Jumat, Mei 30, 2014

Pilpres yang Tak Mutu Akibat Ulah Tak Mutu Elitenya


Apakah kampanye politik kita sepanjang Pemilu 2014 ini bermutu? Saya kira tidak. Bukan kualitas masyarakat atau rakyat pemilihnya, tetapi justeru omongan comberan para elite politiknya, baik yang ngaku berlatar agama kuat, professor politik, atau pun para maling teriak maling.

Rakyat sudah sangat bermutu tinggi, dengan hanya 66% yang memberikan suara sah, dan dari jumlah itu dibagi rata kecil-kecil, hingga parpol dan elitenya montang-manting kesulitan memposisikan capres-cawapresnya. Hiks, apa kabar Bang Ical, Pak Rhoma Irama, dan Bung Beye?

Dengan modal kecil dari rakyat, dengan ketidakpekaannya yang khas para elite politik main itung-itungan, dan tak tahu diri dengan tidak memperdulikan lagi kepercayaan minimalis yang diberikan rakyat. Koalisi asal banyak, dan kini semua mengaku platformnya sama, visi-misinya sama. Padahal, jangankan dari sejak Mei 1998, dari sepanjang kampanye sebelum Pileg 9 April lalu pun kita masih ingat, omongan satu dan lainnya.

Amien Rais menyatakan pilpres ini mirip Perang Badar. Logika sesatnya menyamakan peristiwa 17 Ramadan 2 Hijriah itu dengan pilpres 2014. Dari logika apapun, pendapat professor politik lulusan Amerika itu, hanya menunjukkan diri sebagai pemain yang punya kepentingan. Karena itu subyektif, dan karena itu tidak relevan. Bagaimana kalau logika itu dibalik, bahwa pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang jumlahnya 1.000 orang itu, dipadankan dengan koalisi kerempeng dengan koalisi pipi tembem? Jadi bumerang bukan? Setelah bertempur habis-habisan sekitar dua jam, pasukan muslim yang kecil bisa menghancurkan barisan Quraisy yang tiga kali lipat jumlahnya.

Kampanye kekanak-kanakan itu mulai dari komentar soal “Pilih dia karena tampan”, “Pilih yang ganteng dan banyak hartanya”, “Yang tidak pilih dia diragukan kejantanannya”, “Saya yang lebih dulu pakai baju putih”, “Yang dukung dia gila, yang dukung saya waras”, “NU sesat kalau milih Anu”, “Kalau gitu, kita lomba ngaji aja”, “Ngurus rumahtangga nggak beres gimana ngurus Negara”, dan pernyataan provokatif sejenis-jenis itu. Semuanya sampah.

Sampah barang berguna? Tentu, kecuali sampah mulut para elite politik yang lebih goblog dari hati-nurani rakyat. Karena sampah pernyataan mereka tak bisa didaur-ulang, dan bahkan lebih mirip predator berbentuk jasad renik yang menggerogoti akal-sehat manusia.

Dari kualitas elite semacam itu, wajar jika yang dibawah menirunya. Pilpres seolah sorga dan neraka. Persis komentar kaum fesbukiyah, twitteriyah, bloggeriyah, dan netizen di Indonesia, tak jauh beda. Lantas kenapa disebut elite, pemimpin, jika tidak mampu mendistribusi dan mentransformasikan nilai-nilai keadaban dan kepantasan pada publik? Apa yang perlu diherankan, jika di negeri religius ini Menteri Agama bisa jadi tersangka kasus korupsi!

Pilpres mah urusan suka tidak suka. Dan cara untuk dua hal itu cuma satu: Mengetahui latar-belakang, track-record tindakannya. Bagaimana caranya tahu? Jokowi pernah ngapain. Prabowo pernah ngapain. Dan apa buktinya. Gitu doang kok. Pelajari siapa mereka, dengan adil dan beradab sesuai nilai-nilai Pancasila, titik.

Kalau sejak dalam pikiran tidak adil, sebagaimana kata Pram, maka outputnya sama sekali tidak bermakna, bagi proses berbangsa dan bernegara. Ciye, tinggi ya? Enggak sih, cuma lebih proporsional dibanding mereka yang hilang akal dan nurani.

Mari kita hitung, berapa sih jumlah elite politik dan elite masyarakat itu? Berapa sih jumlah aktivis fesbuk dan media online itu? Tak lebih dari 10% dari 186 juta pemegang kartu suara. Apakah suara mereka berpengaruh? Sombong banget jika menjawab iya, disamping rada klenik juga sih. Di semua belahan dunia, rakyat pasti memilih pemimpin yang tegas, berwibawa, jujur, amanah, tidak korup, bekerja untuk rakyat. Kodok buta huruf yang males mandi pun, juga tahu soal itu.

Menganggap yang normatif masih penting dikatakan, menunjuk para elite politik itu memang tak bisa menjabarkan kenapa mereka harus dipilih. Politikus busuk ditandai dua ciri: Bagi duit, atau diam-diam menerima mahar politik. Tanya saja Hashim Djojohadikusumo, Aburizal Bakrie, Harry Tanoe, sudah habis berapa duit dan untuk apa saja. Untuk tokoh-tokoh lain, pertanyaannya tinggal dibalik: Sudah dapat berapa saja, dan, darimana saja?

Biar kelihatan agak religius, tulisan ini perlu ditutup begini: Segala sampah itu pertanda mereka tidak bisa mengukur dan mempraktikkan ketulusan dalam bersiyasah yang amanah. Dan hukuman untuk itu, sebenarnyalah logis saja, sekiranya mereka berfikir. Tak ada urusan dengan kerempeng dan pipi tembem. Salam lemper!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar