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan pejabat dan media setempat, pada saat ini, jumlah korban tewas sudah mencapai 28.483 orang, dengan rincian sebagai berikut; Bangladesh lima jiwa, India 9.396 jiwa, termasuk 5.000 jiwa yang dikhawatirkan tewas di Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Indonesia 5700 jiwa, luka-luka hingga 100.000, Malaysia 59 tewas, 218 luka-luka, Maldives 52 tewas, Myanmar 34 tewas, Somalia 38 tewas,...”
Fikri kembali duduk dengan tubuh lemas. Wajahnya menatap pesawat televisi dengan tatapan kosong. Mulutnya ternganga, dengan dada turun naik. Ia membalik badannya, menghadap ke tembok.
Fikri kemudian berbalik, menyandarkan kepala di tembok. Tangan kanannya mengepal, dan dipukul-pukulkannya ke dinding kamar yang licin.
“Sri Lanka 12.212 tewas, Thailand 990 tewas, 7.000 luka-luka,” suara penyiar televisi terus saja terdengar. “Dikhawatirkan jumlah ini masih bisa bertambah hingga sekitar 57.000 jiwa. Di Indonesia sendiri, diperkirakan korban bisa bertambah hingga 25.000 orang, mengingat masih banyaknya wilayah di pesisir Barat Aceh yang belum terevakuasi. Sementara di Sri Langka, pejabat setempat memperkirakan jumlah korban tewas bisa bertambah hingga 20.000 jiwa, dan Thailand memperkirakan korban tewas di negara tersebut dapat mencapai 2.000 jiwa. Jumlah tersebut, diperkirakan akan terus bertambah,...”

***

[1] Kata-kata nan kasar menyesak dada/Diri-sendiri tertimpa akhirnya/Saya ingatkan wahai adik
[2] Jangan membuang duri ke jalan raya/Orang yang dicaci berbalik pada diri/Penyakit terbeli hutang pun tertimpa.
[3] Hai, Tuan-tuan semua.
[4] Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, di bawah pimpinan SM Kartowoewiryo yang mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat.
[5] KH Abdurrahman Wahid, berkunjung ke Banda Aceh, untuk mengikuti acara Nuzulul Qur’an, 19 Desember 2000, di Masjid Raya Baiturrahman.

LEO KRISTI

Konser Rakyat Leo Kristi, grup musik yang memiliki posisi khusus dalam dunia musik Indonesia. Demikian pula, Leo Kristi memiliki posisi khusus di hati penggemar. Tidak banyak, tetapi hubungan leo dengan penggemarnya bisa bersifat fanatik dan akut. Leo sendiri, benar-benar seniman bebas, bohemian, dan tidak cukup akur dengan industri musik. Rekaman pertama tahun 1976, disponsori oleh majalah musik Aktuil, Bandung. Lagu-lagunya, bersyair balada, bertema heroisme dan nasionalisme, tapi kadang juga romantisme. Pengucapannya kadang puitis, tapi terasa semakin gelap dan sangat individual. Bagi yang kurang tekun mengikuti, Leo Kristi tidak gampang dimengerti.

GOLPUT

Golput, Gejala dan Masa Depannya

Arief Budiman Sosiolog, Pengajar Ilmu Sosial di Universitas Melbourne , Australia

Setiap menjelang pemilihan umum, masalah golput atau golongan putih muncul kembali. Golput adalah gerakan informal yang menganjurkan masyarakat agar tidak memilih. Alasannya macam-macam.
Golput dicetuskan pada 1971. Pada tahun itu diselenggarakan pemilu pertama sejak Soeharto berkuasa. Setelah menjatuhkan Presiden Sukarno pada 1965 (yang menjadi otoriter sejak 1959 dengan konsep Demokrasi Terpimpin-nya), Soeharto diharapkan bisa membawa negara ini kembali menjadi demokratis. Karena itu, banyak orang mengharapkan bahwa Pemilu 1971 demokratis.
Tapi rupanya bagi Soeharto masih belum waktunya rakyat Indonesia diberi demokrasi. Dalam konsep Trilogi Pembangunan, dia menyatakan bahwa prioritas pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan pemerataan pendapatan. Masalah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah urusan para teknokrat ekonomi, sedangkan stabilitas politik ditangani militer. Demokrasi bukanlah sebuah prioritas.
Militer menyelenggarakan stabilitas politik melalui represi. Pemilu memang mereka agendakan pada 1971, tapi atas nama stabilitas politik, hanya sepuluh partai hasil seleksi militer yang diizinkan ikut. Orang-orang partai yang bersikap kritis terhadap pemerintah juga tidak diperbolehkan menjadi anggota legislatif.
Dengan undang-undang pemilu yang seperti saat itu, demokrasi tidak dapat diharapkan bisa terjadi. Karena itu, saya dan beberapa teman mahasiswa/aktivis melancarkan gerakan golput, yang menganjurkan "memilih untuk tidak memilih" terhadap partai dan orang-orang yang "disediakan" oleh Soeharto. Gerakan ini segera disambut masyarakat luas, dan juga media massa. Golput sepertinya mewakili nurani masyarakat pada waktu itu.
Ada tiga macam golput. Pertama, golput karena alasan politik. Misalnya golput yang memprotes undang-undang pemilu yang tidak demokratis. Atau semua calon yang ada dianggap tidak layak. Kedua, golput karena apatis terhadap pemilu. Politik di Indonesia dianggap sangat elitis, sehingga siapa pun yang terpilih, dampaknya tidak akan berguna bagi masyarakat luas, karena para elite cuma memikirkan kepentingan mereka sendiri. Ketiga, karena "kecelakaan". Ada banyak orang yang tidak paham aturan pemilu. Misalnya mereka tidak boleh mencoblos di luar gambar partai/calon, atau mencoblos lebih dari satu calon.
Lalu, berapa kekuatan golput? Dari catatan yang dikumpulkan harian Kompas (16 Juli 2004), orang yang tidak datang mencoblos sejak pemilu pertama tahun 1955 berjumlah kurang dari 10 persen. Mereka termasuk ketiga kategori di atas, dari golput yang bersifat politik sampai yang "kecelakaan". Sayangnya, data Kompas tidak memasukkan persentase suara yang rusak, yang dibuat oleh orang yang datang mencoblos tapi sengaja merusak kartu suara.
Tapi rasanya cukup aman untuk mengatakan bahwa suara golput pada setiap pemilu berkisar 10 persen.
Yang menarik adalah gejala pada Pemilu 2004. Pada Pemilu legislatif tanggal 5 April, sekitar 16 persen pemilih tidak ikut mencoblos. Kemudian, pada pemilu presiden tanggal 5 Juli, diperkirakan yang tidak ikut mencoblos bahkan bisa mencapai 20 sampai 30 persen (Kompas, 16 Juli 2004). Jelas sekali, jumlah golput meningkat.
Sayang, data Kompas merupakan data kasar. Kita tidak bisa mengetahui secara persis mengapa orang tidak ikut memilih. Apakah mereka sedang melakukan aksi protes, atau karena apatisme, atau ini sekadar "kecelakaan" karena kurang memahami aturan pemilu.
Di tengah peningkatan jumlah golput, saya justru memutuskan untuk ikut pemilu dan membatalkan golput saya. Bahkan, sejak 1999 saya sudah mulai mencoblos. Saya memutuskan hal itu karena menganggap undang-undang pemilu saat itu sudah bagus dan demokratis, serta masih ada partai-partai yang bisa dipilih. Begitu pula pada Pemilu 2004. Pada pemilihan presiden 5 Juli lalu saya juga ikut mencoblos karena saya menganggap ada calon presiden yang masih bisa diterima meski tidak ideal.
Menurut saya, mereka yang tidak mencoblos banyak didasarkan pada protes politik (tidak ada calon yang layak), atau sikap apatis terhadap politik yang dikuasai oleh kelompok elite. Ini disebabkan para pemilih Indonesia sudah menjadi makin kritis dan tingkah laku (politiknya) banyak didasarkan pada perhitungan rasional yang menyangkut kepentingan mereka. Bukankah "kemenangan" pasangan SBY-JK, yang mesin politiknya lemah, juga dijelaskan karena rakyat Indonesia sekarang sudah makin kritis, tidak lagi bergantung pada pemimpin-pemimpin kelompok tempat mereka tergabung?
Maka dapat diperkirakan, di masa depan, golput akan bertambah kalau masyarakat politik kita tidak bisa menampilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas, dalam arti bisa benar-benar melayani kepentingan masyarakat luas. Ini jelas sebuah kemajuan. Golput adalah sebuah protes damai dari masyarakat yang tidak berdaya, yang dipinggirkan oleh sistem politik yang ada.

MBM Tempo, 19 Juli 2004

Caping Tempo 8 Maret 2006

'RUU Porno': Arab atau Indonesia?

Goenawan Mohamad

Seorang teman saya, seorang Indonesia, ibu dari tiga anak dewasa, pernah berkunjung ke Arab Saudi. Ia tinggal di sebuah keluarga di Riyadh. Pada suatu hari ia ingin berjalan ke luar rumah. Sebagaimana adat di sana, ia bersama saudaranya yang tinggal di kota itu melangkah di jalan dengan purdah hitam lengkap. Hanya sepasang matanya yang tampak.
Tapi ia terkejut. Di perjalanan beberapa puluh meter itu, tiba-tiba dua mobil, penuh lelaki, mengikuti mereka, mengitari mereka. Mata para penumpangnya nyalang memandangi dua perempuan yang seluruh tubuhnya tertutup itu.
"Apa ini?" tanya perempuan Indonesia itu kesal.
Cerita ini nyata--dan bisa jadi bahan ketika DPR membahas RUU "Anti Pornografi dan Pornoaksi" (kita singkat saja: "RUU Porno"). Cerita ini menunjukkan bahwa dengan pakaian apa pun, perempuan dapat dianggap merangsang berahi lelaki. Tapi siapa yang salah?
"Yang dapat membangkitkan nafsu berahi adalah haram," kata Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001. Bagi MUI, yang dianggap sebagai sumber "nafsu berahi" adalah yang dilihat, bukan yang melihat. Yang dilihat bagi MUI adalah benda-benda (majalah, film, buku--dan perempuan!), sedang yang melihat adalah orang, subyek, yaitu laki-laki.
"RUU Porno" itu, seperti fatwa MUI, jelas membawa semangat laki-laki, dengan catatan khusus: semangat itu mengingatkan saya akan para pria yang berada di dua mobil dalam cerita di atas. Mereka melihat "rangsangan" di mana saja.
Di Tanah Arab (khususnya di Arab Saudi yang dikuasai kaum Wahabi yang keras), sikap mudah terangsang dan takut terangsang cukup merata, berjalinan, mungkin karena sejarah sosial, keadaan iklim, dan lain-lain. Saya tak hendak mengecam itu.
Soalnya lain jika semangat "takut terangsang" itu diimpor (dengan didandani di sana-sini) ke Indonesia, atas nama "Islam" atau "moralitas".
Masalah yang ditimbulkan "RUU Porno" lebih serius ketimbang soal bagaimana merumuskan pengertian "merangsang" itu. RUU ini sebuah ujian bagi masa depan Indonesia: apakah Republik 17 ribu pulau ini--yang dihuni umat beragam agama dan adat ini--akan dikuasai oleh satu nilai seperti di Arab Saudi? Adilkah bila nilai-nilai satu golongan (apalagi yang belum tentu merupakan mayoritas) dipaksakan ke golongan lain?
Saya katakan nilai-nilai di balik "RUU Porno" datang dari satu golongan "yang belum tentu merupakan mayoritas", sebab tak semua orang muslim sepakat menerima nilai-nilai yang diilhami paham Wababbi itu. Tak semua orang muslim Indonesia bersedia tanah airnya dijadikan sebuah varian Arab Saudi.
Ini pokok kebangsaan yang mendasar. "Kebangsaan" ini bukan nasionalisme sempit yang menolak nilai-nilai asing. Bangsa ini boleh menerima nilai-nilai Wahabi, sebagaimana juga kita menerima Konfusianisme, loncat indah, dan musik rock. Maksud saya dengan persoalan kebangsaan adalah kesediaan kita untuk menerima pluralisme, kebinekaan, dan juga menerima hak untuk berbeda dalam mencipta dan berekspresi.
Mari kita baca sepotong kalimat dalam "RUU Porno" itu:
Dalam penjelasan pasal 25 disebutkan bahwa larangan buat "pornoaksi" (sic!) dikecualikan bagi "cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat istiadat dan/atau budaya kesukuan". Tapi ditambahkan segera: "sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan".
Artinya, orang Indonesia hanya bebas berbusana jika pakaiannya terkait dengan "adat istiadat" dan "budaya kesukuan". Bagaimana dengan rok dan celana pendek yang tak ada dalam "adat istiadat" dan "budaya kesukuan"?
Tak kalah merisaukan: orang Jawa, Bali, Papua, dan lain-lain, yang berjualan di pasar atau lari pagi di jalan, harus "berbusana" menurut selera dan nilai-nilai "RUU Porno". Kalau tidak, mereka akan dihukum karena berjualan di pasar dan lari pagi tidak "berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan".
Ada lagi ketentuan: "Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa".
Jika ini diterima, saya pastikan kesenian Indonesia akan macet. Para pelukis akan waswas, sastra Indonesia akan kehilangan puisi macam Chairil, Rendra, dan Sutardji serta novel macam Belenggu atau Saman. Koreografi Gusmiati Suid atau Maruti akan terbungkam, dan film kita, yang pernah melahirkan karya Teguh Karya, Arifin C. Noer, Garin Nugroho, sampai dengan Riri Riza dan Rudi Sujarwo akan menciut ketakutan. Juga dunia periklanan, dunia busana, dan media.
Walhasil, silakan memilih:
A. Indonesia yang kita kenal, republik dengan keragaman tak terduga-duga, atau
B. Sebuah negeri baru, hasil "RUU Porno", yang mirip gurun pasir: kering dan monoton, kering dari kreativitas.

7 Maret 2006

Minggu, Februari 14, 2021

Bubarkan Saja Dewan Pers

KARENA JOKOWI BERSAMA PRABOWO