Susilo Bambang Yudhoyono, pernah memunculkan euforia rakyatnya. Presiden ini, pertama kali dipilih langsung oleh rakyatnya. Konon, ia terpilih sampai 60% suara, meski angka ini jelas penyesatan logika, karena hanya dihitung dari yang menggunakan hak pilih (sebagai 100%). Padahal jika dihitung real, dengan memasukkan pemilik hak pilih yang golput (baik yang tidak ikut nyoblos maupun yang nyoblos tapi disengaja surat suaranya hangus atau benar-benar karena kesalahan, belum lagi yang golput karena hak suaranya ditilep setan gundul), maka angka 60% tentu terlalu mewah. Jika Golput waktu itu, totally mencapai 35%, maka tinggal pemilih 65%, yang jika suara untuk Megawati dan Prabowo mencapai 20%, maka SBY-Boediono sebenarnya hanya mendapat 45%.Tapi, biarlah untuk sementara, toh soal manipulasi suara, dari sejak DPS hingga pemberian undangan, sampai pada penghitungan suara, kita melihat KPU sendiri tak pernah bisa meyakinkan, apalagi jika dipersoalkan perihal pembelian mesin-mesin komputer penghitung yang raib entah karena korupsi atau ketidakjelasan lainnya, hingga tervonisnya Antasari Azhar, dan selamatnya Anas Urbaingrum serta Andi Nurpati di Partai Demokrat. Toh, terutama, Pemilu 2009 telah menunjukkan hasilnya. Ialah amburadulnya kebijakan karena pemerintahan yang berjalan tidak efektif, karena selalu terjadi tawar-menawar politik, yang ujungnya adalah soal money politik dan pembagian profit atau sharing investmen.
Kita ingat, bagaimana UKP4, lembaga yang dibentuk Presiden, dipimpin oleh Kuntoro Mangkoesubroto, memberi penilaian bahwa kinerja kabinet hampir semuanya berapot merah. Presiden sendiri mengaku, banyak perintahnya (kepada menteri) yang tidak dijalankan. Bahkan yang terakhir, Presiden menyetujui dan memerintahkan Dirjen Otda untuk membuka Kongres Papua III, namun hasilnya? Pelanggaran HAM (sebagaimana hasil penyelidikan Komnas HAM) aparat Polisi dan TNI pada rakyat Papua. Boro-boro meminta maaf, Mantan Menteri ESDM, Poernomo Yusgiantoro, yang kemudian jadi Menteri Perhananan, justeru mengatakan Pemerintah tidak mentolerir gerakan Papua Merdeka. Sipil satu itu, sudah berbau militer.
Berbagai bentuk kekacauan jalannya pemerintahan ini, bahkan sampai ketika resuffle KIB-II, terus saja berlanjut, karena toh kita yang memakai sistem ketatanegaraan Presidential, tetap saja sering limbung karena kaitan dengan koalisi politik Presiden dengan beberapa kompanyonnya. Sistem presidensial ini, yang mestinya memberikan keleluasaan, justru menjadi sebab kesialan karena presiden sial alias lemah-lunglai.
Itu semuanya, hanyalah sebuah bukti dari lemahnya kepemimpinan nasional, yang tentu hal itu bisa terjadi karena ketidaktulusannya dalam berpihak kepada rakyat. Presiden tersandera berbagai agenda tersembunyinya, berkait dengan berbagai kompromi yang sering dijalankan dengan berbagai kontrak politiknya pula. Kepemimpinan kompromi, tidak berkait dengan kebijaksanaan atau kehati-hatian, melainkan lebih dekat pada ketidak-beranian dalam kalkulasi politik.
Kini, belum usai ribut soal kontroversi New7Wonder, agar Indonesia bisa memasukkan komodo sebagai 7 keajaiban dunia, sudah muncul delapan keajaiban dunia dari Indonesia. Keajaiban itu, ialah, dari berbagai krisis dan masalah yang ada, presiden justeru menelorkan album musik ke-empat yang berjudul Harmoni. Peneloran album musik di tengah pergantian pancaroba, banjir dan gempa di beberapa tempat (bukan hanya Jakarta), makin menyiratkan sensibilitas dan sensitifitas seorang pemimpin yang menyedihkan. Apakah ini perbutan "all the president's men"? Itu tidak akan menjadi buruk, jika presidennya memang kuat dan baik.
Sekali lagi, ini semua menyedihkan, sekali pun Remy Sylado ikut berkomentar dan memuji album musik SBY ini, namun karena Remy bukan nabi musik Indonesia, kita boleh menyangkalnya. Sebagaimana Iwan Fals boleh menyebut album musik Presiden ini bisa dikategorikan sebagai "delapan keajaiban dunia".
