Indonesia Menulis Ilmu Pengetahuan

(Situasi arus Mudik Lebaran, di kawasan Jatisari, Subang, Jawa Barat, 18 September 2009. Bagaimana sumbangan para ilmuwan mengenai peristiwa yang fenomenal namun sesungguhnya menunjukkan keajegan yang akut ini?)

TEROKA, Kompas, Sabtu, 19 September 2009

Oleh Geger Riyanto

Delapan peneliti dari kampus Harvard datang ke sebuah desa di Jawa Timur. Tiga tahun mereka berdiam dan meneliti di desa yang disebut Modjokuto. Ternyata tiga tahun menjadi waktu yang amat panjang bagi salah seorang di antara mereka. Setelah 40 tahun ia menulis tentang desa tersebut, lelaki yang sudah berkepala enam ini kembali ke Modjokuto, mengenang, betapa banyak hal yang belum disampaikannya tentang desa ini.
Clifford Geertz—salah seorang peneliti itu—tak pernah berhenti terkesima menghadapi kekayaan kebudayaan yang dianalogikannya sebagai taman metafora yang terlalu lebat. Saat meneliti Modjokuto, ia merasa terpaksa harus menangkap kompleksitas, ambiguitas, dan kerumitan ke dalam peta yang amat terbatas. Peta yang bagi Geertz tak bisa menghadirkan keluasan dimensi desa kecil itu. Namun, telanjur, sang peneliti keburu dikenalkan dengan kategori keislaman orang Jawa: abangan, santri, dan priayi.

Pengetahuan adalah kuasa
Sebagaimana kesadaran Geertz, dunia sebenarnya memperlakukan pengetahuan sebagai sebuah peta. Dalam fungsi untuk memperluas cakrawala pandang sang subyek yang tengah mencari tahu. Metafora ”perluasan cakrawala pandang” ini berasosiasi dekat dengan praktik kekuasaan. Sebagaimana misalnya bila kita mengetik frase knowledge is power, Google akan segera menderetkan bukti bagaimana pengetahuan diperoleh sebagai hasil fungsi kekuasaan.
Pengetahuan didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menangkap realitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, pakar, ahli, peneliti, dan mereka yang dianggap dan menganggap diri sebagai subyek pengetahuan cenderung dekat dengan posisi pengambil kebijakan. Jadi sebuah negeri, seperti Indonesia, selalu dipandang dari atas, menjadi sesuatu yang ada di bawah dan perlu ditolong. Bagaimana, misalnya, sejarah negeri ini perlu diubah, adalah sebuah tema dari subyek pengetahuan sejak 40 tahun lalu.

Kerap dimusuhi
George Kahin mencuat karena kejujuran dan kekagumannya kepada nasionalisme Asia. Dalam kerja pelopor studi Indonesia di Universitas Cornell ini, kita menemukan satu modus penelitian yang justru dihindari oleh peneliti lain: keterlibatan dengan obyek yang ditelitinya. Modus yang ternyata membuat Kahin kerap dimusuhi para petinggi negaranya sendiri.
Dalam upayanya mengenali Indonesia ini secara komprehensif, Kahin mengambil posisi sebagai ”pendamping”, termasuk saat negeri ini ingin menggubah sejarahnya sendiri. Dan itu dilakukannya dengan cara melupakan sejarahnya sendiri. Sebuah sikap, yang suka atau tidak, memang memancing kontroversi.

Pencipta sejarah
Sejarah siapakah yang diwakili oleh seorang subyek pengetahuan—seperti Kahin—sebenarnya bisa ditelusuri lewat satu pertanyaan sederhana: bahasa siapakah yang digunakan? Apakah semacam bahasa sosial kapital yang digunakan esai Robert Putnam untuk menggambarkan sebuah masyarakat yang bermain boling sendirian karena terjebak dalam kegamangan?
Bahasa itu kemudian begitu populer (menjadi ”pop”) bahkan mendunia dan bisa merangsang Presiden Clinton mengundangnya dan berbagi keresahan.
Bukan hanya Clinton. Dalam praksisnya, Putnam pun diundang ke negeri ini. Terutama dalam kekuatan bahasanya. Kekuatan yang kini meleluasa di negeri ini mengabaikan Koentjaraningrat atau Sartono Kartodirdjo yang sejak lama menggarap sejarah Indonesia dengan kedalaman yang sulit ditandingi.
Namun, tetap saja dunia lebih mengenal Clifford Geertz, peneliti Modjokuto yang penuh energi itu. Karena dalam sejarah yang dibuat dengan cara seperti itu, kita akan menemukan ”apa” sebenarnya adalah ”siapa”: sesuatu yang bergerak, hidup. Bukan sesuatu yang dapat didominasi dan dikonstitusi oleh sekian teori.
Oleh karena itu, Selo Soemardjan lebih dikenal sebagai seorang manusia Yogyakarta ketimbang doktor lulusan Cornell—sebagaimana Clifford Geertz adalah seorang warga Modjokuto bukan warga Harvard atau Princeton. Mereka ada bukti bagaimana pengetahuan hanya dimungkinkan melalui proses dialog dan pembukaan diri. Pada saat subyek pengetahuan menulis, dirinya juga ditulis. Subyek pengetahuan tak mengubah atau menggerakkan sejarah. Namun, perjumpaannya dengan realitaslah yang menciptakan sejarah itu sendiri.
Di situlah manusia Indonesia dikisah dan berkisah. Di situlah kita dapatkan, peradaban besar yang cerdik menempatkan diri di antara jaringan peradaban yang telah ada (Denys Lombard); negara yang didirikan anak-anak muda dengan bermain di antara kekuatan-kekuatan dunia (Kahin); seorang Sultan yang melepas kekuasaannya agar rakyat memiliki masa depan (Selo); atau sebuah Modjokuto yang sukses mengajarkan makna hidup kepada seorang profesor dari Princeton (Geertz); dan seterusnya.
Dan seterusnya, Anda menulis sejarah Anda sendiri.

Geger Ryanto Alumni Sosiologi Universitas Indonesia, Koordinator Bale Sastra Kecapi

Nilai sosial ekonomi mudik Lebaran

Nilai sosial ekonomi mudik Lebaran

MUDIK, telah menjadi semacam ritual. Inilah ritual yang tidak mengenal status sosialekonomi. Kaya-miskin, makmur-melarat, kuno-modern, semuanya berduyun-duyun mudik. Perpindahan kolosal manusia dari kota ke desa menandai datangnya hari kemenangan yang disebut dengan mudik. Tidak ada hitungan ekonomi yang menjadi variabel penting dalam menentukan seseorang untuk mudik atau tidak.
Hanya karena dorongan untuk bertemu dengan sanak keluarga di kampunglah yang menjadikan mereka merasa kuat dan mampu dalam perjalanan pulang kampung. Ikatan emosional dengan kampung halamanlah yang memaksa seseorang perlu mudik. Tidak afdol rasanya berlebaran kalau tidak mudik. Menurut Umar Kayam (2002), tradisi mudik lebaran sejatinya merupakan sebuah manifestasi dialektika kultural yang sudah berjalan berabad-abad lamanya.
Secara historis, mudik merupakan tradisi primordial masyarakat petani Jawa yang sudah dikenal jauh sebelum berdiri Kerajaan Majapahit. Pada awalnya, kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan pekuburan dan doa bersama kepada dewa-dewa di kahyangan untuk memohon keselamatan kampung halamannya, yang dilaksanakan secara rutin sekali dalam setahun.
Sejak pengaruh Islam masuk, tradisi ini berangsur terkikis, karena dianggap syirik. Namun peluang kembali ke desa setahun sekali itu muncul kembali lewat momentum Idul Fitri. Saat ini, tradisi mudik tidak lagi menjadi monopoli umat Islam semata guna merayakan hari raya Idul Fitri, tetapi telah menjadi kebutuhan semua elemen bangsa. Mudik benar-benar prilaku khas sekaligus salah satu kearifan lokal bangsa ini yang patut dilestarikan.
Meski di negara lain ada tradisi kembali ke kampung dalam momenmomen tertentu, namun tidak ada yang sebesar mudik Lebaran. Mudik Lebaran mampu menjadi sihir yang menakjubkan mulai dari kalangan pejabat hingga rakyat jelata. Mereka merasa senasib sepenanggungan menempuh perjalanan untuk sungkem dan silaturahmi pada saat Lebaran tiba.
Selain mudik sebagai ritual, maka aspek sosial-ekonomi juga menyertainya. Bayangkan, sekitar 16 juta penduduk Jakarta tahun ini meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman mereka masing-masing. Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menyatakan, jumlah pemudik Lebaran 2008 diperkirakan mencapai sekitar 15,8 juta orang.
Dari perkiraan, jumlah pemudik tersebut yang menggunakan angkutan darat sekitar 9.888.000 jiwa, terdiri dari angkutan jalan 6.922.000 jiwa, angkutan sungai danau, dan penyeberangan 2.966.000 jiwa. Rata-rata tumbuh sekitar 5,2 persen dari tahun lalu. Kemudian yang menggunakan angkutan kereta api (KA) sekitar 2.377.000 jiwa atau naik 5,38 persen dari tahun lalu. Pemudik yang memanfaatkan angkutan laut sekitar 1.018.000 jiwa, angkutan udara 1.885.000 jiwa atau naik 9,32 persen dari tahun lalu.
Dari sudut ekonomi, maka mudik berarti ada aliran uang dari Jakarta ke daerah. Kalau momen ini dapat ditangkap aparat di daerah, maka merupakan pendapatan yang tidak kecil bagi daerah itu. Misalkan, saat ini ada 500 ribu penduduk Wonogiri yang mudik, dan masing-masing membawa uang Rp 1.000.000, maka akan ada aliran uang ke Wonogiri Rp 5.000 miliar atau setara dengan setengah triliun. Suatu angka yang tidak kecil.
Sudut ekonomi menangkap bahwa ingar-bingar mudik juga akan memberikan multiplier effect bagi kegiatan jasa transportasi, penginapan, perdagangan, dan perbankan. Lebih dari itu, mudik juga dapat dipakai sebagai media informasi bagi rekan-rekan sekampung yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Ini artinya, pascamudik biasanya akan membawa wajah-wajah baru yang akan tinggal di Jakarta.
Dari sisi ekonomi, aliran modal bakal mengalir ke kampung ketika mudik terjadi. Tentu saja ini menjadi sumber pemasukan (income) bagi daerah. Tradisi mudik juga menjadi pemicu kegairahan aspek perekonomian lainnya. Perusahaan transportasi bersaing menawarkan pelayanan, bank menyodorkan berbagai pelayanan kebutuhan uang, sementara perusahaan komunikasi berusaha memanjakan pemudik dengan berbagai fasilitas.
Mudik menjadi ajang yang menggiurkan bagi banyak perusahaan. Dengan menggelar mudik gratis banyak perusahaan sebenarnya tengah menawarkan paket iklan murah dengan cara yang amat efektif. Bayangkan sebuah bus yang membawa spanduk produk tertentu dari Jakarta hingga Banyuwangi akan dilihat oleh jutaan orang.
Walhasil, perekonomian di berbagai daerah jadi bangkit dan bergairah berkat kehadiran para pemudik. Anehnya, prinsip asas manfaat dan budaya hemat secara ekonomi, justru tidak berlaku dalam tradisi mudik. Oleh karena itu, sangatlah beralasan jika banyak pakar keuangan cenderung mengatakan bahwa para perantau itu cenderung konsumtif di daerah ketika Idul Fitri.
Ibaratnya, dana yang berhasil mereka peroleh selama setahun di rantau hanya dihabiskan dalam sepekan di daerah asalnya. Ini adalah potret ironis para perantau, meski di sisi lain mereka justru menikmatinya. Memang tidak semua dana para perantau dibelanjakan konsumtif, tetapi ada juga yang dimanfaatkan untuk membangun daerah asalnya secara kolektif.
Hal ini dilakukan untuk ikut membangun daerah agar bisa lebih hidup dibandingkan dengan daerah lainnya. Bayangkan, para perantau harus bekerja membanting tulang dan menabung selama berbulan-bulan. Namun, hasil kerja keras tersebut dihamburhamburkan dalam waktu relatif singkat hanya untuk mudik. Belum lagi, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk berbelanja, memanjakan pola hidup konsumtif dan hedonis, serta berbagai pernak-pernik efek pamer lainnya.
Mestinya peningkatan aktivitas ekonomi tersebut berimbas sampai ke pelosok desa, tempat asal para pemudik. Ini menunjukkan bahwa mudik Lebaran di kampung halaman dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang bersifat spesial. Di sini jelas bahwa dengan pendekatan ekonomi, mudik Lebaran di satu sisi terdapat unsurunsur konsumerisme, tetapi di sisi lain ritus budaya itu bisa diterjemahkan pemulangan uang yang menumpuk di kota ke daerah-daerah. Tentu ini sangat personal.
Oleh karena itu, pemerintah daerah, baik provinsi/kabupaten maupun kota) yang turut terlibat dalam arus mudik, seharusnya menangkap peristiwa itu untuk membantu pengembangan ekonomi daerahnya. Meskipun waktu tinggal para pemudik di daerah asalnya tidak terlalu lama, hal itu tetap berdampak terhadap perekonomian daerah.
Meminjam Toto Subandriyo (2007), fenomena seperti yang penulis uraikan di atas memiliki nilai plus maupun minus. Nilai plusnya, fenomena seperti itu menambah aktivitas ekonomi dalam jangka pendek yang mempunyai kontribusi pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Namun, kondisi pengeluaran uang yang berlebihan seperti itu bisa juga ditafsirkan sebagai tindakan pemborosan.
Bayangkan, mereka bekerja membanting tulang dan menabung selama berbulan-bulan. Namun hasil kerja keras tersebut dihambur-hamburkan dalam waktu relatif singkat demi memanjakan pola hidup konsumtif dan hedonis, serta menjurus pada demonstration effect.
Bagi golongan berpendapatan tinggi, mungkin porsi yang mereka keluarkan hanya sebagian kecil dari pendapatan mereka. Tetapi bagi yang hidupnya subsisten, pengeluaran tersebut pasti merupakan bagian yang cukup besar dari pendapatan mereka.
Akhirnya, tradisi mudik memang tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi saja. Tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang yang lain, misalkan dari sudut pandang sosio-religius. Banyak nilai plus dari tradisi tersebut yang bisa mengungkapkan kembali hubungan emosionalitas seseorang dengan orang lain. Jadi tidak mesti seseorang dipertemukan hanya karena kepentingan pasar saja.


Paulus Mujiran
Ketua Pelaksana
Yayasan Kesejahteraan Keluarga

Dikutip dari Harian Sore Wawasan, 27 September 2008



Mudik Bersama Trilyunan Rupiah

Senyum Juwito Hardjosoemarto akhirnya terkembang. Di tangan pria 62 tahun itu kini tergenggam tiket pesawat tujuan Surabaya. Juwito berencana mudik ke kampung halaman di Wates, Kediri, pada Hari Idul Fitri, pertengahan bulan ini. Keberhasilan mendapatkan tiket membuat karyawan PT Surya Kencana Kemilau, sebuah perusahaan finishing building di daerah Kedoya, Jakarta Barat, itu tenang. ''Kami berangkat pada Lebaran kedua,'' kata pria yang berdomisili di daerah Cipayung, Jakarta Timur, itu kepada Stephanie A. Mamonto dari Gatra.

Pulang bersama istri dan ketiga anaknya dilakoni Juwito sejak bertahun-tahun lalu. Ini merupakan tradisi keluarga besar Hardjosoemarto untuk berkumpul bersama. Meski mereka kini tinggal menyebar di kota yang berbeda-beda. Kegiatan yang dilakukan pun sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yakni berkumpul bersama, sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga besar dan nyekar ke makam leluhur.

Juwito mengaku telah menyiapkan dana sekitar Rp 8 juta untuk menyambut Lebaran tahun ini. Tiket pesawat pergi-pulang memakan biaya sebesar Rp 4.500.000. Ia juga menyisihkan uang Rp 1.500.000 untuk rekreasi dan Rp 2.000.000 untuk dibagi-bagikan kepada keluarga besarnya. Semua ia ikhlaskan demi kebahagiaan pada saat hari fitri yang berlangsung sekali dalam setahun ini.

Berbeda dengan Juwito, Sutejo tak punya banyak pilihan. Warga Cililitan, Jakarta Timur, yang sehari-hari berjualan buah itu hanya sanggup menyediakan dana sekitar Rp 1,5 juta untuk mudik bersama istri dan dua anaknya. Dengan dana segitu, Tejo hanya bisa naik bus atau kereta ekonomi menuju kampung halamannya di Semarang. ''Meski berjubel-jubel di angkutan kelas ekonomi, kami jalani dengan sukacita,'' ungkap Tejo, yang berencana mudik pada H-7.

Juwito dan Tejo adalah bagian dari euforia berjuta umat menjelang Idul Fitri. Tradisi turun-temurun itu berlangsung meriah saban tahun. Tak mengherankan bila para pelaku industri ikut nimbrung. Kalau tidak menangguk untung, ya, minimal bisa menebar pesona.

Bersamaan dengan warga yang mudik, arus uang pun ikut bergerak kencang. Pengamat ekonomi Cides, Umar Juoro, memperkirakan, trilyunan rupiah ikut mengalir ke daerah. Taksiran ini dihitung berdasarkan besaran mereka yang mudik dari Jakarta ke daerah tahun 2007 ini, yang diduga 1 juta keluarga. Tiap-tiap keluarga terdiri dari empat orang; suami, istri dan dua anak.

Pemudik ''miskin'' diperkirakan hanya membawa uang kontan Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Umar menduga, selain membawa uang untuk dibagi-bagikan kepada sanak keluarga yang ada di daerah, mereka juga menenteng duit untuk kebutuhan di perjalanan. Paling sedikit, kata Umar, uang yang tersedot ke daerah selama mudik sekitar Rp 2 trilyun.

Itu baru dari kalangan bawah. Nah, dari masyarakat menengah ke atas, tentu dana yang mengalir selama mudik Lebaran jauh lebih gede. Hal itu bisa dilihat dari data Jasa Marga. Tahun lalu, pada H-7 tercatat arus mudik di delapan gerbang tol mencapai 1.624.053 kendaraan. Sedangkan prediksi tahun ini mencapai 1.982.927 dengan tambahan dua gerbang tol, yakni Cikunir 1 dan Cikunir 5. Jadi, diperkirakan peningkatan pemudik bermobil mencapai 22,10%.

Apalagi, kata Kepala Divisi Manajemen Operasi PT Jasa Marga, Septerianto Sanaf, belum lama ini penjualan mobil di Jakarta terdongkrak oleh event ''Indonesia International Motor Show''. ''Dari total penjualan 7.000 kendaraan di event itu, jika diasumsikan 60% penjualan atau sekitar 4.200 mobil dibeli oleh warga Jakarta, tentu sebagian besar bakal digunakan untuk mudik Lebaran,'' kata Septerianto.

Dirjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Iskandar Abubakar, memprediksi bahwa jumlah pemudik akan meningkat 5,81% dari 23,46 juta menjadi 24,82 juta. Jika diurai lebih rinci, moda angkutan darat diperkirakan melonjak 6,04% dari 9,4 juta menjadi 9,98 juta. Angkutan laut juga meningkat 5% dari 509.000 menjadi 534.000, sedangkan penumpang angkutan udara diperkirakan naik 14,88% dari 1,5 juta menjadi 1,7 juta.

Bila satu keluarga rata-rata terdiri dari tiga orang --ayah, ibu, dan satu anak-- berarti ada sekitar 8,3 juta keluarga boyongan ke kampung. Andai kata satu keluarga menyiapkan dana Lebaran dengan kisaran Rp 1,5 hingga Rp 3,5 juta, maka uang yang mengalir dari kantong warga metropolitan ke daerah minimal Rp 10 trilyun hingga Rp 30-an trilyun.

Iskandar meyakini, arus mudik Lebaran selalu memberikan efek ekonomi yang bagus dalam pemerataan pendapatan. ''Percepatan ekonomi merayap ke daerah-daerah,'' katanya. Tidak mengherankan bila pemerintah daerah menyambut para pemudik bak pahlawan.

Peneliti LPEM UI, Chatib M. Bisri, memastikan bahwa dampak ekonomi paling nyata dari euforia mudik Lebaran adalah permintaan uang kartal yang melonjak. ''Artinya, banyak orang mengambil duit cash, sehingga terjadi kenaikan permintaan uang kartal pada masa mudik Lebaran,'' ujarnya.

Chatib mencatat, pada Oktober 2005 jumlah uang beredar dari Rp 114 trilyun menjadi Rp 132 trilyun, lalu balik lagi ke Rp 114 trilyun. Sedangkan pada Oktober 2006, jumlah uang beredar yang biasanya mencapai sekitar Rp 129 trilyun naik menjadi Rp 139 trilyun.

Itu berarti aktivitas transaksi melonjak selama Lebaran. Masyarakat membelanjakan uangnya di daerah, misalnya untuk keperluan transportasi dan konsumsi. ''Tapi itu bersifat temporer. Hanya beberapa waktu, kemudian hilang lagi,'' ungkap Chatib.

Namun kenaikan secara temporer itu bisa mempengaruhi perekonomian secara makro. ''Kalau orang mengambil uang kartal untuk transaksi, dia harus spend dalam porsi besar. Maka, dampaknya akan positif, yakni menaikkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,'' Chatib menjelaskan. Uang dari kota akan tersebar ke daerah, sehingga berpengaruh positif bagi perekonomian daerah.

Heru Pamuji, Hatim Ilwan, Anthony, dan Mukhlison S. Widodo
[Ekonomi, Gatra Nomor 47 Beredar Kamis, 4 Oktober 2007]



Lampung Post 29 September 2009
Mudik Percepat Uang ke Daerah

JAKARTA (Lampost): Tradisi mudik ternyata lebih efektif menyalurkan dana ke daerah. Mudik mempercepat distribusi uang dari kota ke perdesaan. Hal ini diperkuat tersedotnya uang dari pusat kegiatan bisnis yang dibawa pemudik.
Berdasar pada data Bank Indonesia (BI) terhitung 15 September hingga H-1 lebaran (30 September 2008) jumlah uang kartal yang ditarik masyarakat diperkirakan mencapai Rp17,1 triliun. Angka ini diperoleh dari selisih posisi awal di 15 September Rp98,8 triliun dan 30 September yang tinggal Rp81,7 triliun.
Dana ini ditarik masyarakat melalui perbankan, atau perbankan yang ingin memperkat kasnya. Penarikan dana tunai Rp17,1 triliun tersebut didominasi penarikan masyarakat kota khususnya pusat-pusat bisnis dan industri. Hal ini terjadi sejalan kewajiban pemberian tunjangan hari raya bagi pengusaha. Belum lagi pencairan simpanan masyarakat guna keperluan mudik. Kota-kota yang uangnya tersedot paling besar, yakni Jakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, dan Surabaya.
Namun, penarikan dana justru melebihi prognosis tersebut. Bahkan, hingga 26 September 2008 jumlah uang keluar dari BI mencapai sekitar Rp37 triliun. Uang ini sebagian besar keluar di Jakarta, Bogor, Tanggerang, Depok, Bekasi, dan seluruh kota besar di luar Jawa. Daerah ini merupakan sentra industri nasional dan ibukota. Sedangkan, setelah dicairkan tujuan uang ini biasanya ke sejumlah kota atau daerah di Jawa.
"Sampai Jumat (26-9), karakteristik peredaran uang tetap sama yakni di Jabodetabek dan seluruh kota besar di luar Jawa adalah outflow (keluar dari BI) dan kota di Jawa inflow®MDUL¯. Biasanya sepekan setelah hari raya aliran dana khusus Jakarta berbalik dan uang balik sebagian besar agak lusuh," kata Deputi Direktur Pengedaran Uang BI Yopie D. Alimudin, Minggu (28-9).
Yopie menjelaskan dana terbesar yang keluar dari BI merupakan uang kartal pecahan besar. Pecahan seperti Rp100 ribu dan Rp50 ribu biasa dipakai untuk mengisi anjungan tunai mandiri (ATM). Soalnya, dengan menjelang pelaksanaan mudik biasanya masyarakat berduyun-duyun menyerbu ATM.
Pola ini sebenarnya merupakan cara efektif mendistribusikan likuiditas dari pusat ke daerah. Pasalnya, pemudik kerap mengantongi dana besar untuk dibawa dan dibagikan di kampung halamannya. Sehingga likuiditas nantinya tidak akan terkonsentrasi hanya di perkotaan apalagi nilainya mencapai puluhan triliun.
Meskipun demikian, dengan tercapainya angka tersebut sebenarnya masih di bawah prognosis BI untuk kebutuhan uang tunai sepanjang Lebaran. Tahun ini BI memproyeksikan penarikan uang kartal jelang, saat, dan pasca-Lebaran tahun ini lebih besar dibanding dengan tahun lalu. Bahkan, secara net outflow akan meningkat 26,3% dibanding dengan 2007, yakni dari Rp38,8 triliun menjadi Rp46,5 triliun.
Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Budi Rochadi mengatakan posisi uang kartal yang ada di kas BI itu cukup untuk kebutuhan 3,8 bulan penarikan masyarakat. Menurut dia, permintaan akan naik lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Proyeksi kenaikan penarikan uang tunai selama Lebaran itu diukur dari realisasi penarikan pada awal Ramadan. Hingga 15 September penarikan uang kartal mencapai Rp6,3 triliun. "Kami memperkirakan penarikan sampai 19 September bisa mencapai Rp27,3 triliun. Jadi, ini yang menjadi acuan," kata dia.
Dengan perkiraan kenaikan sebesar itu, proyeksi uang kartal yang diedarkan di masyarakat pada H-7 Lebaran akan mencapai Rp254 triliun dan pada H-1 meningkat lagi menjadi Rp273,3 triliun. Komposisi uang kartal akan didominasi uang pecahan kecil yakni pecahan Rp10 ribu ke bawah sebesar 63,5%. Sedangkan sisanya merupakan uang pecahan besar atau di atas Rp20 ribu.n E-1

Politik Pemerintah : Perlindungan Budaya Lemah

Kompas, Senin, 31 Agustus 2009 |
Jakarta, Kompas - Indonesia hingga saat ini tidak memiliki data lengkap mengenai seni budaya yang tersebar di setiap daerah. Perlindungan hak cipta terhadap seni budaya juga sangat lemah, sedangkan publikasi multimedia secara internasional mengenai produk seni budaya masih sangat minim.
Pemerintah sudah mengimbau pemerintah daerah agar menginventarisasi seni budaya lokal yang ada di daerahnya. Namun, dari 33 provinsi yang ada di Tanah Air, baru tiga provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta, yang melakukan inventarisasi seni budaya mereka. Hasilnya, terdapat sekitar 600 seni budaya yang ada di ketiga provinsi tersebut.
”Sampai saat ini tidak ada sanksi bagi daerah yang tidak melakukan inventarisasi seni budaya lokal mereka,” kata Tjetjep Suparman, Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Budaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Akibat berbagai kelemahan ini, seni budaya Indonesia sering diklaim negara lain. ”Karena datanya lemah, Indonesia tidak berdaya,” kata guru besar emeritus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Eddy Damian, ahli mengenai hak kekayaan intelektual, Sabtu (29/8).
Padahal, jika memiliki daftar kekayaan intelektual termasuk seni budaya, daftar itu bisa disampaikan kepada Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia di Geneva untuk mendapat pengakuan internasional. Namun, hal itu belum dilakukan Indonesia.
Menurut Eddy, meski inventarisasi seni budaya belum dilakukan, pemerintah bisa lebih proaktif untuk melindungi seni budaya bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada Pasal 10 Ayat 2 disebutkan, negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang jadi milik bersama, di antaranya cerita, hikayat, dongeng, legenda, tarian, koreografi, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
Berdasarkan kewenangan itu, pemerintah bisa melakukan publikasi multimedia secara internasional secara besar-besaran, baik melalui televisi, internet, media luar ruang maupun buku-buku mengenai seni budaya.
”Melalui publikasi dan penyajian data yang baik di lembaga internasional, klaim pihak asing terhadap seni budaya Indonesia bisa dihindarkan,” kata Agus Sarjono, pakar folklor yang juga pengajar hukum dagang dan hak atas kekayaan intelektual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengatakan, untuk mempromosikan seni budaya Indonesia, pemerintah kerap melakukan pementasan seni di dalam negeri serta promosi wisata di luar negeri.

Perlindungan lemah
Selain inventarisasi dan publikasi yang lemah, Indonesia juga menghadapi persoalan buruknya birokrasi pendataan hak cipta.
Meskipun permohonan pendaftaran hak cipta mengenai seni budaya sudah disampaikan, misalnya, belum tentu permohonan tersebut segera diproses dan dipublikasikan.
Sejak 2002 sampai Juni 2009, misalnya, sudah ada 24.603 permohonan pendaftaran hak cipta bidang seni yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephuk dan HAM). Namun, hingga saat ini, permohonan yang disetujui belum dipublikasikan. Hal ini juga terkait dengan belum adanya dasar hukum formal.
”Mestinya pemerintah segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional,” kata Ansori Sinungan, Direktur Kerja Sama dan Pengembangan pada Direktorat Jenderal HKI Dephukham.

Malaysia proaktif
Dalam soal publikasi seni budaya, ternyata Malaysia yang satu rumpun budaya dengan Indonesia sangat proaktif dengan melakukan berbagai cara. Selain melakukan promosi seni budaya melalui televisi, internet, iklan luar ruang, dan media lainnya, Malaysia juga menerbitkan buku-buku seni budaya. Selian buku terbitan pemerintah, swasta dan pemerintah kerajaan di negara bagian juga sangat antusias menerbitkan berbagai buku.
Dalam buku ”Spirit of Wood” The Art Malay Woodcarfing, yang merupakan seni budaya yang berkembang hanya di wilayah Kelantan, Terengganu, dan Pattani, misalnya, diulas berbagai seni ukir kayu, pembuatan keris, gunungan wayang, mebel, hiasan dinding, arsitektur rumah, dan perkakas rumah tangga lainnya.
Hal serupa diulas dalam buku seni lainnya yang diterbitkan Malaysia, baik menyangkut keris, batik, arsitektur, tari, maupun kesenian rakyat. Tak sekadar buku, berbagai dokumentasi seni juga dipublikasikan lewat internet dan video cakram padat (VCD).
Tak dapat dimungkiri, isi buku itu banyak kesamaan dengan buku terbitan Indonesia, seperti Ensiklopedi Wayang Indonesia, Ensiklopedi Keris, Performing Arts Indonesian Heritage, dan Indonesia Indah yang meliputi Teater Tradisional Indonesia, Batik, Tenun Indonesia, Tari Tradisional, Kain-kain Nontenun Indonesia, dan buku lainnya.
”Tidak mengherankan, karena antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif budaya ada warisan bersama atau shared heritage,” kata mantan Rektor Institut Kesenian Jakarta Sardono W Kusumo. Hal ini juga pernah diungkap dalam Seminar Imagining Asia di Universitas Nanyang, Singapura, beberapa tahun lalu. Karena itu, terkait persoalan tari pendet, sebenarnya merupakan peluang bagi Indonesia untuk melakukan introspeksi diri.
Menurut Sardono, sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi global yang kini mengarah pada industri kreatif, Malaysia juga mengembangkan ekonomi berbasis industri kreatif. ”Bahkan secara ekstrem mereka bisa memisahkan hal yang bersifat profan (duniawi) dengan yang transenden (berkaitan dengan komunikasi dengan Tuhan),” ujarnya.
Dia menyarankan agar Indonesia segera berbenah dan mulai memilah-milah mana produk kebudayaan yang merupakan identitas kebudayaan nasional dan mana yang dapat masuk ke dunia industri. (TIM KOMPAS)


Presiden SBY yang sibuk dengan pencitraan, akan lebih merasa nyaman mengurusi kematian Mbah Surip, dibanding mencari tahu, apa sebab Malaysia bisa kurangajar terhadap produk budaya kita.


Produk Budaya Mendesak Dilindungi

Kompas, Senin, 31 Agustus 2009 |

Jakarta, Kompas - Peristiwa penggunaan tari pendet dalam iklan pariwisata Malaysia semestinya menggugah pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bergerak melakukan perlindungan dan mengembangkan produk seni dan budaya sebagai salah satu industri kreatif.
Demikian benang merah pendapat yang dikemukakan oleh mantan Rektor Institut Kesenian Jakarta Sardono W Kusumo dan Penjabat Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Prof Dr T Slamet Suparno.
Keduanya sependapat, upaya perlindungan seni budaya di antaranya dilakukan melalui pendidikan kepada generasi muda.
Sardono menyoroti bahwa kebudayaan yang berkembang di kawasan Asia sekarang sebenarnya merupakan warisan bersama (shared heritage) sehingga perlu ada pemahaman bersama agar pada masa mendatang tak terjadi rebutan warisan antarbangsa.
Dia mengatakan, ”Indonesia harus segera memilah-milah dengan jelas kapan produk kebudayaan itu masuk ke ranah identitas nasional, kapan merupakan alat pendidikan, dan kapan masuk ranah industri kreatif.”
Menurut dia, kasus tari pendet bagi Malaysia ada di ranah industri, yaitu iklan pariwisata. Padahal, bagi Indonesia itu merupakan salah satu identitas kebudayaan (cultural identity).
Sementara Slamet menegaskan perlunya produk seni budaya ditanamkan kepada generasi muda saat ini dan mendatang lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal.
”Kalau menuntut murid jadi tahu tentang budaya, gurunya harus mempelajari seni budaya. Tanpa begitu, bagaimana kita mewariskan budaya kepada generasi berikutnya,” paparnya.

Inkubator
Menurut Sardono, Indonesia sudah mendirikan model inkubator inovasi buat industri kreatif dengan sistem yang lengkap.
”Sudah ada Akademi Jakarta, sebuah kumpulan pujangga, semacam dewan para empu,” ujarnya. Anggota Akademi Jakarta adalah pemikir dan budayawan. ”Ketuanya pun bukan seniman, yaitu Taufik Abdullah, dengan anggota-anggota Rosihan Anwar, Syafei Ma’arif, Goenawan Mohamad,” lanjutnya. Sistem itu didirikan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.
”Di bawahnya ada Dewan Kesenian Jakarta sebagai forum praktisi seni kreatif dan Taman Ismail Marzuki sebagai pengelola infrastruktur untuk orang pentas, lalu dilengkapi dengan pendidikan seni, yaitu Institut Kesenian Jakarta. Ini sebuah model yang bagus,” katanya.
Slamet menegaskan, salah satu upaya manjur adalah dengan menembus jaringan teknologi informasi. ”Teman-teman yang memiliki kompetensi dan latar belakang sejarah kuat harus menulis artikel tentang seni budaya Indonesia. Upload di situs jaringan dan publikasikan lewat internet sehingga dunia internasional tahu,” ujarnya.
Jika artikel itu didukung dengan data sejarah, penelitian, sumber, dan referensi jelas, Slamet yakin, negara lain tidak akan seenaknya mengklaim itu sebagai karya mereka. (ISW/SON)