Selasa, Februari 17, 2015

Selalu Ada Jalan Jika Kita Berkomitmen


Gegara Sarpin Rizaldi, hari-hari ini begitu menyesakkan bagi kita. Kita? Ya, kita, masyarakat warga bangsa dan negara Indonesia. Baik mereka yang peduli dan tidak, cuek dan sinis, bersemangat dan lebay, sok kritis dan sok bijak, politis dan a-politis, sosial dan a-sosial; terhadap apa yang terjadi dalam kepolitikan kita hari ini, kepemimpinan kita hari ini, dan tentunya perjalanan hidup kita pribadi-per-pribadi, atau apa pun.
Namun sebagaimana ujar Tony Robbins; “Selalu ada jalan, jika kita berkomitmen.” Berkomitmen terhadap apa? Berkomitmen terhadap apapun, di mana kita merasa jalan menuju itu kini sedang crowded, macet, bahkan mungkin terlihat buntu.
Setelah ‘pseudo’ Reformasi 1998, kita belum juga menemukan jalan itu. Bahkan yang terjadi adalah perjalanan balik, dan seolah kita sedang diyakinkan pada idiom ‘isih enak jamanku toh?’ Banyak orang bisa sambil terkekeh mengatakan itu. Seolah nasib bangsa dan negara sebagai mainan, dan tak ada yang serius mengenai hajat hidup 250 juta manusia di dalamnya. Kita bisa bayangkan, gegara banjir Jakarta, atau berbagai daerah lain pun, semua orang menderita. Padahal, disamping soal alam, banjir adalah juga soal manusia, dari rakyat hingga pejabatnya. Tapi apa yang terjadi? Semua hanya saling menyalahkan.
Kita dihadapkan pada kenyataan, bahwa sejarah bangsa ini, belum lepas dari tesis hitam-putih yang dibangun. Antara mimpi atau idealisasi kita tentang keindahan, kesempurnaan, namun tak pernah diajarkan bagaimana proses menuju ke sana. Semuanya seolah hanya bisa melalui keajaiban dan kemurahan Tuhan. Dan mimpi tentang satria piningit selalu saja ‘diangetin’ sampai beberapa generasi; melalui mitos, legenda, wayang, kethoprak, cerita-cerita sejarah, hingga ke kurikulum pendidikan kita yang selalu berubah-ubah per-lima tahun. Demokrasi yang mestinya berkelanjutan, kemudian pun hanya menjadi isyu jangka pendek. Bukan sekedar eksperimentatif, tapi lebih buruk lagi adalah aji mumpung.
Jika membandingkan Indonesia dan Jepang, kedua negara ini sesungguhnya berangkat pada waktu yang sama (tentu saja dengan modal berbeda). Pada tahun 1945, Indonesia merdeka dan mulailah generasi Sukarno bermimpi, hingga kemudian Sukarno berkata, dalam rancangan pembangunannya, bahwa tahun 1975, Indonesia akan melampaui Jepang!
Pada tahun 1945 itu pula, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat apapun kepada AS dan tentara Sekutu. Dua tahun kemudian, Jepang diperbolehkan sebagai negara merdeka, namun hanya di bidang ekonomi saja, atau setidaknya bukan dibidang politik dan militer. Jepang tetap di bawah pengawasan Amerika Serikat.
Jalur bebas untuk mengekspresikan diri, adalah pada jalur ekonomi, seni, dan teknologi. Pada pemerintahan Sato, Jepang telah mampu menyelesaikan masalah akibat kekalahan Perang Dunia II. Tahun 1970 Jepang mengalami surplus dalam neraca pembayaran (Kosuke Nakajima, 1998). Waktu itu muncul istilah Icioku Sou Chuuryuu Jidai, semua penduduk Jepang adalah kelas menengah! Hingga sifat kegiatan ekonomi pada waktu itu adalah menanam nafsu di tempat yang tidak ada nafsu (kelak kemudian tidak aneh jika muncul tokoh Dora Emon).
Sementara itu, Indonesia di bawah Sukarno, dipatahkan oleh AS dan sekutunya pada pertengahan dekade 60-an. Hingga muncul Soeharto sepanjang 32 tahun dan terusannya dalam reformasi tanpa roh. Kejatuhan Soeharto tidak dengan sendirinya mengubah keadaan. Demokratisasi tak beda jauh dengan demo-crazy-tion. Abad penggilaan ketika tak ada arah, tak ada visi, dan semua orang ngomong sendiri-sendiri, berjiwa mutlak-mutlakkan, karena dididik dalam pragmatisme politik yang kapitalistik.
Pragmatisme ini yang kemudian mengajarkan kita, untuk lebih menghargai management by product dan bukan by process, dengan berbagai anak-pinaknya seperti budaya jalan pintas dan korupsi.
Dan itu situasi yang memabukkan yang diturunkan pada generasi selanjutnya. Partai politik pun tanpa ideologi, kecuali pada kekuasaan sempit semata. Pada sisi itulah, perubahan menjadi kata yang sulit. Dan pertumbuhan menjadi kata yang absurd, karena seperti ujar John Maxwell, kalau kita tumbuh, kita selalu akan keluar dari zona nyaman kita. Sementara ideologi kita adalah kemapanan. Contoh sederhana untuk itu, bagaimana Jokowi mendapat perlawanan dari para pembantunya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga kemudian Ahok penggantinya pun, masih banyak dimusuhi anak buahnya. Perubahan memang lebih mengundang musuh, kata Bob Kennedy.
Dan perlahan kita menjadi bangsa yang sensitif dengan perubahan, dan begitu asing dengan inisiatif apalagi inovasi. Meski dinyatakan merdeka sejak 1945, pada kenyataan sampai kini pun kita bukan bangsa yang independen, melainkan dependen. Sampai pun pada sistem pendidikan kita, yang justeru menjadikan generasi baru jauh lebih tergantung kepada sistem, terlalu jinak, lebay, soft-generation.
Namun memang, ini adalah situasi transisi. Partai-partai politik yang dikelola generasi lama angkatan Megawati (Wiranto, Surya Paloh, Prabowo, Amien Rais, Yudhoyono, Aburizal Bakrie atau Jusuf Kalla, Muhaimin) yang oligarkis itu, tidak akan mungkin lagi bertahan. Pembelajaran politik selama Pemilu 2014 menyadarkan kita, bahwa mayoritas rakyat hanya belum tahu bagaimana cara mendapatkan partai politik yang genuine dengan kehidupan masyarakat. Bahwa pembusukan politik adalah keniscayaan, apalagi jika para politikus bangkotan itu kini menuju kebangkrutannya.
Sesungguhnya, ini tantangan baru bagi generasi baru, untuk mereformasi secara gradual. Jokowi sebagai fenomen, sesungguhnya menunjukkan bagaimana bangsa ini mendapatkan jalan keluar. Yakni melepaskan diri dari masa lalu, menuju pada pandangan dan cara-cara baru. Dari politik mitos menjadi politik logos. Itu soalnya.
Kita tak bisa asal bekoar dengan revolusi total, revolusi rakyat, atau lebih tak jelas lagi teriakan; tinggalkan partai politik. Negeri ini menjadi buruk karena partai politik yang busuk. Saatnya memunculkan partai politik rasa baru, resep baru, menu baru, cara masak baru, cara penyajian baru.
Empowerment dan sharing power itu sudah didefrag oleh media social. Partisipasi public yang antusias dalam Pemilu 2014, dengan kemenangan Jokowi, sebenarnya merupakan sinyal menarik. Tinggal bagaimana merenungkan fenomen itu dalam sebuah formulasi baru, yang bebas dari ideologi Orla dan Orba. Yang tidak memuja mitos dan tokoh-tokoh, namun mengedepankan kerja, kerja, kerja.
Apakah seperti PRD yang digagas Budiman Sudjatmiko dulu, atau Neo-PRD, atau Perindo yang didirikan Harry Tanoesoedibyo? Lebih baru dari itu, dan bukan seperti itu. Keduanya, serasa sudah ketinggalan jaman, sama saja. Seperti model relawan Jokowi? Tidak. Itu juga sudah sangat kuno, dan hanya momentum.
Restorasi parpol, adalah sia-sia. Parpol-parpol yang ada kini, perlu dirubuhkan. Tidak dengan cakar-cakaran tentu, “cukup” dengan tidak memilih mereka pada pemilu mendatang, dan mendirikan parpol yang sama sekali baru itu.
Orang sering mengatakan bahwa motivasi tidak berakhir, yah, begitu juga mandi, kata Zig Ziglar dengan nada bergurau. Itulah sebabnya, lanjut Ziglar, kami merekomendasikannya setiap hari. Artinya: Mandilah tiap hari, dengan pandangan dan optimisme baru. Agar kerak-kerak ideologi masa lalu lama-lama hilang dari permukaan kulit kita.
Agar kerak-kerak seperti Abraham Samad, Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, Budi Gunawan, Sarpin Rizaldi, Margarito Kamis, Effendy Ghazali, Denny JA, Denny Indrayana, Yudhoyono, Amien Rais, Bambang Soesatyo, Setya Novanto, Fahrie Hamzah, Aziz Syamsudin, Benny Kabur Harman, Fredrich Yunandi, dan yang sejenis-jenis itu, bisa berkurang, dan syukur tiada. 
Setidaknya, di Indonesia ini, pada sudut-sudutnya yang tak tercover media, selalu tumbuh komitmen generasi baru, dengan cara mereka masing-masing, di bebagai lapangan kehidupan. Bahwa ada yang terus mendesak untuk dikerjakan, yakni keberanian untuk mengubah dan berubah. 

Senin, Februari 09, 2015

Jokowi Undercover, Sebuah Catatan Pembaca


Tidak mudah menuntaskan baca buku setebal xiv+940 halaman, tetapi judulnya terlalu provokatif: Jokowi Under Cover, sebuah cerita politik (Sunardian Wirodono, September 2014). 


Sebagai orang yang mengaktifkan akun fesbuk setelah dua setengah tahun absen demi bisa ikut terlibat dalam gegap-gempita mendukung pemenangan Mas Jokowi untuk alasan-alasan yang fundamental, saya memang penasaran. Dan saya berterimakasih pada kereta api dan jadwal pesawat yang delayed, yang memungkinkan saya membaca lebih intens dibandingkan ketika berada di rumah dengan segala urusan yang tampaknya remeh-temeh namun ternyata menyita waktu.


Kendati dikemas dalam bentuk cerita -- yaitu tentang pergulatan batin dan petualangan seorang perempuan muda bernama DK, desertir kamp pelatihan para militer yang bercita-cita membunuh salah seorang capres 2014-- buku ini sesungguhnya adalah kumpulan catatan sejarah gerakan politik di Indonesia.
Misalnya tentang HOS Tjokroaminoto yang kisahnya sangat memikat. Meninggalkan kemapanan sebagai bangsawan dan meretas jalan kesetaraan, tokoh Sarekat Islam ini juga dianggap penjelmaan Ratu Adil di Jawa. Beliau juga adalah guru dari tokoh pergerakan yang paling menonjol yang telah meletakkan fondasi pembangunan negeri, antara lain seperti Alimin, Muso, Sukarno, dan Kartosuwiryo, kendati kemudian para murid ini saling berseberangan jalan (hal. 73-74).


Dikutip juga tentang kisah ketika KH Idham Cholid, tokoh NU, tidak membaca doa qunut sewaktu Buya Hamka dan penganut Muhammadiyah menjadi makmumnya untuk menunjukkan rasa hormat kepada para sahabatnya, sekaligus mengedepankan ukhuwah Islamiyyah ketimbang masalah khilafiyah yang tidak akan pernah ada ujungnya (hal. 112).


Di halaman 141, sebagai perbandingan, dikutip tentang kisah Sub Commandante Marcos, tokoh bertopeng yang bergerilya di hutan, yang ternyata adalah seorang profesor yang pernah bekerja untuk Universidad Autonama Metropoliana di Mexico City. Di awal tahun 1994 sang profesor yang nama aslinya adalah Rafael Sebastian Guillen Vicente, bersama ribuan petani suku Maya turun dari pegunungan Tenggara, menyerbu Chiapas, menyerang NAFTA, dan menyatakan perang melawan agenda neoliberal. -- Selama bertahun-tahun Commandante Marcos menulis puisi-puisinya di antara kumpulan para petani dan kabut dingin hutan Lacandon. Dan seorang Gabriel Garcia Marquez, pemenang Nobel Sastra tahun 1982, mengagumi karya-karya itu. 


Sejarah pergolakan militer pra-1965 juga disinggung di halaman 335-348, dengan didirikannya Dewan Banteng, proklamasi Permesta, berdirinya Dewan Garuda, dan dicetuskannya Piagam Palembang. Gerakan-gerakan ini kemudian membuat pemerintah pusat mengundang seluruh pimpinan sipil dan militer daerah dalam Musyawarah Nasional di bulan September 1957. Dan Bung Hatta segera melakukan perjalanan keliling Sumatra untuk meredakan suasana segera setelahnya. Sayangnya kedua upaya ini -- munas maupun kunjungan Bung Hatta -- tidak berhasil meredakan ketegangan. Dan seterusnya, yang lantas ada tokoh-tokoh yang melakukan kontak-kontak dengan CIA. 


Tentang Wiji Widodo yang lebih dikenal dengan Wiji Thukul -- ikon perjuangan yang populer dengan jargon "Hanya ada satu kata: Lawan!" -- yang seperti Joko Widodo juga berasal dari Solo, dipaparkan secara lumayan rinci di halaman 499-506.


Bagaimana kumpulan sejarah gerakan politik seperti ini disajikan dalam bentuk cerita? Itu, saya kira, karena pinter-pinternya penulisnya. Dalam buku yang ditulis dengan gaya bahasa yang cair dan mengalir ini memang ada tiga bentuk pemaparan. Selain cerita pergulatan DK, yang bertemu dengan MZ, Kaka Slank, dan Jepang, dan berinteraksi intensif dengan Gerwani, ada cerita lain yang diberi judul Reportase Dunia Maya. 


Yang belakangan ini adalah cerita silat bersambung yang dimuat di dalam blog penulisnya, dan ditulis dengan gaya slengekan. Tokohnya adalah Ponto dan Zonk, yang memperebutkan Kitab Pararaton. Ponto mendapatkan mandat dari tokoh golput pertama dalam sejarah, yaitu Kanjeng Ratu Kalinyamat yang adalah putri raja dari kerajaan Islam pertama di Jawa. Sementara Zonk mengejar kitab dari zaman Ken Arok itu sebagai syarat memenangkan pilpres. Memang kocak. Tetapi yang hedeh dari cerita silat ini, bumbu seksnya terlalu pedas. Mirip-mirip gaya Motinggo Busye. 


Selain tentang sejarah gerakan politik, buku ini memaparkan berbagai cerita secara komprehensif tentang mengapa Prabowo kalah. Yaitu karena keniscayaan zaman: Momentum gerakan menuju perubahan, dan untuk itu perlu gerakan meninggalkan praktik-praktik lama yang sudah busuk.  | Nusya Kuswantin, Tokyo, 8 Februari 2015

Ketika Semua Orang Berbicara


Kita tahu, Negara sedang gonjang-ganjing. Kita juga tahu, masyarakat beragam tanggapan dan pendapatnya. Termasuk mereka yang mencoba bersikap a-politis, sebagai pernyataan politiknya.
Kita tidak berada di ruang hampa, berinteraksi atau tidak. Sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari, termasuk pro-kontra. Segala bentuk kekisruhan yang terjadi pada tataran pemerintahan (kaum elite, pemimpin, birokrat), pastilah akan berdampak langsung dan tidak pada kehidupan masyarakat. Karena mau tak mau, semua berkorelasi dengan hajat hidup kita.
Pada beberapa Negara yang kualitas demokrasinya masih berada dalam proses tarik-ulur, apalagi berkait masalah suksesi, kegoncangan-kegoncangan itu tentu mau tak mau akan berkait dengan kehidupan warga negaranya. Itu hal yang tak terhindarkan. Pada posisi itu, proses perubahan juga sangat dipengaruhi tingkat kepedulian, kualitas dan cara, masyarakat warga dalam merespons.
Kita hidup dalam masyarakat yang terobsesi dengan opini publik. Sementara di sisi lain, seperti dikatakan Marco Rubio, leadership has never been about popularity. Kepemimpinan (yang baik) tidak pernah tentang popularitas. Dan di situ persoalannya. Karena kepemimpinan akan berbenturan langsung dengan berbagai kepentingan yang berkelindan di sekitarnya.
Pada masyarakat yang sistem dan mekanisme demokrasinya relatif mapan, akan terasa lebih tenang, dan seolah terjadi pembagian otomatis, mana urusan elite dan urusan masyarakat warga. Sehingga dengan demikian kehidupan berlangsung smooth. Jika pun terjadi permasalahan, sistem dan mekanisme telah tersedia, berjalan pada jalurnya, sehingga situasi tak hiruk-pikuk, apalagi chaos.
Kita tidak tahu mana lebih tepat antara pendapat Lippset dengan Huntington, tentang sistem demokrasi. Indonesia mempunyai sejarah peradabannya sendiri yang harus menjadi pertimbangan. Indonesia tumbuh dari heterogenitas bangsanya yang kompleks (dan ambisius). Unifikasi yang terjadi pada masyarakat Eropa sekarang ini, adalah proses menarik sebagai perbandingan bagi peradaban Nusantara ini.
Pada kenyataannya, setelah 1957, Indonesia mengalami satu situasi yang dinilai anti-demokrasi. Hingga paska 1998 sampai kini, tak ada perubahan prinsipal dalam sistem politik nasional. Oligarki partai, belum juga melihat kedaulatan rakyat, karena pandangan yang utopis dan elitis.
Lantas, bagaimana kita masyarakat awam menanggapi semua ini? Tidak semua hal yang penting dapat dihitung dan tidak semua hal yang dapat dihitung penting, demikian kata Albert Einstein. Belajar melihat dan menilai secara proporsional, juga merupakan persoalan bagi masyarakat kita. Dan ini kenyataan yang tumbuh tidak dengan sendirinya. Pada satu sisi, elite masih memposisikan diri sebagai patron dengan klien yang belum matang. Pada masyarakat warga, juga tumbuh kesadaran baru, dengan daya kritisnya masing-masing.
Tentu saja yang lebih mencapekkan, kini semua orang bisa berbicara, karena berbagai kemudahan teknologi komunikasi dan informasi. Semua berbicara dengan suara masing-masing, dan sama sekali tak hendak berhenti, apalagi untuk mendengarkan.
Dan celakanya, apa yang dibicarakan masihlah berkait dengan Jokowi dengan Prabowo, dengan segala implikasinya. Sesuatu yang mestinya telah selesai untuk berpindah ke tahap berikutnya, mengkritisi jalannya kekuasaan, agar rakyat mendapat manfaat dari yang disebut-sebut demokrasi.
Tidak ada dialog di sana, karena yang terjadi hanya monolog-monolog penuh kebanggaan, penuh pemujaan, bercampur penuh kebencian dan kemarahan, dan masing-masing merasa benar. Hingga mereka out-focus, sampai pada klaim-klaim klasik jaman Orde Baru, mendaku kebenaran mutlak pada dirinya dan kesalahan mutlak pada lain pihak. Jika perlu, menyeret-nyeret agama dan kitab suci sembari menjajarkan diri sama atau bahkan lebih tinggi daripada Tuhan.
Semua itu akan sangat tergantung kedewasaan kita menyikapi. Toh kita tidak akan mengorbankan seluruh hidup kita untuk hal-hal yang tidak dimengerti. Kecuali kita memang memilih bersikap reaktif, dan bukan responsif, dua hal yang untuk membedakan pun kita belum tentu bisa.
Ketika semua orang berbicara, tergantung apakah kita mau mendengarkan atau tidak. Mau mengerti atau tidak. Atau sekedar memakluminya sambil ngelus dada. Untuk kemudian meresponsnya, atau membiarkannya, menjadi hal produktif atau sia-sia.

Mengritik Jokowi Sebagai Dukungan

Tiba-tiba ada yang pm ke inbox saya, kok mengritik Jokowi? Menyesal ya, memilih Jokowi? Pada akhirnya terbukti bukan, Jokowi lemah, Jokowi hanya boneka Megawati,… etc, etc.
Saya tidak menyesal memilih, dan tetap mendukung Jokowi, sebagai presiden yang sah untuk Indonesia. Pilihan saya jelas, memilih dan mendukung Jokowi. Kenapa? Karena tidak memilih dan mendukung Prabowo. Sangat sederhana saja.
Lha kenapa mengritik Jokowi? Jawabannya juga jelas, dan sederhana, karena saya mendukungnya. Kritik, atau pendapat, penilaian, adalah bentuk dukungan, karena saya tak ingin meninggalkannya sendirian (hahaha, seolah-olah saya penting).
Pertanyaan sinis yang mempersoalan kritik untuk Jokowi, menunjukkan kualitas tanggapan. Memangnya, jika capres yang Anda dukung menang, kemudian akan Anda biarkan berbuat seenaknya? Tidak mengingatkannya? Jika demikian cara berfikirnya, saya merasa lebih beruntung. Untunglah capres Anda tidak menang. Kalau menang, bisa lebih gawat, karena akan didiamkan untuk berbuat apa saja.
Apa yang dialami Jokowi sekarang ini, adalah sebuah kelumrahan (meski tidak bermakna positif). Jokowi berada dalam situasi transisi, dan justru itulah harapan mayoritas rakyat pemilih yang percaya, bahwa kita akan segera meninggalkan kebiasaan lama. Tapi perubahan akan makan kurban, dan para calon kurban pun wajar berhimpun membangun kekuatan untuk keselamatan masing-masing. Jika perlu merebut di tikungan, hingga situasi kembali seperti dulu kala, situasi comfortable zone bagi korupsi.
Oligarki partai, penyakit tinggalan Orba yang terus membesar daya rusaknya hingga 16 tahun sejak Reformasi 1998, adalah fase terakhir teori pembusukan. Tapi jika rakyat sadar, juga sabar dan kuat, untuk mempertahankan kedaulatannya, oligarki partai bisa ditundukkan, karena di sanalah biang keladi persoalan. Persoalan Komjen BG, KPK-Polri, semua bermuara pada oligarki partai. Penumpang gelapnya adalah virus koruptor yang bermain di ruang gelap.
Pertaruhannya kali ini sangat besar, pembumihangusan KPK sangat berbahaya, karena institusi Negara ini akan sangat membantu dan strategis dalam membangun Indonesia baru. Polri dan Kejaksaan, masih merupakan bagian masalah itu sendiri. Dan koruptor, beserta para begundalnya (bisa saja itu lawyer, penegak hukum, akademisi, parlemen, partai, media), kini sedang bergandengan tangan untuk saling memberi umpan, amunisi, donasi, serta logistik.
Ini situasi memang akan hiruk-pikuk. Dan kita tahu, the President is shaking things up, ujar Panji Pragiwaksono. Rakyat mendapat ruang partisipasi, yang memang kadang sangat berbahaya, juga menjengkelkan.
Saya menyesal memilih Jokowi? Tidak. Saya hanya menjalankan pilihan saya, sebagai concerned citizen, sebagai individu yang bebas. Tidak bergabung dengan projo, pronas atau proton. Bukan juga relawan Jokowi, yang kayaknya mereka perlahan pada sakit perut dan sakit hati, mengganti salam dua jari dengan salam gigit jari.
Presiden perlu kritik untuk dukungan, bukan untuk meninggalkan, membully, apalagi menjatuhkan. Tentu saja, dibutuhkan kewaspadaan dan sikap proporsional dalam melihat masalah. Yang penting pula, tidak bodoh dalam membaca media abal-abal dan partisan, yang memang tugasnya membuat disinformasi dan distorsi. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak? Tak apa!

Presiden Ikut Membusukkan KPK

Apa yang membuat Indonesia ini blangsak? Korupsi. Dan itu yang terjadi pada setiap pemerintah yang buruk, tanpa pengawasan dan partisipasi publik. Soeharto jatuh karena dua hal itu. Dan merupakan ketetapan MPR, atas desakan masyarakat warga, perlu dibentuk lembaga Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan demokratis.
Jika beberapa orang PDIP selalu menggemborkan bahwa pada masa Megawatilah lahir KPK, bukan berarti atas jasa PDIP. Itu sudah merupakan ketetapan MPR 1999, dan kemudian dibahas di DPR untuk menggodog beberapa RUU yang antara lain melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapapun presidennya, waktu proses peralihan dari Soeharto, tak mampu membendung aspirasi politik yang muncul saat itu. Tidak Habibie, Gus Dur, dan apalagi Megawati.
Kenapa KPK pada akhirnya perlu dibentuk? Karena tingkat dan kualitas korupsi memang makin menggila. Reformasi mentah membuat makin kacau. Soehartoisme ganti baju doang. Indonesia menjadi Negara dengan indeks korupsi yang tinggi di dunia. Kekayaan alam, kemungkinan sumber-daya manusia, dan kesempatan untuk kesejahteraan rakyat, sirna karena korupsi yang makin menggurita.
Reformasi 1998 yang diharap menjadi anti-tesis, makin dalam kangkangan korupsi. Bahkan, 16 tahun reformasi, jaman SBY, angka korupsi merebak dalam jumlah dan kualitas. Korupsi bukan hanya di level birokrasi pemerintahan, melainkan juga ke parlemen. Ketika partai SBY berkuasa, senyampang itu pula elite partainya menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana kasus korupsi.
Hadirnya KPK, tidak menyenangkan dan menentramkan para koruptor dan kambratnya tentu. Berbagai upaya pelemahan, kriminalisasi, terus dilakukan untuk mereduksi KPK. Tidak sangat spesifik Indonesia, karena itu terjadi di berbagai Negara yang korup.
Dari Bibit-Chandra, bahkan Antazari Ashar, semua merasakan bagaimana kekuasaan korup mencoba menyingkirkan mereka. Sosok seperti Busyro, pun juga justeru disingkirkan oleh kekuatan parlemen. Dan kini, dengan berbagai cara yang tampak mulus, semua kelompok yang menginginkan KPK sirna, bergirang dan berterimakasih kepada Budi Gunawan dan Hasto Kristianto.
Jika semua komisioner menjadi tersangka, orang bodoh pun akan tahu. Kinerja KPK akan lumpuh, tereduksi, dan percepatan kerja yang kita tuntut tidak memungkinkan. Para koruptor yang tersangkakan, akan berbahagia karena ini. Senyampang dengan itu, kita (setidaknya saya) kecewa pada Presiden Jokowi. Selaku kepala Negara, tidak segera bertindak untuk mengatasi kemelut, dengan mengatakan Negara kita Negara hukum.
No, Mr. President!
Jangan ikut membusukkan masalah. Negara kita Negara politik, tepatnya Negara politik kotor yang ditunggangi koruptor! Penersangkaan para komisioner KPK oleh Kabareskrim, meski itu merupakan pelaporan masyarakat, tidak bisa hanya dilihat sebagai realitas dan prosedur hukum formal. Jangan mengaku berguru pada Sukarno, jika praksisnya penganut Soehartoisme.
Ini bukan hanya darurat narkoba, darurat pornografi, tetapi darurat korupsi yang lebih parah. Lebih parah dari genocide perang. Karena dengan korupsi tanah-tanah rakyat digerus, gedung-gedung sekolah dihancurkan, dan anak-anak generasi mendatang dipenggal kakinya, tangannya, kepalanya, jiwanya, hatinya,…
Kita tidak sedang ngomong soal MBM, BW, AP, Z, atau AS, tapi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, anak kandung Reformasi 1998, yang hendak dibonsai oleh anak-cucu Orbaisme.
Lihatlah lebih dekat, dan bacalah Rumi, pertajam hidung, dan tinggal kau katakan, karena Polri itu di bawahmu langsung. Proses pembelajaran pada masyarakat sudah cukup, rakyat sudah tahu. Tak perlu test the water. Sebelum air membeku lagi, dan kau kejeblos dalam dinginnya kekuasaan.

Kamis, Februari 05, 2015

Jokowilover dan Jokowihater dalam Revolusi Mental-mentul


Ketika kita menilai seseorang, kita sudah memenjarakan orang itu dalam sudut dan atau bingkai pandang kita. Tak peduli siapa dia.
Bukan kata-kata mutiara, namun proses kerja psikologis kita ketika melakukan hal itu. Kadarnya tentu berbeda-beda. Ada yang perlu cross-check, konfirmasi, meski tak sedikit yang hanya afirmasi, atau bahkan menyodorkan potretannya sebagai kebenaran, atau kenyataan (dalam framingnya).
Padahal, sebagaimana pun canggihnya sebuah kamera, ia tak bisa sepersis-persis menggambarkan kenyataan obyek, meski kamera untuk tiga dimensi sekali pun. Apalagi kalau kameranya buruk, kapasitasnya pas-pasan, dan rusak pula.
Di negeri kita ini, alangkah mudah ngomong teori konspirasi, dan bahkan kini  muncul lagi istilah brutus, tapi tak pernah ngomong trubus. Dan kita tak pernah mendapat penjelasan memadai, apa maksud semua itu, bagaimana contoh serta bukti-bukti logisnya, diluar begitu banyak asumsi yang dimuntahkan?
Apalagi di hari-hari ini, dengan sosmed sebagai penguasanya. Dan tanpa tradisi literacy yang kukuh, tiba-tiba kita digoda oleh sosmed yang memaksa kita menulis. Hingga semua orang bisa berpendapat, karena itu juga bisa mengakibatkan pendapatan. Sosmed benar-benar menjadi media ampuh, bahkan untuk nabok nyilih tangan sekalipun. Termasuk munculnya nama aneh-aneh, hingga Sawito Kartowibowo pun bisa hidup dengan teknologi tinggi.
Dari sebuah stasiun televisi, masyarakat diajari bagaimana menilai orang dari gesture, dan itu pun dianggap sebagai referensi memadai serta akurat benar. Maka orang-orang kemudian menilai, dan menghukum seseorang, karena gesturenya. Dari melihat gambar tak bergerak pun, orang bisa melakukan penilaian, “dilihat dari gesturenya, juga sorot matanya, ia pasti bohong,…”
Tak jelas siapa yang berbohong sebenarnya.
Padahal, orang jaman dulu, juga ujar banyak agama, selalu mengajarkan; Nilailah manusia dari perbuatannya. Penjabaran logisnya kemudian dibuat; perbuatan yang tentu telah dilakukan, apa akibatnya bagi liyan, niatan, dan konsistensinya.
Tapi orang jaman kini telah menyergahnya dengan pertanyaan: Sebelum ia berbuat, kita kuliti dulu ia, jangan sampai (atau jangan-jangan) ia merugikan kita. Karena kita begitu mudah tidak percaya pada yang bisa kita nalar, tetapi begitu tak berdaya pada yang tidak bisa dinalar sekali pun. Atau mungkin juga karena dorongan curiga yang makin menguat kini, dalam psikologisme dan egosentrisme kita. Ada yang memang karena profesinya ‘gitu’, ada juga yang bentuk lain dari bawah sadar eksistensialisme. Kesadaran akan kehadiran, aktualisasi, atau kepentingan.
Dalam kepolitikan nasional kita, demokrasi memang tampak hidup. Tapi pasti kita berusaha menolak-nolak, jika Lipset mengatakan; demokrasi modern hanya dapat terjadi dalam industrialisasi kapitalis. Hanya karena kata ‘kapitalis’ telah dijadikan berhala, bukan telaah yang hidup.
Apakah ucapan Seymour M. Lipset berarti hanya di Negara kapitalis akan muncul demokrasi? Sementara di Indonesia, yang satria piningit pun masih dinanti-nanti, demokrasi selalu menjadi kata kontroversi, dan tidak produktif. Bagi yang percaya teori konflik Huntington, tentu lain lagi pasalnya. Baik jokowilover maupun jokowihater, memang butuh revolusi mental. Asal tidak mental mentul.

Busyro Muqodas dan Tangan Dinginnya


Ketika Muhammad Busyro Muqodas maju lagi menjadi kandidat komisioner KPK (2014), dalam fit and proper test di depan DPR, Benny Kabur Harman, selaku ketua Komisi III DPR dari Demokrat, bertanya, “Apakah tidak letih terus-terusan jadi komisioner KPK?”
Pertanyaan serupa, sesungguhnya bisa diajukan pada Kabur itu, apakah tidak letih terus-terusan jadi anggota DPR? Tapi ini bukan cerita tentang Kabur yang kabur. Kita cerita tentang Busyro Muqodas, yang jelas, lugas, dan tegas, sekalipun ucapannya santun dan kalem (ini perpaduan yang jarang).
Tahun 2011 (setelah dua tahun menjadi ketua KPK), posisi Busyro diombang-ambingkan aturan para anggota parlemen yang digdaya. Bisa ditengarai, pribadi Busyro tak akan disukai anggota DPR, yang semangatnya dari sejak awal memang cenderung anti KPK. Meski berbeda gaya dengan Antasari Azhar, ketua KPK yang digantikannya (waktu itu plt ketua KPK dijabat Tumpak Hatorangan Panggabean), prestasi KPK cukup mengejutkan. Busyro tampak dingin dan tangguh. Bahkan suara-suaranya, sangat tak disukai orang-orang Senayan. Apalagi ketika mengatakan hedonisme kaum politik yang menjadi biang kehancuran bangsa.
Hingga akhirnya posisi Busyro sebagai ketua tersingkirkan oleh Abraham Samad, yang secara mengejutkan lebih disukai DPR daripada Bambang Widjojanto yang mendapatkan peringkat tertinggi. Keputusan agak aneh, tetapi bersama Bambang Widjojanto dan Busyro Muqodas, citra KPK memang mencorong. Meski mereka berada di belakang Samad. Samad sendiri, dari sisi pengalaman dan pengetahuan, lebih cethek. Dan memang Samad terlalu crossboy, kurang strategis dan cerdas dibanding Busyro maupun Bambang. Tapi ‘Duo B’ di KPK itu lebih banyak makan asam garam, dan tahu taktik serta strategi perang gerilya yang lebih baik diam. Apalagi melawan koruptor yang licik.
Sebagaimana dalam kasus Hasto Kristianto dan Samad, apakah kita hanya akan menyoroti factor Samad, dan tidak mempersoalkan moral politik Hasto? Dalam kasus itu, tampak Hasto sedang mendemonstrasikan dengan telanjang, bahwa moralitas PDIP juga sama saja dengan partai lainnya, busuk.
Cara penyingkiran Busyro dari KPK, sangat halus. Yakni dengan menggantung waktu, mungkin sampai kepengurusan era Samad berakhir tahun ini. Padahal, Busyro sesungguhnya telah dinyatakan lulus test dan tinggal memilih antara dirinya atau satu kandidat lagi yang juga diluluskan DPR akhir 2014.
Dan Kabur waktu itu menyatakan, dengan hanya 4 pimpinan, KPK tak punya kewenangan penindakan. Tetapi dalam kasus terakhir, Kabur berpendapat seolah membela KPK, padahal ia termasuk motor perundungan atas KPK.
Tapi penyingkiran Busyro, lelaki kelahiran Yogyakarta ini, berbeda dengan upaya penyingkiran BW, AS, dan mungkin AP maupun Z. Itu karena koruptor dan parlemen tak menemukan celah untuk masuk. Celah yang mereka mainkan, adalah aturan waktu yang berada dalam kuasa mereka.
Padahal, pada jaman Busyro, KPK membenahi diri ke dalam dan keluar. Institusi KPK, sebagai lembaga Negara, sangat membanggakan. Bahwa di Indonesia ada lembaga Negara yang begitu mentereng dalam kinerjanya, dan itu diakui secara internasional. Bahkan di era Busyro juga, para penyidiknya mendapatkan gemblengan fisik dan mental seperti dalam perguruan-perguruan Shaolin. Tak jarang pula, Busyro mengundang kaum seniman dan budayawan yang aneh-aneh, untuk menstimulir para penyidiknya. Sesuatu yang jarang diketahui publik.
Kekuatan KPK, meski konon bersifat kolegial, waktu itu lebih ditopang sepasang tandem Busyro dan Bambang. Keduanya, pribadi tanpa kompromi. Dan itu tentu sangat berbahaya, bagi para koruptor dan pendukungnya. Hilangnya Busyro dan Bambang tentu disambut dengan gegap-gempita oleh mereka.
Kini keduanya kemungkinannya tak akan ada di sana. Meski selalu ada pengganti yang mungkin lebih baik, tapi kinerja Busyro dan Bambang adalah ideal type untuk lembaga strategis macam KPK ini.
Kehilangan AS, tak seberapa berat bagi KPK. Tapi kehilangan Busyro dan Bambang, KPK akan makin mengkeret. Karena di tangan dua orang itu, institusi KPK dibangun dan mampu menunjukkan performance yang jauh lebih bisa dipercaya daripada Polri dan Kejaksaan. Semoga semangat save-KPK kita masih proporsional dalam melihat masalah.