Minggu, April 26, 2015

Di dalam Politik Fast & Furious


Membacai surat Imam B. Prasodjo, mengenai manuver Polri mengangkat Budi Gunawan menjadi wakapolri, kita seolah dihadapkan pada suatu kebuntuan. Imam mengaku mewakili orang-orang tak jelas, dan karena itu memang tak jelas. Sama tak jelasnya dengan Jaya Suprana yang membuat surat terbuka kepada Ahok, agar menahan diri dan bersikap sopan. Mereka bisa melakukan tindakan lebih jelas dan strategis sesungguhnya, sekiranya mau.
Tak jelas bagaimana? Tak jelas justeru karena masalahnya jelas. Negeri ini membutuhkan keberpihakkan, mana yang ingin memotong masa lalu menuju ke situasi baru, atau memberi ruang untuk kelompok yang bermain-main di daerah abu-abu, karena menjadi korban dari perubahan itu, dengan seonggok alas an demokratisasi dan HAM?
Pada reformasi 1998, sesungguhnya persoalan kita jelas. Stop Soehartoisme, dan pemerintahan Orde Baru tutup buku. Tapi pikiran kita kemudian dijungkir-balikkan dengan berbagai isyu hanya untuk menerima pembenaran bahwa Soeharto, seperti kata Tommy, adalah masa lalu. Untuk pembenaran, anaknya sendiri pun bisa mengatakan demikian. Benarkah?
Indonesia hari ini, benar-benar mencapekkan, bikin gemes, jengkel, marah, sengit, gemedheg, poyang-payingan, dan sejenisnya dan sebagainya.
Jokowi benar-benar membuat kita seperti dalam sebuah jet-coaster, dalam irama rock 'n roll yang mengocok isi perut kita.
Dan lebih meriuh-rendah lagi, manakala Indonesia masa kini begitu akrabnya dengan yang bernama sosmed, di tengah media mainstream yang ternyata juga makin hari bercitarasa sosmed, yang partisan dan spontan. Ini memang jaman fast & furious.
Berbagai tudingan dialamatkan pada pemerintahan Jokowi, entah yang ini dan itu, tudingan-tudingan klasik neolib (istilah sejak jaman SBY), sampai tudingan yang takfiriah, tapi kita tak pernah mendapatkan penjelasannya.
Meski pun tentu saja, semuanya itu ialah kemeriahan media, yang akan menjadi begitu berbeda jika kita masuk ke jantung kehidupan rakyat, di pelosok desa, di sudut lembah dan ngarai, di pucuk-pucuk bukit dan gunung nun jauh dari Jakarta Raya dan kota-kota besar yang penuh gadget dan internet.
Kadar cuitan di sosmed hanya sibuk dengan gesture dan verbalitas. Yang menuding Jokowi boneka Megawati (karena menuang air minum ke ketum PDIP), berbalik a-simetris ketika Jokowi menuang air minum pada gelas Aher yang PKS.
Pola semacam itu, sama dengan orang-orang yang hanya senang dengan kepentingannya sendiri. Tiba-tiba setelah membully sana-sini dengan batu loncatan kasus-kasus pihak lain, tahu-tahu dimunculkan isu: Golkar harus dipegang Keluarga Cendana, dan Tommy Soeharto siap menjadi ketua umum. Jangan lupa pemilu 2019 kelak berbarengan pilpres dan pileg, akan mendorong ketum partai ialah capres. Maka menjadi ketum parpol, penting bagi Yusril Ihza Mahendra (meski partainya nyungsep), SBY (dengan Demokrat), dan mungkin partai lain seperti PDIP dan Golkar itu sendiri.
Senyampang dengan itu, problema Jokowi tidaklah ringan, karena gaya komunikasinya yang tak bisa dibaca oleh Polri. Sementara persoalan KPK belum juga beres, dan Jokowi dituding terjebak pada transaksi politik parlemen dengan pembangunan gedung baru di DPR. Dan seterusnya.
Namun pada sisi lain soal Mary Jane dan Nenek Asyani diserahkan pada mekanisme hukum. Dan setelah pidato di Bandung yang menyodok PBB, Jokowi tak peduli himbauan Bang Ki-moon. Soal kejahatan narkoba sangat debatable. Indonesia menganggap serius, tetapi beberapa negara (termasuk Sekjen PBB) menganggapnya tidak. Kita, para netizen, berada di posisi mana? Mendukung negara, Mary Jane, Nenek Asyani, atau teriak-teriak untuk mengubah sistem dan mekanisme hukum dalam sekejap keinginan?
Negeri ini memang blangsak. SBY meminta Jokowi jangan selalu menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Tapi memang Indonesia hari ini tak bisa dilepaskan dari rentetan sejarahnya, dari sejak Sukarno, Soeharto, dan seterusnya hingga SBY. Semuanya bisa dilihat di mana pangkal soalnya, jika kita jernih berfikir dan sabar, tanpa pretensi dan agenda kepentingan sendiri. Pola kritik model Tommy Soeharto, yang endingnya ingin memimpin Golkar dan menjadi capres priode mendatang, adalah model kritik bertendens dan bermutu rendah.
Problem kita memang hilangnya semangat kegotong-royongan, enggan bersatu-padu membangun negeri. Kita seolah kehilangan keikhlasan untuk berkorban dengan menahan diri. Keikhlasan? Mungkin kata Jakob Oetama lebih pas, negeri ini kehilangan ketulusan, untuk melakukan retret sejenak, menemukan akar masalah, mundur beberapa langkah untuk maju sekian langkah.
Kita semua tak sabar, sama persis dengan dunia sepakbola kita. Pokoknya maju terus pantang-mundur, apapun masalahnya. Karena hanya dengan begitulah kekuasaan dan kepentingan bisa dipertahankan, untuk menjadi semakin blangsak. Sementara kaum oportunis berkelindan di antaranya, dengan berbagai proposal dan fundingnya. Dan kita cukup puas menguploadnya di sosmed doang, dengan heroiknya.  


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar