Ada Apa dengan Jokowi? Contradictio in Indonesia!

Hanya di Indonesia terjadi dagelan paling tragis. Membuat gerakan ‘2019 Ganti Presiden’, tapi tak jelas siapa calon presidennya. Dalam kesimpulan pendek, hal tersebut bisa diartikan gerakan asal bukan Jokowi. Ada apa dengan Jokowi?

Mardani Ali Sera dari PKS yang menggagas gerakan itu, tentu akan segera membantah. Pasti akan disebut; Prabowo sebagai capres mereka. Namun desakan PKS agar Gerindra segera menentukan Prabowo sebagai capres, dan cawapresnya (harus) dari PKS dalam bulan ini juga, masih belum terjawab.

Di mana persoalannya? Ada banyak faktor. Jika partai Gerindra (baca: Prabowo) menuruti desakan PKS, untuk memposisikan salah satu dari 9 kader PKS sebagai cawapres Prabowo (nama-nama itu awalnya dipromosikan sebagai capres dari PKS), bagaimana dengan partai lain yang mau bergabung dalam pencapresan Prabowo? Maukah, misalnya PAN dan Demokrat, atau pun PBB bergabung, merelakan cawapres Prabowo dari PKS? Bukan perkara mudah.

Ada beberapa masalah yang membelit. Jika posisi cawapres untuk cari donatur, meminjam pertanyaan Prabowo; “Ente (PKS) punya duit berapa?” PKS tidak punya duit. Tetapi di atas kertas, kader-kader PKS lebih solid dan lebih pinter berpolitik di atas kertas. Dengan kelebihan itu, dipraktikkan bagaimana mereka ‘merebut’ posisi sebagai tim pemenangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Mardani Ali Sera akhirnya terpaksa ditarik tak menjadi cagub atau cawagub DKI dalam koalisi PKS-Gerindra. PKS mendapatkan posisi paling strategis dan menguntungkan, pemegang otoritas tim pemenangan.

Makna tim pemenangan, ialah bisa mengelola dana tak terbatas, dan tanpa perlu diaudit. Sesederhana itu? Bisa jadi tidak. Tetapi, sangat bisa jadi memang sesederhana itu. Tak dapat kursinya, tetapi dapat dana cash and carry. Pada posisi itu, PKS sebagai mitra setia menjadi tumpuan Gerindra, partai politik yang hanya bertumpu pada Prabowo sorangan. Hasjim Djojohadikusumo, yang bertanggungjawab soal donasi dan fundrising bagi Prabowo dan Gerindra, tak sedang dalam posisi mudah. Apalagi, lebih acap tampak Prabowo menjual diri terlalu murah, dan karenanya sering mengalami blunder, karena mudah marah dan baper hingga memaki-maki bahwa dirinya sudah kapok menjadi elite. Dirinya adalah elite yang sadar, sementara kebanyakan elite nasional kita goblog.

Dalam jualannya kepada pemerintah AS, bahwa jika pemerintahan di bawah Gerindra, Hasjim Djojohadikusumo menjanjikan Indonesia akan menjadi mitra AS yang paling bisa dipercaya (maksudnya, bisa ditekuk-lutut oleh AS. Dan tidak mungkin Amien Rais dan Fadli Zon tidak mengetahui hal itu, meski mereka selalu mengritik Jokowi antek asing, termasuk antek AS). Pada sisi lain, Pemerintahan AS juga tidak dalam posisi pasti, karena situasi ekonomi global, meskipun pemerintahan Jokowi dianggap kurang ramah pada AS.

Segala omongan Amien Rais, juga Fadli Zon dan Prabowo, yang menuding pemerintahan Jokowi sebagai antek asing, harus dibaca juga dalam teori ‘maling teriak maling’. Di situ lebih tampak, sosok seperti Amien Rais, Fadli Zon, dan Prabowo (sebagaimana dikatakan secara terbuka oleh Hasjim Djojohadikusumo) lebih pro AS. Mereka mencoba memutar-balik fakta, justeru karena kebijakan politik pemerintahan Jokowi terlihat lebih berani, dan tidak kompromistis terhadap pemerintah AS. Lihat misalnya dalam kasus Petral dan Freeport, dan proyek-proyek energi-pertambangan kita.

Ketidaktegasan Gerindra memutuskan pencapresan Prabowo ‘dalam waktu dekat’, atau ‘bulan ini juga’ sebagaimana desakan PKS, menunjukkan kegalauan Prabowo untuk maju atau tidak. Bukan sekedar soal kans kemenangan yang tipis, melainkan juga darimana duit untuk mengongkosi kemenangannya? Benarkah Prabowo masih mempunyai uang tak berbatas nomor seri? Darimana muasal sumber keuangannya? Apa saja perusahaan yang pernah didirikan, dan bagaimana kondisinya kini? Apakah gaji karyawan salah satu perusahaannya, yang tertunda beberapa tahun, sudah dibayarkan?

Apalagi posisi Prabowo kini jauh lebih berat. Bukan hanya berat karena bobot tubuhnya bertambah, sebagaimana kita bisa melihat bentuk perutnya saat bertelanjang dada di depan publik beberapa waktu lalu. Perutnya makin membuncit. Jika nyapres lagi, ia menjadi penantang incumben, yang tentu berbeda dengan Pilpres 2014 dulu. Jokowi, bagaimana pun, sebagai pertahana lebih powerfull. Sementara Prabowo, mantan elite militer yang diberhentikan DKP dalam kasus penculikan 1998, makin terjepit posisinya.

Apalagi kemudian muncul kompetitor baru seperti Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono, yang mau tak mau akan mempengaruhi konfigurasi irisan dukungan, juga pembiasan dukungan pada dirinya. Prabowo mempunyai reputasi buruk, berkait sejarah keberadaannya yang belum pernah membuktikan kepiawaian sebagai pejabat publik. Akan tampak makin berkurang nilainya dibanding Gatot Nurmantyo yang dalam karir kemiliterannya sampai ke puncak sebagai Panglima TNI.

Dalam dilema posisi itu, watak abadi dari oposan, adalah membangun kebersamaan dengan kelompok oposan lainnya. Mereka mempunyai musuh bersama bernama Jokowi. Para pihak yang tak suka dan atau dirugikan Jokowi, akan mudah merekatkan diri dengan isu yang sama; Singkirkan Jokowi. Apalagi jika pemerintahan Jokowi tak ramah terhadap mereka.

Kita lihat pengritik kebijakan presiden, di parlemen didominasi dari Gerindra dan PKS. Apakah itu Fadli Zon, Ferry Juliantono, Mardani Ali Sera, dan lain sebagainya. Itu pun kritik-kritik mereka, jika dicermati, lebih pada persoalan teknis dan interpretatif, bukan sebuah kritik yang substansial. Kesan yang muncul, adalah kritik asal, karena jika pun ada data yang disampaikan sekedar data yang bias dalam teks dan konteks. Mardani Ali Sera sering hanya memanfaatkan ketidakvalidan, atau pembiasan, yang dengan sengaja atau tidak (karena kemampuan menulis wartawannya) dilakukan oleh media.

Dari kalangan parpol, hanya Demokrat dan PAN (mungkin juga PKB, jika Cak Imin tak diambil Jokowi sebagai cawapres di 2019), yang punya kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra (yang mau tak mau mengusung Prabowo sebagai capres). Tapi jika posisi cawapres Prabowo dikunci harus kader PKS, maukah Demokrat, PAN, dan lebih-lebih Cak Imin sebagai ketum PKB, dan memberikan jalan kader PKS sebagai cawapres? Tidak mudah. Belum pula jika Jokowi dalam putaran terakhir, melakukan manuver-manuver yang bisa membuat baik PAN maupun Demokrat akan lebih mendukung Jokowi daripada Prabowo.

Politik masih sangat cair, tetapi Jokowi makin kelihatan pintar dan teruji dalam melihat permasalahan. Bukan sebagai politikus tradisional yang hanya mengandalkan mistifikasi dan glorifikasi. Jokowi adalah politikus generasi baru, yang lebih memahami apa itu branding dan marketing, sesuatu yang tak dipunyai Prabowo dan SBY, yang emotional quetions-nya lebih rendah. Lihat bagaimana ketika Prabowo dan SBY baper, maka dihancurkanlah citra-dirinya dengan sukarela. Dan disitu, rakyat makin bisa menilai kadar kualitas pemimpin yang baperan.

Pada sisi lain, para oposan yang juga mesti disebut seperti; Amien Rais sebagai pribadi (yang harus dipisahkan dengan PAN, yang ketumnya pun dilematis menghadapi besannya itu), membuat irisan baru dengan Habib Rizieq (representasi FPI), dan bahkan menggerilya kalangan muslim untuk menyerang Jokowi. Kita bisa lihat dengan jelas, korelasinya dalam sikap kelompok ini menghadapi aksi terorisme belakangan. Dalam bahasa sederhana, terorisme yang terjadi disikapi dengan nada pembelaan (pada teroris) oleh kelompok ini. Dan kelompok ini, menyatu dalam gerakan ‘2019 Ganti Presiden’. Bahkan dari masyarakat yang pro pada kelompok ini, tak sedikit yang menuding terorisme yang terjadi hanyalah kontra-isu untuk menenggelamkan tagar ‘2019 Ganti Presiden’.

DPR, lembaga yang berwenang membahas RUU mengenai anti terorisme, lebih banyak bersilat lidah di media publik daripada bekerja di gedung parlemen. Senyampang itu, di tengah caci maki pada pemerintahan Jokowi, Fadli Zon menganggap wajar karena terlalu kecil program penaikkan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 trilyun. Parle? Parle lu peyang!

Reformasi 1998, hanya menyodorkan fakta paling banal, yakni kehadiran Amien Rais yang makin tak jelas sejak dari 1998, sampai pun pada kehadiran kembali Prabowo yang pada waktu itu sama bermasalahnya dengan Amien Rais. Kini mereka bersatu, dan memiliki pendukung kelas menengah atas. Para intelektual dan mantan aktivis, sekiranya mendukung, bisa jadi karena merasa kepentingannya lebih aman bersama sesama kelas menengah seperti Prabowo, daripada pemimpin proletar bernama Jokowi.

Dalam irisan itu pula, terdapat kelompok Islam dalam garis yang berbeda dengan Islam tradisional dan Islam nasionalis, yang lebih rileks dalam memandang Indonesia. Lebih bisa bertaniah pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kesimpulan paling konyol, munculnya PKS, FPI, HTI, FUI, 212, yang bisa dengan gampang menyatakan aksi terorisme adalah pengalihan isu ‘2019 Ganti Presiden’, hanyalah sebuah siasat. Dan kendaraan yang paling akomodatif untuk bersiasat, tentu dengan berharap Prabowo menjadi presiden. Tapi, sekiranya Prabowo presiden, adakah jaminan kelompok ini akan diuntungkan, dan konflik kepentingan (atas nama agama) selesai? Rasanya tidak.

Pada posisi ini, Indonesia terasa begitu miskin dengan pemikiran yang objektif dan gagasan besar ke depan. Grand design macam apa, mengenai prioritas bagi bangsa dan negara yang sudah 70 tahun merdeka tapi tak mempunyai proyeksi? Konflik kita masih soal siapa berkuasa, siapa kalah, siapa menang. Bukan bangsa gotong-royong sebagaimana diujarkan Sukarno. Politik kenegaraan dan politik kebangsaan kita masih diserimpung kepentingan elite politik kita, yang menganggap rakyat tetap saja bodoh dan bisa dibodohi.

Apa yang sedang terjadi di Indonesia? Contradictio in terminis. Kita hanya melihat tembok-tembok, gapura-gapura, spanduk-spanduk, acara televisi, sinetron, iklan; tampak begitu religius saat ini. Karena ini bulan ramadhan. Manusianya? Contradictio in Indonesia! Religiousitasnya tak bisa memandang bening aksi terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan, hanya karena teroris beratasnama agama, dan agama yang 'sama' pula. Dan yang terpenting, menggerus wibawa pemerintahan  Jokowi.