Senin, Juni 16, 2014

Prabowo vs Jokowi: Bukan Goliath vs David Melainkan Memang Berbeda


Debat Capres Ke-dua, head to head antara Prabowo-Jokowi (15/6) semakin menjelaskan perbedaan keduanya. Dan ini perdebatan terunik di dunia, bagaimana perbedaan itu disatukan dalam framing atau konsep perdebatan yang elitis. Sementara moderator gagal untuk mengeksplorasi sisi keduanya secara maksimal. Baik karena ruang waktu yang tidak ideal, dan rumusan pertanyaan normatif yang harus disepakati terlebih dahulu. Kemampuan seorang professor ekonomi kerakyatan sang moderator, tidak dimungkinkan.
Kegagalan moderator kita singgung di awal, karena pendekatan normatifnya, khas para akademisi menguji para mahasiswanya. Tentu saja bisa dimengerti, karena moderator sudah diikat oleh tatakrama atau protokoler debat yang one-way-traffic. Meski pun anehnya, untuk debat sekelas pencarian RI-Idol, tapi diselenggarakan di sebuah hotel (komersial), dan dalam format tv-program dengan pembagian segmen-segmen (termasuk segmen untuk commercial breaks, di mana pembicaraan mengenai visi-misi perekonomian bercampur dengan iklan sabun cuci atau pun renyahnya makanan ringan). Pagi-pagi sembari mencari siapa bakal pemimpin nasional kita, kita telah menyerahkan diri pada kuasa pasar modal. KPU sebagai komisi Negara semestinya bisa membebaskan diri dari segala bentuk intervensi.
Dalam format debat seperti di atas, kesan yang didapat tentu Jokowi menjadi kurang artikulatif, sementara Prabowo terasa lebih menguasai panggung. Sementara jika materi debat itu kita print-out dan breakdown, akan segera tampak, bagaimana keduanya memang bumi dan langit. Baik dalam cara memahami masalah dan mengatasi serta mencari jalan keluar bagi masalah itu.
Dari debat capres pertama hingga pada debat capres kedua kali ini, Prabowo konsisten dengan pandangannya yang elitis. Apalagi dalam persiapan debat ini, Prabowo didampingi beberapa profesor ekonomi daeri beberapa perguruan tinggi. Ia memakai teori-teori besar, dengan buku-buku besar, dan pada akhirnya tentu dengan gagasan-gagasan besar, untuk tidak mengatakannya normatif. Hingga, entah tulus atau tidak, Prabowo perlu menyampaikan kesepakatannya pada 'gagasan kecil' Jokowi mengenai pengembangan ekonomi kreatif. Sementara justeru dalam 'masalah besar' seperti TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah), Prabowo terjebak pada istilah 'daerah' dan menyerahkan pengendalian inflasi pada gubernur atau bupati, padahal persoalan inflasi daerah adalah tugas kewajiban Pemerintah Pusat dalam konsep negara besar seperti Republik Indonesia ini. Terjebak pada teori besar, namun tak menguasai mekanisme lapangan adalah juga sebuah persoalan. 
Jokowi melakukan bluffing-quetions dengan 'pertanyaan bodoh', yang jika jawabannya salah bisa terlihat lebih bodoh dari pertanyaan jebakan itu. Karena TPID, yang didirikan pada 2008, melibatkan Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian (yang di dalamnya waktu itu juga termasuk Hatta Radjasa pada periode 2009-2014), dan Kemendagri untuk mensinergikan kerja pemerintah pusat dan daerah dalam memantau dan mengendalikan inflasi daerah.  Sebagai walikota Solo, Jokowi pernah mendapat penghargaan sebagai pemimpin daerah yang dinilai sebagai pengendali inflasi terbaik 2012 (saat itu Jokowi sedang hendak maju sebagai cagub DKI Jakarta). Upacara penghargaan waktu itu dilakukan oleh Menkoperek Hatta Radjasa.
Jawaban Prabowo itu pada akhirnya tak mengejutkan, karena ternyata paska debat, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Waketum Gerindra Fadli Zon, pun juga mengatakan hal yang sama. Bahwa TPID adalah istilah Pemda, terlalu kecil barangkali jika hal itu dipikirkan seorang presiden. Di situ jelas, Prabowo dan tim-nya, memang hanya tertarik pada ide-ide besar, namun tidak siap (dan mengetahui) bagaimana membangun sistem dan mekanismenya. Presiden adalah berfikir besar, mungkin demikian jargonnya.
Sehingga lagi-lagi Prabowo terjebak blunder lainnya, ketika bersemangat memberikan pernyataan tentang kebocoran anggaran negara. Lepas dari berapapun besarannya, dan valid tidaknya data itu (apakah Rp 7.200 trilyun atau Rp 1.000 trilyun), maka secara tidak langsung tentu nama Hatta Radjasa sebagai Menko Perekonomian harus menjelaskannya. Sebagaimana komentar Mensesneg Sudi Silalahi, "tidak benar itu, tanyakan saja pada Pak Chairul Tanjung atau Hatta Radjasa,..." 
Pada sisi inilah, jika sudah menyangkut bangunan sistem dan mekanisme, maka Prabowo akan kukuh pada pandangan normatifnya. Dalam pandangan itu, maka kemudian dari semua jawabannya adalah, segala sesuatu akan baik, jika manusianya baik dan sejahtera. Semua manusia akan bekerja on-the-track jika gaji mereka cukup. Semua berfungsi jika sejahtera. Prabowo tampak menghafal angka korupsi dan kebocoran, namun bagaimana cara menyelesaikan, jawabannya kembali pada jawaban normatif. Semuanya itu bisa ditekan jika gaji dinaikkan. Untuk itu, Prabowo, seperti ditegaskan semalam, berfikir besar dengan kerja besar, dan hasil besar, sebagai modal untuk memperbaiki itu semua. Hingga bahkan untuk memberdayakan masyarakat, ia akan membagi Rp 1 milyar pada masing-masing desa (sementara UU Pemerintahan Desa yang disahkan 2014 menyebut desa mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat di atas dari angka yang disebut Prabowo, dengan varian tingkat kemiskinan desa). 
Pada pemaparan visi-misi, dengan gaya berpidatonya, Prabowo nampak agung. Namun senyampang dengan itu, bagaimana caranya?  Prabowo tak pernah menjelaskan sistem dan mekanismenya. Pokoknya; pemimpin harus baik, amanah, bermoral, beragama, berakhlak, maka semuanya akan selesai. Ada duit ada kualitas, maka politik anggaran selalu menjadi prioritasnya. Prabowo menafikan bagaimana korupsi dilakukan orang pintar, kaya, dan beragama. Bahkan presiden PKS, partai yang mengaku amanah, ketua umum PPP yang sekaligus Menteri Agama, Anas Urbaningrum yang santun, Andi Mallarangeng yang pintar, bisa terlibat dan/atau melakukan korupsi.
Pidato Prabowo, dengan gayanya, tentu saja bisa memukau bagi yang berada dalam framing modernisme tentang nilai idealitas. Tetapi sejak jaman 1945 hingga 2014 ini, teori pendekatan modern itu tidak berjalan mulus. Dalam Orde Baru, perlahan rakyat hanya sebagai obyek, sementara matinya teori-teori modernisme melahirkan pandangan post-modernisme yang mulai mengenal kata pertumbuhan dan pemerataan, sebagai sesuatu yang mesti sejalan dengan apa yang dinamakan partisipasi; di mana rakyat adalah subyek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri. Pada sisi ini, pandangan Prabowo sudah out-of-date.
Pada sisi lain, dalam gayanya yang tidak artikulatif, Jokowi datang dengan pandangan masa kini, bagaimana dari semua hal ideal itu ditumbuhkan bersama-sama, bahkan dari sektor yang kelihatannya kecil, remeh-temeh, namun di sanalah kuncinya. Rakyat yang harus dibangunkan, entah itu dengan revolusi mental, pendidikan, dan menyertakan mereka untuk bergerak. Maka untuk itu, semuanya menjadi ‘memang’ sederhana. Yang diperlukan pada abad ini, adalah kemampuan manajerial untuk menggerakkan suatu system dan mekanisme yang tunduk pada aturan kebersamaan. Entah itu bernama UU, dan berbagai aturan formal yang dipakai bersama, oleh seluruh stake holder.
Jika kita membandingkan dengan RRC (SBY menyebutnya Tiongkok), dengan jumlah penduduknya yang besar, kemampuan manajerial menjadikan hal itu sebagai nilai tambah, yang bahkan mampu mengancam perekonomian AS. Beban itu diubah menjadi kekuatan. Rakyat digerakkan dan bergerak bahkan pada sektor yang sama sekali tidak dijabarkan oleh Aristoteles atau Habbermas.
Anggap sajalah kita setuju pada visi-misi ekonomi kerakyatan keduanya. Tetapi bagaimana pemahaman mereka? Dua gaya pendekatan Prabowo dan Jokowi adalah soal pilihan kita dalam membaca tanda-tanda jaman. Prabowo lebih dibimbing teori top-down, yaitu teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh dugaan mengenai suatu objek, yang diikuti oleh pengenalan terhadap bagian-bagian objek tersebut, berdasarkan asumsi yang sebelumnya telah dibuat. Tak jauh beda dengan bagaimana Mafia Berkeley (termasuk kemudian Sumitro Djojohadikusumo) mendisain Indonesia, ketika mereka menggusur Sukarno yang disebut sebagai Orde Lama. Namun teori pertumbuhan yang korup dan tak terkontrol, menjadikan Negara ini sampai hari ini, sejak 68 tahun lalu, tidak segera menuju ke Negara besar sebagaimana dicanangkan. Yang terjadi hanya pertumbuhan namun tanpa pemerataan. Ekonomi dikuasai sekelompok elite, yang jumlahnya tak lebih dari 3% jumlah penduduk Indonesia.
Jokowi lebih mempercayai teori bottom-up, yaitu teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh identifikasi terhadap bagian-bagian yang spesifik dari suatu objek, yang menjadi landasan bagi pengenalan objek secara keseluruhan. Tentu saja, hal itu membutuhkan perjuangan berat dan mendasar, karena involusi kebudayaan telah menjadikan sebagian dari kita sering tidak rasional dan proporsional dalam segala hal. Termasuk dalam kekakuan-kekakuan menerjemahkan teori-teori pembangunan yang sering terlalu akademik.
Padahal, pada sisi transisional, beberapa ahli teori berpendapat, dalam sebagian besar keadaan atau situasi, penerapan terhadap bagian dan keseluruhan objek terjadi secara top-down dan bottom-up, berlangsung secara besamaan. Jika kita mengandaikan Bung Karno berperan sebagai solidarity maker dalam kesadaran membentuk nation, Soeharto telah gagal dalam membangun citizens network (membangun jaringan masyarakat warga). Hingga daya saing Indonesia, sekarang ini makin keteteran menghadapi Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Vietnam. Orde Baru yang elitis, hanya memandang masyarakat warga sebagai obyek pembangunan dengan Bapak Soeharto sebagai pahlawan pembangunan. Hingga fase perubahan politik 1998 pun lepas dari genggaman. 
Dalam situasi itu, ekonomi bottom line yang selalu dikatakan oleh Jokowi, tentu sebuah lompatan besar. Tidak perlu menunggu adanya kebijakan elite. Semua pihak, masyarakat warga bisa memulai dengan membangun kantung-kantung perubahan, dan menyusun siasat dalam langkah-langkah konkret. Pemerintah hanya perlu memberikan ruang itu dengan segala regulasinya.
Mungkin terlalu naïf menyamakan pemikiran Jokowi dengan Hugo Chavez atau komunike-komunike Zapatista melawan neo-liberalisme. Tetapi masyarakat memang mesti dibangunkan jiwa dan raganya, dari tidur panjang sebagai obyek semata. Masa lalu adalah masa lalu, ia hanya bisa dikenang, tetapi tidak untuk menjawab persoalan-persoalan hari ini dan mendatang. Rakyat yang berdaya, jauh lebih penting daripada “pemimpin nasional” dengan segala mistifikasinya, yang selama ini dibangun dalam dunia maya dan semu. Panggung-panggung politik illusionis, semestinya memang segera diubah menjadi panggung kerja-kerja nyata. ‘Revolusi Mental’, seperti disampaikan dr. Karlina Supeli, bukanlah urusan membikin panggung di mana para selebriti mencari sorak dan puja-puji. Transformasi sejati terjadi dalam kesetiaan bergerak dan menggerakkan perubahan.
Tetapi tentu semua tergantung rakyat pemilihnya. Menjadi persoalan menarik, apakah tantangan untuk berani berubah dari Jokowi, mendapatkan sambutan dari rakyat Indonesia. Sebagaimana di Negara-negara maju, di mana yang dibutuhkan kemudian adalah seorang manajer dengan semangat hard-worker, yang di Indonesia juga mesti ditambahkan sebagai seorang die-hard, yang berani memutuskan sesuatu dan mengambil resikonya, meski harus berhadapan dengan kelompok-kelompok kepentingan, primordialisme, yang selalu mengatasnamakan kepentingan bersama. 
Negeri ini sudah dipenuhi dengan para penyamun, dengan berbagai pakaian dan dalihnya. Rakyat selama ini hanya menonton para elite memainkan teater besar bernama Republik Indonesia. Prabowo vs Jokowi bukanlah mewakili Goliath vs David, melainkan tentang dua pandangan yang satu sama lain memang bertolakan. 
Pada sisi itu, barulah kita akan melihat, ending pertarungan dua kubu berbeda ini. Pada 9 Juli kelak.

1 komentar: