Jumat, Mei 23, 2014

Korupsi di Ranah Suci Dana Haji

Dan kita kaget, menteri agama tersangkut korupsi dana haji? Seperti tidak mungkin!
Tentu saja mungkin, wong namanya uwong urip. Dikiranya di Arab Saudi tidak ada korupsi, tindak kejahatan dan pelacuran? Ada. Kita saja yang suka mengaitkan agama dengan kesucian, tapi tak bisa membedakan beragama dengan berkesucian.
Dalam data ITI (Internasional Tranparancy Indonesia), Kemenag dan Kemendiknas adalah lembaga pemerintah yang menduduki peringkat tindak korupsi tertinggi. Bayangkan, agama dan pendidikan, yang konon berkait dengan marwah kemuliaan dan keberadaban manusia.
Cara pandang kita, sering tersesat dengan tipologi-tipologi, karena sejak awal dididik dengan cara pandang tipologis. Sebelum terkena kasus dana haji, kemenag sudah terkena proyek penerbitan Alquran. Dan itu fakta hukum, karena sudah masuk ranah lembaga peradilan dan ada terpidananya.
Indonesia termasuk pemasok jemaah haji terbesar di dunia, karena umat Islam di Indonesia terbesar, mengalahkan negara-negara Islam di Timur Tengah. Biaya haji Indonesia termahal di dunia. Tentu itu perputaran uang yang luar biasa. Tapi fakta menunjukkan, kualitas lobby pengurusan pelayanan haji di Indonesia terjelek, kalah dengan Malaysia dan bahkan Filipina. Besarnya jumlah jemaah dan besarnya pasokan devisa tak bisa dipakai alat negosiasi. Logika awam tak bisa hanya mengatakan kualitas kepengurusan haji kita jelek, tapi PPATK kemudian faktual bisa menengarai itu. Bayangkan Kemenag bisa mengelola sendiri perputaran uang sebesar Rp 80 trilliun dengan bunga Rp 3,2 trilliun, dan menolak lembaga perbankan umum untuk mengelolanya. Sistem yang tanpa pengawasan, membuat siapapun tergoda untuk menelikungnya. Bukan karena adanya kesempatan, tetapi kesempatan diciptakan, melalui sistem.
Kasus SDA bukan istimewa, tapi menyedihkan. Lebih menyedihkan lagi, mengaitkan masalah ini dengan politik nasional kita hari ini. Tak ada hubungannya. Momentumnya saja pas sama waktu. 

Komentar Ahok, wagub DKI Jakarta yang bukan muslim itu, terasa mewakili kita, "Kalau orang mensinyalir naik haji tambah mahal, dan mendapat tempat tidak di ring 1 dan 2, itu yang diprotes orang. Kita bayar mahal, dapat tempatnya jauh. Orang naik haji kan selalu diwanti-wanti dalam manasik haji jangan suudzon, jangan menghakimi orang, jangan curigain orang, nanti enggak jadi haji mabrur. Itu juga saya sebetulnya susah (menilai). Kiai-kiai yang jawab lah. Itu buat orang-orang kita naik haji, enggak berani protes," (Okezone, 23/05).
Tapi KPK adalah lembaga hukum yang kredibilitasnya diakui dunia. Peralatannya tercanggih ke-4 di dunia. Dan tak banyak yang tahu, dari penyidik, staf, hingga office boy di KPK, dididik dengan tingkat disiplin yang tinggi. Mereka bahkan juga merasa perlu mendapat pelatihan dari Kopassus, mereka juga mengundang para seniman dari kelas nyleneh hingga seniman-seniman tukang protes. Mengundang tokoh-tokoh agama dan filsuf sekular, juga ikut latihan kepemimpinan di Lemhanas. Semuanya dengan tingkat ukuran jauh lebih ketat dibanding sistem rekrutmen anggota DPR dan para politikus. Kualitas mental penyidik KPK boleh dipertandingkan dengan kualitas Fahri Hamzah dari PKS yang ambisius membubarkan KPK. Dibanding pada PKS, rakyat masih lebih percaya KPK, apalagi lembaga pengadilan sudah membuktikan presiden PKS (LHI) melakukan tindak pidana korupsi daging sapi.
Mereka yang menganggap KPK berpolitik, harus tahu bagaimana sistem kerja KPK. Tanpa tahu kerjanya, namun menyangkal hasil kerja KPK, adalah sesat pikir dan akan sesat bicara. KPK tentu tak main-main. Semua data PPATK, dalam kasus SDA, harus bisa dibuktikan secara presisi, dan KPK tinggal mengafirmasi dengan data lapangan. Ketika berani menetapkan, itu karena akurasi datanya semua firm. Lihat saja semua tersangka KPK selama ini, termasuk Rudi Rubiandini, Ratu Atut, juga Akil Mochtar, yang semuanya dulu berkilah. Pengacara mereka, pada awal-awalnya galak dan ngomong macem-macem. Namun perlahan, semuanya hanya mempertahankan diri agar tidak lebih malu lagi. Biasanya menjelang jatuhnya vonis, para lawyer yang galak akan lebih banyak diam dan mulai menghindari dari wartawan. Toh fee sudah didapat.
SDA berharap semoga KPK salah paham. Sebagai orang religius, berharap, atau bahkan berdoa, boleh saja. Prabowo bilang agar KPK berfikir. Amin Rais berkata agar tidak dipolitisasi. Kita balik bertanya, siapa yang berpolitik dan tidak berfikir, hingga kemudian salah paham? Bayangkan resiko hukumnya, menuduh orang tanpa bukti.
Sebagai lembaga hukum, KPK tentu tak sembarang mengambil keputusan. Bukan soal reputasi, tetapi itu mekanisme kerja hukum. Kenapa sekarang pas pencapresan? Ya, kenapa harus besok? Kenapa tidak kemaren-kemaren? Lha kalau datanya belum terkumpul? Bayangkan, dengan jumlah penyidik jauh lebih kecil dari 'kpk' Hong Kong, untuk jumlah koruptor terbesar di dunia ini, KPK sudah luar biasa. Apalagi KPK hidup ditengah ancaman, justeru dari pemerintah dan parlemennya yang sok gagah perkasa, mengesankan membela rakyat tapi dengan ukuran subyektif.
Sistem kerja koruptor di Indonesia, sangat njelimet dan KPK tak ingin salah langkah tentu, karena implikasi hukumnya akan sangat berat. Jadi, lihatlah kasus SDA dengan akal sehat. Yang suka mempolitisasi hukum, tentulah politisi dan followernya yang gelap mata dan sesat pikir. Lihat saja ciri kalimat-kalimatnya, penuh paradoks dan ambigu. Menyerang eksistensi KPK tapi mengaku pro pemberantasan korupsi, dengan bungkus kalimat jungkir-balik.
Hukum, yang benar, pasti bisa membuktikan fakta dan data. Kita tunggu saja, siapa yang tidak bersungguh-sungguh tentang Indonesia ini. Kaitannya dengan copras-capres? Hanya otak jorok saja yang suka nyangkut-nyangkutin. Korupsi mah korupsi aja, jangan sok imut kalau sudah ketahuan. Tak perlu bawa-bawa politik, apalagi agama. Bodoh sih nggak usah ngajak-ajak.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar