Kamis, Juli 28, 2016

Hak Prerogatif dan Hak Publik



Nah, agar perdebatan makin seru, Pak Presiden, hak prerogatif Anda, harus dipertanggungjawabkan. Jika sampeyan meminta dukungan rakyat, atas reshuffle ini, hambok ya rakyat yang memilih sampeyan jangan dibiarkan bertanya-tanya tanpa jawab.

Nanti hasilnya, bisa berkembang liar jadi sas-sus, hingga rakyat melupakan pekerjaannya, dan kehabisan pulsa gegara bermedsos ria mulu sampai lupa makan dan mandi. Kalau rakyat tekor, sampeyan mesti bertanggungjawab pula. Apalagi yang sampai kelaparan dan badan bauk, karena berminggu-minggu bernazar nggak mau mandi kalau Anies Baswedan tak dikembalikan.

Jawaban sesungguhnya tidak susah-susah amat. Tidak sesusah menjawab soal 1965, kasus Bank Century, kasus Kudatuli atau kudabudeg, kasus Wiranto, atau soal-soal UN, soal jodoh, dan sejenis-jenis itu. Kasus itu sih mudah, bagaimana hukum ditegakkan. Kalau ada yang bilang hukum susah ditegakkan, ya tegakkan dong. Wong cuma masalah tidak tegak. Minta tanggung jawab kampus-kampus yang meluluskan sarjana dan doctor hukum tapi nggak independen menegakkan hukum.

Jawaban yang ditunggu rakyat, kenapa ini dipertahankan, kenapa itu diganti, kenapa ini digeser. Kan pasti ada alasannya bukan, kecuali reshuffle sampeyan sama sekali tanpa alasan. Kasih tahu alasannya saja deh. Terus terang saja. Kalau pun ada yang pribadi banget atau rahasia, atau kalau diumumkan justeru bikin gonjang-ganjing tak karuan, sampeyan kan bisa ngasih sanepa, pasemon, pralambang. Mosok sebagai wong Solo sampeyan nggak tahu itu?

Jangan hanya memberi penjelasan pada Relawan Jokowi saja, tapi juga pada pemilihmu, dan juga tentu bukan pemilihmu. Sepanjang ia adalah rakyat Indonesia, yang harus menanggung beban Negara, berupa pajak dan berbagai kewajiban warga Negara itu sendiri. Take and give gitu lho. Jangan hanya meminta dan menggugah kewajiban warga, tapi lihat juga hak warga Negara. Meski pun hanya sekedar hak untuk tahu alasan. Bukan hak-hem dan hak sepatu.

Kalau kami diamkan saja Mourinho, Conte, Luis Enrique atau Zidane  mengganti para pemainnya, karena mereka tahu apa yang dilakukan. Lha kalau sampeyan mengganti pemain mereka, apa kata dunia? Karena mengganti menteri-menteri Anda sendiri, jelasin dong! Di dalam hak prerogatif itu, ada hak publik lho, Pak Presiden. Ini kan juga pembelajaran politik, nggak kayak jaman Soeharto yang tanpa alasan, dan kita juga takut ngritik sih. Kita bukan lagi rakyat bodoh lho, wong doyan ngegosip. Kalau dengan sampeyan, kelas kita kan sama-sama netizen. Sumpih!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar