Rabu, Mei 14, 2014

Surat Terbuka untuk Pencapresan Sri Sultan Hamengku Buwana X

Denger-denger, nama panjenengan, Sri Sultan Hamengku Buwana X, Raja Negari Ngayogyakarta Hadiningrat, disebut-sebut sebagai bacapres Partai Demokrat, berkait dengan kemungkinan Pilpres 2014.
Karena tak punya saluran pada ngarsa dalem, sebagai warga Yogyakarta saya mempostingnya di fesbuk, dan semoga sampai.
Sekiranya benar berita yang dilansir Amir Syamsuddin dari Demokrat itu, mohon sudi kiranya paduka mengabaikan. Paduka pasti tahu, bagaimana 10 orang yang sudah bersusah payah disandera sebagai peserta konvensi presiden Partai Demokrat. Saya yakin, paduka mempertimbangkan itu.
Pertimbangan lain, karena saya tidak rela paduka masuk dalam jebakan batman dari partai-partai yang masih jomblo, karena tak jelas dan tak tegas sikap politiknya (suka main-main di belakang, main di tikungan serta menggunting dalam lipatan).
Dua partai besar jomblo, adalah Golkar dan Demokrat, yang sampai saat ini kebingungan karena elektabilitasnya yang rendah. Maka dengan kalkulasi suara 14% Golkar dan 10% Demokrat, agaknya dua partai ini ingin iseng-iseng berhadiah, bukan untuk memenangkan pilpres, namun sekedar memainkan bargaining politik mereka yang pragmatis. Syukur bisa dua putaran, hingga perputaran mahar politik bisa membuat bandar jebol pundi-pundinya.
Dua partai tersebut, Golkar dan Demokrat, bisa dipastikan tidak akan mau ke poros Gerindra atau pun poros PDIP, ada banyak alasan untuk itu, namun dengan melihat maneuver Golkar dari pencapresan ARB, kemudian ke Hambalang naik helicopter, lantas zigzag ke Pasar Gembrong, kemudian menyuruk ke Kantor Presiden, hanyalah menunjukkan ketidakjelasan visi dan misi politik mereka, atau setidaknya itu bisa menaikkan posisi tawar ke Demokrat, satu-satunya partai yang kini sangat membutuhkan dukungan Golkar. Karena dua partai jomblo lainnya, Hanura dan PKS (yang masih wait and see ke Gerindra, setelah Prabowo mendeklarasikan Hatta Rajasa sebagai cawapres), tidak sangat signifikan dan perlu diperhitungkan.
Empat parpol ini (Golkar, Demokrat, PKS, Hanura), saya kira sama-sama kampiun sebagai parpol paling pragmatis. Mereka sesungguhnya bisa berhimpun, dan mendapat suara yang lumayan, sekitar 36%, bisa melebihi perolehan suara PDIP-Nasdem-PKB yang hanya sekitar 34%, dan apalagi Gerindra-PPP-PAN yang tidak mencapai 30% (itu pun jika PPP tidak membelot karena lebih nyaman bersama Demokrat, tentu dengan akibat Gerindra bisa colaps dan tersingkir tak memenuhi boarding pass pencapresan karena kurang dari 20%, misalnya).
Itung-itungan seperti itu, jika paduka Kanjeng Sultan ikut terjebak dan terseret pusaran, tidak akan baik hasilnya. Belum lagi jika poros Demokrat ini tumbang oleh Jokowi, asma dalem pasti akan kucem, karena paduka raja akan dijungkirbalikkan oleh nama Jokowi, idola rakyat jelata yang membawa bendera anti-hero dan anti-teori, sebagai ghirah perlawanan global atas macetnya teori-teori modernism, yang digagas oleh kaum elite dan kapitalis global.
Kalau tetap nekad maju, dan merasa bisa mengalahkan Jokowi, ya, mangga saja. Namun sekali lancung ke-ujian, akan membawa dampak kucemipun praja dalem tak berkesudahan, sampai ke anak-cucu, juga pada kawula Ngayogyakarta serta cihna praja dalem.
Jadi, mohon dengan bijak merenungkannya dan kemudian mengabaikan ajakan para petualang politik yang selama ini mengatasnamakan rakyat.
Paduka pasti tahu, biarkan alam-semesta membimbing demokrasi Indonesia. Syukur paduka bisa menasehati, agar Demokrat sudi belajar demokrasi dengan lebih baik, dengan tetap menghargai kesetiaan para peserta konvensi. Wong di sana juga ada nama-nama seperti Gita Wiryawan, Dahlan Iskan, Anies Baswedan, yang juga bisa ditarungkan.
Biarkan saja rakyat memilih Jokowi, apa Prabowo, apa Dahlan Iskan dkk. Kita hanya perlu berlatih, siapa yang mendapat suara terbanyak dari rakyat, itulah yang menang Pilpres dan jadi Presiden. Dan jika yang kalah kemudian maki-maki, main fitnah, dan sejenisnya, percayalah, segala omongan Indonesia sebagai bangsa yang besar, hanyalah omong kosong. Dan itu saatnya, kita tetap harus bekerja mengabdi pada peradaban bangsa, tanpa harus berada dalam politik praktis. | Yogyakarta 14 Mei 2014, Sunardian Wirodono

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar