Pemilu 2014, Teater Politik dan Sirkus Elite Membaca Pesan Rakyat

Oleh Sunardian Wirodono

Para elite politik dengan partai politik masing-masing, bisa saja bertindak atas nama undang-undang,
merampok harta kekayaan negara, dengan alasan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat jelata.

Sampai detik ini, gambaran partai politik di Indonesia, masih saja lebih banyak menampakkan tiadanya manfaat mereka untuk bangsa dan Negara.

Reaksi politikus, para elite partai politik, dalam membaca hasil pemilihan legislatif 9 April  lalu, menunjukkan dengan jelas. Kaum elite kelimpungan, karena begitu sedikitnya dukungan yang mereka peroleh. Hitungan versi KPU, yang tidak adil (dengan tidak menyertakan suara tidak sah sebagai bilangan pembagi), hanya mencapai angka tertinggi 18,95% bagi PDI Perjuangan. Artinya, partai lainnya beroleh angka lebih kecil dari itu.

Angka bahkan akan jauh lebih kecil lagi, jika kita memakai suara tidak sah (entah itu sengaja atau tidak, golput atau kesalahan teknis) digabungkan sebagai total suara pembagi, sejumlah 185 juta, maka akan didapat suara perolehan murni. Karena angka suara tidak sah, sebagiannya disebut golput,  mencapai 31% (versi KPU 24%), tetap jauh lebih tinggi dari dari perolehan pemenang Pemilu 2014. Dengan hitungan ini, maka real perolehan suara PDI Perjuangan hanya mencapai sekitar 12%, dan yang lainnya tidak ada yang mencapai dua digit.

Sungguh hal itu menunjuk betapa kecilnya suara kepercayaan rakyat diberikan. Dan akibatnya, untuk memenuhi tiket menuju pemilihan presiden, di mana partai pengusung harus memenuhi angka minimal 20%, membuat semua partai politik kelimpungan menghitungnya.

Mau tidak mau, partai satu dan lainnya harus berhimpun, agar akumulasi perolehan suaranya memenuhi syarat untuk itu. Dan kita sudah tahu kemudian, PDIP bersama Nasdem, PKB, dan Hanura, mengusung Joko Widodo–Jusuf Kalla sebagai capres-cawapres. Sementara Gerindra mengusung Prabowo

Subianto-Hatta Radjasa bersama PPP, PKS, PAN, Golkar.

Sikap yang paling aneh, dan tidak relevan, adalah pernyataan politik Demokrat, yang ingin melihat platform dan visi-misi capres masing-masing, untuk kemudian nanti pada last-minute baru akan menentukan sikap.

Sikap Demokrat menunjukkan ketidaksiapannya sebagai partai pemenang dalam menerima kekalahan. Partai ini menurut versi KPU mendapat angka 10%, dan pada dinamika politik menjelang masa pendaftaran capres, Demokrat gagal mendapatkan medan permainan. Bagaimana pun, SBY bermain dalam hal ini (dengan menunggu, mengundang, dan bertemu ARB di berbagai tempat dan waktu), untuk mendorong Golkar membentuk poros ke-tiga. Namun sikap politik ambigu khas SBY, menyebabkan partai ini akhirnya kelimpungan. Apalagi ARB sebagai kawan permainan, mempunyai agendanya sendiri yang harus diselamatkan sebelum kelak terpental dari kepemimpinan Golkar.

Hingga akhirnya, Demokrat sampai pada pernyataan politiknya yang asimetris dengan peran semestinya sebuah partai politik. Sebagai incumbent, semestinya SBY memang menjaga netralitas dan mengantarkan proses pemilihan yang bersih, adil, dan jujur.  Normatif akan seperti itu, dan akan lebih baik. Namun kalimat-kalimat politiknya menjelang penutupan pendaftaran capres (20/5), menunjukkan Demokrat tetap ingin bermain, tetapi tak siap resikonya, dan sudah terlambat. Partai politik yang tidak berani menentukan arah, tetapi tetap ingin menikmati hasil permainan, dengan menunggu perjuangan partai lain, memang terasa sebagai pecundang. Jika demikian, buat apa membuat partai politik, jika tak mampu memberi arah, tetapi justeru hanya sebagai penumpang gratisan?

Manfaat Partai Politik. Pertanyaan yang sama, sesungguhnya bisa diberikan kepada banyak partai politik lainnya. Apalagi dengan berbagai manuver para elitenya. Bagaimana kisah tragisnya Aburizal Bakrie dengan Golkar sebagai peraih suara tertinggi kedua setelah PDIP, namun akhirnya terserimpung bekerjasama dengan Gerindra. Semula konon dijanjikan jabatan Menteri Senior Utama (sebuah istilah yang membingungkan) jika Prabowo menang. Namun ketika hal itu ditanggapi negatif, buru-buru elite pendukung ARB membantah, bahwa tidak ada deal semacam itu, walau sebelumnya kepada pers ARB membenarkan menerima tawaran itu, sebagaimana hal itu terlanjur sudah dikatakan oleh Prabowo.

ARB, jauh sebelum pemilu dilaksanakan, bahkan sudah paling pasti sebagai capres RI 2014-2019, sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh Prabowo dengan Gerindra. Namun dengan tingkat elektabilitasnya yang rendah, dan kontroversi yang menyertainya, ARB adalah kartu mati yang tidak layak jual. Apalagi, ada banyak cacat sosial dari lumpur Lapindo hingga insiden boneka Teddy Bear yang tidak bisa dijelaskannya. Dan ARB termakan tulahnya sendiri, dengan mondar-mandir ke Megawati, SBY, Prabowo, dan tidak mendapatkan apa-apa. Padahal, dengan perolehan sebesar 14%, mestinya Golkar berani dengan 1 atau 2 partai menengah saja. Namun kesalahan kalkulasi, menyebabkan dia “tidak menjadi apa-apa” pun diterimanya pada last-minute, dengan penurunan posisi dari capres, cawapres, menteri senior utama, dan entah apalagi nanti.

Jika yang beroleh suara seperti Golkar saja sudah kelimpungan, bagaimana dengan partai-partai satu digit seperti PPP, PKS, Hanura, PKB, PAN, Nasdem?

Nasdem dengan cepat dan tangkas, sebagai pemain baru, mendapatkan mitra yang bisa merepresentasikan kepentingannya, yakni bergabung dengan PDIP mengusung Jokowi. Meski dulu dalam deklarasinya, jika kalah Pemilu Surya Paloh berpidato akan menjadi partai oposisi, partai penyeimbang, sebagai tempat latihan yang baik untuk pemula.

Sementara itu, blunder dilakukan PPP, ketika Suryadharma Ali sejak masa kampanye pileg memunculkan minatnya mendukung Prabowo sebagai capres. Padahal, hasil mukernas PPP sama sekali tidak merekomendasikan Prabowo sebagai capres. Elite PPP pun berada dalam konflik kepentingan.

Sikap Suryadharma Ali, tak bisa diputus dengan deal-deal politik antara SDA dengan Prabowo pada pemilu 2009. Bau money politic antara Prabowo dan SDA ini, sampai merebak dalam mukernas mereka usai pileg 9 April, yang melengserkan SDA sebagai ketua umum. Namun dalam pertemuan berikutnya, suara yang menolak Prabowo sebagai capres dukungan PPP, berbalik dan berhimpun. Hal itu memunculkan rumors money politic bagaimana semuanya bisa diselesaikan jika ada pembagian yang adil.

Namun ketika dalam perjalanannya Prabowo mencawapreskan Hatta Radjasa dari PAN, PPP pun bereaksi akan mencabut dukungan. Bahkan dari pihak PPP yang dulu keras mendukung Prabowo, tiba-tiba atas pencawapresan Hatta Radjasa itu bisa berbalik menolak, dan mengancam akan mencabut dukungan karena menganggap ketua umum PAN itu tidak laku dikalangan NU.

Politik Dagang Sapi.  Apa yang dialami PKS, tidak separah PPP, karena partai ini relatif solid. Meski sodoran tiga cawapres PKS tidak terpilih, partai ini masih akomodatif, karena dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, perolehan suara yang kecil, membuat tak banyak pilihan. Kemungkinan kedua; Sementara karakterisasi partai yang eksklusif, membuat partai ini juga tak punya banyak pilihan. Dibutuhkan ijtihad politik luar biasa untuk PKS bergabung dengan PDIP. Sementara mendorong Demokrat membuat poros sendiri, membuat PKS takut dituding tidak konsisten dengan kritik-kritiknya atas SBY. Sekali pun utamanya, PKS lebih suka mendorong poros tengah jilid dua yang direkayasakan oleh Amien Rais.

Dalam posisi nothing to lose, membuat partai ini lebih realistis menerima mahar dari ambisi politik Prabowo. Jika kelak Prabowo kalah, toh sesuai janjinya mereka bisa menjadi oposisi, tetapi buah pernikahan dengan Gerindra dalam hitungan lain, memberikan keuntungan tersendiri, entah apapun bentuknya.

Seperti kita tahu, Hashim Djojohadikusumo, pengusaha dan adik Prabowo, sangat berambisi mendorong kakaknya menjadi presiden, dan siap dengan donasinya yang dikatakan unlimited untuk tujuan itu. Bagaimana caranya? Hanya Hashim yang tahu. Meski untuk hal ini masyarakat Aceh juga bisa tahu, bagaimana besarnya gelontoran uang ratusan milyar dari Gerindra, sehingga partai ini tampak memperoleh suara fenomenal empat kali lipat dari sebelumnya.

PKB melihat realitas yang ada, memilih bergabung dengan PDIP, ketika rumusan poros tengah Amien Rais ditampiknya karena trauma. Sementara respons Demokrat yang lamban, membuat PKB lebih merasa aman dengan PDIP. Apalagi, pada akhirnya PDIP memilih Jusuf Kalla sebagai cawapres. Nama mantan ketua umum Golkar, adalah satu dari tiga cawapres dari PKB selain Mahfud MD dan Rhoma Irama. Dan kita juga mengerti, apa reaksi-reaksi yang muncul dari Rhoma Irama terutama, dan Mahfud MD. Politik pada akhirnya tak jauh beda dengan dagang sapi. Bukan berarti dagang sapi lebih rendah nilainya, namun memantas-mantas politik sama dengan  manakar-nakar harga seekor sapi. Dan itu menyedihkan.

Capres-Cawapres dan Personalitas. Pada akhirnya, kita sudah tahu konfigurasi perkawinan partai politik itu. Namun kemudian kita melihat reaksi-reaksi yang bermunculan.

Pilihan Golkar bergabung Gerindra, memunculkan perbedaan tajam di kalangan elitenya. Politikus muda Golkar menolak pilihan ARB bergabung ke Gerindra, demikian juga beberapa elite senior seperti Luhut M. Panjaitan, memilih mendukung Jokowi dan mundur dari Golkar. Hal ini diikuti Fahmi Idris yang juga mengundurkan diri dari Golkar karena lebih memilih Jokowi. Beberapa DPD Golkar juga terbelah dalam pilihan-pilihannya.

Hal yang sama terjadi pada Harry Tanoe, serta Fuad Bawasyir, yang memilih berseberangan dengan pilihan Wiranto, sebagai ketua umum, yang konon mendapat mandate dalam rapimnas Hanura, ketika menentukan pilihan pada Jokowi. Harry Tanoe dan Fuad Bawasyir mengatakan konon dengan gerbongnya, memilih ke Prabowo, sementara Wiranto ke PDIP dikatakannya datang dengan gerbong kosong.

Hal lain yang tak kalah seru, dengan gerakan Gerindra yang mengaku bisa menembus semua akses. Dari Rachmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, Mahfud MD, Rhoma Irama, bisa dihimpunnya untuk bergabung mendukung Prabowo. Dengan terang-terangan, Gerindra memakai strategi pecah-belah dan kuasai. Orang-orang “dari” poros PDIP yang tidak setuju dengan pencapresan Jokowi, dibujuk dan entah diiming-imingi apa. Hanya Mahfud MD yang mengaku diiming-imingi jabatan menteri. Sementara kita tidak tahu, Ahmad Dhani yang masuk sebagai tim pendukung Prabowo diiming-imingi apa, karena musisi ini semula ikut dalam tim kampanye PKB, selain posisinya sebagai Ketua Lesbumi, badan kebudayaan NU. Oleh musisi Republik Cinta ini dikatakan, konon yang tidak memilih Prabowo diragukan kejantanannya. Apakah untuk memilih capres harus melalui prosedur ditest kejantanannya terlebih dulu?

Gerindra, sampai hari ini, bahkan masih akan terus mendorong agar Demokrat menjatuhkan dukungan padanya. Hingga perlu beberapa kali Prabowo minta audience dengan SBY, dan menyatakan bahwa dia akan siap melanjutkan konsep pembangunan SBY.

Ambisi politik Prabowo, menyebakan capres ini terlihat tidak konsisten dalam wacana-wacana politik yang disampaikan ke publik. Dan cenderung berubah-ubah dalam perbedaan yang sangat tajam. Dalam manifesto politiknya ia akan menasionalisasi asset-asset Negara, tetapi ketika dihantam SBY yang tidak akan mendukung capres dengan program tidak rasional (antara lain nasionalisasi), Prabowo dengan enteng mengatakan; bahwa ia akan melanjutkan program pembangunan SBY. Itu demi Prabowo mendapat dukungan Demokrat.

Hal itu juga sama dengan ketika di hadapan para senior TNI, Prabowo mengatakan dirinya telah keluar dari Golkar. Namun beberapa hari kemudian, ketika mendapat dukungan dari ARB, ia menyatakan bagaimana pun juga sebagai kader Golkar.

Pragmatisme Politik Sebagai Agama. Pragmatisme politik, itu yang tampak menonjol di antara berbagai partai politik. Dan hal itu bisa menjadi agama atau panutan baru. Mereka mudah mengumbar kata-kata, menyatakan punya kesamaan platform, visi-misi, dan sebagainya. Itu semua baru dinyatakan ketika mereka membutuhkan pembenaran, tetapi tidak ketika mereka mencoba merebut suara rakyat sebanyak-banyaknya.

Inkonsistensi, adalah ciri khas dari praksis politik kita karena politik pragmatism. Dalam pemilu kemarin, rakyat sudah memberikan suara minimalnya, tetapi para elite partai politik tidak bisa menerima sebagai kritik keras rakyat. Rakyat justeru dikatakan masih buta politik, bodoh, dan mudah terkena money politics. Siapa yang membuat semua itu? Tentu saja adalah karena partai politik tidak berfungsi, dan politikus kita tidak mempunyai preferensi politik dalam proses demokratisasi. Menyalahkan rakyat, adalah pertanda kegoblogan partai, tidak menyadari betapa mereka tidak berguna dan tidak berfungsi.

Jika para elite politik merasa lebih pintar, sebagai elite, semestinya mereka memberikan arah, hingga juga mampu melahirkan UU Politik dan aturan main Pemilu yang baik dan benar. Namun, tak bisa menghasilkan produk hukum yang memadai, tak mampu membuat jaringan system kerja yang baik, dan kemudian menyalahkan pihak lain, adalah ciri politikus yang tidak jelas visi-misi dan konsep mereka tentang bernegara. Alih-alih mau belajar, tetapi yang dilakukan malah justeru memanfaatkan dan memanipulasi semuanya itu demi kepentingan mereka sendiri. Mengritik rakyat bodoh, tetapi senyampang itu melakukan praktik politik uang.

Para elite kini menunjukkan kembali kebodohannya, dalam membaca pesan atau sinyal rakyat yang diberikan dengan perolehan suara yang sedikit itu. Partai politik hanya bisa membaca angka-angka itu sebagai jumlah, bukan nilai. Maka jumlah sekian ditambah jumlah sekian akan berjumlah sekian. Namun semua jumlah itu sesungguhnya tidak bernilai. Apakah dengan dukungan 47% (dan jika nanti Demokrat bergabung dan menjadi 57% suara) Prabowo yakin menang presiden? Tak ada jaminan. Karena pileg tentu berbeda dengan pilpres.

Dalam pileg masih mungkin jumlah dihitung berdasarkan perolehan masing-masing partai. Namun dalam pilpres, mereka akan terkecoh. Sebagaimana sejak awalnya sudah ditunjukkan, bagaimana orang-orang yang berhimpun dalam satu partai tidak mampu berhimpun dalam satu nilai. Sementara, presiden adalah sosok nilai yang sangat berbeda dan memungkinkan pilihan-pilihan silang. Orang Golkar bisa memilih Jokowi, orang PAN bisa memilih Jokowi, orang Nasdem atau PKB bisa saja memilih Prabowo, dan seterusnya.

Dengan menghimpun AA Gym, Serikat Buruh, Pekerja Kreatif, kelompok asosiasi ini dan itu, ormas, kelompok agama tertentu, alumni ini dan itu, seolah itu semua merepresentasikan nilai suara yang akan berhimpun, untuk memilih pilihan yang sama. Padahal kita sudah punya pengalaman itu ketika 2004, di mana perolehan partai Demokrat tidak berbanding lurus dengan perolehan SBY sebagai capres waktu itu. Artinya, hanya manusia celaka yang tidak bisa melihat sejarah sebagai perbandingan.

Amien Rais, karena dulu sebagai ketua MPR, bisa membuat merah-birunya capres, dengan menggeser Megawati ke Gus Dur, dan kemudian sebaliknya melongsorkan Gus Dur dan menunjuk Megawati. Sekarang penentunya bukan anggota DPR-MPR, melainkan rakyat secara langsung-sung. Dan segala inisiasi Amien Rais dengan teori lamanya, sama sekali tidak berefek. Target dia, dengan membentuk poros tengah kali ini, hanya menggoalkan Hatta Radjasa menjadi cawapres dari Prabowo, dan ia berhasil menghimpun PPP, PKS, dan PAN sebagai determinasi partai Islam. Apakah ini akan mulus? Justeru koalisi pelangi, dengan memposisikan Amien Rais satu meja dengan Hilmy Aminuddin (ketua dewan syuro PKS), akan menjadi jebakan batman di kalangan bawah.  Kalangan grassroots akan bisa memahami, bahwa koalisi elite hanya menguntungkan para elite itu sendiri, tetapi tidak sinergi dengan arus bawah.

One Man One Vote . Apalagi dalam pilpres, benar-benar one man one vote. Suara satu orang diakumulasikan menjadi suara terbanyak. Dengan pilihan hanya dua capres, semuanya akan menjadi lebih mudah bagi rakyat. Tinggal menghitung saja berapa suara golput untuk dua calon yang ditawarkan itu. Ketika kertas suara sudah ditangan pemilih, yang dinamakan mobilisasi itu tidak akan punya arti sama sekali. Bahkan sekali pun Gerindra dan Golkar, juga PKS, sudah mengintimidasi dengan kedisiplinan partai untuk memecat pengurus partai yang berkhianat di level mana pun.

Itu semua karena selama ini, kita selalu terjebak dalam citra personalitas. Sistem dan mekanisme politik kita mampat, tak mampu memberikan output yang lebih produktif dalam apa yang dinamakan platform politik. Hingga akhirnya, yang muncul kemudian sama dalam peraturan pemilihan raja-raja jaman dulu. Hanya berdasar citra-citraan dan mitos-mitos yang dibangun, selebaran gelap dan berbagai informasi hoax di mana-mana untuk saling menjatuhkan. Sampai-sampai Prabowo perlu mengatakan bahwa dialah “yang pertama kali memakai baju putih, karena putih itu lambang kesucian.” Itu pernyataan normatif. Tetapi ketika kalimat itu dilanjutkan, “Yang di sana kan semula kotak-kotak?” Kita melihat tontonan politik yang kerdil.

Sampai-sampai perlu membangun fisik diri bagaikan Sukarno, dengan pakaian army-look, berpeci, bahkan kalau perlu berkuda. Berpidato yang penuh retorika dan oratoris. Apakah semua teater politik itu masih memadai? Rasanya masih, dan belum kapok tertipu kemasan luar sebagaimana dulu rakyat mendapatkan SBY.

Ya, sudah, jika masih demikian tarafnya, maka yang terbaiklah yang menang. Apakah yang terbaik Prabowo atau Jokowi? Hanya yang mendapat suara terbanyak nanti yang membuktikan. Dan tidak ada yang ajaib mengenai hal itu. Bagaimana yang baik itu diuraikan? Tidak bisa diuraikan di sini dan sekarang, namun post-factum nanti tetap akan ketahuan, capres yang dipilih rakyat itu seperti apa. Dan suara rakyat tidak bisa diwakilkan oleh gegap-gempitanya suara elite berorasi tentang mimpi-mimpi kemuliaan itu.

Sama seperti kita sulit menebak siapa yang menang antara Barcelona atau Madrid, tapi nanti setelah usai pertandingan, kita dengan mudah mengerti kenapa Madrid, atau Barca kalah. Kita tidak bisa mengatakan yang tidak jujur yang akan kalah, tetapi setidaknya yang loveable di hati rakyat itu yang akan menang. Dan kalau sudah bicara itu, itung-itungan obyektif di atas kertas sesungguhnya sudah bisa dilihat.

Prabowo sebagai presiden yang tegas, sama sekali belum terbukti. Apalagi sebagai komandan Kopasus ia diberhentikan dengan penilaian negatif. Sebagai tentara aktif, faktanya ia dipecat. Sementara performance perusahaannya, sebagai pengusaha, juga belibet banyak masalah. Sedangkan Jokowi, sebagai pejabat publik sudah teruji sebagai walikota dan Gubernur, juga mendapatkan pengakuan internasional.

Ketegasannya, kemandiriannya, tidak parallel dengan gaya komunikasinya yang sangat medok dan ndhesit. Konsep-konsep pembangunannya, telah dibuktikan dan akan diinisiasi sebagai program nasional dengan distribusi silang antar-daerah (untuk menekan volume impor), disamping sebagai pengendali inflasi terbaik secara nasional. Itu semua menunjuk bahwa Jokowi seorang pekerja, dengan konsep yang benar. Sementara Prabowo masih terjebak dalam jargon politik, dan memanipulasi paradigma militer, sebagaimana ketika 2004 dan 2009 orang terpukau kegagahan Jenderal SBY, tetapi dialah satu-satunya presiden Indonesia yang lamban dan tidak jelas.

Kita ingin melihat sebuah tontonan politik yang bagus dan mendidik. Tapi tampaknya belum bisa kali ini. Karena masih banyak isyu yang diproduksi tak penting bagi proses pendidikan politik itu sendiri. Kita digiring pada personalitas dengan segala citranya, bukan pada konsep program ke depannya, dan kenapa itu penting serta bagaimana bisa dijalankan.

Sekali lagi adagium dalam tulisan sebelum ini bisa dipakai; Para elite partai politik dan para politikus merasa pandai membaca apa yang belum ditulis rakyat (pilpres 9 Juli yang akan datang). Tetapi mereka tidak bisa membaca sama sekali pada apa yang sudah dituliskan rakyat (lewat pileg 9 April lalu).

Dan itu tragedi elite, yang tega mengorbankan masa depan rakyatnya, bangsa dan negaranya, dengan menyodorkan lakon teater yang miskin. Munculnya karakter Sukarno, yang jadi rebutan dalam panggung teater keduanya, menunjukkan betapa mereka tidak mandiri dan berkepribadian sebagaimana Sukarno mengukur bangsanya.