Rabu, Juni 18, 2014

Jokowi; Let's Rock N Roll!


Semua orang yang fokus perhatiannya ke pilpres 2014, akan terkocok-kocok pikirannya.
Lebih-lebih mereka selalu memakai referensi dan preferensi Orde Baru dengan logika out of date Soeharto. Bahwa Jokowi tidak pantas sebagai presiden. Titik.
Pandangan itu, bukan hanya ada pada ‘lawan politik’ Jokowi, melainkan juga di kalangan PDI Perjuangan dan partai koalisinya. Hanya pada kalangan ini tak bisa menafikan fakta tak terbantah, bahwa elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibanding Prabowo, dan tentu jauh lebih tinggi dibanding yang lain-lainnya seperti tim-sukses, tim-pemenangan, dan apalagi relawan.
Siapa Jokowi ini? Orang pusing menelisik sejarah dan latar belakangnya. Ia benar-benar berada di luar preferensi manusia Indonesia. Ia seolah mengocok otak kita untuk mendapatkan pertautan, di mana nyambungnya? Bahkan mereka yang tak siap menerimanya, segera membullynya, bahwa Jokowi adalah China, anak orang Singapore, Kristen berbaptis Herbertus, boneka Megawati, antek Yahudi-AS-China. Bahkan sampai perlu diiklan sudah meninggal di koran Kompas, dan berbagai fitnah di media televisi, online, maupun on-paper.
Setelah era SBY, yang dulu menang karena melodrama dan berwajah ganteng, santun, pintar pidato; kini mestinya presiden itu adalah lelaki Metro-sexual, yang macho tetapi tetap harum-mewangi. Hingga meski postur kurang memadai, dan pipi temben, Prabowo toh (dan apalagi dari militer) mampu menjadi pujaan baru, apalagi dengan army-look dan peci mirip Bung Karno. Belum gaya pidato dan suaranya, duuuuhh,… Dan setahunan Prabowo nangkring di berbagai survey sebagai capres dengan suara tertinggi.
Tapi ketika muncul nama capres bernama Jokowi, bagaimana mungkin nama Prabowo bisa tergeser? Bagaimana akhirnya konfigurasi capres-cawapres dari partai koalisi menjadi kacau-balau? Hingga kemudian hanya tersisa Prabowo-Hatta Radjasa dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dengan menyisakan berita ketersia-siaan Partai Demokrat, yang mengaku netral tapi ngebet berkoalisi?
Siapa Jokowi ini sebenarnya, hah?

Jokowi Sang Phenomenon. Para pakar politik model Effendi Ghazali, Yasraf Amir Pilliang (sejak kapan jadi pakar politik), bahkan Kwik Kian Gie dan Rizal Ramlie, pusing pula dengan fenomena Jokowi. Seperti dikocok-kocok saraf mereka, karena tak ada dalam teori politik ideal mereka. Bagaimana memformulasi Jokowi dalam teori-teori modern; dalam ilmu politik, ekonomi, dan bahkan ilmu menyemir sepatu hingga bisa mengkilap?
Tak bisa disangkal, Jokowi adalah ‘phenomenon’. Ia sebuah fenomena. Dari sejak menjadi Walikota Solo, hingga kemudian melangkah ke Jakarta. Ia menjungkir-balikkan berbagai lembaga survey, dan tentunya juga Fauzi ‘Foke’ Wibowo, hingga kemudian akhirnya mampu merontokkan elektabilitas Prabowo.
Dari sejak pencanangan capres, Jokowi menjadi sorotan. Dan ia memakai panggung itu dengan biasa saja, sesuai penampilan kesehariannya. Ia tetap bekerja, berfikir normal, dan tetap orang yang mandiri, bebas, meski mulai banyak manusia berbagai kepentingan mengelilingi.
Yang menarik diperhatikan, dari semua yang ‘membenci’ Jokowi dan kemudian berpihak sebagai pendukung Prabowo, selalu berlatar belakang kekecewaan pribadi. Sampai orang seperti Setiyardi dan Sepriyosa menerbitkan tabloid sendiri, berisi aneka fitnahan dan kabar bohong tentang Jokowi, dan mengedarkan ke seluruh Indonesia, dengan ongkos sendiri, hanya karena konon dikecewakan Jokowi.  Itu luar biasa tak masuk akal. Bahkan sampai hal itu menular pada Amien Rais, Mahmud MD, sekali pun hal itu biasa bagi Fadli Zon, Marzuki Alie, Fahri Hamzah, Ramadhan Pohan, Eggy Sudjana, Nurul Arifin, dan sejenisnya.
Jokowi tak memperdulikannya. Ia melenggang sendiri (tentu dengan beberapa orang segagasan dan pendukungnya), untuk merespons tantangan yang dibuka oleh Megawati, anak ideologis Sukarno, ketua umum dan pemegang mandat mutlak dari partai pemenang pemilu 2014 itu.
Tak ada orang yang melihat an mempertimbangkan hal itu, kecuali lebih suka melihatnya dengan sikap paranoid, bahwa Megawati hanya akan menumpang popularitas Jokowi, dan menjadikan Jokowi sebagai presiden boneka. Padahal, siapa ketua parpol yang tak ingin jadi presiden? Buat apa Prabowo mendirikan Gerindra dan dua tahun terakhir dirinya berkampanye tentang Garuda Indonesia terbang melayang? Buat apa Harry Tanoe membuang-buang uang ke Nasdem kemudian Hanura dan terakhir ke Gerindra? Buat apa juga ARB menghabiskan duit dari mencapreskan diri hingga kemudian tak mendapatkan apa-apa, meski dijanjikan sebagai Menteri Utama oleh Prabowo?
Masyarakat tidak pernah melihat, bahwa langkah Megawati menunjuk Jokowi sebagai capres, adalah sebuah langkah brillian, langkah besar sejarah perubahan atas mandegnya demokratisasi Indonesia sejak Reformasi 1998. Stagnasi politik yang terjadi, didedah dengan keberanian Megawati, menunjuk orang di luar partai, karena bagaimana pun Jokowi bukan politikus murni. Ia disebut sebagai anak kost dalam PDIP. Dan keputusan Megawati menunjuk Jokowi sebagai capres, bukan tanpa penolakan dari dalam. Sementara, Megawati adalah anak biologis dan ideologis dari nama besar Sukarno, dan sudah mendapat amanat kongres partai, tidak akan ada yang keberatan sekiranya ia menunjuk dirinya sendiri sebagai capres, atau puterinya Puan Maharani, atau Prananda.


Penghukuman Rakyat atas Parpol. Tapi Megawati tak melakukan kewenangan mutlaknya untuk menunjuk dirinya sendiri sebagai capres. Politikus senior sekelas Megawati, akhirnya mampu melihat, bahwa kecilnya suara dukungan rakyat pada partai politik dalam Pemilu 2014, terjawab dengan munculnya Jokowi. Bagaimana pun, partai-partai peserta Pemilu 2014 hanya mendapat perolehan suara kecil. Jika hitungan KPU menempatkan PDIP mendapat 18%, Golkar 14, Gerindra 12%, dan PD 10%, sesungguhnya jika bilangan pembaginya menyertakan jumlah kartu suara terpakai (dengan memperhitungkan angka Golput mencapai 24%), maka angka-angka itu bisa lebih kecil lagi. Hanya PDIP yang memperoleh 12% suara, sementara partai lainnya hanya satu digit.
Jokowi effect sangat berpengaruh dalam perolehan suara PDIP. Karena jika saja Jokowi tidak dicapreskan sebelum Pileg 9 April, bisa jadi perolehan PDIP akan sama dengan partai-partai lainnya. Karena senyampang dengan hal itu, tak ada tokoh nasional, kandidat presiden, yang mampu melampaui popularitas Jokowi. Antara tingkat elekabilitas Jokowi dan perolehan suara PDIP, tak terpaut jauh, meski elite PDIP yakin waktu itu partainya akan mendapat suara minimal 27%. Sementara nama-nama di luar Jokowi, baik itu Megawati sendiri, ARB, Prabowo, SBY, Yusril Ihza Mahendra, Rizal Ramli, Puan Maharani, Rhoma Irama, Mahfud MD, Gita Wiryawan, Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Ani Yudhoyono, Sri Mulyani, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, dan lain sebagainya, berada jauh di bawah.
Ketika Jokowi mengenalkan konsep ‘revolusi mental’ kita kemudian bisa melihat grand-design dari arah pemikiran politik nasionalnya. Dalam pemikiran Jokowi, Indonesia menghadapi dua masalah serius. Kualitas SDM dan system atau management pemerintahan atau birokrasi. Kualitas managemen berkait mentalitas, kualitas dari skill dan pendidikan, serta tentunya attitude dan etos kerja. Pada sisi lain, amburadulnya mentalitas, juga bisa menghancurkan system, atau menciptakan system yang hancur. Dalam praktik perilaku korup, disiplin hukum yang rendah, dan akhirnya penegakan peraturan dan perundang-undangan yang tak konsisten, memperlemah semuanya.
Dua pemikiran pokok itu, nyaris tak terjamah oleh siapapun, karena Jokowi sendiri cenderung juga tidak articulated terhadap hal ini. Ia mungkin saja mengandalkan dan percaya, bahwa semua seperti dirinya, entah sama baik atau nanti demikianlah yang akan berproses. Jokowi tampaknya lebih percaya soal besar seperti grand-design itu akan bisa ditangani oleh para ahlinya nanti, jika kursi kepresidenan diraihnya.
Tapi tidak berjalannya sosialiasi Jokowimic ini, juga berakibat panjang. Bisa jadi tidak adanya koordinasi, mesin politik yang lemah, atau memang semuanya tidak mengerti apa yang dimaui dan dipikirkan Jokowi. Sinergi antara relawan yang bertebaran dengan mesin partai, agaknya tidak terjadi.
Dan itulah agaknya pula, Jokowi terpaksa menjelaskan sendiri, karena pada dasarnya juga sebagian besar rakyat, hanya percaya pada mulut Jokowi langsung. Bukan mulut para elite politik yang memang sama sekali tidak dipercaya lagi.
Pada sisi ini, kita melihat Jokowi adalah representasi kepentingan rakyat, hasil pengejawantahan atau manifestasi rakyat. Maka kini pertarungannya juga menjadi jelas. Pemilu 2014 ini adalah situasi transisi. Momentum untuk tetap diam di tempat, bersama para Orbais (yang masuk dalam koalisi Gerindra mengusung Prabowo, termasuk Amien Rais, Rhoma Irama, PKS, Demokrat, FPI, FUUI), di mana mereka akan mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional; atau memilih berada dalam arus kesadaran baru, untuk menolak kembalinya barisan Orba itu.

Bekerja dan Berfikir Out of The Box. Langkah-langkah Jokowi memunculkan warna baru. Bukan hanya soal blusukan, melainkan cara-cara pendekatannya yang out of the box, memberikan perspektif baru, meski pada sisi lain juga kebingungan. Mulai dari melantik pejabat pemerintahan di tengah kampung, bahkan di atas bekas pembuangan sampah, hingga pemilihan Lurah Susan melalui lelang terbuka berdasar kompetensi.
Jokowi mengenal detail yang tak banyak dikuasai para pemimpin politik yang biasa berbicara abstrak. Ia bahkan lebih asyik membuka wacana untuk pedagang kakilima, penjaja asongan, pengrajin cindera mata, sopir taksi, petani, kusir andong, animator, pengamen jalanan, dan lain sebagainya. Dan kita kemudian mengatakan Jokowi hanya berlevelkan pemimpin daerah, walikota atau bupati. Tidak level presiden yang harus makro-ekonomi.
Tetapi Jokowi pernah mempesona beberapa menteri ketika mengenalkan system distribusi silang untuk produk-produk hasil bumi masing-masing propinsi, membangun tol laut, hingga e-government yang dalam debat capres dikatakan dua minggu selesai untuk mendisain jaringan internet secara nasional, ia menjalin kerjasama dengan propinsi lain dan menutup peluang impor produk dan barang dari luar seperti beras, gula, bahkan daging sapi.
Pasti sulit jika semua itu dilakukan di jaman Soeharto. Dan memandang rencana Jokowi dengan kacamata jaman Soeharto, tentu saja sama mustahil hasilnya, di samping terlihat bodoh tentu. Sama seperti bagaimana kalau nanti Jokowi blusukan ke seluruh tanah air? Bagaimana biayanya, karena pasti akan irit-iritan protokolernya? Apa tidak akan merepotkan? Belum juga kita tahu bagaimana gaya protokoler presiden Jokowi, tapi kita sudah menghakimi dengan mengandaikan Jokowi bergaya protokoler presiden sebelumnya.
Semua ide dan style Jokowi akan dikritisi dan dicibir sampai sekecil-kecilnya. Dan banyak contoh bagaimana semua cara kerja Jokowi akan dipertanyakan, termasuk membangun tol laut. Bagaimana mungkin? Jakarta saja masih kebanjiran, atau memang itu maksudnya tol laut, air meruap memenuhi jalan-jalan di Jakarta? Banyak orang tak mengerti, atau pura-pura tidak tahu, dan memilih menghina-dina tentang semua kemungkinan. Termasuk bagaimana Jokowi akan mengajak anak-anak muda Indonesia mengguncang industri kreatif. Jangan lupa, tak sedikit anak-anak muda Indonesia kreatif yang bekerja di luar negeri, enggan pulang karena mereka melihat tak ada peluang dan dukungan.
Padahal, dalam pandangan Jokowi, semuanya memang sederhana saja. Semuanya sudah tersedia. Yang tiak tersedia adalah manusia baik yang mengerjakan itu semuanya. Manusia-manusia Indonesia yang menjadi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat publik, pelayan masyarakat, profesional, anggota parlemen, bupati, camat, ketua RT, gubernur, dan lain sebagainya, semuanya telah terjerat oleh satu siatuasi yang tak terelakkan. Situasional dari birokrasi yang korup, yang membuat mereka tidak mudah untuk menghindarkannya karena seolah suatu siklus.
Sementara Jokowi relatif bisa lebih mudah mengatasi, karena ia tidak terlibat dan terjebak dalam kontrak-kontrak atau transaksi politik, kecuali sebagaimana yang dikatakan; hanya tunduk pada konstitusi dan rakyat Indonesia. Tidak mudah tunduk pada konstitusi, karena lebih banyak yang tunduk pada cukong atau uang.
Pada sisi ini, kita melihat dua capres ini datang dengan ghirah yang berlawanan arah. Yang satu hendak meraup dan mempertahankan kekuatan-kekuatan dan tradisi-tradisi lama, secara topdown dan memposisikan elite adalah bagian terpenting. Sementara satunya datang dengan membongkar kebiasaan lama, menyorongkan cara pandang dan sikap baru, untuk mengubah semuanya itu secara bottom up.
Pertarungan Jokowi versus Prabowo, mungkin semakin perlu untuk diverbalkan. Yakni antara semangat pembaruan dengan pertahana gaya lama, yang sudah ketinggalan jaman. Prabowo didukung hampir semua perwakilan kekuatan lama seperti Golkar, Komunitas Piye Kabare (Soehartois), disamping kelompok-kelompok eksklusif dengan agendanya sendiri-sendiri seperti PKS, FPI, FBR, FUUI, PBB, disamping partai-partai yang aman-amin seperti PAN, PPP, dan Partai Demokrat. Bahkan partai politik milik SBY ini, makin terseok saja setelah dihajar rakyat, dan akhirnya tak mampu membangun koalisi serta menyodorkan capresnya sendiri. PD kini larut, atau malu-malu, mendukung Prabowo-Hatta meski pun SBY selalu bilang netral.
Namun senyampang dengan itu, isyu yang beredar di daerah-daerah pelosok, desa, gunung dan pantai; jika Jokowi menang, maka anggaran daerah diperketat, raskin dihilangkan, PNS bakal banyak kehilangan pekerjaan, desa tak bakal dapat duit sebesar Rp 1 milyar, dan seterusnya. Sesuatu yang tetap efektif, dan kita tak melihat kubu Jokowi mampu mengantisipasi itu, padahal mereka mengaku punya banyak relawan.

Hanya Tunduk Pada Konstitusi. Jokowi adalah anak bajang, anak yang tak jelas siapa orangtuanya dalam sejarah kepolitikan Indonesia. Ia justeru representasi dari kebuntuan partai, ketika Megawati lewat PDIP menang dalam 1999 tapi digeser Amien Rais dengan memakai Gus Dur. Dan ketika kelompok (yang sama) ini tahu, Megawati memberi mandat pada Jokowi sebagai capres 2014, kembali mereka berupaya membendungnya. Tidak peduli yang mereka dukung adalah yang mereka musuhi waktu itu. Jadilah koalisi obar-abir yang secara kamuflatif dinamakan Poros Indonesia Raya, yang dalam disain Amien Rais dinamakan Poros Tengah jilid II.
Pada sisi ini, koalisi Gerindra lebih mirip seperti komposisi koalisi KIB-II, yang hanya berganti dipimpin Gerindra tapi minus PKB. Pada sisi oposisi waktu itu, PDIP kehilangan Gerindra namun digantikan PKB, dengan penambahan Nasdem disamping Hanura dan PKPI.
Melibatkan partai-partai lain, PDIP tentu tak bisa menguasai Jokowi sendirian. Kemungkinan intervensi Megawati atas Jokowi, sesuatu yang mudah ditepis dan terlalu konyol dilakukan politikus sekelas Megawati. Isu Jokowi capres boneka, hanyalah cara untuk menggembosi. Anak proklamator Indonesia yang kharismatik itu, yang telah secara agung menyerahkan mahkota kepresidenan pada Jokowi, tentu tidak akan menciptakan blunder jika dilihat dari konsisten berpolitiknya. Jokowi yang bukan siapa-siapanya, dan bukan apa-apanya itu, ketika ditunjuknya menjadi capres, tentu juga sudah dengan berbagai pertimbangan.
Sementara itu Jokowi mengatakan bahwa ia (yang bukan sebagai politikus murni) hanya menerima tugas kepartaian itu, dan memang semula 'ora mikir'. Ini berbeda dengan Prabowo yang sudah dua tahun sebelumnya 'mikir' agar 2014 bisa mencapreskan dirinya.
Adakah Jokowi seorang ‘lone ranger’? Pejuang sendirian dan kesepian? Karena sistem dan mekanisme dalam sebuah management tentu membutuhkan sebuah tim yang kokoh dan solid.  
Jika dulu rakyat di luar ring kekuasaan gagal mendapatkan mimpinya lewat Megawati (1999 usai longsornya Soeharto 1998, Golkar dalam Pemilu 1997 mendapat 72% tapi dalam Pemilu 1999 cuma 24%), mungkin kini Jokowi bisa lebih diharapkan. Kita tidak membutuhkan lagi satria piningit dan thethek-mbengek mistik itu. Kita butuhkan manajer dan hardworker (syukur dia juga die-hard, yang berani melawan tekanan kelompok salah paham).
Jaman berubah. Kita tak memerlukan pemimpin yang se-flamboyan Bung Karno pidatonya. Kini jaman internet yang multi-way traffic mengajari effisiensi dan efektivitas. Ini jaman sebagaimana rakyat Inggris bisa duduk nyaman di trem-trem kota, sementara Perdana Menteri mereka berdiri di pojokan gerbong sambil baca koran, karena kehabisan tempat duduk. David Cameron tanpa pengawalan, tanpa protokoler, pulang dan pergi ke kantor, bekerja sebagai Perdana Menteri Inggris yang digaji oleh rakyatnya, untuk mengatur lalu-lintas poleksosbud dan mengurusi kesejahteraan rakyat Inggris. Semuanya adalah segala sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebagaimana demikian pula kita jumpai di negeri-negeri yang peradaban dan kebudayaannya memuliakan rakyat.
Mitos-mitos kepemimpinan Indonesia, tidak lagi bisa bertumpu pada sejarah-sejarah kemuliaan raja-raja atau mitologisasi dewa-dewa. Kita berada dalam sebuah abad yang berlari, di mana kebanyakan dari kita masih lumpuh. Bukan saja karena kaki-kaki mereka diserimpung kekuasaan yang korup, melainkan juga karena mereka dipasung dalam kerangkeng-kerangkeng ketakutan politis-psikologis.
Demokrasi semestinya adalah kegembiraan rakyat, kegembiraan rakyat adalah jika mereka diajak serta berpartisipasi, menjadi subyek-subyek pelaku pembangunan itu. Rakyat bukan hanya sekedar obyek pembangunan, yang akan membiarkan para elite tampak tulus mengabdi, tapi tanpa mekanisme pengawasan, orang baik bisa jatuh menjadi koruptor.

Orde Baru Jilid Dua. Memenangkan Jokowi, menjadi penting bagi mereka yang tidak ingin Orde Baru jilid II dan Poros Tengah jilid II bersatu-padu menguasai Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terlalu penting untuk dijadikan eksperimen, yang keberangkatannya dari iseng-iseng berhadiah. Karena nafsu mengalahkan Jokowi, dipakai cara-cara yang keji. Hingga yang tak sepaham perlu dituding sebagai China, Kristen, agen Yahudi-AS-China, dan segala macam keburukan lain, seolah tak pantas hidup sebagai makhluk Tuhan. Padahal apakah PKS akan bisa sejalan dengan PAN, PPP, PBB, atau Gerindra, Golkar, Demokrat? Koalisi pragmatis yang berdasar perkawinan terpaksa ini, tentu juga berbahaya dalam membangun pemerintahan stabil di masa depan. Dan rakyat yang akan kembali menjadi penonton.
Ada ruang bagi rakyat untuk mendapatkan presiden yang memberi ruang partisipasi itu. Sekali pun peran-peran kecil, tetapi rakyat yang berdaya jauh lebih penting. Mereka yang jualan pecel, jualan baksor, sopir taksi, tukang becak, animator, pemandu wisata, pedagang barang bekas, jika bersama-sama mempunyai ruang untuk bergerak dan menggulirkan ekonomi mikro, akan menjadi kekuatan yang besar dan real karena kita adalah bangsa dengan penduduk yang besar. Negeri-negeri dengan penduduknya yang besar, seperti India dan China, pada akhirnya menjadi negeri yang perekonomiannya tumbuh karena kemampuan manajerial pemimpinnya.
Meski bukan perkara mudah tentu saja, karena hal itu harus dikerjakan bersama-sama. Kita tak bisa membiarkan Jokowi sebagai The Lone Ranger, seorang yang sendirian. Kita mesti bersama-sama mengubah situasi stagnan itu menjadi pergerakan bersama, bergerak bersama, dalam gerakan kebersamaan.
Dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, maka tentu kita membutuhkan akselerasi revolusi mental itu. Mengubah atitude, etos kerja, sikap, dan cara berfikir. Karena tanpa perubahan paradigma, dan stigma, ujung-ujungnya kita hanya puas untuk mengatakan bahwa orang lain tak sebaik diri kita, orang lain tak sepantas diri kita, dan orang lain harus dibasmi (apalagi kalau tidak mengikuti kita). Kita kembali ke pola Orde Baru yang penuh stigma dan sekedar main klaim.
Dan orang-orang seperti ini, pasti ketakutan jika mendapatkan presiden yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Mereka lebih nyaman berada dalam comfortable zone bernama kekuasaan yang tak terkontrol, dan hanya sibuk dengan pencitraan.
Siapa presiden pencitraan dan siapa presien yang pelayan? Tentu saja rakyat tinggal mencermati konsistensi omongan masing-masing calon presiden. Apakah sesuatunya bisa kita mengerti dan setujui? Atau itu hanya sekadar omongan besar, yang bukan hanya kita yang tak tahu, melainkan mereka sendiri pun sesungguhnya tidak mengetahui apa yang dikatakannya!
Indonesia terlalu lama dalam orchestrasi music dengan dirigen yang mahakuasa. Ini jaman sebuah orchestrasi dengan aransemen rock ‘n roll.
Jokowi, let’s rock ‘n roll!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar