Sabtu, Januari 24, 2015

Manuver Blunder Partai Lebay Pendukung Jokowi



Dwi Ria Latifa, anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP tampaknya kheky betul. Partainya jadi bulan-bulanan netizen dan masyarakat luas, dalam kaitan KPK versus Polri. Ia mengatakan bahwa yang mendukung BG sebagai Kapolri adalah 9 Fraksi (artinya hanya minus Demokrat). Perkataannya itu, tentu pembenaran bahwa PDIP, juga Nasdem bersama 7 fraksi lainnya memang mendukung BG sebagai kapolri, dalam fit and proper test yang mereka lakukan. Itu fakta, sebagaimana pengakuan Dwi Ria sendiri bukan?
Pernyataan DRL menjelaskan, bagaimana kebanyakan politikus PDIP menjadi tidak sensitif dalam puting-beliung kepolitikan nasional. Terlalu naif, culun, polos, dan sejenis-jenis itu. Ia tidak melihat, bagaimana statemen Bambang Soesatyo (Golkar) dan Desmond J Mahesa (Gerindra) usai fit and proper calon kapolri. Ia juga tidak melihat, bagaimana kemudian Yunus Yosfiah (die hard Prabowo) berada di gedung KPK, dan mendukung Bambang Widjojanto. Ia juga tidak melihat bagaimana Denny Indrayana (mantan orang SBY), terlibat aktif dalam pembelaan KPK. Sebagaimana ia tidak melihat rentetan peristiwa sebelumnya, ketika Hasto Kristianto mengutik-utik soal Abraham Samad, dan Sugianto Sabran melaporkan BW ke Bareskrim.
Ndilalahnya ndilalah, pas peristiwa penangkapan BW oleh Bareskrim, di Teuku Umar, kediaman Megawati, justru sedang banyak karangan bunga numpuk, karena beliaunya sedang ulang tahun. Dan seperti biasa, tak sepatah-kata pun keluar dari ibu kita ini, dalam merespons situasi yang tentu negatif untuk partainya.
Dalam marketing politik, PDIP memang tidak secanggih partai-partai lain seperti Demokrat, Gerindra dan lebih-lebih Golkar beserta PKS. Sebagaimana hal yang sama juga dilakukan Nasdem. Partai ini jadi kayak pahlawan kesiangan, karena nyaris sama begonya dengan PDIP.
Partai lain yang tak disebut? Anggap saja mereka tidak significant!
Tulisan ini tidak ingin mengajari bagaimana berkelit, tetapi bukankah jualan partai memang jualan kepercayaan? Atau karena selama ini di luaran, syndrome opposant membuat Megawati dan Surya Paloh tidak sensitive, dan tak punya sensibilitas?
Merebut kepercayaan rakyat adalah dengan berpihak kepada mereka. Dan itu bukan pencitraan, melainkan memperlihatkan sikap dan keberpihakan. Sementara apa sikap dan keberpihakan partai-partai itu? Mereka melawan arus opini public, dan hanya memakai logika normative, legal, formal, procedural. Bahkan omongan Menkopolhukam, bahwa massa belum tentu benar, adalah konyol, apalagi beberapa statemennya menyudutkan KPK, dan menyalahkan KPK dalam soal penetapan BG sebagai tersangka.
Dalam satu ruang kelas anak-anak SMP pun, kita bisa pastikan mayoritas akan lebih mendukung dan percaya KPK daripada intitusi Kepolisian. Namun agaknya, para politikus pendukung Jokowi berfikir legal-formal-prosedural belaka. Mereka sama sekali tidak mempunyai kepekaan, apalagi keberpihakan tentang apa yang dituntut selama ini oleh rakyat.
Parlemen telah diberi panggung oleh presiden, untuk membahas pencalonan BG sebagai calon Kapolri. Tapi meski sudah berstatus tersangka (oleh KPK), orang-orang parlemen justeru tetap antusias dan dengan kepentingan berbeda, KMP dan KIH meluluskannya dalam fit and proper test. Dua kepentingan berbeda, bertemu dalam kuali. Hasilnya, bertolak belakang dengan nilai kepatutan dan kepantasan, yang menjadi ukuran bawah sadar rakyat.
Dan rakyat tidak bodoh dalam melihat rentetan kasus peristiwa darimana munculnya nama BG sebagai calon Kapolri. Kemudian KPK menetapkannya sebagai tersangka. DPR tetap meluluskan. Parlemen, dan terutama fraksi pendukung Jokowi, mendesak-desak pelantikan BG, tapi Jokowi menundanya. Dan Surya Paloh kebakaran jenggot. Sementara para politikus KMP, menjalankan skenario keduanya, bahwa jika Jokowi tak melantik BG sebagai kapolri, sudah disiapkan amunisi untuk interpelasi.
Lantas terjadilah kegaduhan dari Hasto hingga Sugianto yang berujung pada ditangkapnya BW, serta tidak proporsional dan profesionalnya polisi dalam proses penangkapan BW hingga menjelang ditangguhkannya penahanan.
Itu semuanya adalah rangkaian peristiwa dalam satu masalah. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Dan di situ, wajar jika publik (terutama pemilih Jokowi) marah pada terutama PDIP dan Nasdem sebagai sumber petaka. Kalau marah pada Polri? Itu sih sudah sejak dulu, karena basisnya memang sudah tidak percaya.
Kemenangan PDIP dalam Pemilu dan Pilpres 2014, tidak bisa dibaca kemenangan PDIP sebagai partai politik yang tangguh. Melainkan, kemenangan PDIP adalah juga faktor dukungan rakyat yang menginginkan Jokowi sebagai presiden.
Kenapa menghendaki Jokowi sebagai presiden? Karena hanya ada dua calon dan kompetitornya adalah Prabowo Subianto. Jumlah yang menolak Prabowo jauh lebih besar. Padahal, jangankan delapan juta, selisih 10 suara saja tetap bisa untuk menentukan siapa kalah siapa menang.
Jokowi lebih dipercaya untuk tuntutan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi. Sementara Prabowo tidak dipercaya. Kenapa? Karena Jokowi sebagai generasi di luar jalur politik, dan sejarah masa lalu, relatif tidak punya beban kepentingan kelompok, sebagaimana generasi Prabowo ke atas memilikinya. Kita bisa melihat, bagaimana SBY menjadi lebih banyak berkompromi, karena belitan masa lalu dan kepentingan kelompok.
Dan kini, ketika para pendukung Jokowi bahkan mengritik keras Jokowi, dalam kaitan kasus KPK vs Polri, apakah itu artinya salam dua jari menjadi salam gigit jari? Tentu saja tidak. Karena sudah jelas, salam dua jari telah memenangkan Jokowi menjadi presiden. Akan menjadi salam gigit jari kalau pemenangnya adalah Prabowo. Dan kenyataannya, Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia 2014-2019, yang sah dan konstitusional.
Pendukung yang rasional dan proporsional, ialah akan terus tetap mendesakkan kepentingan-kepentingannya. Berani mengritik yang didukungnya, untuk tetap konsisten sebagaimana untuk apa ia perlu didukung.
Jadi seyogyanya partai pendukung Jokowi jangan lebay-lebay amat. Toh kalian dalam proporsi KMP-KIH juga kalah jumlah dan kalah siasat. Itu yang juga menyebabkan, posisi Jokowi selalu dalam situasi krisis dan kritis. Apalagi ditambah dengan sikap PDIP dan Nasdem, yang terlihat ambisius dalam menyusupkan agenda-agenda kepentingannya, dengan memasukkan orang-orang mereka dalam pemerintahan Jokowi.
Kasus BG, yang berkembang menjadi konflik terbuka KPK vs Polri, tak bisa tidak, akan dibaca bagian dari berbagai manuver-blunder partai lebay pendukung Jokowi.
Berkuasa itu memang enak bukan?
Tapi tidak (enak), kalau keblinger!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar