Sabtu, Juni 28, 2014

Jokowi sebagai Sasaran Tembak Pilpres 2014



Lagi-lagi kita heboh soal Jokowi melanggar sumpah jabatan. Belum usai menjadi gubernur, sudah nyapres. Kali ini, jauh-jauh dari Nijmegen (Belanda), Tasniem Fauzia yang tak lain adalah anak Amien Rais. Siapa pengirimnya, statusnya seperti apa, semua itu akan menjelaskan konteks isi surat terbukanya.
Kenapa isi surat yang fokus menyentuh ‘hati nurani’ Jokowi itu ditulis secara terbuka, dan disebar di dunia maya? Karena yang ingin disentuh bukan nurani Jokowi (karena secara logika hal itu sudah tidak akan 'ngefek' apapun). Yang diharap, dan ingin digarap Tasniem, adalah mereduksi tingkat elektabilitas Jokowi, menggoda tingkat keyakinan pemilih Jokowi (bahwa jagoan mereka tidak jujur, tidak amanah, dan diragukan kemampuan kepemimpinannya). Tentunya senyampang dengan itu, untuk meneguhkan kebenaran pemilih Prabowo, sebagaimana Tasniem memuji-muji Prabowo dalam suratnya itu. Syukur-syukur, surat terbukanya itu juga mampu mempengaruhi swing voters yang belum menentukan pilihannya. 
Itu gerak-gerik politik biasa, dan menjadi remeh jika tak pintar memainkannya.
Kenapa demikian? Karena bunyi surat terbukanya adalah bentuk peraguan pada satu sisi (Jokowi), tetapi pengaguman pada sisi lainnya (Prabowo). Dan tentu tidak aneh, karena Tasniem adalah anak Amien Rais yang amat menjagokan Prabowo. Kita semua tahu siapa Amien Rais dalam koalisi Prabowo-Hatta. Jadi tak ada yang aneh dalam surat terbuka itu, selain soal ketertutupan wawasan. Jangankan anak Amien Rais, bisa jadi anak Mahfud MD, anak Said Agiel Siradj, anak-anak para pakar yang pintar dan beragama yang menjadi timses dan timnang Prabowo-Hatta, akan berbuat serupa juga dengan bapaknya. Sama seperti agama, dalam politik pun Indonesia masih tak bisa membedakan anak biologis dengan anak ideologis.

Politik Mistifikasi. Sebenarnya bosan mengulas soal sumpah gubernur Jokowi, yang selalu dipersoalkan orang. Masalahnya, KPU sebagai lembaga negara yang paling berwenang dalam pilpres, sudah menetapkan Prabowo dan Jokowi sebagai kandidat presiden RI 2014. Jadi apalagi guna menggugat-gugat keabsahan para calon? 
Meragukan kemampuan kandidat, dan mengabaikan proses-proses politik (apapun itu) yang telah dilewatinya, dan apalagi memohon untuk digugurkan, dieliminasi, dibatalkan, adalah bentuk kekonyolan karena tidak menghargai silent majority dari 190 juta pemegang hak suara pilpres itu sendiri. Apa hak sebagian orang, sekelompok masyarakat, menilai seseorang pantas dan tidak pantas, mampu tidak mampu, dan bahkan mengindikasikan kehendak agar sang capres mundur atau dimundurkan? Ada upaya-upaya terhadap satu capres dan lainnya untuk menginsinuasi, menggusur atau menggugurkan dengan dasar-dasar yang asumtif dan subyektif. Sementara diabaikan bahwa orang lain di luar drinya, juga mempunyai hak sama untuk berasumsi dan melakukan subyektifikasi, yang tentu bisa sangat berbeda.
Kalau Jokowi melanggar sumpah, kemudian tidak sah sebagai capres, apa tujuannya? Jokowi mundur sebagai capres? Padahal, dengan membacai semua aturan hukum dan perundangan-undangan berkait dengan pejabat pemerintah, UU Politik, UU Pemilu, UU Pilpres, maka semuanya akan jelas. Bahwa tak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Jokowi dalam pencapresannya, dan karena itu, oleh KPU ia dinyatakan lulus, serta kemudian ditetapkan sebagai capres. Sebagaimana Prabowo juga dinyatakan demikian, sehingga kita akhirnya mempunyai dua capres untuk pilpres 2014. 
Mestinya, logika kita, bagaimana kemudian dua capres ini bekerja meyakinkan calon pemilihnya. Dengan memakai cara-cara yang dibenarkan oleh aturan permainan dalam pemilu, yang tidak boleh begini dan begitu. Semuanya jelas.
Namun kenapa, entah itu Tasniem atau yang lainnya, kelompok individu dan kelompok kepentingan, berniat menggugurkan salah satunya, sebelum 190 juta pemegang hak suara menjatuhkan pilihannya; Mewakili siapa kalian? Sama sekali tidak menghargai silent-majority, yang mestinya didatangi baik-baik, dan secara elegant, obyektif. Yakinkan dengan nilai kepantasan seseorang menjadi pemimpin bangsa dan Negara. Bukan justeru menjatuhkan jagoannya sendiri dengan menebar desas-desus kampanye hitam.
Tetapi, dasar kacrut, demokrasi kita adalah demokrasi tahap elementer. Masih melihat dan memposisikan pemimpin dalam mitologisasi, yang mendudukkan pemimpin adalah segalanya. Maka tak aneh jika yang muncul adalah simbol-simbol kesucian, yang sama sekali tak terjamah, dan absurd. Pemimpin adalah manusia sempurna, katanya. Padahal, bagaimana manusia sempurna itu dijabarkan oleh mereka? Amien Rais dan Anis Matta, dan juga akhirnya Said Agiel Siradj, hanya bisa mengatakan pilihlah pemimpin yang tampan, banyak harta, dan tidak klemar-klemer. Kampanye politik macam apa itu?
Akhirnya, dalam tingkatan itu, yang terjadi kemudian adalah kampanye hitam dan kampanye putih, yang sebetulnya keduanya sama-sama buruk nilainya. Kampanye hitam bersandar pada fitnah, data tidak penting apalagi bisa diverifikasi. Karena yang mereka pentingkan adalah efek, impresi, bagaimana hal itu mempengaruhi dan merusak ingatan publik untuk berfikir rasional. Pada sisi lainnya, kampanye putih menempatkan jagoannya suci bak malaikat. Seorang yang akan datang dari langit, menolong dunia ini. Hingga seorang khatib mimbar Jumat di Masjid Meutia Jakarta, menyamakan Prabowo dengan Rasulullah.
Kesempurnaan nilai ketokohan seseorang, yang disimbolkan sesuai dengan mimpi bawah sadar manusia, kemudian menjadi sangat sangat fisik dan tidak proporsional. Seolah kalau militer dan badannya tegap, itu tegas dan berwibawa, sementara SBY yang dulu memenuhi syarat impian itu, mengecewakan pada pengidolanya (buktinya, perolehan Demokrat dalam pileg 2014 ambruk). Tentu saja, fakta korupsi yang melibatkan elite Demokrat mempengaruhi, namun bukankah itu manifestasi dari hasil kepemimpinan SBY sebagai pemegang tunggal saham Demokrat?
Di situ orang-orang yang mestinya jadi panutan jadi meragukan, karena merendahkan dirinya sendiri. Hal itu hanya menunjukkan bagaimana mereka menghamba pada kepentingan. Menjadi kaum vested interest yang kehilangan obyektifitas. Wajar saja, karena dia bagian dari tim pemenangan Prabowo-Hatta. Pikirannya menjadi tidak kredibel karena ada kepentingannya di sana. Mereka pun akhirnya hanya bisa membawa Prabowo dalam ranah mistifikasi, karena tak mampu membreak-down soal kualifikasi kepemimpinan pada sosokna. Ada yang nyeletuk, hal itu karena memang tak ada yang bisa dibreak-down kecuali pemenuhan hal-hal yang fisik dan verbal tadi. Sementara dari sisi visi-misi, kita melihat inkonsistensi karena pragmatisme politiknya yang tampak begitu butuh dukungan dari seluruh penjuru angin. Satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Dan jadilah koalisi obar-abir yang tercermin pada pandangan politiknya yang reaktif.

Sumpah Jabatan. Kembali pada soal sumpah jabatan Jokowi. Sebenarnya, pejabat publik yang berhenti sebelum masa jabatannya rampung, sangat banyak di Indonesia ini, dan bahkan juga di dunia. Kenapa? Karena sistem rekrutmen dan numerical jabatan dalam bidang pekerjaan apapun, justru menjadikan hal itu syarat untuk melihat kualitas seseorang. Padahal, semua mereka sebelum dilantik, disuruh berjanji, bersumpah (dibawah Quran, Injil, Vedha, dan sebagainya), dan bahkan kalau dalam perusahaan-perusahaan swasta mereka menandatangani kontrak tertulis. Tetapi dalam siklus kepemimpinan, yang mempunyai potensi dan terbaik akan mendapatkan privilege atas berbagai alasan yang sangat situasional dan strategis.
Dalam konteks capres-mencapres ini, kita pura-pura tidak mengetahui, bagaimana Gita Wiryawan mundur sebagai menteri, karena mengikuti konvensi presiden Partai Demokrat. Sebagaimana dubes Dino Patti Djalal yang (dulu isunya) juga mundur demi hal yang sama. Sementara, kita juga tahu Hatta Radjasa mundur dari Menko Perekonomian, karena hendak maju menjadi cawapres Prabowo. Apa kita memasalahkannya?
Baik, mari kita lihat lebih jauh. PKS (Partai Keadilan Sejahtera), juga membuat konvensi internal untuk capres RI (pemilihan raya), yang melahirkan Anis Matta, Ahmad Heryawan, dan Hidayat Nur Wahid sebagai kandidat capres dari PKS. Namun ketika perolehan suara PKS rendah dalam Pileg, akhirnya mereka berkoalisi dengan Prabowo. Di situ ketiga capres mereka, disodorkan untuk menjadi cawapres Prabowo. Bahkan, Aher menyatakan ia siap mundur, sebagai konsekuensi dari jabatannya sebagai Gubernur Jabar, jika terpilih sebagai cawapres Prabowo. Hal itu menguatkan statemen jauh sebelum Pileg 9 April, bahwa jika dalam pilihan raya PKS ia diberi amanat oleh partainya (menjadi capres), ia sudah mengatakan hal itu. Akan mundur dari jabatan sebagai gubernur, karena mendapat amanah baru dari partainya (hanya beda istilah dengan petugas partai Jokowi).
Kita masih bisa menambahi kasus-kasus semacam itu pada banyak tokoh. Bahkan pada Amien Rais sekali pun, ketika maju sebagai Capres 2004 bersama cawapres Siswono Yudhohusodo. Posisi Amien Rais saat itu adalah Ketua MPR-RI, dan dia harus mundur dari jabatan publiknya. Sama persis dengan Hidayat Nurwahid, sewaktu nyagub dalam pilkada DKI Jakarta 2012, ia juga non-aktif dari jabatan publiknya sebagai anggota MPR. Dan seterusnya dan sebagainya. Apakah kita masih ingat? Tidak tahu, atau pura-pura sok tahu?
Senyatanya, Jokowi selama ini tidak mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI. Artinya, Jokowi tetap adalah gubernur DKI Jakarta. Ini fakta yang sering digelapkan. Ia “hanya” meminta cuti, dan itu pun sudah mendapat ijin tertulis Presiden RI, sesuai ketentuan berlaku. Dan kita sama-sama mengetahui kemudian, KPU mengesahkan Jokowi sebagai capres. Ada yang salah di sana?
Silakan diudak-udak aturan hukumnya sebagai dasar alasan dan serangan, bukan hanya soal “tidak amanah karena belum selesai” masa jabatan. Fakta lain, yang juga diabaikan untuk melihat hal ini. Kenapa masyarakat Solo, yang 90% memilihnya sebagai walikota Solo, tidak protes ketika Jokowi ‘ngacir’ ke Jakarta, untuk maju jadi Gubernur DKI?
Sebenarnya, untuk mementahkan tudingan 'tidak amanah' dalam konteks ini, sangat mudah. Secara strategi politik, komitmen membangun Jakarta akan makin dipemudah jika Jokowi adalah presiden. Karena Jakarta sebagai ibukota Negara, adalah daerah khusus. Diperlakukan secara khusus oleh pemerintah pusat, yang tentu saja ada di Jakarta.
Dalam pemerintahan Sukarno dan Soeharto, gubernur DKI Jakarta adalah setingkat menteri, artinya bawahan langsung presiden. Makanya pula, berbeda dengan daerah lain, empat walikota pembantu Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung gubernur, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Kenapa kita tidak protes masalah ini? Karena bukan kepentingan kita. Dalam beberapa hal, seperti soal kebijakan infrastruktur DKI Jakarta, berada di pemerintah pusat.
Secara sosio-ekonomi dan tentunya geografis, Jakarta tidak bisa dilepas sebagai daerah yang steril dari daerah-daerah penyangga seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang berada di dua propinsi Jawa Barat dan Banten). Masalah banjir dan kemacetan lalu-lintas, membutuhkan penanganan dan kebijakan yang terintegrasi satu sama lain. Tak bisa dilepaskan dari faktor-faktor daerah itu. Pada kenyataannya, Jokowi sendiri mengalami jalan buntut, ketika upaya penanganan banjir membutuhkan koordinasi dengan daerah penyangga. Masalah pembebasan lahan daerah resapan, masalah hulu-hilir 13 sungai yang melintasi Jakarta, penanganan waduk atau bendungan di wilayah lain yang berimplikasi ke Jakarta, gubernur Jakarta tidak mempunyai kewenangan.
Para kepala daerah Jabodetabek justeru terjebak pada ego sektoral. Kerjasama antardaerah tidak operasional, padahal ada Keppres di sana. Hanya presiden yang mampu mengatasi itu, menyatukan kerjasama antardaerah, yang diam-diam bersaing. Jokowi justru mempunai jawaban, jika dirina jadi presiden, maka masalah banjir dan kemacetan jauh lebih cepat diselesaikan.
Bunyi sumpah Jokowi waktu dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta, Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD Negara RI 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa dan bangsa,…”
Tidak ada yang secara spesifik menyebut periodesasi, kecuali kita hanya mau debat kusir. Tapi intinya bukan itu. Janji Jokowi untuk selama 5 tahun memimpin Jakarta, dalam video kampanyenya yang dulu dipakai sebagai iklan gelap untuk menjatuhkannya, adalah dalam konteks menjawab kekhawatiran warga Jakarta yang “tak mau” ditinggalkan Jokowi. Padahal, apakah Jokowi meninggalkan warga Jakarta? Tidak. Ia masih secara sah dan definitif sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012-2017, dan Ahok sebagai wakil gubernur kini adalah Plt, pelaksana tugas. Semuanya dijamin dan diatur undang-undang. Di mana salahnya? Aspek etika, moralitas? Yang seperti apa itu?

Setuju dan Tidak dalam Demokrasi. Dari walikota menjadi gubernur, adalah wajar dan masih bisa diterima akal sehat. Dari gubernur menjadi presiden, adalah juga wajar. Saya tidak ingin mencontohkan bagaimana sebagian besar presiden AS sebelumnya adalah gubernur (dan ketika mereka nyapres, tentunya masih sebagai gubernur). Namun saya ingin ingatkan, soal proporsionalitas itu, karena ada gubernur Sumsel yang masih menjabat, tetapi ikut dalam kontestasi cagub DKI Jakarta (2012). Tentu saja dia cuti, namun bayangkan nilai substansinya di situ? Ada juga wakil walikota mundur untuk maju menjadi calon gubernur (Surabaya, dan kalah), ada pula wakil bupati yang maju jadi calon wakil bupati di daerah lain, padahal masih menjabat. Betapa kacaunya. Begitu juga misalnya dari gubernur maju menjadi walikota. Atau presiden seperti SBY, yang kemudian oleh Anas Urbaningrum diusulkannya maju menjadi cawapres dalam Pilpres 2014 ini.
Tetapi semuanya itu dimungkinkan oleh undang-undang dan peraturan kita. Karena fakta politik kita mau tidak mau akan berada dalam situasi itu. Pada sisi yang lain, bagaimana logikanya kalau semua pejabat “mesti” menyelesaikan tugasnya sesuai waktu periode jabatan, sementara proses Pemilu atau pergantian kepemimpinan harus dilaksanakan dalam periode pemerintahan yang masih sah berjalan? Maka tidak akan terjadi sirkulasi kepemimpinan secara berkesinambungan. Karena yang boleh maju hanya calon yang tidak sedang menjabat dalam jabatan pemerintahan. Yang boleh maju hanya para "pengangguran" dan itu artinya menutup peluang potensi kepemimpinan yang dijamin oleh konstitusi berlaku bagi semua anak bangsa? Logika kita ditantang untuk mendiskusikan ini secara jernih dan matang.
Maka untuk menghindari penyempitan kesempatan, dan agar adil bagi semua anak bangsa, siapapun boleh mencapreskan asal memenuhi syarat yang diatur dalam UU Pilpres. Di sana tidak ada larangan bagi pejabat publik dan pemerintah untuk ikut serta, karena hak azasinya sebagai warga Negara dijamin konstitusi. Hanya saja tentu ada aturan khusus, mereka mundur atau cuti dari jabatan. Yang demikian itu, adalah aturan demokrasi pada hampir semua Negara yang menghargai hak azasi, bahkan juga untuk Prabowo sekali pun yang diindikasikan ini dan itu.
Jadi apa yang dilanggar Jokowi soal itu? Memang tidak ada. Lha, kalau kemudian yang dipersoalkan aspek moralitas, amanah dan sebagainya, kita harus melihatnya secara berbeda. Yakni dari sisi strategi politik dan strategi pembangunan. Dari dua hal itu, jika memenuhi syarat, maka dia mempunyai pembenarannya.
Buktinya, meski Jokowi sebagai gubernur hendak maju capres, perolehan suara PDIP sebagai pendukung (dan penyebab pencapresan Jokowi), justeru naik di DKI Jakarta. Sepanjang sejarah pemilu, PDIP baru menang di Jakarta tahun 1999, sementara dalam 2004 dan 2009 keok. Dalam masa Orba, PDI bahkan sama sekali tak pernah menang di Jakarta. Apakah ini bukan berarti keputusan PDIP ('mencomot' Jokowi menjadi capres) tidak didukung oleh mayoritas warga DKI Jakarta? Sementara menjadi aneh, jika yang sewot adalah bukan warga DKI Jakarta.
Kemenangan PDIP dalam pemilu 2014 di DKI Jakarta, adalah bukti bahwa ada pendukung Jokowi untuk maju capres (karena keputusan Megawati dilakukan sebelum Pileg). Ini fakta politik yang tak bisa diabaikan. Bahwa dalam politik, ada yang setuju dan tidak setuju adalah lumrah. Siapa yang jumlahnya lebih besar, itu yang menang. Sekali pun pihak yang kalah kemudian tak boleh disingkirkan, tetapi yang angkanya lebih kecil harus ‘mengikut’ keputusan yang banyak. Itu dalil demokrasi yang paling sederhana.
Anehnya, di Indonesia, kalau kalah banyak kecenderungan justeru mentang-mentang, dan menganggap itu bagian dari demokrasi. Seperti surat terbuka Tasniem itu, lepas apakah ia warga DKI Jakarta atau bukan. Namun toh juga pendapatnya mendapat sanggahan dari sesama mahasiswa yang juga kuliah di luar negeri (Ahmad Room Fitrianto, anak petani Staf pengajar Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, yang tengah studi doctor di Perth, Australia; lihat tulisannya di Kompasiana, 27 Juni 2014) yang mengapresiasi dan mendukung Jokowi. Itu bukti bahwa tidak ada absolutisme kebenaran dan kesalahan dalam proses demokrasi itu. Semuanya lebih merupakan pertarungan. Pertarungan gagasan siapa yang lebih banyak diterima dan dikritisi, di luar masalah-masalah track-record yang sangat nyata perbedaannya antara Prabowo dan Jokowi. 
Tentu saja ada yang menolak Jokowi maju jadi capres, dan tetap menginginkannya jadi gubernur, karena beralasan belum selesai masa tugasnya. Tetapi jangan lupa, ada yang mendukung gubernurnya jadi capres, dan jumlahnya mungkin lebih banyak. Apakah itu tidak boleh didengar juga? Masyarakat Betawi banyak yang menolak Jokowi jadi gubernur DKI, tetapi ada juga masyarakat Betawi yang memilih Jokowi, dan nyatanya Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Karena apa? Karena Jokowi menang dalam proses pilkada itu. Apakah itu salah? Kini ada masyarakat yang menolak Jokowi jadi presiden, dan ingin tetap Jokowi menjadi gubernur, padahal bisa jadi ini adalah barisan yang dulu menolak Jokowi jadi gubernur. Bagaimana melihat hal ini? Itulah politik, utamanya politik kepentingan di Indonesia, yang menanggalkan rasionalitas dan proporsionalitas. Asal benarnya sendiri.

Mendapatkan Amanah Baru. Karena Tasniem selalu mengatakan soal hati nurani, ketulusan, dan nilai-nilai keagamaan yang agung, marilah kita juga ikut-ikutan untuk melihat masalah ini seperti perspektifnya, sebagai anak ahli agama dan politik.
Merujuk hadis sahih Bukhari (nomor hadis 6.132), “Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah ra, dia berkata: Nabi Saw pernah bersabda kepada saya, “Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, karena jika kamu diberi jabatan atas permintaanmu, maka kamu akan memikul beban yang berat, tetapi jika kamu diberi jabatan tanpa kau minta, maka kamu akan diberi pertolongan. Apabila kamu mengucapkan sumpah akan melaksanakan sesuatu, kemudian kamu mengetahui sesuatu yang lain yang lebih baik, maka bayarkan kaffarah untuk menebus pembatalan sumpahmu, lalu laksanakan sesuatu yang lain yang lebih baik tersebut.”
Jika kita membaca hadis tersebut, Kanjeng Nabi Muhammad shallahllahu allaihi wassallam sudah menjelaskannya dulu kala. “Apabila kamu mengucapkan sumpah akan melaksanakan sesuatu, kemudian kamu mengetahui sesuatu yang lain yang lebih baik, maka bayarkan kaffarah untuk menebus pembatalan sumpahmu,…” It’s very simple, sayangku!
Apakah itu kaffarah, ajaklah para ahli agama mendiskusikannya.
Jokowi adalah gubenur yang diajukan oleh PDIP, dan didukung oleh Gerindra. Tetapi sebagai kader partai PDIP (sejak Jokowi sebagai walikota Solo), Jokowi tunduk pada aturan partai. Ia menjadi calon gubernur DKI Jakarta juga karena ditunjuk partai. Ia menjadi capres juga ditunjuk partai. Apakah ia menjadi boneka partai dan lebih-lebih boneka Megawati? Nyatanya tidak. Track-recordnya menunjukkan, ia pejabat publik yang patuh, disiplin dan konsisten pada konstitusi. Dan lebih dari itu, ia tunduk dan bertaniah pada rakyat di mana ia mengabdi. Kita bisa melihat perjalanan kariernya sebagai walikota dan gubernur. Baginya, pejabat publik adalah pelayan kepentingan masyarakat. Bukan pada partai, bukan para ketua partai, atau pada para cukong. Kebijakan publiknya, sudah terasakan untuk itu. Dan ia memiliki prestasi serta reputasi.
Waktu kita mendengar jawaban “ora mikir” berkali-kali, karena memang Jokowi sama sekali tidak berfikir mengenai pencapresannya, karena ia adalah gubernur, dan tidak bercita-cita sebagai presiden. Sementara kita bisa melihat, bagaimana ada orang mendirikan partai politik untuk menggapai kekuasaan. Ada orang mati-matian menjadi ketua umum partai untuk meraih cita-cita tertingginya. Semuanya dengan uang. Apakah ini fitnah? Semua bisa dikonfirmasi. Prabowo mendirikan Gerindra, dan berapa duit sudah dihabiskan untuk itu. Dengan mata telanjang juga kita tahu, biaya pasang iklan di televisi dan media cetak, sejak mengikuti konvensi presiden partai Golkar 2004, pastilah tidak kecil. Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, bahkan secara terbuka mengakui soal biaya politik yang sudah dikeluarkannya. Demikian pula bagaimana Aburizal Bakrie berjuang, agar menjadi ketua umum partai dan kemudian mencapreskan diri, jauh sebelum yang lain mencapreskan diri. Prabowo dan ARB, adalah dua orang yang sudah mencapreskan diri jauh sebelumnya, lebih dari dua tahun sebelum pileg 9 April 2014.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri, yang oleh keputusan kongres partainya mempunyai mandat mutlak untuk menentukan capres, justeru menunjuk Jokowi, “anak kemaren sore”, anak kost PDIP, belum dikenal dalam pentas kepolitikan nasional. Padahal, dibandingkan Prabowo dan ARB pun, Megawati yang sudah berdarah-darah sejak 1996 di PDI, dan adalah juga anak biologis serta ideologis Sukarno, mempunyai alasan sama sahnya untuk menjadi capres. Kenapa? Megawati sudah mengintrodusir dalam sebuah acara televisi yang dipandu Najwa Shihab, bahwa mata hatinya untuk Indonesia Raya.

Kemenangan Rakyat Mutlak. Pada Pemilu 2014 ini, rakyat Indonesialah pemenang pemilu yang sejati. Minimnya perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu, menunjuk betapa kecilnya tingkat kepercayaan rakyat pada partai. Dalam survey-survey politik, Jokowi yang justeru bukan orang atau petinggi partai, malah muncul sebagai pemimpin alternatif. Dan Megawati sebagai ketua umum partai pemenang pemilu, tak bisa membendung kemenangan rakyat itu. Jika ia tak mewadahi arus bawah soal Jokowi, PDIP juga akan celaka karenanya. Jumlah perolehan PDIP dalam pileg hanya 18%, tak mampu mengalahkan suara golput yang mencapai 24%.
Jokowi menjadi simbol kemenangan rakyat dan sekaligus kekalahan partai politik. Partai politik sebagai ruang pembelajaran dan rekruitmen kepemimpinan sipil, belum juga menunjukkan hasilnya yang meyakinkan. Elite politik, justeru menjadikan parpol sebagai kendaraan kepentingan mereka sendiri. Dalam berbagai survey, parlemen merupakan lembaga negara paling korup. Beberapa elite politik yang berada dalam lingkar kekuasaan selalu berada dalam lingkar korupsi. Dan senyampang dengan itu, parpol tak mampu melahirkan tokoh-tokoh internal partainya menjadi pemimpin dari kalangan sipil.
Justeru nama-nama yang mengemuka, datang dari luar partai seperti Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Risma Trimaharini (Walikota Surabaya), ... (Bupati Bantaeng), dan juga Jokowi sendiri (mulai dari walikota Solo). Mereka semua adalah orang-orang dari luar partai yang kemudian direkrut untuk menjadi jagoan partai dalam kontestasi pilkada. 
Jokowi sebagai fenomena, mampu menggerakkan semangat rakyat untuk ikut dalam pesta demokrasi ini, tanpa memandang partai politik pilihan mereka (dalam pileg sebelumnya). Jokowi mampu menembus batas dan ruang partai. Ia menjadi tokoh lintas partai, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai survey, mereka yang dalam pileg memilih parpol di luar PDIP adalah juga pemilih Jokowi sebagai presiden. Dan hal itu ditunjukkan, bagaimana Jokowi mampu menghilangkan simbol-simbol partai dalam pertemuan akbarnya sebagaimana dilakukan di Monas, Jakarta (pada 22 Juni 2014). Pada waktu yang sama, saat itu di Gelora Bung Karno Senayan, kubu Prabowo-Hatta juga menyelenggarakan pertemuan akbar, namun ghirahnya tampak berbeda tajam. Dari segi jumlah serta kemeriahan, pertemuan di Monas mampu mengalahkan kampanye akbar yang diselenggarakan kubu Prabowo-Hatta. Dalam pertemuan GBK, simbol-simbol partai begitu semarak dan dipenuhi seragam-seragam kelompok pendukung. Sementara pada pertemuan di Monas, masyarakat warga datang sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan mobilisasi, tanpa bendera dan atribut partai. Jokowi menjadi simbol yang direpresentasikan sebagai 'kita', presiden rakyat dan lahir dari rakyat. Kata 'rakyat; di sana menjadi penting, karena ia menjadi simbol perlawanan atas 'elite' yang selama ini diberi amanah rakyat, namun sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi tidak memberi ruang partisipasi pada rakyat. Bahkan, pertumbuhan yang selalu dibanggakan oleh para ekonom pemerintah, tak benar terasakan karena tiadanya pemerataan.
Kenapa Jokowi menjadi alternatif kepemimpinan baru Indonesia? Wajar saja, karena ia meyakinkan rakyat, bahwa dia seorang pekerja, pelayan rakyat. Ia berbeda dibanding elite kekuasaan yang selama ini ada. Dari Solo hingga Jakarta, model dan prestasi kepemimpinannya melesat bak meteor. Ia alternatif baru, karena ke luar dari mainstream dan mindset seorang pemimpin yang elitis.
Dan para elite politik terperangah. Mereka tidak sadar diri, bahwa itu yang dicari rakyat. Mereka justru mengejek cara-cara Jokowi hanya mencari popularirtas, pencitraan. Namun nyatanya, dalam pilpres ini, model-model Jokowi kemudian diikuti, Fadli Zon, pengejek Jokowi paling wahid, mengikuti blusukan ke pasar-pasar. Demikian juga kemudian Prabowo dan Hatta dalam kampanye politiknya. Tetapi apakah auroranya dapat? 
Jokowi menjadi meteor karena ia mempunyai prestasi. Dan prestasinya itu menjadi sorotan masyarakat dunia yang direpresentasikan lewat media international. Apakah ini semua rekayasa, bahkan Jokowi membeli media? Karena perlu meyakinkan isu itu, maka dibangun teori konspirasi. Bahwa Jokowi adalah agen ini dan itu. Agen dari isme-isme dunia yang satu sama lain bertentangan secara diametral, tapi anehnya bisa sama-sama menjadikan Jokowi sebagai agen. Itu benar-benar fitnah yang stupid, karena pada sisi yang lain justeru memposisikan Jokowi sebagai superhero yang bisa menyatukan dunia yang tercerai-berai. Bayangkan ia dituding sebagai Agen Amerika tapi sekaligus Agen China, Agen Komunis tapi juga Agen Freemason. Ia dituding Agen Yahudi sekaligus Agen Syiah, Agen Konglomerat serta sekaligus Agen Sukarnois.
Bagi yang paranoid dan berfikir jelek, maka yang ada hanyalah referensi kejelekan. Karena jika sudah demikian sikap kita, di dunia ini tidak ada yang bisa kita percaya. Dan tidak ada yang baik karena bukan saya, bukan kita. Untuk itu, mereka bisa kita benci. 
Semua prestasi Jokowi, hanya akan dilihat sebagai pencitraan, tidak murni. Sementara bagi mereka yang mendukung Prabowo, tidak bisa menunjukkan secara jelas, di mana prestasi Prabowo? Faktanya, karir kemiliterannya kandas, karena diberhentikan dengan hormat. Kenapa diberhentikan dengan hormat? Tentu karena ada tindakannya yang menyebabkan ia diperlakukan seperti itu. Namun situasi transisi Orde Baru waktu itu yang tak jelas mana kawan dan lawan, menyebabkan pemberhentian dengan hormat ini dirasa tidak tuntas. Amien Rais yang waktu itu sebagai pahlawan reformasi 1998, berteriak ke mana-mana, untuk menuntaskan masalah, “Prabowo Harus Dimahmilkan”, karena Prabowo memang sampai kini belum menjalani sidang militer sebagaimana direkomendasikan Komnas HAM, dengan melihat surat DKP soal kasus Prabowo. Komnas HAM sudah mengirimkan hasil penelaahan atas kasus itu pada Kejagung (2005), namun sampai kini juga belum ada tindak lanjut. Prabowo dalam kasus ini sebenarnya juga dirugikan, karena digantung nasibnya.

Penutup. Politik di Indonesia itu, apalagi di tahun 2014 ini, adalah politik kelas rendahan. Karena orang yang tidak sepaham dan sekepentingan boleh kita hina dan musuhi. Sebagaimana Amien Rais yang sebelumnya menghina-dina Jokowi, tetapi karena elektabilitasnya sebagai capres naik terus, ia pun kemudian ngomong bahwa Hatta Radjasa pantes sebagai cawapres Jokowi. Namun begitu kepentingannya gagal, kembali Jokowi dihina-dinanya, sebagaimana kemudian hal itu diteruskan oleh anaknya Tasniem.
Dan itu menyedihkan. Sama menyedihkannya ketika Amien Rais mengatakan; siapa yang bisa menemukan pernyataannya di media (“Prabowo Harus Dimahmilkan!” seperti headline Republika, Mei 1998), maka dia akan jalan kaki Yogya-Jakarta PP. Dokumen soal pernyataan itu kini sudah ditemukan, dan diposting di banyak media. Apakah beliau akan jujur, dan amanah, menjalani janjinya? Jalan kaki Yogya-Jakarta PP?
Dari sana kita bisa mengerti. Pemahaman seseorang mengenai apa itu politik, dan apa itu berpolitik, dengan segala macam sikap-sikap politiknya, bisa membuatnya mulia atau remeh semata. Sekali pun mereka sebelumnya adalah orang yang pintar dan tawadu. Beberapa nama bisa kita sebut untuk membuktikannya. Tetapi rasanya terlalu penting untuk menyebut nama-nama itu. 
Dan karena "tiba-tiba" Jokowi nyapres, maka tampaknya ia menjadi sasaran tembak.
Kalau beda jangan sensi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar